Tujuan Pemidanaan14Untuk menanggapi penerapan ancaman pidana minimal khusus dalam perkaraPemohon Kasasi, berikut disampaikan teori pemidanaan yang terkait sebagaiberikut :a.Plato mengatakan orang yang melanggar undangundang harus dihukum, tapihukuman itu bukan untuk balas dendam, sebab pelanggaran merupakan suatupenyakit intelektual manusia karena kebodohannya.

Budi untuk membeli narkotika jenis sabusabu.Penerapan ancaman pidana minimal khusus Pasal 114 ayat (1) UndangUndangNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa perkara a quo baik Majelis Hakim Pengadilan Militer I13 Madiunmaupun Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menerapkan penjatuhanpidana yaitu pidana minimal khusus dengan beberapa pertimbangan sebagaiberikut :1) Untuk kepastian hukum karena undangundang telah menentukan secaralimitatif.2) Untuk kemanfaatan, karena manfaat hukuman di bawah

Bagir Manan).Bahwa sistem pemidanaan dengan ancaman pidana minimal khusus dalampraktek baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer ternyatatidak diterapkan secara mutlak oleh para hakim yang berhati nurani danmenjunjung tinggi keadilan substantif sebagaimana dapat dilihat pada beberapaputusan misal :1) Putusan Pengadilan Negeri Semarang atas nama Terdakwa Mardijo, KetuaDPRD Jateng 19992004 dalam persidangan perkara dugaan penyelewenganAPBD 2003 senilai Rp14,8 miliar.2) Putusan Pengadilan

Kadilmil I02 Medan dalam tulisannyadi jejaring sosial yang berjudul Penerapan Ancaman Pidana Minimal DalamPutusan Hakim yang pada intinya bahwa penerapan ancaman pidana minimalkhusus kepada prajurit TNI akan menghadapi permasalahan yang menyangkutrasa keadilan baik terkait dalam penjatuhan pidana pokok, pidana tambahanpemecatan dan denda, sehingga berpendapat demikian, namun kalau ada jugaHakim yang melakukan terobosan penerapan pidana di bawah minimal denganalasanalasan pertimbangan nilainilai kemanusiaan

Budi)sudah tidak mungkin dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik sehinggalangsung dipecat dari dinas kemiliteran, tanpa mempertimbangkan nilai edukasidan nilai kemanusiaan dimana Pemohon Kasasi sebagai tumpuan utama ekonomikeluarganya.Bahwa penerapan ancaman pidana minimal khusus secara tekstual/ mekanik(tanpa hati nurani) juga dapat menjadi pesan kepada masyarakat luas bahwa jikaingin menjadi penjahat atau terlibat kriminal jangan tanggungtanggung.Bahwa baik Hakim di Pengadilan Militer III13

wajar baikrohani, jasmani maupun social dilingkungan anak anak ; Diharapkan klien menyadari dengan kesalahannya setelah mendapatkanpembinaan yang lebih insentif dari pemerintah ; Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut pidanapenjara selama 4 (empat ) tahun dan denda Rp.800.000, subsidair 2 (dua) bulan penjara ;Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 26 UU No.3 Tahun 1997tentang Pengadilan Anak, bahwa pidana penjara yang dapat dijatunkan kepada anaknakal paling lama 2 dari maksimum ancaman

pidana penjara bagi orang dewasa ; Menimbang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 112ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 mengatur tentang ancaman pidana paling sungkat danpaling lama ; Menimbang bahwa walaupun pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997 hanyamengatur tentang pidana maksimum maka haruslah di tafsirkan sama denganancaman pidana minimum, dengan demikian ancaman pidana paling singkat dalamtindak pidana Narkotika haruslah 2 darinya yang dapat dijatuhkan kepada anak ; Menimbang bahwa dengan demikian

ancaman pidana minimum bagi orangdewasa dalam pasal 112 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 selama 4 tahun haruslahditafsirkan 2 darinya menjadi 2 tahun ancaman pidana minimum yang dapat dijatuhkan terhadap anak ;Menimbang bahwa mengenai pidana denda apabila anak tidak dapatmembayarnya maka sesuai dengan ketentuan pasal 14 UU No.3 Tahun 1997 tidak11dapat diganti dengan pidana penjara melainkan diganti dengan pidana Wajib latihan kerja yang lama dan waktunya telah ditentukan hakim ;Menimbang bahwa dari pertimbangan

Sistem fixed / definite sentence berupa ancaman pidana yang sudahpasti.2. Sistem indefinite sentence berupa ancaman lamanya pidana secaramaksimum.3. Sistem determinate sentence berupa ditentukannya batas minimum danmaksimum lamanya ancaman pidana.4.

Sistem interdeminate sentence berupa tidak ditentukan batas maksimumpidana; badan pembuat undangundang menyerahkan sepenuhnyakepada kebijakan (diskresi) pidana aparat pelaksana pidana yangberada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkanukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.Dari adanya beberapa sistem perumusan tentang lamanya sanksi pidana(strafmaat), sebagaimana disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa sistemperumusan lamanya ancaman pidana atau sanksi

pidana yang terdapatdalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganutHal. 11 dari 16 Pts. 549/PID.Sus/2019/PT.MKS.sistem determinate sentence, yaitu menentukan batas minimum danmaksimum lamanya ancaman pidana.

Adapun di dalamUndangUndang Narkotika itu sendiri telah dengan jelas mengatur ketentuanancaman pidana dalam batas minimum dan maksimum, seperti misalnyapada Pasal 112 ayat (1) yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orangyang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalambentuk tanaman, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun danpaling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga adanya penjatuhan pidana dibawah batas

minimum dari ketentuan ancaman pidana yang ada dalamUndangUndang Narkotika oleh hakim dengan sendirinya tidaklah dapatdibenarkan menurut asas nulla poena sine lege ini dan juga dalam hal iniHal. 12 dari 16 Pts. 549/PID.Sus/2019/PT.MKS.karena juga tidak ada pertentangan antara keadilan, kemanfaatan dankepastian hukum.Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan TinggiSulawesi Selatan menerima Permohonan Banding dan menyatakan sesualidengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana

Tujuan Pemidanaan.Untuk menanggapi penerapan ancaman pidana minimal khusus dalamperkara Pemohon Kasasi, berikut disampaikan teori pemidanaan yang terkaitsebagai berikut :a. Plato mengatakan orang yang melanggar undangundang harusdihukum, tapi hukuman itu) bukan untuk balas dendam, sebabpelanggaran merupakan suatu penyakit intelektual manusia karenakebodohannya.

Penerapan ancaman pidana minimal khusus Pasal 114 ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bagir Manan).Bahwa sistem pemidanaan dengan ancaman pidana minimal khususdalam praktek baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilanmiliter ternyata tidak diterapbkan secara mutlak oleh para Hakim yangberhati nurani dan menjunjung tinggi keadilan substantivesebagaimana dapat dilihat pada beberapa putusan misal :(a) Putusan Pengadilan Negeri Semarang atas nama TerdakwaMardijo, Ketua DPRD Jateng 19992004 dalam persidanganperkara dugaan penyelewengan APBD 20083 senilai Ro14,8 miliar.(6) Putusan

(d) Beberapa putusan perkara Narkoba di wilayah hukum PengadilanMiliter di Medan, Jawa Tengah dan Jawa Barat.Bahwa penerapan ancaman pidana minimal khusus secara mutlakkhususnya di lingkungan peradilan militer juga dirasakan telahmendatangkan pertentangan di hati nurani para Hakim, sebagaimanayang dirasakan oleh Hakim pengadilan militer Letkol Chk HidayatManao, S.H Kepala Pengadilan Militer lO2 Medan dalam tulisannya dijejaring sosial yang berjudul "Penerapan Ancaman Pidana MinimalDalam Putusan Hakim

Bahwa terhadap perkara a quo, berdasarkanpertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya bahwaPemohon Kasasi telah terbukti menjual sabusabu seberat 0,12 gramseharga Rp400.000, kepada Saksi Serda Pribadi, selanjutnyadijatuhi pidana sesuai ancaman pidana minimal khusus menurut Pasal114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dengan disertaipidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun2002 ancaman pidana yang dapat diterapkan bagi pelaku persetubuhanterhadap anak adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun danpaling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh jutarupiah) artinya UndangUndang tersebut mengatur ancaman pidana minimumkhusus bagi pelaku persetubuhan terhadap anak sehingga tidak bolehdituntut atau diadili

dibawah ancaman pidana minimum khusus tersebut.Berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, pidana yang dapat dijatuhkan bagi anak pelakutindak pidana adalah % (setengah) dari ancaman pidana maksimum bagiorang dewasa, dengan demikian apabila pelaku persetubuhan terhadap anakadalah anak maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah 1 '% (satusetengah) tahun atau 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

berpendapat :Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan Judex Factisalah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusanJudex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik halhal yangmemberatkan maupun halhal yang meringankan dan dijatuhkannya pidanapenjara selama 1 (satu) tahun tidak melanggar batas minimum pemidanaandalam pasal tersebut, sebab yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UndangUndang No. 11 Tahun 2012 pidana maksimum bagi anak 12 (satu perdua) darimaksimum ancaman

pidana penjara bagi orang dewasa, sedangkanancaman minimumnya tidak diatur ;Hal. 8 dari 11 hal.

Umum sehinggaTerdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataumembujuk anak melakukan persetubuhan" sebagaimana melanggar Pasal81 ayat (2) UndangUndang RI No.23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak;Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perbuatanpidana yang terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RI No.23Tahun 2002 mempunyai ancaman

pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyakRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) ;Bahwa berdasar ketentuan Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RI No.23Tahun 2002 tersebut, penjatuhan pidana penjara terhadap tindak pidanadimaksud mempunyai batas minimum yaitu pidana penjara paling singkatselama 3 (tiga) tahun, namun ternyata judex facti (Pengadilan Tinggi) dalamamar putusannya telah

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkanhukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karenamengingat pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang No.3 Tahun1997 tentang Peradilan Anak yaitu "Pidana Penjara yang dapat dijatunkankepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf aUndangUndang No.3 Tahun 1997, paling lama % (satu per dua) darimaksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa", makaberdasarkan ketentuan tersebutdi atas ancaman

pidana yang diberlakukanterhadap anak di bawah umur adalah maksimum 2 (satu per dua) darimaksimum ancaman pidana bagi orang dewasa dan dalam hal ini tidakdiatur secara tegas tentang ancaman minimumnya sehingga terhadapperbuatan pidana yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2)UndangUndang RI No.23 Tahun 2002 ancaman minimumnya adalah 3(tiga) tahun, Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum juga berpendapatbahwa terkesan judex facti (Pengadilan Tinggi) mencobacoba spekulasidengan mengadu kekuatan

pidana penjara bagi orang dewasa ;Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 4 (empat) kali di rumahorang tua Terdakwa dengan cara menjemput saksi korban yang berusia 14tahun dari sekolahnya dengan sepeda motor ;Bahwa judex facti kurang mempertimbangkan penderitaan yang dialami saksikorban yaitu selaput dara terdapat Iluka robek arah jarum jam satu, jam dua,jam enam dan jam sebelas sampai dasar.

Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika menyebutkan bahwa ancaman pidana terhadap pelakutindak pidana Narkotika adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikitRp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyakRp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), hal ini berarti bahwa terhadappelaku tindak pidana Narkotika yang melanggar ketentuan pasal dimaksud,diancam dengan

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang yang memutus menguatkan PutusanPengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Juni 2012 No.720/Pid.B/2012/PN.PLG telah salah melakukan penerapan hukum dalam hal putusan pidanayang dijatuhnkan terhadap Terdakwa TRISNA JULIANTO Alias IYES BinSINAR yang hanya menjatuhkan pidana berupa pidana penjara tanpamenjatuhkan pidana denda, mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara jelasmenyebutkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku

Bahwa sesuai rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang No.35Tahun 2009 disebutkan ancaman pidana penjara dan pidana denda. Iniberarti dengan adanya penyebutan kata dan dalam rumusan pasal tersebutmengandung arti bahwa pidana penjara mutlak harus dijatunkan bersamadengan pidana denda. Berbeda halnya apabila memuat kata dan atau,berarti boleh dijatuhnkan pidana penjara bersama dengan pidana denda, bisajuga hanya pidana denda ;b.

Bahwa Judex Facti dalam hal menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6bulan kepada Terdakwa tidak melanggar ancaman pidana Pasal 112 ayat (1)UndangUndang No.35 Tahun 2009 sebab Terdakwa berstatus sebagai anaksebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.3 Tahun 1997 danUndangUndang No.23 Tahun 2002 mendapat keringanan hukuman yaitu Ve(satu per dua) ancaman minimum pidana orang dewasa (vide Pasal 26 ayat(1) UndangUndang No.3 Tahun 1997) ;Hal. 8 dari 10 hal. Put.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1)menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling lama %(satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) undang Undang Nomor3 Tahun 1997 tersebut diatas, dalam menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku tindak pidanaanakanak adalah separo dari ancaman maksimum bagi orang dewasa.

Sementara di dalam15ketentuan pidana ex pasal 81 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, disamping ada ancaman pidana maksimum juga ada ancaman pidanaminimum yaitu minimal 3 (tiga) tahunn. Untuk ancaman pidana minimum tersebut dalamUndangUndang No. 3 Tahun 1997 sendiri tidak diatur pengecualiannya bagi anakanak,hanya ancaman maksimum yang dikecualikan.

Artinya ancaman minimal bagi anakanakadalah sama dengan orang dewasa yaitu 3 (tiga) tahun ;Menimbang, bahwa atas ketentuan ancaman pidana minimum bagi pelaku tindakpidana anakanak, Pengadilan berpendapat oleh karena dalam hal ancaman pidana penjaramaksimum bagi anakanak berlaku hanya separo atau 1 (satu perdua) daripada orang dewasa,maka berdasarkan penafsiran a contrario maka dalam hal ancaman minimumpun terhadappelaku tindak pidana anakanak hanya berlaku separo daripada ancaman pidana penjara bagiorang

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa ancaman pidana pada pasal tersebut adalah pidanapenjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,(delapan ratus juta rupiah dan paling banyak Rp.8.000.000.000, (delapan milyar rupiah)Bahwa oleh karena pasal 112 ayat (1) UU.

terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan perbuata pidana Tanpa hak atau melawanhukum menyimpan Narkotika Golongan bukan Tanaman ;Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang diberikankepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasanpertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 merupakanUndangundang Pidana Khusus yang menyimpang dari ketentuan umum dalamKitab Undangundang Hukum Pidana ( KUHP ) yang mengandung PolitikHukum pemberatan ancaman

pidana dimana dalam beberapa pasal mengenalancaman pidana minimum khusus termasuk ancaman pidana dalam pasal 112ayat (1) yang ancaman pidananya, pidana penjara minimal 4 Tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa didalam sistem pemidanaan, Hakim hanya bolehmenjatuhkan pidana penjara diantara minimal atau serendahrendahnya danmaksimal atau setinggi tingginya;Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 30/PID.SUS/2020/PT.MTRMenimbang, bahwa dalam perkara

pidana melanggar UndangundangNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tanpa ada komulasi dengan peraturanperundangundangan pidana lain ( Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifattunggal ), dapat saja dijatunkan pidana penjara yang lebih ringan asalkan sajafaktafakta hukum yang terungkap di Persidangan perbuatan Terdakwa tidakmemenuhi pasal dakwaan tunggal tersebut dalam kasus ini pasal 112 ayat (1),melainkan pasal dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika lain yang mengandung ancaman pidana

pidana yang ditentukan dalam pasalpasal yang terbukti telahdilanggar oleh Terdakwa (legal justice), tingkat kesalahan Terdakwa yang diukurdari tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran etis yang berlaku dalammasyarakat itu (moral justice) dan perilaku Terdakwa terhadap akibat pelanggaranhukum yang dilakukannya (social justice), yang akan dipertimbangkan sebagaiberikut:1.

Moral JusticeTingkat kesalahan Terdakwa yang diukur dari tingkat pencelaanmasyarakat terhadap pelanggaran etis yang berlaku dalam masyarakat itu,dalam hal ini menurut Majelis dibagi dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:pencelaan dengan tingkat kesalahan ringan, pencelaan dengan tingkatkesalahan sedang, pencelaan dengan tingkat kesalahan berat dan pencelaandengan tingkat kesalahan sangat berat, selanjutnya pencelaan tersebutdihubungkan dengan pemidanaan, sehingga dari ancaman pidana minimalsampai dengan

Pencelaan dengan tingkat kesalahan sedang, Terdakwa dapat dipidanaantara % (Seperempat) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan 2(setengah) dari ancaman pidana maksimal;3. Pencelaan dengan tingkat kesalahan berat, Terdakwa dapat dipidanaantara %2 (setengah) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan %(tiga per empat) dari ancaman pidana maksimal;4.

Pencelaan dengan tingkat kesalahan sangat berat, Terdakwa dapatdipidana antara % (tiga per empat) dari ancaman pidana maksimal sampaidengan ancaman pidana maksimal;Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa melakukan tindak pidanaperdagangan orang oleh masyarakat dipandang sebagai tindakan yang tercela,hal ini dapat dilinat dari keadaankeadaan sebagai berikut:e Bahwa perbuatan Terdakwa dengan memperdagangkan perempuanmerupakan bentuk modern dari perobudakan manusia dan merupakan salahsatu bentuk perlakuan

pidana maksimal, dalam hal ini karena ancamanpidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun sedangkandenda minimal Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah ) danmaksimal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), maka Terdakwa dapatdipidana penjara antara 3 tahun sampai dengan 3 tahun 9 bulan (1/4 dari 15tahun) dan denda antara Rp120.000.000,00 sampai dengan Rp150.000.000,00(1/4 dari Rp600.000.000,00);3.

(delapanratusjuta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sedangkan putusanyang dijatunkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa adalah dibawahminimal ancaman pidana penjara yaitu selama 3 (tiga) tahun penjara dandenda sebesar Rp.800.000.000.

bawah umursebagaimana dengan surat dakwaan penuntut umum;Adapun dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkanhukuman kepada terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat(1) UURI Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 01 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak menjadi Undang Undang jo Pasal 76E UURI nomor35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak yang menyebutkan bahwaminimal ancaman

pidana bagi perbuatan cabul tersebut adalah 5 (lima)tahun, sedangkan Majelis Hakim memutuskan dibawah ancaman yangditentukan;Oleh karena itu, dengan ini Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Acehmenerima permohonan banding dan menyatakan:1.Bahwa terdakwa Safri Saladera bin M.Ali Salam secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anakdibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82Ayat (1) UURI Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah

Negeri BandaAceh, tanggal 16 Februari2021 Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Bna dan memoribanding Penuntut Umum serta memperhatikan barang bukti sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan aquomaka Majelis Hakim Tingkat BandingHalaman 6 Putusan Nomor 94/PID/2021/PT BNApada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat dan memberikanpertimbangan seperti tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa alasan banding Jaksa Penuntut Umummempermasalahkanpidana penjara yang dijatunkan kepada terdakwa yangternyata dibawah minimum ancaman

pidana yang dinyatakan dalam pasal 82ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlidungan anak menjadi Undang Undang;Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama telahmempertimbangkan alasan dijatunkannya pidana penjara kepada terdakwadibawah ancaman pidana minimum dengan menyatakan bahwa terhadappenjatuhan pidana kepada

Sanusi menjualtuak dan ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) liter dimana Terdakwamenjual atau mengecer minuman beralkohol tradisional jenis tuak tersebuttanpa izin dari pihak yang berwenang dan sudah berjalan sekitar 1 (Satu) tahun.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan alat buktidi persidangan, selanjutnya Hakim membacakan ancaman pidana yang termuatdalam Pasal 23 jo.

Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran MinumanBeralkohol yang didakwakan terhadap Terdakwa.Bahwa atas ancaman pidana dalam pasal dakwaan tersebut, Terdakwamenyatakan mengakui kesalahannya, dan memohon keringanan hukumandengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai 1 anak usia 9 (Sembilan) tahundan adik usia 4 (empat) tahun serta Terdakwa adalah janda yang tinggalbersama ibunya selaku orang tua tunggal, dan Terdakwa serta keluarganyamembutuhkan

sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidakditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasanyang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa terbuktiHalaman 4 dari 7 Catatan Sidang Nomor 58/Pid.C/2019/PN Tasbersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidanaatau hukuman sesuai dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa Hakim telah juga memberitahukan danmenyampaikan kepada Terdakwa tentang ancaman

pidana yang diatur Pasal 23jo.

pidana yang ditentukan dalam pasalpasal yang terbukti telahdilanggar oleh Terdakwa (legal justice), tingkat kesalahan Terdakwa yang diukurdari tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran etis yang berlaku dalammasyarakat itu (moral justice) dan perilaku Terdakwa terhadap akibat pelanggaranhukum yang dilakukannya (social justice), yang akan dipertimbangkan sebagaiberikut:361.

Moral JusticeTingkat kesalahan terdakwa yang diukur dari tingkat pencelaanmasyarakat terhadap pelanggaran etis yang berlaku dalam masyarakat itu,dalam hal ini menurut Majelis dibagi dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:pencelaan dengan tingkat kesalahan ringan, pencelaan dengan tingkatkesalahan sedang, pencelaan dengan tingkat kesalahan berat dan pencelaandengan tingkat kesalahan sangat berat, selanjutnya pencelaan tersebutdihubungkan dengan pemidanaan, sehinggan dari ancaman pidana minimal37sampai dengan

Pencelaan dengan tingkat kesalahan sedang, Terdakwa dapat dipidanaantara 4 (seperempat) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan(setengah) dari ancaman pidana maksimal;3. Pencelaan dengan tingkat kesalahan berat, Terdakwa dapat dipidanaantara Y2 (setengah) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan %4(tiga per empat) dari ancaman pidana maksimal;4.

Pencelaan dengan tingkat kesalahan sangat berat, Terdakwa dapatdipidana antara % (tiga per empat) dari ancaman pidana maksimal sampaidengan ancaman pidana maksimal;Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menyerahkan, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika golongan adalah tindakan yang tercela, hal ini dapat dilinat darikeadaankeadaan sebagai berikut:Narkotika jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standarpengobatan dapat menimbulkan akibat

pidana denda maksimal(Rp10.000.000.000,00 = sepuluh milyar rupiah) yaitu Rp5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah) sampai dengan % (tiga per empat) dari ancaman pidana dendamaksimal (Rp10.000.000.000,00 = sepuluh= milyar rupiah) yaituRp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), atau dengan kat lainTerdakwa patut didenda antara Rp5.000.000.000,00 sampai denganRp7.500.000.000,00;3.

Upaya lain dalam rangka mencapai tujuan yang lebihefektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undangundang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undangundangsebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidanadenda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatanpidana.Il.

Dalam rumusan Pasal2 ayat (1) dan Pasal 3 undangundang a quo dimaksudkan untukmemberikan kebebasan pada hakim untuk memutus hukuman sesuaidengan rasa keadilan dalam masyarakat, yakni jika terdakwa dalammelakukan tindak pidana korupsi tidak menimbulkan kerugiankeuangan negara atau perekonomian negara, maka pidana yangdijatuhkan tidak harus sesuai dengan ancaman pidana maksimum,melainkan bisa saja hanya ancaman pidana minimum yang dijatuhkan.34Dengan demikian, ancaman hukuman yang tercantum dalam Pasal

Menurut Pemohon ancaman pidana untuk percobaan tindak pidanadisamakan dengan tindak pidana pokoknya.

Untuk itu, ancaman pidana terhadapOrang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi disamakandengan ancaman pidana terhadap orang yang telah melakukan tindakpidana pokoknya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dilakukannyatindak pidana korupsi.

Oleh karena itulah maka ancaman pidana terhadaporang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi disamakandengan ancaman pidana terhadap orang yang telah melakukan tindakpidana tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah secara dinidilakukannya tindak pidana korupsi.

Ranipanggilan Pengka;Setelah membaca catatan dakwaan beserta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksisaksi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan telahdidakwa sebagaimana catatan dakwaan dari Penyidik, melanggar Pasal 352 ayat(1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa Pasal 352 ayat (1) Kitab Undangundang HukumPidana mengatur tentang penganiayaan ringan dengan ancaman pidana palinglama 3 (tiga)

bulan atau denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratusrupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan danJumlah Denda Dalam KUHP ditegaskan, tiap jumlah maksimum hukuman dendayang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1dan ayat 2 , dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali;Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana atas perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa adalah

Sesuai Pasal 26 UndangUndang RI No. 3 Tahun 1997 tentang PengadilanAnak bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama % (satuper dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa ;Sesuai Pasal 27 UndangUndang RI No. 3 Tahun 1997 tentang PengadilanAnak bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama % (satuper dua) dari maksimum ancaman

pidana kurungan bagi orang dewasa ;Sesuai Pasal 28 UndangUndang RI No. 3 Tahun 1997 tentang PengadilanAnak bahwa pidana denda yang dapat dijatuhnkan kepada Anak Nakalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama % (satuper dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa ;.

No. 587 K/Pid.Sus/201 1Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti(Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum,oleh karena Terdakwa belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun,berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang No. 3 Tahun 1997 ancamanpidana minimalnya adalah 2 (setengah) dari ancaman pidana minimal yangditentukan dalam Pasal 111 ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhnkan putusan dalammemeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruanHal. 8 dari 12 hal.Put.No. 2284 K/Pid.Sus/2010karena Pengadilan Tinggi Mataram telah menjatuhkan pidana penjara yangjauh dari ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika di mana ancaman pidana dari pasal tersebut yaitudipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (

Bahwa ancaman pidana dalam pasal 114ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jelas telahmengatur ancaman pidana minimal yaitu paling singkat 5 (lima) tahun akantetapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram jauh di bawahancaman pidana minimal;.

Bahwa pengaturan ancaman pidana minimal dalam tindak pidana Narkotikabertujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana Narkotika dimana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika saat ini sudahmenjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya merata diselurun strata sosial masyarakat dengan sasaran potensialnya adalahgenerasi muda sebagai tulang punggung bangsa sehingga hal ini sangatmengkhawatirkan.

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yangditentukan dalam pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat)tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 111 minimal 4(empat) tahun dan ancaman pidana pasal 114 minimal 5 (lima) tahun terdapatperbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kitahubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidanamencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakanpidana, maka seharusnya

ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalambentuk alternatif, maka dengan terbuktinya dakwaan kedua, terhadap dakwaanselain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaantersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yang dapat dijadikanalasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikandirinya dari ancaman

pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhipidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui yang menjadipermasalahan adalah mengenai lama pidana penjara yang akan dijatuhkankepada Terdakwa;Menimbang, bahwa memperhatikan terhadap permasalahan tersebutmenurut Majelis Hakim dalam perkara ini selain sebagai pelaku Terdakwa jugasudah menjadi korban atas perbuatannya karena mengkonsumsi narkotikasecara teruSmenerus tanpa pendampingan

merusak diri sendiri dan tidak mendukungprogram pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;> Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; Terdakwa mengaku terus terang dan tidak mempersulit jalannyapersidangan;Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN MIg Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidakakan mengulangi lagi perbuatannya ; Terdakwa memakai ganja karena memiliki ketergantungan padaNarkotika ;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari perbuatan yangtelah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yang memberatkandan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akandijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sematamata bukan merupakanpembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agarterdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapatmenjadi anggota masyarakat yang baik di kKemudian hari serta dikaitkan

Sewajarnya Judex Facti bandingkan ancaman pidana yangdiancam dalam Pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun,dibandingkan ancaman Pidana Pasal 112 minimal 4 (empat) tahun terdapatperbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila Judex Factihubungkan dengan ajaran/teori berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pulaberat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnyatindakan memiliki, menyimpan dan menguasai sebagaimana dimaksud dalam PasalHal

bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang telah menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkaratersebut telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas,dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan denganalasan :1Bahwa walaupun Terdakwa berusia di bawah umur (02 Mei 1995 / 16 tahun)tetapi ancaman

pidana pasal yang terbukti di Judex Facti maupun di tingkatbanding adalah Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;Putusan pidana penjara terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dalammasyarakat ;Pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat banding memutuskan perkara ini di dalamputusannya adalah :Bahwa dari fakta hukum dalam putusan

Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak berbunyi pidana penjara, yang dapatdijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a,paling lama 2 (seperdua) dari maksimum ancaman bagi orang dewasa dalam undangundang ini tidak diatur mengenai minimal ancaman pidana penjara untuk anakanak.Pasal 28 Ayat (1) UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak berbunyipidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak % (seperdua)dari

maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa Pasal 28 Ayat (2) UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak berbunyi apabila pidana dendasebagaimana dimaksud Ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajiblatihan kerja Pasal 28 Ayat (3) UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang PeradilanAnak berbunyi latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90(sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehariserta tidak dilakukan pada

pidana penjara minimaldan penjatuhan pidana denda dan UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang PeradilanAnak mengatur tentang hukuman pidana penjara dan pidana denda untuk Terdakwaanakanak.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan,karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum sebagai berikut :1 Bahwa pertimbangan dan putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi sudah tepatkarena diambil berdasarkan proses