Ditemukan 3327 data
43 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang No. 9 tahun 2004 yang telah melawanhukum dan bertindak sewenangwenang serta melanggar asas bertindakcermat dan asas jangan mencampur adukan kewenangan ;Bahwa Surat keputusan kapolda Sulawesi Tenggara No.
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UUNo. 2 tahun 2002 dengan ketentuan yang mengatur tentang pelanggaranKode Etik Profesi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UUNo. 2 tahun 2002, begitu pula perbuatan Tergugat telahmencampurbaurkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan PemerintahNo. 1 tentang pemberhentian anggota Polri dan Peraturan PemerintahNo. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, sehinggaperbuatan Tergugat melanggar asas ketidak cermatan dan asas janganmencampur adukan
40 — 1
dengan seorang WanitaIdaman Lain (WIL) yang bernama MEGA ANJAR SARI yang disebut juga denganpanggilan MEME karna pada tanggal 5 Agustus 2011 sekira jam 20.00 WIB diRestoran Dewek Banyuwangi di dalam tas Meme telah ditemukan HP milikPenggugat yang menurut keterangan tergugat katanya hilang, kahirnya Tergugatmerasa malu dihadapan temanteman kerja Penggugat yang saat itu ikut denganPenggugat, maka sikap Tergugat malah marahmarah sambil menampar Penggugatsehingga permasalahan ini oleh Penggugat di adukan
87 — 62
Asas Jangan Mencampur Adukan Wewenang ; Asas tidak mencampur adukan kewenangan, dimana pejabat Tata Usaha Negaramemiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangundangan (baikdari segi materi, wilayah, waktu) untuk melakukan tindakan hukum dalam rangkaPage 8 of 78melayani/mengatur warga Negara.
obyek sengketa in litis yangberisi perintah pengosongan Rumah Negara yang dihuni oleh Para Penggugat adalahmerupakan perbuatan hukum yang melampaui kewenangan yang ada padanya (de tournament de pouvoir) ;Bahwa dengan demikian terbitnya obyek sengketa dalam perkara in litis adalah melanggarperaturan perundangundangan yang berlaku dan melanggar Asasasas Umum PemerintahanYang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat, Asas MotivasiUntuk Setiap Putusan, Asas Jangan Mencampur Adukan
Mataram yang menerbitkan KeputusanRektor Universitas Mataram, Nomor : 3525/UN18/HK.00.01/2011 tentang Pencabutan SuratKeputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 8890/H18/HK/2008 tentang Ijin PenghunianRumah Negara/Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Mataram, tertanggal 28 April2011, adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat, Asas MotivasiUntuk setiap Putusan, Asas Jangan Mencampur Adukan
Sehingga tindakan Tergugat menerbitkanobjek sengketa tidak bertentangan dengan asas motivasi untuk setiap putusan dan asas janganmencampur adukan wewenang ; 8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat poin 26 karena rumah Negara yangberada di jalan Pendidikan Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang KotaMataram adalah rumah Negara golongan III yang juga terletak di luar lingkungan kampusUNRAM dan dapat dialihkan haknya.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 dan telah memenuhi pulaasaSasas Umum pemerintahan yang baik khususnya asasasas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas menanggapi penghargaan yang wajar, asas motivasi untuk setiap putusan, asasjangan mencampurkan adukan wewenang, asas keadilan dan kewajaran, asas kepastian hukum ; Menimbang, bahwa dari perbantahan dalildalil tersebut, maka dengan mendasarkan padaketentuan Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahannya yang keduaatas
59 — 24
Formulasi gugatan Penggugat tidak terang isinya atau disebut jugaformulasi gugatan tidak jelas, sehingga gugatan dianggap tidakmemenuhi syarat formil karena dalil gugatan harus terang dan jelasatau tegas (duidelijk) yaitu : Bentuk ketidak jelasan gugatan Penggugat adalah denganmencampur adukan dua titel gugatan yang berbeda yaitutentang Wanprestasi dan Pembatalan jual beli karena dua titelgugatan tersebut saling bertentangan (kontradiksi) dalam akibathukumnya, yaitu akibat hukum dari gugatan wanprestasi
Exceptio Obscuur Libel, karena : Gugatan Penggugat mencampur adukan dua titel gugatan yangberbeda yaitu tentang Wanprestasi dan Pembatalanjualbelipadahal dua titel gugatan tersebut saling bertentangan (kontradiksi)dalam akibat hukumnya, yaitu) akibat hukum dari gugatanwanprestasi adalah pemenuhan prestasi, sedangkan akibat gugatanpembatalan perjanjian (dalam hal ini jual beli) adalah tidak terjadijual beli,Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Padt.G/2016/PN.Tmg Dalam posita Penggugat
Exceptio Obscuur Libel, Penggugat mendalilkan adanya 2 (dua) obyek perkara yaitu SHMNo. 437 dahulu atas nama Penggugat dan SHM No. 755 dahuluatas nama Suprayitno, kKedua obyek dan subyek tersebut diatasberbeda kepentingan dan berdiri sendirisendiri, sehingga tidakdapat diajukan dalam gugatan secara bersamasama dalam satuperkara disamping itu Penggugat telah mencampur adukan dua titelHalaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Padt.G/2016/PN.Tmggugatan yang berbeda yaitu tentang Wanprestasi
Pembatalanjualbeli dalam gugatannya padahal dua titel gugatan tersebutsaling bertentangan (kontradiksi) dalam akibat hukumnyaBahwa terhadap eksepsi ini , setelah majelis mempelajari gugatanPenggugat menurut Majelis, ternyata Penggugat mendalilkansebagai pemilik sertifikat SHM 437 dan SH 755 yang telah dijualsubyek yang sama yaitu pada Tergugat , dengan demikiangugatan yang demikian diperkenankan digabung dalam satugugatan, sehingga tidak menyebabkan gugatan obscuurlibel/gugatan kabur,Disamping itu mencampur adukan
Pembanding/Penggugat II : YURNI YANTI
Terbanding/Tergugat III : NIMBER
Terbanding/Tergugat I : ROSNI
Terbanding/Tergugat II : ELI
76 — 27
hal ini sesuai dengan yuris prodensi mahkamah agungtanggal O02 Juli 1974 Nomor 239K/Sip/1971 yang antara lainmenyatakan dalam suatu gugatan yang merupakan harta pusakatinggi di Minangkabau pihak penggugat cukup menggugat tergugatdalam kedudukannya' selaku orang yang secara pribadimenguasai/memegang harta terperkara dan tidak perlu menggugatmamak kepala warisnya dan hal ini juga Ssesuai dengan surat buktiPlVa dan PIVb;Bahwa pengadilan negri Solok dalam putusannya pada perkara a quotelah mencampur adukan
30 — 11
Sedangkan kami pernah diadukan penggugat tahun 2002 ke Kades lubukrukam, Ssampai Kepolsek Peninjauan, sampai turun kelapangan dan ditahun 2015 kami di adukan lagi Kekades Lubuk Rukam jam 18 s/d 19:00WIB rombongan si penggugat ini ada 12 orang behapa hari kemudian kamidiadukan lagi ke Polres Baturaja (OKU) bahkan berkas kami tadi di ambiloleh si penggugat di Polres baturaja dari tahun 2002 sampai dengan 2017kami di adukan sebanyak 6x sampai di pengadilan Baturaja OKU SumSel.Menimbang, bahwa terhadap
43 — 24
dan dijawab Terdakwa ..Kalau sampai kamu adukan, nantikamu yang sakit, dan kamu juga yang malu..! kemudian Terdakwakembali merabaraba dan memainkan jari tangan kanannya ke dalamHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Trg.kemaluan Sdri. INDAH LESTARI sambil menghisap payudara Sdri.INDAH LESTARI, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluannyadari dalam celanannya ke atas perut Sdri. INDAH LESTARI sambildigerakgerakkan maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma diatas perut Sdr.
dan dijawab Terdakwa ..Kalau sampai kamu adukan, nantikamu yang sakit, dan kamu juga yang malu..! kemudian Terdakwakembali merabaraba dan memainkan jari tangan kanannya ke dalamkemaluan Sdri. INDAH LESTARI sambil menghisap payudara Sdri.INDAH LESTARI, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluannyadari dalam celanannya ke atas perut Sdri. INDAH LESTARI sambildigerakgerakkan maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma diatas perut Sdr.
103 — 33
Dalil ketiga Penggugat pada posita poin 13 mendalilkanbahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3057/Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, KotaSemarang tercatat atas nama Raden Ajeng Diana Indriasarioleh Tergugat sangat merugikanPRIIQQUG all jeness+ tenn sscessennieemenineneennssnnise nanrincatastnBahwa dengan adanya beberapa dalil tersebut diatas, jelas terdapatpencampur adukan beberapa perbuatan hukum yang dijadikan satudalam gugatan Penggugat, dimana satu sisi mendalilkan wanprestasikarena
Bahwa gugatan Penggugat terdapat kontradiksi dan terdapatadanya unsur pencampur adukan beberapa Perbuatan Hukumdalam satu gugatan, demikian terlihat pada dalil posita Point 2,yang menyebutkan sebagai berikutBahwa kemudian Sulaiman Mubarok,SH.MH~ atas suruhanDrs.M.Toyib meminjam uang berturut turut kepada Penggugat yangHal. 32 dari 51 hal.
38 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan Terdakwa menjawablonte do ho, lonte kemudian Terdakwa kembali mengatakan Ikkon hu aduhon do ho,hu aduhan (akan kuadukan kau) lalu Terdakwa menjawab adukan sana, yang setidaktidaknya akibar perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SANTUN BR MANURUNGmenjadi merasa tidak senang sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwakepada pihak yang berwajib yakni Polsek Tanah Jawa;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310Ayat (1) dari KUH Pidana;Mahkamah Agung tersebut
138 — 41
sehingga perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat Gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPara Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugattelah memberikan jawaban secara tertulis untuk Tergugat I tanggal 21 Mei 2013 danTergugat IT tanggal 28 Mei 2013 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:JAWABAN TERGUGAT IDALAM EKSEPSIGugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Mengandung Cacat Formil ObscureLibeli Karena Dalil Para Penggugat Mencampur Adukan
tersebut yang seharusnya adalah bahwapelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan hutang Para Penggugatkepada Tergugat I berlandaskan pada pasal 195 HIR, dengan demikian perbuatanTergugat I dan Tergugat II melakukan eksekusi Hak Tanggungan (obyek sengketa)pada tanggal 14 Maret 2013 adalah Perbuatan Melawan Hukum, karenabertentangan dengan ketentuan hukum bersangkutanDari uraian dalil Para Penggugat di atas, disimpulkan bahwa dasar Para Penggugatdalam mengajukan gugatan a quo telah mencampur adukan
mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidanganperkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkandengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM KONPENSIDALAM EKSPSI :Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas gugatan Para Penggugat ,Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan yang diajukan olehPara Penggugat mengandung' cacat formil Obscure Libel karena dalil ParaPenggugat mencampur adukan
tersebut yang seharusnya adalah bahwapelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan hutang Para Penggugatkepada Tergugat I berlandaskan pada pasal 195 HIR, dengan demikian perbuatanTergugat I dan Tergugat IT melakukan eksekusi Hak Tanggungan (obyek sengketa)pada tanggal 14 Maret 2013 adalah Perbuatan Melawan Hukum, karenabertentangan dengan ketentuan hukum bersangkutanDari uraian dalil Para Penggugat di atas, disimpulkan bahwa dasar Para Penggugatdalam mengajukan gugatan a quo telah mencampur adukan
41 — 6
No 3161/Pdt.G/2020/PA.Pwdhingga kejadian tersebut Penggugat adukan ke Polsek Toroh sesualdengan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan NomorSTPP/70/IX/2020/Sek Trh tertanggal 01 Oktober 2020;10. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugatsudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;11.
Ericson Simangunsong
Tergugat:
PT. TORGANDA
58 — 22
GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SECARA LICIK (DOLI PRAESINTIS)Bahwa Penggugat telah secara tidak etis mengajukan gugatan a quokepada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dengan menggabungkan atau mencampur adukan gugatantentang perselisinan hak dan gugatan tentang pemutusan hubungan kerjaserta meminta hakhak lainnya dengan nilai yang tidak masuk akal,mengadangada dan tidak berdasar.B.
Penggugattertanggal 07 Oktober 2020, kecuali terhadap dalildalil yang secara tegasdiakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;Mneimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan Eksepsi mengenaihal di bawah ini :GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SECARA LICIK (DOLI PRAE SINTIS)Menimbang, bahwa di dalam Eksepsinya, menurut Tergugat, Penggugattelah secara tidak etis mengajukan gugatan a quo kepada KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan denganmenggabungkan atau mencampur adukan
66 — 20
Bahwa persoalan ini sengaja tergugat tidak adukan kedinas tempatpenggugat bekerja dan BKD Poso, karena dapat berpengaruh pada karierpenggugat sebagai PNS, amat terlebin ketakwaan tergugat kepada TuhanYang Maha Esa, amat terlebih lagi tergugat selaku penganut agama Nasrani,harus memaafkan kesalahan sesama, namun ternyata penggugat sendiriyang mengangkat perkara ini di Pengadilan.
123 — 53
Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas, tidak cermat oleh karenagugatan mencampur adukan antara gugatan harta bawaan/gugat warisdan harta gonogini sehingga membingungkan TERGUGAT;2. Gugatan yang mencampur adukan antara gugatan gonogini dan bawaan /harta waris haruslah di tolak atau setidak tidaknya tidak dapat di terima;3.
Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat oleh karena gugatanmencampur adukan antara gugatan harta bawaan/gugat waris dan hartagonogini sehingga membingungkan Tergugat;Gugatan yang mencampur adukan antara gugatan gonogini dan bawaan /harta waris haruslah di tolak atau setidak tidaknya tidak dapat di terima;Disamping itu ada bagian harta bersama yang di kuasai Tergugat tetapitidak dimasukan dalam harta bersama sehingga gugatan menjadi tidaklengkap dan terkesan sepotong sepotong sehingga menjadi
memenuhiketentuan pasal 114 Rv. yang pada pokoknya menggariskan semua eksepsikecuali eksepsi kompetensi absolut harus disampaikan bersama sama denganjawaban pertama terhadap pokok perkara, dan jika tidak dilakukan bersamaanmaka hilang hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi, oleh karena itu eksepsiyang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang disampaikan Tergugat,Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat oleh karena gugatanmencampur adukan
SUKARNI
Tergugat:
1.SUPRIHADI
2.SUPRAPTO
3.PRABOWO
4.SUKARSONO
5.MUH MUJONO
6.SRI SUSANINGSIH
7.SRI HANDAYANI
8.ROBINGATUN
Turut Tergugat:
1.JUWANDI
2.JUWARNO
3.JUWAHIR
4.WITO HARJONO
5.SARMINI
6.HARYANTO
7.SURANI ARDIATI
8.Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman c.q. Pemerintah Kecamatan Sleman c.q. PEMERINTAH DESA TRIMULYO
9.INDRA ZUFRIZAL, SH
10.Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Pepublik Indonesia cq. Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kanwil Badan Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN,
42 — 9
Bahwa rumusan kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukantergugat sampai VIII tidak jelas.Demikian juga atas para tergugatlainnya.Penggugat juga telah mencampur adukan gugatan sehinggatidak jelas siapa yang seharusnya di gugat, sekaligus penempatantergugat s/d VIII dan tergugat berkepentingan s/d IV tidak tepat.d.
Bahwa rumusan kualifikasi perobuatan melawan hukum yang dilakukantergugat sampai VIII tidak jelas.Demikian juga atas para tergugatlainnya.Penggugat juga telah mencampur adukan gugatan sehinggatidak jelas siapa yang seharusnya di gugat, sekaligus penempatantergugat s/d VIII dan tergugat berkepentingan s/d IV tidak tepatd.
Bahwa rumusan kualifikasi perobuatan melawan hukum yang dilakukantergugat sampai VIII tidak jelas.Demikian juga atas para tergugatHalaman. 23 dari 31 Putusan Nomor : 204/Pdt.G/2018/PN.SMN.lainnya.Penggugat juga telah mencampur adukan gugatan sehinggatidak jelas siapa yang seharusnya di gugat, sekaligus penempatantergugat s/d VIII dan tergugat berkepentingan s/d IV tidak tepatd.
21 — 9
Bahwa judul, posita, dan petitum gugatan Penggugat yang maksud dan isinyasaling bertentangan dan mencampur adukan gugatan perbuatan melawan hukumdalam ranah keperdataan dengan ranah hukum pidana (publik), maka hal ini telahnyatanyata menunjukkan gugatan Penggugat terdapat kekeliruan yang fatalsehingga perlu dijatuhkan Putusan Sela untuk memeriksa apakah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang terjadi percampur adukan ranah hukum perdata (privat
Bahwa terkait kekeliruan nyata Penggugat yangmencampur adukan ranah hukum perdata (privat) dan ranah hukum pidana(public) maka sudah beralasan apabila gugatan ini dijatuhi Putusan Sela terlebihdahulu terkait kewenangan apakah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo yangmenangani ,mengadili dan memutus perkara a quo secara keperdataan ( privat).9. Bahwa Tergugat I mempertanyakan kualitas dari Kuasa Hukum Penggugat yangmendudukan Tergugat I sebagai Tergugat dalam perkara ini.
25 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukan untuk menggelapkan barang bakHD;Bahwa disisi lain bila ada katakata yang "MENYURUH tentulah adakatakata yang "MELAKUKAN didalam pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Banjarmasin, terlihat mencampur adukan orang yangmelakukan dan orang yang menyuruh melakukan, disini dapat kitasimpulkan Pertimbangan Majelis hakim ini adalah terkesan melakukanPEMAKSAAN KEHENDAK dan tidak lagi bercermin kepada unsurunsurpasal 55 KUHP tersebut dan seharusnya Majelis Hakim PengadilanTinggi Banjarmasin, seharusnya
No. 2284 K/Pid/201 1Materil dimana "MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERIBANJARMASIN dalam menganalisa unsur pasal 55 KUHP ini telahmencampur adukan subyek hukum yang berbeda, dan akhirnya"TERDAKWA MENJADI KORBANNYA oleh karena itu) melalui Keberatankeberatan Hukum yang kami sampaikan dalam MEMORYKASASI ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim AgungRepublik Indonesia di Jakarta. dalam memeriksa dan memutus perkaraTerdakwa/Pemohon Kasasi ini sehingga Hukum dan Keadilan benarbenar di Tegakkan
106 — 64
Sedangkan caramembuatnya melalui beberapa tahap yaitu :Tahap IObat tablet seperti Procold dan Obat Napasin pertamatama saya buka daribungkusnya dan pisahkan masingmasing jenis obat tesrebut menjadi dua wadahkemudian campurkan kedalam air yang ditampung dalam ember selanjutnyaaduk hingga berbentuk cairan dan endapan setelah tercampur cairannya sayaambil dan ampasnya dibuang.Air dari hasil endapan dan adukan kedua jenis obat tadi selanjutnya panaskanterpisah hingga air menjadi berkurang tidak terlalu
( Ephedrine HCL ), FosporSerbuk, Yodium, Soda Api, Teosulfat Kristal dan Aquades ( air stril ).Sedangkan cara membuatnya melalui beberapa tahap yaitu :Tahap IObat tablet seperti Procold dan Obat Napasin pertamatama saya buka daribungkusnya dan pisahkan masingmasing jenis obat tesrebut menjadi dua wadahkemudian campurkan kedalam air yang ditampung dalam ember selanjutnyaaduk hingga berbentuk cairan dan endapan setelah tercampur cairannya sayaambil dan ampasnya dibuang.Air dari hasil endapan dan adukan
, obat merk Napasin (Ephedrine HCL), Fosforserbuk, Yodium, Soda Api, Teosulfat Kristal dan Aquades (Air steril) sedangkan caramembuatnya melalui tahap :Tahap IObat tablet seperti Procold dan Obat Napasin pertamatama saya buka daribungkusnya dan pisahkan masingmasing jenis obat tesrebut menjadi dua wadahkemudian campurkan kedalam air yang ditampung dalam ember selanjutnyaaduk hingga berbentuk cairan dan endapan setelah tercampur cairannya sayaambil dan ampasnya dibuang.Air dari hasil endapan dan adukan
obat merk Napasin (Ephedrine HCL), Fosforserbuk, Yodium, Soda Api, Teosulfat Kristal dan Aquades (Air steril) sedangkan caramembuatnya melalui tahap :Tahap Ie Obat tablet seperti Procold dan Obat Napasin pertamatama saya buka daribungkusnya dan pisahkan masingmasing jenis obat tesrebut menjadi dua wadahkemudian campurkan kedalam air yang ditampung dalam ember selanjutnyaaduk hingga berbentuk cairan dan endapan setelah tercampur cairannya sayaambil dan ampasnya dibuang.e Air dari hasil endapan dan adukan
78 — 20
tingkat pertama dengan segalaHalaman 19 dari 34 PutusanNomor 174/PDT/2017/PT PDGpertimbangan hukum = adalah putusan yang sangat merugikanpenggugat/oembanding dan sangat terlihat putusan tersebut adalahputusan yang Cendrung SANGAT FORMALISTIK dan terkesan dicaricari dasar hukumnya untuk menguntungkan Para Tergugat dalam perkara ini ;Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama sangat formalistic adalahkarena Hakim tingkat pertama salah memahami dalildalil gugatan yangmenganggap dalil gugatan mencampur adukan
istilah hukumnya pengingkaranatas kesepakatan tersebut dengan istilah wanprestasi (cidera janji) ;Bahwa akan hal ini berbeda dengan unsur perbuatan melawan hukumyang amengandung makna suatu perbuatan yang melawan kewajibanhukum bertentang dengan hak subjektif orang lain bertentanganHalaman 30 dari 34 PutusanNomor 174/PDT/2017/PT PDGdengan kepatuhan ketelitian dan kehatihatian atau bertentangandengan kesusilaan dan adanya kerugian ;Bahwa adalah benar pertimbangan Majelis Hakim yang melarangmencampur adukan
antara posita wanprestasi dengan perbuatanmelawan hukum karena memliki unsur dan delic yang berbeda ;Bahwa gugatan yang mencampur adukan antara pebutana melawanhukum dengan cidera janji bertentangan Yurisprudensi MA No.879K/Pdt/1977 yang telah dikutip oleh Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara aquo, sehingga putusan tersebut bukanlahbersifat formalistik tetapi berdasarkan hukum acara yang benar ;Ad.2 Mengenai pokok perkaraBahwa sebenarnya dalam hal ini selaku Tergugattergugat/paraTerbanding
14 — 4
No. xxx/Pdt.G/2020/PA Lt.yang difitnahkan kepada tergugat, tuduhan yang mengadangadasangat tidak jujur sekali rekayasa belaka yang berarti kejadiansepertinya selingkuh Umsiah/Umak dengan anak atau anak denganUmat/Umsiah yang berarti pula selingkunh dua beranak antaraUmsiah dan anak lakilakinya, tegateganya Umsiah membuat aibdiri sendiri di adukan kepengadilan yang berarti menelanjangi dirisendiri di muka umum menjadi aib diri Umsiah sendiri bak menepukair di dulang memercik kemuka sendiri sementara
Pengaduan ini saya terima dan saya bantahkarena penggugat berbohong rekayasa belaka yangberartikejdian sepertinya selingkuh Umsiah sebagai ibu dengan anaklakilakinya atau anak dengan Umsiah sebahgai ibunya selingkuhdengan anak lakilakinya atau selingkuh 2 beranah maka tegateganya Umsiah membiuka aib ini, di adukan kepengadilan.