Perda Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang : Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah diubah dengan Perda Kabupaten KlatenNomor Tahun 2007, tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Nomor : 9 Tahun2006, tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Hal. 16 dari 70 hal.

Peraturan DaerahKabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006,tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa; Peraturan Bupati Klaten Nomor : 2 Tahun2007, tentang Pedoman Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun2006, tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah diubah dengan Perda Kabupaten KlatenNomor : Tahun 2007, tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor

(pasal 1 angka 13 padaPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa); PENGGUGAT samasekali tidak menarik Panitia Pemilihan (sebagaimanadimaksud pada

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa) sebagai Pihak dalam perkara; PENGGUGAT berupaya menunda, menghentikan dan mengujikeabsahan Kepala Desa

atasPeraturan DaerahKabupaten KlatenNomor : 9 Tahun2006, tentang TataCara Pemilihan,Pencalonan,Pengangkatan,Pelantikan danPemberhentianKepala Desa(fotokopi darifotokopi); Hal. 37 dari 70 hal.

Bahwa oleh karena Termohon tidak menetapkan KeputusanPenetapan Pemohon dan melantik Pemohon sebagai Rio TerpilihDusun Sirih sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungosebagaimana Surat Nomor 022.S/SKA/JBI/V1/2020 tertanggal 23 Juni2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilin An.

Sirih sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungosebagaimana Surat Nomor 022.S/SKA/JBI/V1/2020 tertanggal 23 Juni2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih An.

Calon Rio terpilin dan Penetapan Pemohonsebagai Rio Dusun Sirih Sekapur serta pelantikan terhadap Pemohonsebagai Rio Dusun Sirih Sekapur;Petitum/Pokok Permohonan;Berdasarkan alasanalasan sebagaimana dimaksud di atas, mohonkiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Cq.

Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 03/bpd/2020 tanggal 02 April2020 perihal Hasil Rapat BPD;Disisi lain pada saat bersamaan Pemohon mengajukan Permohonan untukdilakukan Pelantikan selaku Rio terpilin kepada Termohon;Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.3.

Untuk itu kami menyarankan bahwa pelaksanaan Pelantikan Rio DusunSirih Sekapur ditunda;e. Agar melaksanakan Pemilihan Ulang Rio Dusun Sirih Sekapur KecamatanJujuhan pada TPS 03;9.

Tergugatmemohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dalam hal ini MajelisHakim yang memeriksa Perkara Nomor : 158/G/2013/PTUN.SBY untukmenyatakan bahwa obyek gugatan sudah sesuai prosedur ; sedangkanjawaban atas pokok sengketa pada pokoknya Tergugat/Turut Terbandingmenolak dan menyangkal sebagian dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat/Terbanding dalam Gugatannya tanggal 24 Oktober 2013kecuali secara tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya, bahwamenurut Tergugat/Turut Terbanding Bahwa terkait pelantikan

25 ayat (2) Laporan pelaksanaan PemilihanKepala Desa dan berita acara pemilinan disampaikan oleh PanitiaPemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 3 (tiga) harisejak pelaksanaan pemungutan suara , selanjutnya sesuai PerdaTulungagung Nomor 2 Tahun 2006 pasal 25 ayat (3) berdasarkan laporanpelaksanaan pemilinan dan berita acara pemilinan sebagaimanadimaksud dalam ayat 2 Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calonKepala Desa terpilin dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa ;terkait pelantikan

, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepalae Bahwa dari segi substansi, keputusan obyek sengketa yang berupaSurat Keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/624/013/2013Tentang ...........Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa danPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, KecamatanSumbergempol, Kabupaten Tulungagung, tanggal 4 Juni 2013 khusus17yang berkenaan dengan pengesahan pengangkatan Kepala DesaWonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atasnama

Anis Wijayanti, yang didasarkan pada Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol,Kabupaten Tulungagung, Keputusan nomor 09/BPDWN/V/2013tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang terpilih tertanggal 31 Mei2013, selanjutnya Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPDkepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desaterpilin, telah sesuai dengan Peraturan Daerah KabupatenTulungagung nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayaberpendapat bahwa dari segi kewenangan, prosedur dan substansipenerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat/Turut Terbanding tidakbertentangan ..........bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sertatidak bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik,dan dengan berdasarkan pertimbangan hukum

Il Pesisir Selatan, sesuai dengan Surat kenal lahirNomor : 900/SKLBPS/1981;Bahwa didalamAkta Kenal Lahir Pemohon tersebut hanya mencantumkantahu kelahiran pemohon saja yaitu tahun 1961 tidak mencantumkan tanggalkelahiran pemohon;Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, SuratKeputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor:0047/KV/13016/KEP/UP/Unand2008, serta surat pernyataan Pelantikan Nomor:587/IV/UP/Unand2010 tercantum tanggal kelahiran pemohon 05061961;Bahwa pada tahun 2013 pemohon mengajukan

Padang, dan pada tanggal 25 Januari 2013 telah keluarPenetapan No.56/Padt.P/2015.PN.Pdg Hal dari7 Hal.paspor dengan Nomor: A4588287 atas nama JONI HERMAN, Lahir diTalaok pada tanggal 13 Juni 1961;e Bahwa atas perbedaan data pemohon tersebut, pemohon bermaksud untukmemakai nama dan tanggal lahir JONI HERMAN, Lahir di Talaok padatanggal 13 Juni 1961 (Sesuai dengan Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga,(Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor:0047/KV/13016/KEP/UP/Unand2008, serta surat pernyataan Pelantikan

Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:587/IV/UP/Unand2010, telahdiberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi dengan tanda P.9;Menimbang, bahwa di samping mengajukan buktibukti surat pemohon jugamenghadapkan saksisaksi yang telah didengar keterangan mereka dibawahsumpah yaitu :Saksi 1WIDIA; Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohonsatu kantor dengansaksi;Bahwa, saksi tahu nama pemohon adalah JONI HERMAN, lahir di Talaoktanggal 05 Juni 1961;Bahwa saksi tahu pemohon tinggaldi

Lubuk Begalung Kota Padang;Bahwa, saksi tahu pekerjaan pemohon adalahPegawai Negeri Sipil diUnand;Bahw didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, SuratKeputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor:0047/KV/13016/KEP/UP/Unand2008, serta surat pernyataan Pelantikan Nomor:587/IV/UP/Unand2010 tercantum tanggal kelahiran pemohon 05061961;Bahwa Pemohon mempunyai Paspor dengan Nomor: A4588287 atas namaJONI HERMAN, Lahir di Talaok pada tanggal 13 Juni 1961;Bahwa saksi tahu Pemohon ingin memperpanjang

Warsono (Gambar Padi) sebagaiCalon Terpilin Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang,selanjutnya BPD mengusulkan kepada Tergugat melalui Camat Tamanuntuk mendapat pengesahan dari Tergugat menjadi Kepala DesaTIS IDI j~n == n nnn nnn nme nnnnnnmemenannnnmnnnmannnnBahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Pasal42 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006

tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Tergugat ataupunmelalui pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan penelitianberkasberkas persyaratan Calon Terpilih beserta Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala DesaGIDC IOK: ==922+= sere eee ei eerimentneemnntinteameBahwa setelah Tergugat melakukan penelitian berkasberkaspersyaratan Calon Terpilin beserta Laporan

pelaksanaan pemilihanKepala Desa Cibelok, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor :141/666/Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tanggal11 Desember 2013 atas nama Warsono dan dilakukan pelantikan padatanggal 24 Desember 2013 ; Bahwa satu hari setelah pemilinan Kepala Desa selesai dilaksanakanPenggugat pada tanggal 28 Nopember 2013 atau sebelum BPDHalaman 9 dari

Bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal48 dan Pasal 49 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa Jo Pasal 63 Peraturan Badan Permusyawaratan Desa DesaCibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang

dan Pemberhentian Kepala Desa;Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006 TentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala DeSaj 202 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn ne nnneHalaman 17 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg7.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2008 TentangPedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan KepalaPasal 47 ayat 1Ketentuan yang disepakati

Bahwa KEPUTUSAN BUPATI SERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013, tanggal 18 November 2013 TENTANG PENGESAHANDAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESASUKATANI KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANGdikeluarkan oleh TERGUGAT berkaitan dengan telah selesainyapelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013;2.

PUDIN HAMID dan NURDIN TAMRIN; a) H.PUDIN HAMID; Bahwa Pembentukan dan Pelantikan Panitia Pemilihan KepalaDesa Sukatani Tahun 2013 disertai pula dengan pengangkatan/pengambilan sumpah atau = janji Panitia Pemilihan;Bahwa pada hari Pembentukan dan Pelantikan PanitiaPemilihan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013 tersebut, H.PUDIN HAMID baik karena kesengajaan dan/atau kelalaiannyasecara nyata tidak menghadiri kegiatan Pembentukan danPelantikan Panitia Pemilinan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013yang dilaksanakan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN BUPATISERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013, tanggal 18 November2013 TENTANG PENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALADESA TERPILIH DESA SUKATANI KECAMATAN CIKANDEKABUPATEN SERANG;3.

Mewajibkan kepada TERGUGAT (BUPATI SERANG) untuk mencabutSurat Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN BUPATISERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013 TENTANGPENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESATERPILIH DESA SUKATANI KECAMATAN CIKANDE KABUPATENSERANG, tertanggal 18 November 2013;4.

T2 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa (berupa buku, tidak diberi meterai karena merupakan peraturanperundangundangan yang diketahui umum); Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.792Huk/2013 tanggal 18November 2013, tentang Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala DesaTerpilin Desa Sukatani Kecamatan Cikande Kabupten Serang (fotokopi sesuai 4.

Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec. Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Maba Selatan tanggal 10 maret 2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Selatan;28. Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 maret 2010, 4 (empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Tengah dan 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih (PPDP) Kec. Maba Tengah tanggal 12 maret 2010;29.

Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 maret 2010 dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Maba Utara;30. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih Kec.

Wasile tanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31. Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 maret 2010;38.

Bimtek dengan PPK tentang tugas dan wewenang dan ketentuan Pemilukadayang dilaksanakan pada saat pelantikan PPK;2. Bimtek tentang PPS dan PPDP tentang pemutahiran data pilih dan verifikasicalon perseorangan yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPS di 10kecamatan;3.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/2SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/4SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec. Wasile, Kec. Wasile Selatan, Kec.Wasile Timur dan Kec. Wasile Utara, pelaksanaan pelantikan anggota PPSraker, sosialisasi, Bimtek dan pelantikan PPK Kec.

Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh)kecamatan ;Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilinan kecamatan (PPK) dandaftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan(PPK);Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua)lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDKec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPD Kec.

BuktiT25 : Surat Nomor: 005/08/III/2018, tanggal 14 Maret2018, Perihal: Undangan (Pelantikan PerangkatDesa) (fotocopy sesuai dengan aslinya);28.

Bahwa pelaksanaan pelantikan perangkat desa terpilih diDesa Karangrowo Tanggal 21 Maret 2018; Bahwa di Desa Karangrowo untuk peserta yang tidak lolosseleksi juga diundang saat pelantikan; Bahwa di Desa Karangrowo ada demo yaitu setelah acarapelantikan; 2.

,BPD, panitia dan unsur keamanan: Bahwa Saksi hadir pada acara pelantikan dimulai pukul08.00 wib; Bahwa sifat dari proses pelantikan Sekretaris Desa danJogoboyo terpilin Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa adalahsifatnya umum dan terbuka, semua warga dapat menyaksikan dantahu adapelantikan; Halaman 59 dari 79 hal Putusan Nomor:149/G/208/PTUN.Smg.

Sobakhul Koir juga ikut hadir saatpelantikan ; Bahwa tidak ada pengumuman terkait SK atau berita acarapelantikan yang ditempel di papan pengumuman di Balai DesaTlogorejo tetapi saat pelantikan dibacakan secara umum denganmenggunakan perangkat sound system, sehingga semua orangyang hadir tahu dan mendengar; Halaman 61 dari 79 hal Putusan Nomor:149/G/208/PTUN.Smg. Bahwa saat sosialisasi tahapan Piperades terkait tahapanbatas waktu' pelantikan sdr.

Tlogorejo; Bahwa acara pelantikan peangkat desa terpilih oleh KepalaDesa Tlogorejo dilaksanakan Hari Kamis, tanggal 15 Maret Bahwa formasi jabatan yang dilakukan pelantikan olehKepala Desa Tlogorejo adalah Sekretaris Desa danJogoboyo; Bahwa yang Saksi ketahui terkait bukti T21 adalah acarapengambilan sumpah jabatan yang dilakukan di dalam ruang BalaiDesa Tlogorejo dan pada bukti T25 Saksi ikut tanda tangansebagai saksi dalam berita acara pelantikan;Halaman 63 dari 79 hal Putusan Nomor:149/G/208/

undangan dalam hal ini adalah PeraturanDaerah Kabupaten Blora nomor : 6 Tahun = 2006Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa antara yang terjadi dengan PENGGUGAT denganSdr AHMAD PAIMIN HADI PRAWIRO secara berbeda bedamenunjukan jelas jelas Tergugat telah melanggarASAS KEPASTIAN HUKUM ; Bahwa perbuatan Tergugat melanggar RASA KEADILAN,karena Tergugat secara sewenang wenang, telahmerampas hak PENGGUGAT yang berupa masa jabatanHal. 11 dari 50 hal

Hal mana tampakjelas, gugatan ini sekedar kelihatan berbobot,PENGGUGAT mendalilkan surat keputusan TERGUGATbertentangan dengan Peraturan Daerah KabupatenBlora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danHal. 15 dari 50 hal.

16Bahwa selanjutnya Pasal 46 Peraturan Daerah KabupatenBlora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa digunakan sebagai dalilgugatan juga tidak tepat, karena berdasarkan Pasal18 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005tentang Desa Jo.

Peraturan DaerahKabupaten Blora Nomor 6 tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDEBE gm mmm mm = mn min iin min mein ie ie eeBahwa benar, berdasarkan peraturan perundang undanganyang berlaku (sebagaimana terurai dalam angka 3diatas), terdapat 3 (tiga) mekanisme untukpemberhentikan Kepala DesaVOITO fs see see sees cee ee 8Pasal 17 ayat 3 PP No. 72 tahun 2005 tentang Desajo. Pasal 46 ayat 3 Perda Kab.

Blora No. 6tahun 2006 =a tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Pengesahan pemberhentianKepala Desa oleh Bupati dilakukan setelahmendapatkan usulan dari Pimpinan BPD(berdasarkan keputusan musyawarah) melaluiCamat bagi Kepala Desayang : 25 rrr rr rrr rrr rrr eerste eee eeHal. 19 dari 50 hal.

haridan jam kerja, akan tetapi pelantikan Sdr.

Sedangkan undangan pelantikan diedarkan padahari itu juga, yakni Jumat, 2 Desember 2016 yang isinya tertulis untukacara pelantikan Tanggal 2 November 2016, sehingga menimbulkankeraguan/kebingunganpada penerima undangan untuk menghadiri acarapelantikan tersebut. Hal itu menunjukan itikad buruk TERGUGATuntuk secara sembunyisembunyi memaksakan kehendaknya dalampengangkatan dan pelantikan Sekretaris Desa Jatiyoso ini.

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun2016 tersebut diatas karena ketentuan hanya menyebutkan hari kerja sedangkanwaktu (jam) pelaksanaan pelantikan tidak diatur.Halaman 21 dari 67 hal Putusan Nomor : 075/G/2016/PTUN.SMGMengenai undangan pelantikan yang oleh PARA PENGGUGAT dikatakan bahwaundangan pelantikan diedarkan pada hari itu juga, yakni Jumat, 2 Desember 2016yang isinya tertulis untuk acara pelantikan tanggal 2 Nopember 2016 adalah benarnamun perlu diketahui bahwa dalam agenda surat keluar

TERGUGAT ketikamelakukan pelantikan terhadap Sdr.

Tugino Hadi Perwito sebagai tokoh masyarakat telah mengajukansurat aduan atau keberatan atas pelantikan Sdr.

tidak terdapat diDPT, jumlah hak pilihnya 11 orang, tetapi lembaran tersebut tanpa diberitanggal, dan tidak dibuatkan berita acara, serta tidak diumukan di BalaiDesa, demikian juga DPT yang sudah jadi tidak diumumkan, dan Penggugattidak diberi waktu untuk mempelajari DPT dan DPT tambahan tersebut,padahal menurut ketentuan Peraturan Bupati Sumenep No.1 Tahun 2013Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SumenepNomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan

pencoblosan surat suara, jika dihitung secara kasatmata kurang lebih 20 orang yang diantar; Ada 2 kotak suara, tetapi yang diperlihatkan oleh Panitia kepada saksisaksi, ketiga Calon Kepala Desa, dan kepada pihak MUSPIKA hanya 1kotak suara, sedangkan kotak suara yang satunya tidak diperlihatkan,hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep No.1 Tahun 2013Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SumenepNomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugatuntuk Nomor dan tanggal SKnya sama semua se Kabupaten Sumenepyang berbeda hanya tentangnya saja menunjuk kepada masing masingDesa, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilin se KabupatenSumenep pada saat itu hanya bersifat seremonial, serta dihukum pulakepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ; Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013,Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilin atas nama SAHODDIN sebagaiKepala Desa Grujugan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, yangditerbitkan oleh Tergugat ; 252522 02 =Mewajibkan kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada PanitiaPemilihan Kepala Desa Grujugan untuk melaksanakan Pemilihan KepalaDesa Ulang di Desa Grujugan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;5.

Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2013 Tergugat menerima surat dari BadanPermusyawaratan Desa Grujugan Nomor : 141/26/435/420/104/BPD/2013Perihal : Usul Pengesahan Dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih; Buktibertanda T 1 5 nnnn nnn nn nnn nnn nn nn nce en ccc cre cen cee cee ec cnn cen nce oe cae cae cana. Bahwa, terlampir didalam surat dari BPD Desa Grujugan tersebutdiantaranya adalah : 220 02 22 eno nnn nnn nne nenaa.

Bahwa pelaksanaan pengambilan Sumpah Jabatan danPelantikan Perangkat Desa Sidomulyo tidak tertutup ataupunrahasia sebagaimana undangan pelantikan yang ditujukan kepadaHalaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor : 168/G/2018/PTUN.Smg.Perangkat Desa, Pengurus RT dan RW, Lembaga dan TokohMasyarakat tertanggal 14 Maret 2018; 4.

perangkat Desa Sidomulyo)(foto copy sesuai dengan aslinya) ;Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa hari Kamistanggal Lima belas bulan Maret Tahun Dua RibuDelapan Belas) dan Berita Acara Serah TerimaJabatan Sekretaris Desa Sidomulyo KecamatanWonosalam Kabupaten Demak (foto copy sesuaidengan aslinya) ;Daftar Hadir Pelantikan Perangkat Desa Sidomulyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tanggal15 Maret 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Fotofoto Pelantikan Perangkat Desa dan SerahHalaman 49 dari

; Bahwa Saksi pernah menghadiri sosialisasi tentang PengangkatanPerangkat Desa di Kecamatan pada bulan Februari 2018 tetapi soal waktunya saya tidak begitu ingat; Bahwa pelaksanaan pelantikan Sekretaris Desa sesuai jadwalnya tanggal 15 Maret 2018; Bahwa Saksi pernah membuatkan undangan untuk acara pelantikanyang diundang dalam acara pelantikan adalah semua lembaga yangada di desa termasuk RT dan RW; Bahwa Saksi pernah menerima surat dari para peserta yang tidaklolos yang isinya meminta panitia untuk

Saksi bernama Kamijan, pada pokoknyamenerangkan: Bahwa Saksi pernah diundang dalam acara pelantikan perangkatdesa Sidomulyo Kecamatan Wonosalam KabupatenBahwa Hery Sutrisno sebagai Sekretaris Desa langsung menjalankan tugas setelah dilantik pada hariJum/at; ahwa Para Penggugat tidakhadir dalam acara pelantikan SekretarisDesa; Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal SK pelantikan Sekretaris Desa; Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penempelan SK pelantikandi tempattempat keramaian dan Balai Desa; .

yang ditujukan kepada Perangkat DesaPengurus RT dan RW, Lembaga dan Tokoh Masyakarat tertanggal 14Maret 2018, yang pada saat acara pelantikan tersebut juga dibacakan suratkeputusan objek sengketa, bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebutmembuktikan pengangkatan dan pelantikan tersebut dilakukan secaraterbuka, transparan diketahui oleh seluruh masyarakat Desa SidomulyoKecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak dan menolak dalil ParaPenggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahuitanggal

Bupati dan Wakil Bupati terpilih diKantor Gubernur dan saat itu saksi Yufsar, SH anggotaBrimob ParePare yang diperbantukan dalam pengamananyang bertugas di pintu ring 1 (satu) dan memeriksa terhadaptamu undangan yang hadir yang ingin masuk ke dalam acarapelantikan tersebut kemudian terdakwa yang ingin masukkedalam acara pelantikan tersebut karena tidak memilikikartu. pengenal dari Panitia pelantikan terdakwa tidakdiperkenankan masuk selanjutnya terdakwa mengatakanbahwa dari Pers sehingga saksi Yufsar

;Bahwa Terdakwa diamankan ketika saksi sedangbertugas melaksanakan pengamanan pelantikan Bupatidan Wakil Bupati terpilin dan pada saat itu ditugaskandi pintu ring 1 untuk memeriksa setiap undangan yanghadir kemudian dalam pelantikan tersebut kemudianpada saat itu Terdakwa ingin masuk kemudian kamimelakukan pemeriksaan dan menemukan senjataairsoft gun di tas samping yang tertutup oleh jaketmiliknya.

;Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari2016 sekitar pukul 11.00 Wita saksi sedang melakukanpengamanan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilihdi kantor gubernur dan pada saat itu saksi bertugas dipintu ring 1 dan melakukan Pemeriksaan terhadap tamuundangan yang hadir yang ingin masuk kedalam acarapelantikan tersebut kemudian Terdakwa ingin masuk keacara pelantikan tersebut dan pada saat itu Terdakwatidak memiliki kartu pengenal dari panitia pelantikanbupati terpilih kemudian iya mengaku

;Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisianmembawa senjata airsoft gun dikarenakan saat itu Terdakwaingin masuk keacara pelantikan Bupati terpilih namun saat ituada petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan dipintumasuk acara pelantikan Bupati tersebut dan saat itu petugaskepolisan menemukan senjata airsoft gun di dalam tas jinjingmilik Terdakwa.

;:Bahwa tujuan Terdakwa hendak masuk keacara pelantikanBupati saat itu dikarenakan Terdakwa berprofesi sebagaiwartawan majalah 01 sehingga saat itu Terdakwa ingin masukkeacara pelantikan Bupati terpilin untuk melakukanpeliputan.

dan melestarikanadat istiadat yang berkembang dan hidup ditengah masyarakathukum adat, yang merupakan suatu kesatuan hukum adat besertaperangkat pemerintahannya yang telah lama ada, hidup danberkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidupmasyarakat, kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Negeri.Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) KabupatenMaluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan dan Pelantikan

Kepala Pemerintah Negeri,ditegaskan pengajuan calon Kepala Pemerintah Negeri haruslah berasaldari matarumah / keturunan parentah berdasarkan garis lurus.Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten MalukuTengah Nomor : 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, mata rumah/keturunan parentah dari Negeri Siri Sori Islam sesuai asalusul danadatistiadat berdasarkan garis lurus adalah merupakan hak dariKeturunan Garis Lurus ADAM PATTISAHUSIWA.Bahwa

kepada pihak lain,kecuali dalam halhal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasilmusyawarah matarumah/keturunan yang berhak bersama saniriNegeri,Pasal 37 ayat (1) menyatakan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri berkedudukan sebagai unsur penunjangpenyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif danmitra kerja Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif;Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten MalukuTengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan dan Pelantikan

Raja yang tidak sesuaidengan Adat dan saksi pernah menyatakan keberatan ;Bahwa saksi keberatan terhadap pelantikan Raja karena prosesiadat yang dilakukan dalam pelantikan raja tidak benar ;Bahwa prosesi adat yang dilakukan dalam pelantikan raja tidakbenar yaitu pada masa pemerintahan Raja JOHNI (almarhum) ;Bahwa telah ada Penetapan Mata Rumah Parentah yang telahdilakukan secara sepihak ;Bahwa ada kebaratan terhadap Penetapan mata rumah parentah,namun oleh karena ada 2 (dua) kelompok yang bertentangan

Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecamatan sejumlah 10 (sepuluh)kecamatan ;Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) dan daftar penerimaan uang transportasi pelantikan panitiapemilihan kecamatan (PPk);Asli 1 (Satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Wasile tanggal 9 Maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadirPPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 Maret 2010, 2(dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK,PPS dan PPD Kec.

Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecamatan sejumlah 10 (sepuluh)kecamatan ;Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) dan daftar penerimaan uang transportasi pelantikan panitiapemilihan kecamatan (PPk);Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Maba Selatan tanggal 10 Maret2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPSdan PPDP Kec. Maba Selatan;Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 Maret 2010, 4Hal. 92 dari 101 hal. Put. No. 32 K/Pid.Sus/201529.30.31.32.33.34.35.36.(empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPSdan PPDP Kec.

DesaDesa di Kecamatan Sawa yangikut pelantikan adalah 7). Desa Kokapi, 2). Desa Pudonggala Utama, 3). DesaMatanggonawe, 4). Desa Pudonggala, 5). Desa Laimeo; Halaman 13 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN. KDI19.Bahwa meskipun Desa Ulusawa belum mendapat jadwal pelantikan calonKepala Desa terpilin, namun ternyata pada saat pelantikan Calon Kepala DesaUlusawa atas nama Hayuddin ikut serta dalam pelantikan.

Bahwa Pelantikan Kepala Desa Ulusawa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah(SEKDA) Konawe Utara adalah bertentangan dengan hukum,; Halaman 15 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.

.; Bahwa ketentuan mengenai pelantikan Kepala Desa juga terdapat dalamPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 TentangDesa.

;Bahwa pelantikan Kepala Desa Ulusawa, yang dilaksanakan oleh SekretarisDaerah (SEKDA) Konawe Utara, adalah tidak sah dan bertentangan denganhukum, karena seharusnya yang melakukan pelantikan adalah Bupati (Tergugat)atau pejabat lain, tetap pejabat lain yang dimaksud adalah Wakil Bupati atauCamat.

Bahwa pelantikan Kepala Desa Ulusawa, yang dilaksanakan oleh SekretarisDaerah (SEKDA) Konawe Utara, adalah tidak sah dan bertentangan denganhukum, karena seharusnya yang melakukan pelantikan, adalah Bupati (Tergugat)atau pejabat lain, tetapi pejabat lain yang dimaksud adalah Wakil Bupati atauCamat. Sehingga dengan demikian, Sekretaris Daerah tidak berwenang untuk melakukan pelantikan tersebut;2.

., danHENDRIKUS MAKUN serta beberapa orang yang berstatus Pegawai NegeriSipil dan warga masyarakat yang tergabung dalam GARDA TTU masuk kedalam gedung Bale Biinmafo melalui pintu masuk bagian depan, lalu saksiLODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos. dan PETRUS DAMIANUSAFAENFAH bersamasama meneriakkan katakata anjing, babi, keluarkeluar, tidak akan ada mutasi, tidak ada yang melantik, Bupati dan WakilBupati ilegal semuanya, ini pelantikan ilegal, tidak akan ada pelantikan disini,gedung ini akan kami tutup

,PETRUS DAMIANUS AFENFAH, S.IP., M.Si, AGUSTINUS HALE, S.IP., danHENDRIKUS MAKUN serta beberapa orang yang berstatus Pegawai NegeriSipil dan warga masyarakat yang tergabung dalam GARDA TTU masuk kedalam gedung Bale Biinmafo melalui pintu masuk bagian depan, lalu saksiLODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos. dan PETRUS DAMIANUSAFAENFAH bersamasama meneriakkan katakata anjing, babi, keluarkeluar, tidak akan ada mutasi, tidak ada yang melantik, Bupati dan WakilBupati ilegal semuanya, ini pelantikan ilegal,

tidak akan ada pelantikan disini,gedung ini akan kami tutup, keluarkeluar.

No. 1260 K/PID/2015jam 10.00 WITA, datang rombongan menggunakan truk danmasuk ke dalam gedung sambil berteriakteriak hari ini tidakada pelantikan, sambil memaki anjing babi sambil membantingdan memukul kursi sehingga saat itu kami takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Bahwa pada saat acara pelantikan di gedung Bale Binnmafo,saksi bertugas di bagian absen seorang diri yang letaknya dipintu masuk bagian gedung;Bahwa pada waktu rombongan pendemo datang denganmenggunakan truck

illegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kamitutup, keluarkeluar, tidak pernah secara bersamasama melakukanperbuatan yang menimbulkan rasa takut kepada semua PNS yang sedangberada di dalam ruangan, dan tidak pernah pula secara bersamasamamelakukan pengrusakan barang (peralatan pelantikan) yang kemudianmenimbulkan kerugian hingga mencapai Rp5.415.000,00 (lima juta empatratus lima belas ribu rupiah) oleh karena saat kejadian, Terdakwa tidakpernah masuk ke dalam ruangan gedung sebelum

Kenyataannyadi Negeri Watludan tidak terdapat adanya pemilinan langsung akantetapi memberlakukan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten MalukuTengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, jo.

Bahwa mengenai mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimanadiatur dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku TengahNomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan,dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri , haruslah dimaknai bukanterhadap proses penetapan kepala pemerintah negeri sebagaimanadimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri akan tetapi,merupakan mekanisme

Bahwa seluruh tahapan pencalonan maupun syarat calon sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah KabupatenHalaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABNMaluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri telah terpenuhidan telah sesuai, dan karenanya seluruh mekanisme dan prosedurtentang tata cara pencalonan dan pelantikan Kepala Pemerintah NegeriWatludan masa tugas 20202026 telah dilakukan sesuai denganperaturan

Bukti T5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat MatarumahPerintah Wurlianty Nomor 020/MW/VIII/2020Perinal Keberatan Terhadap Pelantikan danPengesahan Kepala Pemerintah Negeri WatludanKecamatan TNS atas nama Rony Amrosila padaSabtu 30 Mei 2020, tanggal 5 Agustus 2020;6.

Kepala Pemerintahan NegeriWatludan pada tanggal 30 Mei 2020;Bahwa saksi menyatakan Matarumah Parentah Wurlianty mengirimkan surat keberatan atas proses pelantikan Kepala PemerintahanNegeri Watludan pada tanggal 5 Agustus 2020 yang diterima padatanggal 6 Agustus 2020;Bahwa saksi menyatakan pelantikan didasarkan pada putusanPengadilan Negeri Masohi Nomor 29 yang putus pada tanggal 3Maret 2020;Bahwa saksi menyatakan tetap mengikuti peraturan negeri walaupunada kesalahan di dalam peraturan negeri karena

., Terdakwa langsung pulang kerumah,sesampainya dirumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ROMEO ADIONSIANTURI dan menceritakan hal tersebut, selanjutnya JIMMI SIBURIAN AlsJIMMI bersama dengan Terdakwa ROMEO ADION SIANTURI menemui saksiRICARD kembali dan menanyakan tentang si JERY yang telah mengakungakuanggota IPK tersebut, lalu JIMMI SIBURIAN Als JIMMI mengatakan bahwaakan ada pelantikan Ketua IPK di Hotel Tiara Medan, dan meminta sejumlahuang kepada RICARD, karena takut usahanya diganggung oleh

Ya udah la bang kalau abag udahngasi uang kepada si JERY sebesar Rp.50.000., Terdakwa langsung pulangkerumah, sesampainya dirumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ROMEOADION SIANTURI dan menceritakan hal tersebut, selanjutnya JIMMI SIBURIANAls JIMMI bersama dengan Terdakwa ROMEO ADION SIANTURI menemuisaksi RICARD kembali dan menanyakan tentang si JERY yang telah mengakuPutusan Nomor 3185/Pid.B/2018/PN MdnHalaman 4ngaku anggota IPK tersebut, lalu JIMMI SIBURIAN Als JIMMI mengatakanbahwa akan ada pelantikan

Babura Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan.Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi dengancara meminta uang untuk pelantikan Ketua IPK di hotel Tiara Medandengan secara paksa kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp.200.000.Bahwa yang membuat saksi sehingga memberikan uang sebesarRp.200.000 kepada Terdakwa karena saksi takut usaha saksi diganggudan Terdakwa meminta uang secara paksa.Bahwa ada 2 orang yang melakukan pemerasan terhadap saksi yaituTerdakwa dan JIMMI SIBURIAN.Bahwa ada

(dua ratus ribu rupiah) serta adapun alasan Terdakwa meminta uangtersebut untuk biaya pelantikan ketua IPK yang diselenggarakan di hotelTiara Medan .Bahwa Terdakwa meminta uang kepada pengusaha stiker mania sebesarRp.200.000.

(dua ratus ribu rupiah) bersama dengan JIMMI SIBURIAN.Bahwa alasan Terdakwa dan JIMMI SIBURIAN meminta uangRp.200.000 kepada saksi korban untuk biaya pelantikan ketua IPK yangdiselenggarakan di hotel Tiara Medan.Bahwa ada barang yang disita pihak kepolisian dari Terdakwa yaituHandphone merk Mickrosop Lumia warna hitam dan No GSM 082363335959.Putusan Nomor 3185/Pid.B/2018/PN MdnHalaman 9 Bahwa benar JIMMI SIBURIAN ada membawa surat bukti tanda terimaberupa kwitansi.

Edi Yanto berdasarkanSurat Keputusan Kepala Desa TiparNomor : 141.32/09/IV/2012 tanggal 17April 2012, padahal Tergugat telahdiperingatkan oleh Camat Rawalo,Bupati Banyumas selaku pimpinan agartidak melakukan pelantikan sdr.

,pada menjelang malam pelantikan, undangan telah diedarkan,kelimalimanya yang akan dilantik sudah hadir, tetapi menjelangmalam hari setelah magrib saksi menerima somasi dari bapakSyamsudin ;Bahwa pelantikannya pada Hari Senin, awal April 2012 ; Bahwa yang meminta penundaan pelantikan itu hasil musyawarahantara Muspika dengan Pak Kades ; Bahwa setelah saksi menerima surat dari Kepala Desa terkait denganpenangguhan pelantikan dan mengembalikan lagi proses penentuanKepala Desa kepada saksi atau panitia

Edi Yanto ; Bahwa ditundanya pelantikan Kholik Hidayat karena ada somasi dariAdvokat Syamsudin ;Bahwa pada waktu saksi mendapatkan undangan, tidak tertulisbahwa akan ada pelantikan Kadus III saudara Edi Yanto, hanya adatertulis undangan untuk menghadiri pelantikan ; Bahwa surat pernyataannya tertulis karena wakil saksi pada waktuitu istilahnya ke luar kota, lalu karena sudah ditandatangani saksi,Halaman 35 dari 67 hal Perkara Nomor : 32/G/2012/PTUN.Smgsaksi suruh membuat surat pernyataan supaya

Namun, oleh karena adanya surat pengaduan dari saudara EDIYANTO melalui kuasanya, Tergugat menunda pelantikan Penggugat hinggatanggal 5 April 2012.

Menyatakan batal keputusan Tergugat berupa Keputusan KepalaDesa Tipar, Nomor: 141.32/09/IV/2012, tanggal 17 April 2012,tentang Pengesahan dan Pelantikan Perangkat Desa Tipar,Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, atas nama EDI YANTO;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaDesa Tipar, Nomor: 141.32/09/IV/2012, tanggal 17 April 2012,tentang Pengesahan dan Pelantikan Perangkat Desa Tipar,Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, atas nama EDI YANTO;4.