Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 27-11-2014 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 232/Pid.B/2014/PN.Pwk
Tanggal 27 Nopember 2014 — Rawasi Als. Pras Bin Karno
9424
  • sayabertindak selaku pelaku utama yang mempunyai gagasan danniatan untuk melakukan suatu perobuatan pidana, padahalkapasitas saya selaku orang yang turut serta melakukanpenganiayaan yang tidak ada niatan untuk melakukanperbuatan tersebut ;Bahwa terhadap putusan tersebut menurut hukum sangat tidakadil karena telah menyalahi prinsif hukum dimana orang turutserta melakukan tindak pidana, bukan pelaku utama atau yangmempunyai niat atau gagasan untuk melakukan tindak pidana,akan tetapi harus menanggung sangsi
Register : 19-12-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 900/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 9 Februari 2017 — ARI AJI SOCA BAWONO bin HADI SUCAHYO
557
  • Saksi WACHID menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri nomor6 tahun 2013, bahwa setiap warga binaan pemasyarakatan tidakdiperbolehkan menyimpan hand phone, bila hal tersebut dilanggar akanmendapat sangsi kategori pelanggaran berat.Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberi keterangan padapokoknya berisi sebagai berikut; Bahwa terdakwa ARI AJ SOCA BAWONO bin HADI SUCAHYOmengaku sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Klatenkarena
Putus : 09-05-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 18-K/PM III-17/AD/IV/2014
Tanggal 9 Mei 2014 — PRAKA BAGUS PRIAMBADO
10760
  • Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang19dikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, halini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.2.
Register : 26-08-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Tjp
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
OKKY DESVIAN, SH
Terdakwa:
IFAN FALAH Pgl. IFAN
644
  • Susilo (1985:13) kejahatan dalampengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidakatau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya wargamasyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu diikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkanPengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Sucilainnya sendiri ada beberapa pengertian yang
Putus : 18-10-2016 — Upload : 06-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — PT. ESCO MINING PRODUCTS, diwakili (Presiden Direktur, Viktor Pakpahan VS MUKHLIS
11237 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penolakan terhadap mutasi merupakan pelanggaran yang akandikenakan sangsi Surat Peringatan IIl dan Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja apabila Pekerja tetap menolakmelaksanakan mutasi setelah diberikan Surat Peringatan III;Pasal 49 angka 3:Pelanggaran disiplin dan telah diberikan Surat Peringatan Terakhir, hakhaknya akan dibayarkan sesuai dengan undangundang yang berlaku;Yaitu sesuai dengan Pasal 161 Ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003:Pekerja/ouruh yang mengalami pemutusan hubungan
Register : 16-04-2010 — Putus : 10-06-2010 — Upload : 21-09-2011
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 26-K / PM.II-10 / AD / VI / 2010
Tanggal 10 Juni 2010 — XXXXXXXXXXXXXX
5127
  • Bahwa Saksi kenal dengan Saksi 1. secaralangsung pada tahun 2003, karena Saksi 1 datangke rumah / asrama Pomdam Jaya bersama keduaanaknya meminta uang Rp 1.000.000, (satu jutarupiah) untuk membayar kontrakan rumah danmeminta kulkas.a: Bahwa menurut pengakuan Saksi 1, kedua anakSaksi 1 tersebut adalah anak Terdakwa, tetapiSaksi masih sangsi karena sejak tahun 2000 sampaidengan 2003 kemaluan Terdakwa tidak berfungsi.Fi Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi 1 dan keduaanaknya sebanyak dua kali saat Saksi
Register : 25-04-2014 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 27-10-2014
Putusan PA BAUBAU Nomor 130/Pdt.G/2013/PA Bb.
Tanggal 6 Februari 2014 — -
7139
  • Memberi sangsi hukum Antara Penggugat dan Tergugat bila mana dalamamar putusan Pengadilan Agama Baubau tidak dipatuhi sesuai ketentuan didalamnya.6. Membebani Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini.7.
Register : 31-05-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1113/Pdt.G/2012/PA.Tgrs
Tanggal 25 Februari 2013 — PEMOHON TERMOHON
7134
  • Termohon memohon kepada Hakim Ketua yang Termohon hormati,memberikan Pemohon sebuah sangsi tegas bila Mufakat masih belumjuga bisa diperoleh selama waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitungmulai tanggal 15 Oktober 2012. Karena Termohon sudah cukupbijaksana dan cukup mengalah jauh dari harapan yang biasanya bahwahak istri (gonogini) mendapat 2 dari harta bersama;6.
Register : 27-08-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PA BATAM Nomor 1453/Pdt.G/2021/PA.Btm
Tanggal 24 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
178
  • Gaji tiap bulan;ao fF wf NInsentip penjualan;Biaya Steam piano (400 sekali Steam);Suami bisnis jual beli piano;Biaya servis alat musik (Seperti Keyboard, speaker, Piano, dll);Saya mohon dengan sangat kepada bapak/ibu hakm jika hakhak anaksaya ditulis diatas kertas hitam Putih agar suami tidak mengelak akan tanggungjawabnya apabila dia tidak menepati janjinya menafkahi anakanaknya sayamau dikenakan sangsi dalam sel penjara;Bahwa Pemohon telah manghadirkan saksisaksinya di persidangansebagai berikut
Register : 25-01-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 10/PDT/2019/PT YYK
Tanggal 6 Maret 2019 —
7944
  • Pengembangan Usaha dibidang properti ;Bahwa jual beli tersebut antara Penggugat Dalam rekonvensi dan tergugatdalam rekonvensi telah direalisasikan sebagaimana telah dituangkandidalam Surat Perjanjian tanggal 09 Februari 2015, dan selanjutnya olehTergugat Dalam Rekonvensi dirubah dengan Perjanjian Jual Beli yangdibuat pada tanggal 08 Mei 2015 ;Bahwa kalau diperhatikan dengan cermat perjanjian tanggal 08 Mei 2015,hanya untuk menguntungkan pihak Tergugat Dalam rekonvensi, karenatidak ada konsekwensi atau sangsi
Register : 25-01-2011 — Putus : 10-02-2011 — Upload : 14-02-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 9/Pid.Sus/2010/PN Kbm
Tanggal 10 Februari 2011 — H. MAKMURI bin H. MAD NGARSIS
7115
  • MAKMURI telah melakukan tindak pidana yangberkaitan dengan ordonasi harga barang (prijsbeheersing ordonantie 1948)dan pelanggaran pasal 3e UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentangpengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi.Benar bahwa sangsinya adalah sangsi pidana dengan Peraturan MenteriPerdagangan Republik Indonesia No. 03/MDAG/PER/2/2006 dan ataupasal Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik IndonesiaNo. 21/MDAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi
Register : 22-01-2020 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 51/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 6 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : Meily, SH, M.Hum
Terbanding/Penggugat : Tuan Fitriandi, S.H., M.H.,
Turut Terbanding/Tergugat II : Lie Na, SH, M.Hum,
Turut Terbanding/Tergugat III : Dr. Santy Cintiana Dewi
Turut Terbanding/Tergugat IV : Puteradi Kurniawan, S.Kom
Turut Terbanding/Tergugat V : I Ketut Astika, SH
9958
  • membuat suratperjanjian tersebut baik diantara salahsatu maupun semua Tergugat ,Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah dihadirkan sebagaisaksi dalam membuat surat perjanjian tersebut.Dan surat perjanjian tersebut diperoleh pada saat Penggugat melakukanaction tindakan hukum kepada Tergugat , Tergugat II, Tergugat III danTergugat IV hanya berupa berkas fotocopi yang melampir di berkasberkasnya Penggugat ;Bahwa, Tergugat , Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV masihmeragukan dan sangsi
Upload : 16-10-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 17-K/PMT-I/BDG/AD/I/2015
4428
  • Bahwa Terdakwa pada saat menyimpan (satu) buah magazen SS1 danberisi 19 (sembilan belas) butir munisi tidak memiliki surat ijin dari pihak yangberwenang, untuk menyimpan 1 (satu) buah magazen SS1 dan berisi 19( sembilan belas) butir munisi.De Bahwa Terdakwa sangat mengetahui dan mengerti untuk menyimpansenjata api dan munisi harus memiliki surat 1jin dari pihak yang berwenang danterhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan sangsi yang berat.DanKedua :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempat
Putus : 15-06-2011 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 5/G/2011/PHI.PN.TPI
Tanggal 15 Juni 2011 — - RACHMAD (Penggugat) - PT. DRYDOCKS WORLD PERTAMA (Tergugat)
8835
  • Jika kemudian Penggugat dengansadar melanggar peraturan keselamatan, tentunya dengan kesadaran yang sama penggugatharus menerima sanksi yang diberikan kepadanya, dimana sejak tanggal 16 Nopember2009 sangsi yang diberikan kepada para perokok yang merokok di tempat yangdilarang adalah PHK tanpa uang pesangon ;5.4. Bahwa kemungkinan adanya perubahan terhadap sanksi yang ditetapkan di dalam Pasal 3816huruf d Peraturan Perusahaan PT.
Register : 01-11-2011 — Putus : 15-09-2011 — Upload : 01-11-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Ska
Tanggal 15 September 2011 — R.Ay. UNTARI,Dkk VS R. Ay. HANJANI dkk
20833
  • kita lihat fakta hukum sudah berjalan 34 tahun,dan kalau kita menggunakan analogi' karena tanah kitamenggunakan dasar hukum adat itu termasuk juga adanyarechtowerding yaitu) melepaskan haknyaBahwa hal tersebut ada sangsinya, dan untuk sistem hukumtanah kita yang induknya UU No 5 tahun 60 fungsisosial ini ada kaitannya dengan kewajiban kewajiban,Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor :19/Pdt.G/2011/PN.Ska.akan tentu saja apabila tidak melakukan fungsi sosialmaka ada sangsi
Register : 05-03-2019 — Putus : 11-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN Parigi Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN PRG
Tanggal 11 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
H. MOCH AMIN BADAWI
17558
  • atau Direktur Utama dalam membuat suatu keputusanatau kebijakan selalu harus mengacu pada UndangUndang yang berlaku, iaharus bisa memahami dan juga melaksanakan amanat dari undangundangdalam kegiatannya termasuk pada saat ketika melaksanakan kegiatan usahasecara konvensional dan atau berdasarkan prinsip bank syariah semua adaaturan mainnya, ada SOP, ada peraturan OJK ada peraturan bank Indonesiasemua aturan itu harus dilaksanakan dan setiap melakukan tindakanpenyimpangan atau pelanggaran pasti ada sangsi
    Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/ PN PrgBahwa Rapat Umum Pemegam Saham akan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(Satu) tahun kecuali ada direksi yang melakukan pelanggaran sehingga harusmengganti pengurus yang baru jadi walaupun belum sampai 1 (Satu) tahun itubisa dilakukan Rapat Umum Pemegam Saham;Bahwa jika anggota komisaris melakukan kepengurusan dalam suatu bankmaka itu melanggar larangan kalau melanggar larangan tentunya adasangsinya tetapi siapa yang berhak memberi sangsi pada komisaris tentunyaDewan
    tentunya akan merugikan Pemegam Saham maka oleh Pemegamsaham setidaknya 1/10 dari pemegam saham maka tentu akan dilakukanRapat Umum Pemegam saham untuk memintai pertanggung jawabankomisaris yang melanggar larangan;Bahwa Sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas itu. tidakmungkin kalau hanya satu pemegam sahamnya karena perseroan terbatasdidirikan atas dasar perjanjian dan yang namanya perjanjian tentu lebih darisatu orang;Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki kKewenangan untukmemberi Sangsi
    pada direksi atau komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)hanya dapat memberi sangsi pada perusahaan yang bersangkutankatakanlah dengan mencabut izin usahanya tapi untuk memberhentikananggota dewan komisaris atau anggota direksi tidak memiliki kewenangantetapi ketika suatu bank dalam kondisi tidak sehat dan ditempatkan dalampengawasan khusus maka oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyarankanagar salah satu langkah penyelesaian adalah mengganti anggota Direksi ataumengganti anggota Komisaris, kapan
Register : 17-08-2009 — Putus : 26-04-2011 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 191/Pid/B/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 26 April 2011 —
7535
  • masuk keIndonesia ; Bahwa ada persyaratan untuk bisa mengimport masuk ke Indonesia yaitu angka pengenalImportir ; Bahwa tanpa adanya angka pengenal importir bisa masuk ke Indonesia tetapi di PPn terkenalebih dari 2,5% dan kalau ada hanya terkena 2,5% ; Bahwa pengimport harus memberikan keterangan yang sebenarnya atas pengiriman barangtersebut dan ini ada aturannya ; Bahwa keterangan itu dituangkan di Deklarasi Nilai Pabean ; Bahwa kalau dalam dokumen ternyata ada yang dipalsukan bisa dikenakan sangsi
    Mangkubuana Hutama Jaya tetapi PT CatoAric Indah; Bahwa terhadap sangsi tersebut biasanya ada Nota Pembetulan ; Bahwa aturannya ada terhadap sangsi tersebut hanya peraturannya suka berubahubah ; Bahwa nama sangsi tersebut adalah denda Administrasi terhadap kesalahan pemberitahuanharga barang dan selanjutnya ada nota pembetulan ; Bahwa Saksi tidak tahu karena bukan domin saksi ; Bahwa pernah ada importirt memberiukan nilai harga fiktif ; Bahwa Bea cukai untuk menentukan nilai barang ada 6 metode yaitu
    ditemukannya ada selisih harga dalam pasal 103 Undangundang ke Pabeanan kalaudiketahui ada perbedaan dan ditemukan bukti yang berbeda itu adalah pemalsuan dan itumerupakan tindak pidana yang diancam 2 sampai dengan 8 tahun ; Bahwa terkait dengan pendapatan Negara karena ada dendanya juga antara 500 juta sampaidengan 5 milyar ; Bahwa dalam pasal 16 ayat 4 apabila Importir yang salah memberitahukan nilai pabeanuntuk perhitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masukdikenakan sangsi
    dari PP Nomor 22 tahun 1996 adalah bisa jadi kesalahan yang dilakukanoleh suplier mencantumkan harga sehingga menurut importir tidak benar dan tentunya harusada pembuktian secara korespondensi sehingga Bea dan cukai mendasar pada buktibuktidan menentukan apakah itu kesalahan biasa atau sengaja yang harus di pidana ; Bahwa tujuan dari Nota Pembetulan adalah untuk mencegah orang melakukanpemberitahuan harga secara rendah dan tujuannya adalah agar importir patuh dan kalautidak patuh akan dikenakan sangsi
Putus : 25-02-2011 — Upload : 31-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/PID.SUS/2011
Tanggal 25 Februari 2011 — HUSNUL HAFIL, S. Sos., M.Si ;
11294 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suhartini, MM masih dapat secara bebas untuk menentukan sikapapakah akan memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa apakah tidak,karena tidak ada sangsi apapun apabila saksi Suhartini tidak memenuhipermintaan tersebut, saksi Suhartini tidak dalam posisi bawahan dariTerdakwa dan tidak ada sedikitpun kewenangan Terdakwa yang dapatmempengaruhi kedudukan atau jabatan saksi Suhartini, hal mana telahdipahami betul oleh saksi Drh.
Register : 15-02-2011 — Putus : 26-04-2010 — Upload : 16-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 40-K/PM.II-09/AU/II/2010
Tanggal 26 April 2010 — Praka KUSNANDAR
5631
  • Bahwa pencurian terhadap barang barangperlengkapan Militer adalah termasuk~ salah satubentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negarawalaupun dalam perkara ini termasuk dalam skala kecildan dipengaruhi oleh motivasinya namun dengankejadian ini perlu lebih diwaspadai, oleh karena ituagar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efekcegah bagi prajurit TNI lainnya, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatan yangdemikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah sematamata hanya memidana
Putus : 31-01-2008 — Upload : 20-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2007
Tanggal 31 Januari 2008 — Koptu NANA JUHANA
6221
  • Bahwa dari riwayat Terdakwa yang telah melakukan Poligami danmelakukan THTI menunjukkan Terdakwa seorang prajurit TNI yangberdisiplin rendah karena itu) apabila hukuman yang akan dijatuhiini tidak membuatnya jera dan merubah sikapnya menjadi prajurityang baik dan disiplin, dan Terdakwa tidak memperdulikan sangsidalam perkara hukuman ini bahkan mengulangi perbuatan yang samamaka Majelis akan memberikan sangsi yang berat.6.