Wisata Gunung Batur dan Curug Penganten Desa Cirahab Kecamatan Lumbir kepada Penggugat sesuai dengan nilai kontrak yaitu sejumlah Rp460.025.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua puluh lima rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Kerja (SPK) Nomor: 027.1/02/XI/2019 tanggal 27 November 2019;

pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012.19. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung (pengantar) 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012.20. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung (ringkasan) 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012.21. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012 (rincian penggunaan dana).22. 1 (satu) lembar surat rincian PPM dan PPH

lembar Surat pernyataan pengajuan SPP/LS nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012.34. 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung (pengantar) nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012.35. 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung (rinkasan) nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012.36. 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012 (rincian penggunaan dana).37. 1 (satu) lembar rincian PPN dan PPH

Tolitoli di bank BRI Cabang Tolitoli periode 0112/2012 s/d 31/12/2012.47. 6 (enam) lembar foto copy sesuai dengan aslinya (hal. 11 s/d 16) Laporan hasil temuan BPK-RI pada pengadaan batik motif tolitoli T.A 2012.48. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPN Rp. 90.659.091 tanggal 31 Oktober 2012.49. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPN Rp. 90.692.909 tanggal 12 Desember 2012.50. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPH Rp. 13.598.86 tanggal 31 Oktober

2012.51. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPH Rp. 13.603.936 tanggal 12 Desember 2012.52. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara H.

(satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPPLS Nomor 217/03/SPP LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012.1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung (pengantar) 217/03/SPP LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012.1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung (ringkasan) 217/03/SPP LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012.1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung 217/03/SPP LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012 (rincian penggunaan dana).1 (satu) lembar surat rincian PPM dan PPH

Rp. 997.622.000.1 (satu) lembar Surat pernyataan pengajuan SPP/LS nomor 302/03SPPLS /2012 tanggal 27 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung (pengantar) nomor302/03SPPLS /2012 tanggal 27 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung (rinkasan) nomor302/03SPPLS /2012 tanggal 27 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung nomor 302/03SPPLS /2012 tanggal 27 Desember 2012 (rincian penggunaan dana).1 (satu) lembar rincian PPN dan PPH

Tolitoli di bank BRI Cabang Tolitoli periode0112/2012 s/d 31/12/2012.6 (enam) lembar foto copy sesuai dengan aslinya (hal. 11 s/d 16) Laporanhasil temuan BPKRI pada pengadaan batik motif tolitoli T.A 2012.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPN Rp. 90.659.091tanggal 31 Oktober 2012.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPN Rp. 90.692.909tanggal 12 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPH Rp. 13.598.86tanggal 31 Oktober 2012.1 (satu) lembar Surat

Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPH Rp. 13.603.936tanggal 12 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara H.

Rincian PPn dan PPh.5. Berita acara pembayaran6. Surat permohonan pembayaran dari Pihak ketiga ke PPTK7. berita acara penerimaan barang8. Lampiran berita acara penerimaan barang9. penelitian kelengkapan Dokumen SPP.e Untuk pembayaran 100% :1. penelitian kelengkapan Dokumen .2. Kwitansi Tagihan uang seratus persen.a: SPP.4. Rincian PPn dan PPh.5. Berita acara pembayaran6. berita acara penerimaan barang7. Lampiran berita Acara Penerimaan barang8.

satu bundel) (asli).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/3132/LS/BL/2009,Nomor SPM : 931/208/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 02/10/2009, SKPD :1.0.3.0.1 (Satu bundel) (asli).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4365/LS/BL/2009,Nomor SPM : 931/388/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 03/12/2009, SKPD :1.0.3.0.1 (Satu bundel) (asli).Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Uang Muka KegiatanPembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal21 Agustus 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh

Tanggal 21 Agustus 2009.Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Angsuran I, Il, dan IllKegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan KobaTanggal 18 September 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPhPembayaran Angsuran I, Il, dan Ill Kegiatan Pembangunan TempatPembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 18 September 2009.Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Termin IV KegiatanPembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal24 Desember 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh

Final Pasal 4Ayat 2 Pembayaran Termin IV Kegiatan Pembangunan TempatPembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 24 Desember 2009.Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Termin V KegiatanPembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal30 Desember 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final DalamHal. 33 dari 46 hal.

Satu bundel) (asli).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/3132/LS/BL/2009,Nomor SPM : 931/208/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 02/10/2009, SKPD :1.0.3.0.1 (Satu bundel) (asli).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4365/LS/BL/2009,Nomor SPM : 931/388/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 03/12/2009, SKPD :1.0.3.0.1 (Satu bundel) (asli).Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Uang Muka KegiatanPembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal21 Agustus 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh

Final Pasal 4Ayat 2 Pembayaran Termin IV Kegiatan Pembangunan TempatPembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 24 Desember 2009.Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Termin V KegiatanPembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal30 Desember 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final DalamNegeri Pembayaran Termin V Kegiatan Pembangunan TempatPembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 30 Desember 2009.Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No.

Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat telahmenandatangani Statement Invoice yang menerangkan total jumlah tagihanatau hutang Tergugat kepada Penggugat per tanggal 03 Oktober 2019 adalahsebesar Rp. 1.093.570.818, (Satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratustujuh puluh ribu delapan ratus delapan belas Rupiah), dengan perincian : Tagihan Pekerjaan Perbaikan TongkangPERSADA 2507 sebesar Rp. 78.500.000,setelah dikurangi PPh (Pajak Penghasilan) ..........

Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugattelah menandatangani Statement Invoice yang menerangkan totaljJumlah tagihan atau hutang Tergugat kepada Penggugat per tanggal 03Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 1.093.570.818, (satu milyarsembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratusdelapan belas rupiah), dengan perincian:Tagihan Pekerjaan Perbaikan Tongkang PERSADA 2507 sebesarRp. 78.600.000, setelah dikurangi Pph (Pajak Penghasilan) Rp.55.010.818, Tagihan Pekerjaan Perbaikan

Tongkang PERSADA 2502 sebesarRp 500.000,000Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pat.G/2020/PN Btm Tagihan Proforma Invoice untuk Tongkang PERSADA IV Rp.538.560.000, Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin B, terkait denganTagihan Perbaikan PERSADA = 2502 TERGUGAT telahmembayarkannya kepada PENGGUGAT sehingga hanya bersisatagihan sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), sedangkanuntuk Tagihan Perbaikan Tongkang PERSADA 2507 masih bersisa Rp.78.500.000, setelah dikurangi PPh

PersadaLines, jumlah keseluruhan Rp. 23.489.182, ( dua puluh delapan juta empatratus delapan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah ) untuksetoran PPh Psl 23, diberi tanda T4; Invoice PT. Cahaya Samudra Shipyard Nomor : In1609.1624 pekerjaanPersada 2507 sejumlah Rp. 437.600, ( empat ratus tiga puluh tujuh ribuenam ratus rupiah ); Invoice PT. Cahaya Samudra Shipyard Nomor : In1610.1632 pekerjaanPersada 2507 sejumlah Rp. 110.000, ( seratus sepulu ribu rupiah ); Invoice PT.

Foto copy bukti Pemotongan PPh Psl 23 #,Nomor001/PPH23/PERSDALINES/XII/16 nama Wajib Pajak PT. Cahaya SamudraSyipyard Nomor NPWP : 02 048 189 1217000, alamat JI.R.E. MartadinataSekupang Batam, diberi tanda T5;6. Foto copy Statement Invoice per tanggal 26 Mei 2017 sebesarRp55.010.818, lima puluh lima juta sepuluh ribu delapan ratus delapanbelas rupiah), diberi tanda T6;7.

dibawah ini:SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERTAMINAPPh Badan atas Proyek PemerintahLNG (Satu Kesatuan Bisnis Pertamina dan Kontraktor PSC) @ Pertamina @ anak Perusahaan (AP)" 7 fe ba rt EAA Seton a 7 aa pie Ree sPELAPORAN KEUANGAN FE ix EeNeraca dan Laporan Laba Rugi Operasl Sendiri NeracadanLaporanLabaRugiOperasi Neracadan Laporan Laba Rugi (PenjualanSendiri AP dan Pengolahan LNG) tidak tercermin dan: tidak dikonsolidasi dalam perhitunganPALJAK BADAN laporan keuangan PertaminaEAJAK BADAN UU PPh

No.7/1983 diubah terakhir UU ne 2UU No.8/1971 tentang Perusahaan pet blame marysPertambangan Minyak dan Gas Bumi Pengenaan PPh Progressive dan 28% PAIAK BADAN htKewajiban seloran Bagian Pemerintah dan Pajak baal ; : Tidak ada Obyek PPh Badan atas laba,polek Lain: ae aa tahun 2009, sejak 2010 menjadi26% dari seiuruh laba didistribusikan kepadaae Laba bersih usaha Sendiri, Penerimaan Laba bersin aie dan Gas Producer (Chevron,bonus Retensi Total, Vico)a oo ee ae a a a KarekteristikKHUSUS pada Proyek

LNG, tinjauan PPh badan: FR BsssKaR TAR) Preyer LNG malik Pemerintan dan Kontraktor b.

PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah 6. Penghasilan dan Biaya Pengolahan tidak dibukukan oleh Pertamina sedangkanterakhir UU PPh No. 36/2008 semua Kontrak penjualan dan pengolahan ataa nama Pertamina mewakili Pemerintah;Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi PertaminaPembuktian Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

bulanJanuari 2009.1 ( satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP :00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulanFebruari 2009.1 ( satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP :00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulanMaret 20091 (satu) rangkap blanko surat setoran pajak ( SPP ) kosong.1 (satu) rangkap surat pemberitahuan( SPT ) masa PPh

pasal 21dan atau pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas namaPts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 14dari34 Halaman132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008.1 (satu) rangkap surat pemberitahuan(SPT ) masa PPh pasal 21dan atau pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas namaKomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10Maret 2009 untuk masa pajak

bulan Januari 2009.1 (satu) rangkap surat pemberitahuan(SPT ) masa PPh pasal 21dan atau pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas namaKomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10Maret 2009 untuk masa pajak bulan Februari 2009.1 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No.Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 21 Oktober 2008s/d 21 Oktober 2008.1 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang

satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP :00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulanFebruari 2009.129.1 ( satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP :00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulanMaret 2009130.1 ( satu ) rangkap blanko surat setoran pajak (SPP) kosong.131.1 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT) masa PPh

pasal 21dan atau pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas namaKomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008.132.1 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT) masa PPh pasal 21dan atau pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas namaKomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10Maret 2009 untuk masa pajak bulan Januari 2009.133.1 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh pasal 21dan atau pasal 26 nomor NPWP

SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor S692/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012,tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak YangDilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal;: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2008 Nomor 00027/206/08/007/11 diterbitakan tanggal 12 Januari2011;bahwa SKPKB PPh

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sendiri) sebesar Rp.484.416.362,00 Bahwa pokok sengketa adalah terkait yuridis dan pembuktianatas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri) sebesar Rp.484.416.362,00,berdasarkan hasil equalisasi Bahwa Majelis mengabulkan seluruh koreksi Pemohon PKdengan mempertimbangkan perhitungan kembali equalisasiPPN dan PPh yang didukung dengan buktibukti yangdisampaikan Termohon PK dalam persidangan Atas putusan

Majelis, Pemohon Peminjauan Kembali tidaksetuju dengan alasan sebagai berikut: Bahwa perhitungan koreksi menurut Terbanding di tingkatpemeriksaan:Peredaran Usaha cfm PPh Badan: 176.798.918.090Beda Masa:Dikurangi:P enjualan tahun 2008 Faktur Pajak tahun 2009 1.115 .224.383Ditambah:P enjualan tahun 2007 Faktur Pajak tahun 2008 109.964.0064175.793.657.771 Objek P Phlain:P enyerahan lain di luar penjualan:P enjualan barang non modal 32.000.000Sewa bedeng 2.500.000Sewa stan bazar 25.000.00059.500.000Uang

Putusan Nomor 157/B/PK/PJK/2017 Banding menganggap bahwa atasperedaran usaha senilai Rp41.256.314.328,08 tersebut bukanmerupakan objek PPN.Mengurangkan tagihan yang sudahterbit nota debet dan dialokasikanpada peredaran usaha yang PPNdisetor sebesarRp2.567.298.257,00nya sudahpada DPP PPN.Memperhitungkan adanya bedawaktu pelaporan PPh Badan danPPN dengan mengurangi penjualantahun 2008 yang diterbitkan FakturPajak di tahun 2009 sebesarRp1.115.224.383,00 dan penjualantahun 2007 yang diterbitkan FakturPajak

di tahun 2008 sebesarRp109.964.064,00* Akun uang muka yangditerimasebesar Rp104.124.724,00 danakun pendapatan diterima dimukasebesar Rp2.463.174.033,00 tetapdiperhitungkan sebagai obyek PPNkarena PPN terutang pada saatuang muka/pendapatan tersebutditerima sebelum adanyapenyerahan dan kedua = akuntersebut diklasifikasikan sebagaikewajiban lancar (hutang) sehinggabukan merupakan bagian dari peredaran usaha di PPh Badan.

,tidak termasuk kerugian keuangan Negara dalam perkara ini;Menimbang, bahwa tentang hal ini Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat, bahwa keberadaan uang sebesar Rp.50.000.000, (Lima puluhjuta rupiah) tersebut, dipersidangan tidak diperoleh kepastian (klarifikasi)apakah uang itu masih ada di tangan saksi Dedi Murdi selaku Bendahara Desaatau ada di tangan Terdakwa, karena di persidangan terjadi perbantahandiantara keduanya, yang menurut Dedi Murdi bahwa uang itu sudahdipergunakan untuk PPN dan PPh

, akan tetapi saksi Dedi Murdi tidak dapatmenunjukkan bukti bahwa PPN dan PPh sudah dibayar, sebaliknya Terdakwamengatakan bahwa uang itu sudah ada di tangan saksi Dedi Murdi;Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim tingkatbanding, di tangan siapapun uang tersebut, menjadi tugas dan kewajibanTerdakwa selaku Kepala Desa untuk memastikan bahwa PPN dan PPh sudahdibayar lunas dan karena itu. menurut hukum Terdakwa yang harusbertanggungjawab atas tidak dibayarnya PPN dan PPh tahun 2016 dalamkegiatan

Upah tukang 2 (dua) Rp. 700.000,orang Bahwa atas kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomianmasyarakat yaitu Rehap Kantor Desa tersebut dibayarkan PajakPertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp. 2.135.167, ( dua juta seratustiga puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) pada tanggal 06Februari 2014 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 320.275,(tiga ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) padatanggal 06 Februari 2014 sehingga jumlah dana yang dipergunakanuntuk kegiatan Pembangunan

BRIUnit Galang dengan nomor rekening 352801020436537.Bahwa kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan PerekonomianMasyarakat yaitu Rabat beton dengan anggaran sebesar Rp.23.861.842,06 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribudelapan ratus empat puluh dua rupiah enam sen tersebut sama sekalitidak dilaksanakan namun dibayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn)sebesar Rp. 2.169.300, (dua juta seratus enam puluh sembilan ributiga ratus rupiah) pada tanggal 15 Desember 2014 dan PajakPenghasilan (PPh

Upah tukang 2 (dua) Rp. 700.000,orang Bahwa atas kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomianmasyarakat yaitu Rehap Kantor Desa tersebut dibayarkan PajakPertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp. 2.135.167, ( dua juta seratustiga puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) pada tanggal 0620Februari 2014 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 320.275,(tiga ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) padatanggal 06 Februari 2014 sehingga jumlah dana yang dipergunakanuntuk kegiatan

BRIUnit Galang dengan nomor rekening 352801020436537.25Bahwa kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan PerekonomianMasyarakat yaitu Rabat beton dengan anggaran sebesar Rp.23.861.842,06 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribudelapan ratus empat puluh dua rupiah enam sen tersebut sama sekalitidak dilaksanakan namun dibayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn)sebesar Rp. 2.169.300, (dua juta seratus enam puluh sembilan ributiga ratus rupiah) pada tanggal 15 Desember 2014 dan PajakPenghasilan (PPh

AHMAD YAZIED BUSTOMI,ST,MM berupa cek tunai bank DKI, akan tetapi dalam pelaksanaannya,anggaran tersebut sebelum diserahkan kepada PPTK telah dipotong sebanyak 35 % dari harga dasar yang tertuang dalam RAB setiap SPT.Pemotongan 35 % dilakukan setelah dipotong PPN 10 %, PPh (23) 1,5% dimana pemotongan tersebut merupakan kebijakan yang telahberjalan sejak lama dan terdakwa Ir.

tujuh ratuslima puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :1) Pembayaran nilai SPK Pengadaan barang/bahan hotmix dan aspal emulsi atasnama PT Rama Abdi Pratama: Nilai SPK tahun 2012 Rp 5.932.635.757,00Nilai SPK tahun 2013 Rp 9.747.131.283,00Rp 15.679.767.040,00PPN tahun 2012 Rp 546.998.661,00PPN tahun 2013 Rp 862.386.677,00Rp 1.409.385.338,00Rp 14.270.381.702,00PPh 22 tahun 2012 Rp 82.139.705,00PPh 22 tahun 2013 Rp 126.243.041,00Rp 208.382.746,00Nilai SPK setelah dikurangi PPN dan PPh

empat ratus lima puluh limajuta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah), denganperhitungan sebagai berikut :1) Pembayaran nilai SPK Pengadaan barang/bahan hotmix dan aspalemulsi atas nama PT Pyramida Raya Persada, PT RoadmixindoRaya dan PT Wanita Mandiri Perkasa: Nilai SPK tahun Rp 12.299.315.532,002012Nilai SPK tahun Rp 19.227.842.124,002013Rp 31.527.157.656,00PPN tahun Rp 1.047.547.796,002012PPN tahun Rp 1.669.519.060,002013Ro 2.717.066.856,00Rp 28.810.090.800,00157.132.044,00 PPh

22 tahun Rp 2012PPh 22 tahun Rp 249.386.351 ,002013Rp 406.518.395,00Nilai SPK setelah dikurangi PPNdan PPh Rp 28.403.572.405,00222) Realisasi pembelian barang/bahan hotmix dan aspal:Realisasi pembelianaspal tahun 2012 Rp 2.651.602.850,00Realisasi pembelianaspal tahun 2013 Rp 3.296.406.750,00 Rp 5.948.009.600,003) Nilai kerugian keuangan negara Rp 22.455.562.805,00 Kerugian Negara yang terjadi dalam pekerjaan Kegiatan Penanggulangansegera kerusakan Jalan dan Jembatan serta kelengkapannya/TidakTerprediksi

Tahun Pajak 2006 Nomor 00057/406/06/431/08 tanggal 27 Maret 2008 atasnama PT Chang Chun DPN Chemical Industry, NPWP: 01.081.590.0431.000,alamat: Jalan Jababeka XI Blok G18 G23, Cikarang Industrial Estate, Bekasi,17530, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 dihitungkembali menjadi:Penghasilan Neto (Rp 1.395.706.176,00)Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan Terutang Kredit Pajak Rp 1.190.024.166,00Pajak Penghasilan Kurang Bayar Sanksi Administrasi =Jumlah PPh

Maka Putusan Pengadilan Pajak NomorPut24706/PP/M.XVII/ 15/2010 tanggal 15 Juli 2010 tersebut bertentangandenganketentuan perundangundangan yang berlaku;18 Pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak yang menerima seluruh bandingTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas KoreksiPenghasilan Neto PPh Badan UndangUndang Pajak Penghasilan TidakHalaman 19 dari 31 halaman.

Majelis berpendapatbahwa Pemohon Banding telah dapat membuktikan adanyapengeluaran untuk Biaya Entertainment sebesar Rp 27.633.793,00sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga bukti yangdisampaikan oleh Pemohon Banding dinilai cukup meyakinkan danMajelis berkesimpulan koreksi positif Terbanding atas BiayaEntertainment sebesar Rp 27.633.793,00 tidak dapatdipertahankan;11 Bahwa angka 1, 2 dan 3 Surat Edaran Nomor SE27/ PJ.22/1986 tanggal14 Juni 1986 tentang Biaya Entertainment dan Sejenisnya (seri PPh

Putusan Nomor 140/B/PK/PJK/201330Penghasilan Baday200801.081.590.0431.Estate, Bekasi, 17atas nan Tahun Pajak 2006 Nomor 00057/406/06PT Chang Chun DPN Cher00, alamat: Jalan Jababeka XI Blok G18Na530, sehingga perhitungan Pajak Pengha2006 dihitung kembbali menjadi:Penghasilan NKompensasiPenghasilan KPajak PenghasKredit PajakPajak PenghasSanksi AdminJumlah PPh y,etokerugianlena Pajakilan TerutangRyilan Kurang Bayaristrasiang masih harus (lebih) dibayar MenghukuPemohon Peninjauan Kembali untuk431/08

Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% PerencanaanPembangunan Baru Pasar Pelita HilirAsli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaranUang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir( 1 lembar)Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihalPembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru PasarPelita Hilir ( 1 lembar)Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung No.

Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (Pasal 23) PekerjaanPengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (80%) tanggal10 Februari 2011 (1 lembar).f. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan PengawasanPembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (80%) tanggal 10 Februari2011 (1 lembar).g. Asli Faktur Pajak Standar CV. Tata Multi Cipta tanggal 1 Juni2011 (1 lembar).h. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor ;000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun Anggaran 2011 (6 lembar).i.

Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% PerencanaanPembangunan Baru Pasar Pelita HilirAsli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaranUang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir( 1 lembar)Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihalPembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar PelitaHilir (1 lembar)Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung No.

Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% PerencanaanPembangunan Baru Pasar Pelita Hilir89. Asli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaranUang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir( 1 lembar)90.Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihalPembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru PasarPelita Hilir ( 1 lembar)91.Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung No.

Copy Surat Setoran Pajak PPH Uang Muka 20% untuk PekerjaanPembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Purukcahu 22 Desember 2010 (2 lembar)102. Copy Aplikasi Transfer untuk Pembayaran ASTEK untuk PekerjaanPembangunan Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal 20 Desember2010 (1 lembar)103. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% :a. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% nomor: /027/PPKUMKM/2010 tertanggal 03 Desember 2010 (1 lembar)b.

Bahwa sengketanya adalah koreksi positif Penyerahan (DPP PPN)yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesarRp.23.404.037.454,00 yang merupakan hasil ekualisasi denganPeredaran Usaha di PPh Badan;2. Bahwa Termohon PK tidak setuju dengan koreksi Pemohon PKtersebut dengan alasan bahwa Pemohon PK telah kelirumemperhitungkan arus uang yang bukan penerimaan piutangdagang sebagai penerimaan piutang dagang;3.

Penjualan dicatat pada saat barang telah dikirim;Bahwa deposit yang diterima tidak langsung dibuatkan fakturpajak, karena pemberi deposit belum memberikan atas namasiapa barang yang rencananya dijual tersebut karena masih harusdibandingkan dengan pengiriman yang sebenarnya;Bahwa pada sidang ke3 (tiga) yang diselenggarakan pada 26September 2013, Terbanding menyatakan metode pencatatanPemohon Banding atas uang muka tidak berpengaruh padaperhitungan PPh Badan tetapi berpengaruh pada mekanismePPN;Bahwa

dilengkapi denganinventory Report setiap bulan yang berasal dari databasePemohon Banding;Bahwa dalam Inventory Report tersebut terdapat informasimengenai persediaan awal, pembelian, penjualan dan persediaanakhir bahan baku, bahan dalam proses dan bahan jadi;Bahwa berdasarkan penelitian dan analisa Majelis terhadap buktiyang disampaikan Pemohon Banding, Majelis berpendapatterdapat cukup keterangan dan bukti yang dapat meyakinkanMajelis bahwa jumlah peredaran usaha yang dilaporkan dalamSPT Tahunan PPh

sebesarRp23.404.037.454,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukumMajelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo memiliki hubunganhukum (innerliike samenhang) dengan jumlah peredaran usaha yangdilaporkan pada SPT PPh

05111983, Jenis Kelaminlakilaki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PU Kabupaten Raja Ampat,Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat,Kebangsaan Indonesia ; Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan masalah sengketa pekerjaan diDinas PU Kabupaten Raja Ampat ; Bahwa saksi menerangkan Penggugat meminjam perusahaan (CV.PUTRI DAISULI) yang pemiliknya adalah Tergugat dengan Perjanjian komintmen fee 3 (tiga)persen dari nilai kontrak pekerjaan sesudah dipotong PPN dan PPH

perjanjian tertanggal 28Oktober 2019 yang ditandatangani bersama diantaranya : Pembangunan DrainaseKantor Dinas PU Kabupaten Raja Ampat, Pengadaan Komputer dan Laptop,Pengadaan Mesin Foto Copy, Pengadaan Ac pada Tahun 2019 di Dinas PUKabupaten Raja Ampat ; Bahwa Penggugatlah yang mengerjakan semua pekerjaan yang terlampir dalamSurat Perjanjian tersebut ; Bahwa Penggugat meminjam bendera atau perusahaan milik Tergugat (CVPUTRI DAI SULY) dengan konpensasi Fee sebesar 3 (tiga) persen setelahdipotong PPN/PPH

olen Penggugat kepada Tergugat dikarenakan pencairan pekerjaan tersebutakan masuk ke rekening Tergugat sebagai pemilik perusahaan (CV PUTRI DAI SULY) ;Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan Drainase di Dinas PU KabupatenRaja Ampat yang dikerjakan oleh Penggugat dengan nilai kontrak sebesar Rp.482.200.000, (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) akan masukke rekening milik Tergugat dan Tergugat haruslah menyerahkan kepada Penggugatsetelah dipotong fee 3 (tiga) persen dan PPN 10 % PPH

yangdipercayakan oleh Penggugat untuk menerima dana Proyek tersebut dan telahPenggugat dan Tergugat sepakati bersama Pembagiannya sesuai denganPerjanjian yang dimaksudkan; Bahwa pembagian yang dimaksud sesuai dengan isi perjanjian tersebut adalahapabila pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh Penggugat, maka uang yang akannanti dicairkan kepada Tergugat haruslah Tergugat menyerahkannya kepadaPenggugat dan Tergugat hanya menerima 3% dari total Keseluruhan uang tersebutsetelah dipotong pajak PPN 10% dan PPH

PPh Pasal 21 0,003. PPh Pasal 22 1.408.394,274. PPh Pasal 23 150.000, 5.

PPh Pasal 21 0,003. PPh Pasal 22 1.408.394,274. PPh Pasal 23 150.000,5.

Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Maret 2011 PajakDibayar Dimuka PPh Badan Pasal 25 dibayar oleh dr.Petruspada tanggal 21 Februari 2011 sebesar Rp. 1.140.035.500,diasumsikan keuntungan bersih sebesar minimal Rp.Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN11.405.035.000, Dividen yang seharusnya diterimaDr.P.Girsang dari keuntungan bersih Rp. 11.405.035.000, x18,74% = Rp. 2.136.426.527, Kerugian tahun 2011:Jumlah Pajak Dibayar Dimuka PPh Badan Pasal 25 hasil AuditKAP Fachrudin & Mahyuddin

dan KAP Tarmizi Taher halaman12 tutup buku 31 Desember 2011 sebesar Rp. 292.336.847,Dividen yang seharusnya diterima Dr.P.Girsang darikeuntungan bersih Rp. 2.923.368.470, x 18,74% = Rp.547.839.251, Kerugian tahun 2012:Jumlah Pajak Dibayar Dimuka PPh Badan Pasal 25 hasil AuditKAP Tarmizi Taher tutup buku 31 Desember 2012 padahalaman 12 sebesar Rp. 569.809.126,Dividen yang seharusnya diterima Dr.P.Girsang darikeuntungan bersih Rp. 5.698.091.260, x 18,74% = Rp.1.067.822.302.

Kerugian tahun 2013:Jumlah Pajak Dibayar Dimuka PPh Badan Pasal 25 hasil AuditKAP Fachrudin & Mahyuddin tutup buku 31 Desember 2013pada halaman 12 dan LPJ Pengurus PT.HIA tutup buku 31Desember 2013 sebesar Rp. 446.547.600,Dividen yang seharusnya diterima Dr.P.Girsang darikeuntungan bersih Rp. 4A65.476.000, x 18,74% = Rp.836.830.202., Kerugian tahun 2014:Jumlah PPh Badan Pasal 25 dibayar dimuka hasil Audit KAPDra.

Rosalia Hawani, MM & Rekan tutup buku 31 Desember2014 halaman 11 sebesar Rp. 496.152.29TDividen yang seharusnya diterima Dr.P.Girsang dankeuntungan bersin Rp. 4.961.522.970, x 18,74% = Rp.929.789.405, Kerugian tahun 2015:Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDNJumlah PPh Badan Pasal 25 dibayar dimuka hasil Audit KAPDra.

Honor Dr.P.Girsang atas 19 orang pasien operasi tahun 2009 yangsudah lunas pembayarannya ke kasir RSHI dan pajak PPh 21 atasHalaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDNhonor tersebut telah dikutip oleh Dr.Petrus dan dibayar ke kantorpajak namun honor Dr.P.Girsang sebesar Rp. 92.000.000, biarpunsampai beberapa kali diminta untuk dibayarkan namun sampaisekarang belum ditanggapi.Jadi, Total uang Terdakwa yang digelapkan oleh pengurus PT.HIAbersamasama dengan kronikroninya yang secara

Harryllyas.60Bahwa nilai Rp. 1.900.000.000 ( satu milyar sembilan ratus jutarupiah ) untuk pekerjaan pendahuluan, pemasangan paket IPA,Mekanikal elektrikal, bangunan sipil, dan tidak termasuk PPNsebesar 10 % dan biaya umum dan PPH sebesar 2 %.Bahwa yang mengerjakan pekerjaan persiapan adalah H.

dipotong PPH dan PPN kemudian dibayar sebesar Rp.1.078.705.960.Bahwa pembayaran termin ketiga adalah Rp. 856.292.360setelah dipotong PPN dan PPH kemudian dibayarkan sebesarRp. 755.094.172.Bahwa pembayaran termin ketiga/ pelunasan sebesar Rp.627.362.440 setelah dipotong PPN kemudian dibayarkansebesar Rp. 553.219.607.Bahwa total keseluruhan pembayaran tersebut adalah Rp.2.931.933.059.Bahwa uang pembayar tersebut masuk ke rekening PT LepanKencana Utama.Bahwa yang menyerahkan berkas kepada saksi untukpencairan

Pembayaran angsuran Il dengan SPM No.0021/SPMLS/PKPAMKS/2009 tanggal 23 Oktober 2009 sebesar Rp.856.292.360 ( delapan ratus lima puluh enam juta dua ratussembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah )setelah dipotong PPN dan PPH kemudian dibayarkansebesar Rp. 755.094.172 ( tujuh ratus lima puluh lima jutasembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah ).4.

, maka seharusnya tidakmenanggung biaya Royalty;tidak ada bukti keberadaan atau eksistensi dari pembayaran Royalty tersebut;bahwa Pemohon Banding didalam surat banding a quo, surat penjelasan tertulis danpenjelasan dalam persidangan menyatakan:berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndang PPN, Royalty yang dibayarkansudah sesuai dengan definisi Royalty;menjelaskan eksistensi, manfaat dan kewajaran dari pembayaran Royalty atasTechnical Assistance Fee;berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang PPh

Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan PPh 5% Final yangseharusnya tidak terutang sebesar Rp1.313.851.200,00 kepada Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 18 November 2010;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak NomorPut.33349/PP/M.XIII/99/2011, tanggal 19 Agustus 2011, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap SuratDirektur Jenderal Pajak Nomor S813