Ditemukan 4012 data
52 — 37
ke Jawa untuk mencaripekerjaan akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dansemenjak itu Tergugat tidak pula memberikan nafkah lahir bathin;Bahwa pada bulan Juni 2008 Penggugat menelpon Tergugat akhirnyaterjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat mengatakan bahwa ia tidakmenyukai Penggugat ;Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat yang jelasakan tetapi tidak berhasil;Bahwa sekarang dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yaituMuhammad Fahrozi dan Laila Usman dibawakh kekuasan
Bahwa sekarang duaorang anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak bin dan Anak bintidibawah kekuasan dan pengasuhan Penggugat, sedangkan seorang lagi yaituAnak bin semenjak anak masuk sekolah TK tinggal bersama orang tua dansaudara Tergugat yang bernama TURUT TERGUGAT.
20 — 5
Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.
30 — 5
Pemohon serta anak Pemohon setuju jikatanah Pekarangan yang diatasnya berdiri banguan rumah tersebut diatasuntuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kepentingan biayapendidikan sekolah anak pemohon, dan oleh karena atas nama dalamSertifikat tersebut yaitu MICHAIL AURELIUS KRISTANTO/anak pemohondan anaknya berumur + 8 (delapan) tahun dan 2 (dua) bulan, belumdewasa dan belum belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan maka anak tersebut adadibawah kekuasan
M@ (seratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama MICHAEL AURELIUSKRISTANTO ;Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebutPemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P1 sampai denganpekarangan yang telah bersertipikat atas nama anaknya tersebut gunakepentingan anakanaknya yaitu untuk biaya sekolah ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua kandungdari MICHAEL AURELIUS KRISTANTO dan dilain pihak tidak ada bukti yangmenyatakan bahwa hak Pemohon yang menjalankan kekuasan
SOLINCE MANSUMBER
37 — 12
saat ini masih dibawahumur maka berdasarkan peraturan perundangundangan anak tersebut belumdapat bertindak untuk melakukan sesuatu) perbuatan hukum, sehinggadiperlukan seorang wali yang akan mewakili anakanak tersebut dalammelakukan sesuatu perbuatan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 UndangUndang RI Nomori Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: ayat(1) Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasan
Lebih lanjut dalam pasal 51 ayatayat (1) dan ayat (2) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, disebutkan bahwa: ayat (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tuayang menjalani kekuasan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan suratwasiat, atau dengan lisan dihadapan dua orang Saksi, ayat (2): Wali sedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudahdewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah
13 — 1
sebelumsampai pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, maka demi sesuatuyang lebih baik persidangan diajukan dan pencabutan patut untuk dikabulkantanpa perlu persetujuan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Memperhatikan Pasal 10 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasan
9 — 1
Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.
CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
Terdakwa:
FENNY CLARA SASKIA MANALU
303 — 129
perlindungan terhadap kepentingan umum juga memperhatikankepentingan pribadi, dan juga menunjukkan adanya kedudukan yang berimbangantara kewenengan Jaksa Penuntut Umum dengan azas opportunitas dapatmengenyampingkan perkara demi kepentingan umum, dengan pembatasankewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut apabila tidak ada keinginankorban atau orang yang dirugikan secara pribadi untuk mengadukan perkaranya;Menimbang, bahwa memperhatikan tentang pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman mengenai azasazas Penyelenggaraan Kekuasan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilandilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta dengan memperhatikanketentuan pasal 284 ayat (4) KUHP, sehingga dengan adanya pencabutanpengaduan dari korban tersebut maka menurut Majelis Hakim terhadappenuntutan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 719/Pid.B/2018/PN.Mdn.Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum dinyatakantidak dapat
95 — 34
Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensiyang objek sengketa berada dalam kekuasan Tergugat Konvensi pada diktum angka 3secara innatura, kalau tidak bisa dijual melalui lelang dan hasilnya seperdua bagianPenggugat Konvensi diserahkan kepada Penggugat Konvensi.5.
Menghukum Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Tergugat Konvensiyang objek sengketa berada dalam kekuasan Tergugat Konvensi pada diktum angka 3secara innatura, kalau tidak bisa dijual melalui lelang dan hasilnya seperdua bagianTergugat Konvensi diserahkan kepada Penggugat.6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi mengenai 1 (unit) Honda Vario warnahitam BM 2672 HH7.
Syarifah Hijriah
27 — 6
Memperhatikan ketentuan dari Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasan Kehakiman, Undang-undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;
M E N E T A P K A N ;
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
10 — 1
Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.
8 — 0
UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkarayang diajukan kepadanya alasan mana sesuai pula dengan azas peradilansebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasan Kehakiman jo.
19 — 11
Terlepas dari perbedaan tersebut,menyangkut usia anak yang beradan dibawah kekuasan wali atau orang tuamaka Hakim akan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 47 UU No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan sebagai lexSP@CIAIIS; 22 ono nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ne nnn nnn nennnnnnesMenimbang, bahwa selanjutnya mengenai harta atau barangbarang tetapyang dimiliki si anak diatur dalam ketentuan Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa orang tua tidak diperbolehkanmemindahkan
Andi SultanDaeng Radja Bulukumba karena sakit yang dikuatkan dengan Bukti P2, P5dan P4 dan sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi, selain itudipersidangan tidak terungkap fakta hukum bahwa terhadap Pemohon telahada penetapan Pengadilan yang mencabut kekuasan Pemohon atas anakHAERIA j 22222 n nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nec e nner nn cnnwoncennen= Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakimberkesimpulan bahwa Pemohon merupakan salah satu orang tua yaitu
AJIRIA, SANTI, RINI SELVIANI dan ROMI yangtelah dewasa dan anak HAERIA yang masih berumur 15 (lima belas) tahunatau belum mencapai usia delapan belas tahun, sehingga secara hukumPemohon memangku kekuasan perwalian terhadap kelima anakanaknyatersebut terutama anak yang belum dewasa yaitu HARIA sebab isteri Pemohonyaitu almarhum HJ NENNY telah meninggal dunia.
16 — 3
sebelumsampai pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, maka demi sesuatuyang lebih baik persidangan diajukan dan pencabutan patut untuk dikabulkantanpa perlu persetujuan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Memperhatikan Pasal 10 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasan
6 — 1
Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.
43 — 14
Hari Sidang Keempat : Kamis 10 Pebruari 2011Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) UUNomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan : Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengankehadiran terdakwa, kecuali Undang undang menentukan lain Menimbang, bahwa karena telah ditetapkan hari hari sidangdengan tenggang waktu yang patut akan tetapi Penuntut Umum tidakdapat menghadirkan Terdakwa, sehingga
CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
Terdakwa:
JUNAIDI
341 — 128
perlindungan terhadap kepentingan umum juga memperhatikankepentingan pribadi, dan juga menunjukkan adanya kedudukan yang berimbangantara kewenangan Jaksa Penuntut Umum dengan azas opportunitas dapatmengenyampingkan perkara demi kepentingan umum, dengan pembatasankewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut apabila tidak ada keinginankorban atau orang yang dirugikan secara pribadi untuk mengadukan perkaranya;Menimbang, bahwa memperhatikan tentang pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman mengenai azasazas Penyelenggaraan Kekuasan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilandilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta pasal 284 ayat (4)KUHP, sehingga dengan adanya pencabutan pengaduan dari korban tersebutmaka menurut Majelis Hakim terhadap penuntutan Penuntut Umum tersebutharuslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum dinyatakantidak dapat diterima, maka terhadap biaya perkara dinyatakan dibebankan kepadanegara;Halaman
9 — 6
PENETAPANNomor: 0011/Pdt.P/2021/PA.Dpk>aeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapandalam perkara permohonan kekuasan untuk bertindak terhadap anakyang diajukan oleh :Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal
ditemukan fakta hukum bahwaPemohon selama dalam perkawinan dengan suaminya yang bernamaNAMA, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK ( umur15 tahun ) dan NAMA ANAK ( umur 8 tahun ), serta ternyata keduaanak tersebut masih dibawah umur, oleh karenanya kedua anak tersebutdipandang belum cakap bertindak secara hukum, maka berdasarkanPasal 47 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor16 tahun 2019, anak tersebut berada dalam kekuasan
10 — 0
Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.
16 — 1
Undangundang Nomor 50Tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkarayang diajukan kepadanya alasan mana sesuai pula dengan azas peradilansebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasan Kehakiman jo.
AGUSTINA
28 — 6
- Memberikan izin dan hak kepada Pemohon AGUSTINA untuk melaksanakan kekuasan orang tua terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama REVALDI TANJUNG untuk mengalihkan dan/atau menjual harta warisan berupa benda tidak bergerak atas sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Miiik Nomor: 16.03.10.03.1.00211, Surat Ukur Nomor: 110/1999 dengan luas 480 M2 yang sertifikat