dalildalil tersebut di atas maka dapatlahdiperoleh fakta nyata menurut hukum, bahwa :1). rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung hingga sekarangselama tahun 4 bulan, sudah hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 5hari, dalam keadaan bada dukhul, dan telah mempunyai seorang anak ;2). telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon merasaterpaksa menikah dengan Termohon, waktu menikah, Termohon sudah hamil akibatkumpul dengan Pemohon, dan Pemohon sangsi

kesatuan tanpa ijin dariKomandan Satuan berada di jogyakarta dengan kegiatan bermain forek(jual beli valuta asing), kemudian pergi ke purwerejo untuk bertemudengan ibu dan kakak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diantarkankembali kerumah.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangpendapatnya7 Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 13.00wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengandiantar istri ke Denpom ITI/5 Bandung8 Bahwa benar Terdakwa sudah tahu aturan dan sangsi

dusun saksi oleh bidan desa ;Bahwa berselang dua harinya masih di bulan Agustus 2018 datangpetugas dari polsek banjarangkan menyampaikan data ada salah satuorang yang diperiksa terindikasi abis melahirkan dan setelah saksicocokan datanya ternyata orang tersebut adalah Terdakwa;Bahwa saksi mendatangi orang tua Terdakwa dan menyampaikan kalauTerdakwa akan diajak periksa lanjutan ke rumah sakit secara gratiskarena ada indikasi kelainan pada kandungannya ;Bahwa keluarga Terdakwa telah melaksanakan sangsi

berhenti dan memastikannya, ternyata setelahsaksi perhatikan dari dekat yang ada di air itu adalah bayi, lalu MadeParwata meminta saksi untuk turun dan menjaganya agar tidak hanyutnamun setelah saksi melihatnya merasa tidak enak dan lari ; Bahwa Nyoman Sukirta datang dan Made Parwata minta untukmenjaganya agar tidak hanyut, kKemudian Made Parwata pulang dannelpon petugas ; Bahwa di desa diadakan rapat untuk dilakukan upacara mecaru (ritualmecaru) di Sawah ; Bahwa keluarga Terdakwa telah melaksanakan sangsi

keterangan tersebut sudahpernah serta tidak ada perubahan; Bahwa yang saksi ketahui adalah pada bulan Agustus 2018 pagipagisaksi berangkat ke sawah sesampainya di sawah saksi diberhentikanoleh Made Parwata dan saksi ditunjukan ada mayat bayi di pinggir kalikemudian saksi disuruh untuk untuk menjaganya agar tidak hanyut,kemudian Made Parwata pulang dan nelpon petugas ; Bahwa di desa diadakan rapat untuk dilakukan upacara mecaru (ritualmecaru) di Sawah ; Bahwa keluarga Terdakwa telah melaksanakan sangsi

Bahwa, akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat, sudah pernah Penggugat melaporkan kepada aparat DesaKedai dan Juga Aparat Gampong Pusu Ingin Jaya, danTergugat telahdiberikan sangsi denda akibat kekerasan tersebut;7.

Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agartidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikanefek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadapprajurit TNI lainnya.4.

Bahwa perbuatan Tergugat berupa melaporkan Penggugat kepadapihak yang berwajib tanpa sadar dan alasan yang benar sertamemberhentikan Penggugat dan jabatan selaku Sekretaris Daerahtanpa alasan yang sah sebagaimana telah diuraikan pada positagugatan diatas, sungguh sangat memberi stigma yang mendalamyang dirasakan oleh Penggugat bersama Istri dan AnakAnak yangmerupakan sangsi sosial dalam pergaulan hidup keseharian dalammembaur ditengahtengah lingkungan masyarakat maupunkelompok dimana Penggugat serta

AGUS BULADIG tersebut.Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan pencurian tersebut merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sangsi hukuman penjara,namun terdakwa melakukannya terpaksa sehubungan dengan terdakwa memerlukanbiaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363

Pemohon sudah menerima sangsi oleh pimpinan Polrrsta Surabaya Utara sesuai berkasterlampit.b. Gugatan Termohon di Dinas Polresta Surabaya sanggup mencukupi kebutuhan anakanak sesuai pernyataan.c. Bahwa Termohon sudah berhubungan dengan lakilaki lain dan sering pergi pada malamhari serta meninggalkan anakanak yang dititipkan pada kakak kandungnya atas namaNurdiana dengan alamat XXX Surabaya.6.

mesinseperti alat berat, sinsau dan secara kimia yaitu dengan menggunakanbahanbahan kimia untuk mematikan serta menghancurkan tanamanseperti Pestisida, bergantung dari kondisi lahan dan ketersediaan tenagakerja, dana dan peralatan tetapi tidak dibenarkan melakukanpembakaran; Bahwa benar akibat yang ditimbulkan jika membuk dan melakukanpengolahan lahan dengan cara membakar seperti yang dilakukanterdakwa dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan sepertipencemaran udara dan saksi juga menerangkan sangsi

Bengawan IImu dikenakan dendaselama 5 (lima) hari saja, sedangkan pengiriman diluar ketentuan kontrak yaitu sampaiakhir April 2011 tidak dikenakan sangsi dan denda. Penerapan sangsi dan denda kepadaPT. Bengawan Ilmu yang hanya dikenakan sangsi dan denda hanya 5 (lima) haripenerapan sangsi dan denda kepada PT. Bengawan IImu Tidak dapat dibenarkansebagaimana ketentuan yang berlaku yaitu Kepres RI Nomor 80 tahun 2003, tentang143Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah.

Aneka IImu dikenakan denda selama 5(lima) hari saja, sedangkan pengiriman diluar ketentuan kontrak yaitu sampai ahir April2011 tidak dikenakan sangsi dan denda. Penerapan sangsi dan denda kepada CV. AnekaIlmu yang hanya dikenakan sangsi dan denda hanya 5 (lima) hari penerapan sangsi dandenda kepada CV. Aneka Ilmu Tidak dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan yangberlaku yaitu Kepres RI Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/ Jasa pemerintah.

Bengawan Ilmu Sesuai denganPasal 14 Sangsi dan Denda yaitu : Jumlah nilai kontrak x 1/1000 x jumlah hariketerlambatan yaitu Rp. 35.558.500,(tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh delapanribu lima ratus rupiah), dan untuk CV. Aneka IImu Rp. 14.117.512.

INDRA SOEDJOKO.kepada Penggugat, setelah putusan ini dibacakan ataudiucapkan ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengganti kerugian kepadaPenggugat secara tunai dan sekaligus atas sangsi Denda sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per hari karena tidak menyerahkan tanahdan bangunan dalam keadaan kosong sebagaimana bunyi Akta PerjanjianPengosongan No. 84 tertanggal 14 Desember 2012 yang dibuat dihadapandan diterbitkan oleh Notaris/PPAT Ruddyantho Tantry, S.H. terhitung sejaktanggal 1 Januari

Petitum dan Posita Gugatan Tidak Sejalan :Halaman 14 dari44 Putusan No. 99/Pdt/2016/PT.SMR.Bahwa petitum gugatan hal. 7 angka 7 berbunyi MenghukumTergugat danTergugat Il untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dansekaligus atas sangsi denda sebesar Rp. 1.000.000.

Bahwa kemudian di Makodim 0713/Brebes diadakanJam Komandan Khusus yang diambil langsung olehDandim 0713/Brebes dan pada saat Jam Komandan,Dandim 0713/Brebes menyampaikan tentang ketidakhadiran Terdakwa dalam melaksanakan Pengamanan VVIPKunker 3 (tiga) Menteri di wilayah yang telah ditentukankemudian Dandim menyampaikan kepada Terdakwabahwa Terdakwa akan diberikan sangsi internal dan sangsitersebut akan disampaikan oleh Saksi4.f.

Bahwa kemudian setelah Jam Komandan selesaiTerdakwa menghadap Saksi4 di Ruang Bamin Unit Inteldan pada saat itu Saksi4 menyampaikan sangsi yangdiberikan Satuan kepada Terdakwa yaitu. mengikutikegiatan Apel pagi di Makodim 0713/Brebes selama 1(satu) minggu dan Terdakwa diperintahkan secara lisanuntuk mengikuti kegiatan Latihan PenanggulanganBencana Alam (Latgulbencal) yang akan dilaksanakanpada tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 5November 2020 di Desa Dawuan Kecamatan SirampogKabupaten

Penuntut Umum dalam perkara ini bahwa terdakwaALAM Bin AMBO DAENG MANGUNG, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Gabungantindak pidana pencurian yang sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1), ayat (2) KUHP dan tidakditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga terhadapterdakwa ALAM Bin AMBO DAENG MANGUNG, harus dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya dan terhadap Terdakwa patutdijatuhi sangsi

Demianus Ice, M.Th. oleh karena ParaPara Penggugat tidak mengindahkan segala bentuk aturan dan teguran dan bahkanpastoral, maka kepada Para Para Penggugat diberikan sangsi skorsing maupunpemberhentian tidak diberikan segala bentuk hakhaknya sebagaimana diatur dalamPasal 8 ayat 2 dan 4 Peraturan No. 4 tentang Pelayan Khusus;Bahwa oleh karena selama masa skorsing, Para Para Penggugat juga masih tetaptidak mengindahkan segala bentuk sangsi dan peringatan, dimana Para ParaPenggugat tidak mau tunduk dan

patuh pada aturanaturan Gereja dan tidak maukembali ke GMIH 1949 di Jalan Kemakmuran Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.Para Para Penggugat lebih memilih tetap berada di GMIH Pembaruan yangberalamat di Vak 1 Kawasan Pemerintahan/depan Kantor Bupati Halmahera Utara.Maka setelah Para Para Penggugat diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3(tiga) kali, maka oleh BPHSGMIH, setelah memberikan tahapan sangsi skorsing,kemudian disusul dengan pemberhentian Para Para Penggugat dari keanggotaanGereja GMIH

SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman diKecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Saksi memberikanketerangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;e Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat namun kenal denganTergugat namun saksi tidak ada hubungan dengan Tergugat; Bahwa Saksi tidak tahu masalah rumah tangga kedua pihak;e Bahwa saksi tahu dari cerita anak saksi yang bernama PRIA bahwa Dianmendapat sangsi administrasi dari Kantor di mana Dian bekerja di PolresBondowoso

Penggugatdengan lelaki bernama PRIA, sedangkan saksi tersebut mendengarkannya dariPRIA, namun oleh karena saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga yangerat dengan PRIA, yaitu saksi adalah ayah kandung PRIA. maka keterangansaksi tersebut dapat dinilai kesaksiannya.Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI telah menerangkan yangpada pokoknya bahwa saksi tidak kenal Penggugat tapi kenal dengan Tergugatnamun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, saksi tahu dari Kantor dimana suami saksi bernama PRIA mendapat sangsi

Yang saksitahu dari cerita Tergugat kalau istrinya selingkuh dan Tergugat menunjukkanfotofoto perselingkuhan Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI dan saksiSAKSI yang dinilai berhubungan dengan isi bukti T.1, telah membuktikanbahwa pada bulan April 2014 berdasarkan laporan Tergugat kepada PropamKepolisian Resort Bondowoso, bahwa PRIA mendapatkan sangsi administrasidari Kepolisian Resort Bondowoso berkaitan dengan hubungan cintaPenggugat dengan PRIA.

Bahwa terhadap perbuatan tersebut para Tergugat di berikan sangsi berupaSurat Peringatan pertama (SP I) sesuai PKB PT.BPG, akan tetapi paraTergugat menolak untuk dikenakan sangsi Surat Peringatan tersebut dengantidak bersedia menandatangani SPI;10.11.12.13.14.15.16.4Bahwa dengan tidak bersedianya menandatangani SPI tersebut pada tanggal18 Januari 2010 Penggugat mengabil langkah mutasi terhadap para Tergugatke bagian Printing karena atasan para Tergugat menolak untuk menerima,kembali para tergugat

Bahwa sangsi terhadap pelanggaran tersebut diatas telah diatur dalam pasal 71ayat 4 huruf b pada PKB PT.Busana Prima Global yang berbunyi : Kesalahan berat yang dapat menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja :Membujuk atau merayu teman sekerja untuk melakukan perbuatan yangmelanggar hokum di lingkungan perusahaan .22.Bahwa karena proses musyawarah Bipartit tidak mencapai kesepakatan, makaselanjutnya di tempuh upaya melalui mediator Dinas tenaga kerja dantransmigrasi kabupaten Bogor, dan pada tanggal

sifat dan karakteristik hukum pidana perbankan sebagai hukumpidana khusus eksternal, hukum pidana khusus eksternal ada ciricirinya yang pertama hukum pidana khusus eksternal itu bersifatultimum remedium artinya sarana yang paling terakhir untukpenegakan hukum apabila perangkat hukum lainya tidak lagiberfungsi ciri yang kedua dari hukum pidana khusus eksternal yangtermasuk didalamnya adalah hukum pidana perbankan merupakahpidana administrasi atau dengan kata lain hukum administrasi yangdiberikan sangsi

Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat yang pertama hukum pidana tidakdapat berlaku surut yang kedua hukum pidana harus tertulis yangketiga hukum pidana harus jelas yang keempat hukum pidanaharus ketat terkait dengan hukum

Apabila kita melinat berdasarkan interprestasihistoris atau sejarah terbentuknya Pasal tersebut ini berkaitandengan prinsip kehatihatian didalam dunia perbankan artinyakembali pada sifat dan karakteristik hukum pidana perbankansebagai hukum pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian

secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukanHalaman 51 dari 109 hal.

Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN SktBahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada sifatdan

;Bahwa jenis pupuk bersubsidi adalah Pupuk SP.36 warna abuabu, ZA bewarna orange, NPK Phonska warna merah bata, ureawarnanya pink;Bahwa apabila pupuk bersubsidi pemerintah dijual diluarketentuan maka penyaluran pupuk tersebut ilegal dan tidakdiperbolehkan;Bahwa terdakwa telah melakukan perdagangan pupuk bersubsidipemerintah secara tidak syah dan juga mengakibatkan kerugianpetani yg berhak menerima, yg mana harga pembelian tidaksesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);Bahwa sangsi pidana yang dapat

.36 warna abuabu, ZA bewarna orange, NPK Phonska warna merah bata, ureawarnanya pink;Bahwa apabila pupuk bersubsidi pemerintah dijual diluarketentuan maka penyaluran pupuk tersebut ilegal dan tidakdiperbolehkan;Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN.Padg.saksie Bahwa terdakwa telah melakukan perdagangan pupuk bersubsidipemerintah secara tidak sah dan juga mengakibatkan kerugianpetani yg berhak menerima, yg mana harga pembelian tidaksesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);e Bahwa sangsi

UU RI No. 18 Tahun 2013 Jo pasal 55 KUHPtentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa dengan jelastelah ditetapkan dalam pasal 12 Huruf (e) UU No. 18 tahun 2013 bahwa setiaporang dilarang mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan kayu yangtidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan denganjelas bahwa ketiga tersangka yang melakukan pengangkutan kayu bulat tersebuttidak dapat menunjukkan dokumen atas kayu yang diangkut, maka atas kegiatantesebut sangsi

mengisinkan dokter yangtidak memiliki SIP untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanankesehatan tersebut ;% Bahwa sehingga dengan demikian jikalau terjadi hal dimana Surat IzinPraktek Kedokteran (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) habis masaberlakunya, sebagai penanggung jawab sudah otomatis Kepala atau Direkturyang memiliki sarana pelayanan kesehatan (by system) jadi semua pihak ikutbertanggung jawab ;% Bahwa seharusnya dari semua kewajiban diatas tidak perlu ada sangsipidana, tetapi sangsi

diatas menurut pendapat Ahli ada 2 (dua)subyek hukum yaitu Penanggung Jawab Tenaga Kesehatan dan TenagaKesehatan yang mengetahui bahwa surat izinnya telah habis, selambatlambatnya 3 (tiga) bulan kedepan, penanggungjawab Tenaga Kesehatanwajidb mengurus perpanjangan (bukan orangnya/Nakes tapi penanggungjawab Nakes) kalau yang bersangkutan praktik di 3 (tiga) Rumah Sakit makake3 (ketiga) Kepala Rumah Sakit tersebut ikut pula bertanggung jawab danterhadap Penanggung jawab Nakes tersebut tidak dikenakan sangsi

medis yang ia pekerjakan, entah itu diRumah Sakit atau Puskesmas sesuai dengan izin yang diberikan oleh Pemerintahsetempat melalui Dinas Kesehatan, sehingga dengan demikian jikalau terjadi haldimana Surat Izin Praktek Kedokteran (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR)habis masa berlakunya, sebagai penanggung jawab sudah otomatis Kepala atauDirektur yang memiliki sarana pelayanan kesehatan (by system) jadi semua pihakikut bertanggung jawab dan seharusnya dari semua kewajiban diatas tidak perluada sangsi

pidana, tetapi sangsi administrasi, sebagaimana kita ketahui secaraumum, kompetensi itu bisa diartikan sebagai kondisi atau persyaratan agar dapatdilaksanakan tugas dan menjalankan peran (the condition of being capable atau thecapacity to perform task or rule), Kembali kepada filosofi dan sumpah dokter apamungkin ketika pasien masih membutuhkan perawatan seorang dokter, tapi dokterHalaman 66 dari 75 halaman Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN.

diatas menurut pendapat Ahli ada2 (dua) subyek hukum yaitu Penanggung Jawab Tenaga Kesehatan dan TenagaKesehatan yang mengetahui bahwa surat izinnya telah habis, selambat lambatnya3 (tiga) bulan kedepan, penanggungjawab Tenaga Kesehatan wajib mengurusperpanjangan (bukan orangnya/Nakes tapi penanggung jawab Nakes) kalau yangbersangkutan praktik di 3 (tiga) Rumah Sakit maka ke3 (ketiga) Kepala RumahSakit tersebut ikut pula bertanggung jawab dan terhadap Penanggung jawab Nakestersebut tidak dikenakan sangsi