siapapenyebab percekcokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akantetap yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapatdipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/ 1996tanggal 18 Juli 1996 );Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

Uswir alias Sawir, kKeduanya yang merupakan masyarakat sipilyang tertangkap menerangkan (dibawah sumpah) bukan keterangan yangdia lihat sendiri dan dia alami sendiri melainkan keterangan yang diambiloleh Penyidik tanpa ada saksi yang hadir di tempat pemeriksaan tersebutdan dengan hal tersebut bisa saja keterangan yang diberikan oleh para saksitersebut justru memberatkan Terdakwa karena Saksi 1 a.n.

Jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan Jabatan dan/atau pidana umum ; Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor297/Pid/B/08/PN KUPANG tanggal 6 November 2008; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negera dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor: 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor :Halaman 27dari78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUNKPG153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 TentangPenegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri SipilYang

mempunyai kekuatan hukumyang tetap, dan ganti rugi pembayaran biaya hidup Tergugat dananak tersebut dari tahun 2000 sampai dengan putusan atas perkaraini berkekuatan hukum tetap sebesar 96 (bulan) x Rp. 1.500.000,/bulan = Rp. 144.000.000, (Seratus empat puluh empat juta rupiah);18Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam konvensiyang menghendaki perceraian ini adalah seorang pria yangberstatus Pegawai Negeri Sipil maka kepadanya diwajibkan untukmemenuhi dan mematuhi isi ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipilyang

TgrDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka harus dinyatakan bahwapenggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kKedua yang diajukan olehPemohon telah diperiksa satu persatu di muka

Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ataumengabulkan gugatan Penggugat, karena telah memenuhi maksud Pasal 70ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006jo Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Penggugat selaku seorang Pagawai Negeri Sipilyang

permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatanperceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkanalasan yang lengkap dan mendasarinya;Yang kemudian dipertegas di dalam Penjelasan PP Nomor 45 Tahun 1990yang berbunyi :Pasal 3 ayat 1 ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yangmengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajid memperoleh suratketerangan lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa oleh karena tergugat rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang akan menceraikan penggugat rekonvensi maka wajib tergugatrekonvensi memberi biaya hidup per bulannya selama penggugatrekonvensi menjanda sampai penggugat rekonvensi kawin lagi sebesarseperdua dari gaji tergugat rekonvensi karena tidak ada anak namunantara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah adakesepakatan mengenai hal tersebut yaitu tergugat rekonvensi dapatmemberikan gaji sebesar 28% dari gaji tergugat rekonvensi

Bahwa yang menyerempet korban adalah Anggota INI ADyang berpakaian loreng lengkap dengan mengendaraisepeda motor Spin warna hitam dan salah seorang sipilyang diboncengnya yang arahnya dari Kadipaten menujuMajalengka dan pada saat terjadi kecelakaan kondisijalan datar, berhotmix, situasi jalan sepi, cuacaterang tidak hujan dan tidak berkabut tetapi sedikitberbelok.

UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Mememerintankan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agarmengirimkan satu eksemplaar putusan ini yang telah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang agar mencatat/mendaftarkan putusan perceraian ini dalamdaftar yang disediakan untuk itu yang sedang berjalan dan berlaku bagiPenggugat dan Tergugat;4.

tidak sempurna karena tidak melampirkan SURAT IJINBERCERAI dari Atasan Penggugat;Bahwa status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN telahdiuraikan dengan jelas pada halaman 1 gugatan dan dalil posita gugatan poin13, maka sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I No. 45Tahun 1990, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahn R.I No. 10Tahun 1983, Tentang Ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai NegeriSipil, dijelaskan bahwa ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipilyang

pihak menyampaikan kesimpulannya secaralisan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap atas gugatannya dan mohondikabulkan, demikian pula Tergugat mohon putusan yang seadiladinya;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepadahalhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,menyebutkan "Pegawai NegeriSipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keteranganterlebin dahulu dari pejabatMenimbang bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;menyebutkan "Bagi PegawaiNegeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa benar sekira pukul 22.30 Kapten Inf Indar Kristianto (Saki2) datang dari Brigif Mekanis 1 PIK/JS ke Yonif Mekanis 201/JY denganmembawa Narkotika jenis sabusabu yang Saksi2 beli dari orang sipilyang Saksi2 tidak kenal, selanjutnya Saksi2 melihat Saksi3 bersamaTerdakwa , Serma Harso Laksono Wibowo dan Prada Iman Dito di pos2 Yonif Mekanis 201/JY kemudian Saksi2 ikut bergabung lalumeminumminuman beralkohol jenis Vodka bersama dengan Saksi3,Serma Harso Laksono Wibowo dan Terdakwa , sekira pukul

Bahwa benar sekira pukul 22.30 Kapten Inf Indar Kristianto (Saki2)datang dari Brigif Mekanis 1 PIK/JS ke Yonif Mekanis 201/JY denganmembawa Narkotika jenis sabusabu yang Saksi2 beli dari orang sipilyang Saksi2 tidak kenal, selanjutnya Saksi2 melihat Saksi3 bersamaTerdakwa , Serma Harso Lakson Wibowo dan Prada Iman Dito di pos 2Yonif Mekanis 201/JY kemudian Saksi2 ikut bergabung lalu meminumminuman beralkohol jenis Vodka bersama dengan Saksi3, SermaHarso Laksnono Wibowo dan Terdakwa , sekira pukul

Bahwa tentang hal angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 halaman 2dan 3 dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan adalahkeliru; Bahwa sebagiamana diketahui bersama, Penggugattelah melakukan tindak pidana korupsi sesuai denganPutusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor14/Pid/B/2010/PN.Sly tanggal 25 Mei 2010 dan telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perbuatan korupsi berkaitan denganjabatan Penggugat maka Penggugat telah melakukantindak pidana kejahatan

No. 63 Tahun 2009);Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf b PP No. 9 Tahun 2003menentukan yang pada pokoknya Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat Penata Tingkat golongan ruang IlI/d ke bawahdi lingkungannya) 222222 2 ono nn nnn nnn nen ne nen en eneMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 PP No. 63Tahun 2009, yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota ialah Bupati/Walikota, oleh karenanya diketahuifakta

BKN sesuai PetikanKeputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor UP.1/1/2005,tertanggal 01 April 2005 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipilyang diterbitkan oleh Kepala BKN;h.

Bahwa Keputusan Tergugatyang tidak mempertimbangkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat(1) dan (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan BKN merupakan pelanggaran terhadap Asas KepastianHukum dan Asas Keterbukaan karena tindakan pemberhentianPenggugat sebagai PNS tidak melalui prosedur hukum yang sah, saratdengan ketidakjujuran dan menciderai rasa keadilan dan kepatutan.Keputusan Tergugat tersebut juga telan melanggar Asas TertibPenyelenggaraan Negara karena

Pembebasan dari Jabatan sebagai Kepala Sub DirektoratPengendalian Kepegawaian A BKN terhitung mulai tanggal 9 Desember2005 sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorUP.18/1/2006, tertanggal 26 Januari 2006 Tentang PemberhentianSementara, menurut Majelis hakim adalah tidak berdasar karenaPemberhentian Sementara adalah sifatnya belum definitive permanen,sehingga sewaktuwaktu apabila dipandang tidak ada suatu kesalahanyang bisa dibuktikan maka sewaktuwaktu seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal 8 ayat (7), berbunyi: "Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekassuaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.11.Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat.Dalam Rekonvensi:1.Bahwa hal hal yang diajukan di dalam Eksepsi, Pokok Perkara adalahbagian yang merupakan satu kesatuan Dalam Rekonpensi..

Pasal 8 ayat (7), berbunyi: "Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekassuaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.Dan harus diberikan setiap bulannya secara tunai pada saat perkara inidiputus oleh Pengadilan Negeri Tabanan diucapkan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa perkara ini.Berdasarkan dalildalil dan pertimbangan tersebut di atas TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatsesuai dengan Berita Acara Sidang (BAS) dan Putusanaquo keterangan Saksi1 bersesuaian dengan keterangansaksisaksi yang lainnya bahwa Saksi1 diamankan dandimasukan keruang tahanan Kodim 0605/Subang, olehkarena itu keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwadikesampingkan.Keberatan Ke IlBahwa keberatan kedua Tim Penasihat HukumTerdakwa pada intinya mengenai Razia miras yangdilakukan oleh Terdakwa dan anak buah Terdakwa didaerah Subang terhadap Saksi1 dan orangorang sipilyang

Bahwa benar Terdakwa datang ke Makodim 0605pada pukul 00.30 WIB, kKemudian memerintahkan kepadaPa Jaga untuk mengumpulkan semua orangorang sipilyang diamankan dalam operasi razia miras termasukSaksi1 untuk diberikan pengarahan oleh Terdakwa, setelahsemua berkumpul diberikan pengarahan pada pukul 01.30WIB tanggal 6 Juli 2016, semua orangorang sipil diijinkanuntuk pulang, tidak ada yang ditahan di Makodim0605/Subang.21.

kemudian apabila ia tidak menunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutangyang harus ditanggungnya;Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah lampau (madhiyah)tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya Sanggup membayar sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah), karena tidak ada kesepakan dalam tuntutantersebut antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kesanggupanTergugat Rekonvensi:Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri sipilyang