Ditemukan 5549 data
76 — 37
sebesar 51,23%,adanya kekurangan volume fisik pekerjaan dan berdasarkan laporan Hasil AuditInvestigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiBengkulu Nomor : LHAI0197/PW06/5/2013 tanggal 19 Febuari 2013 terjadi kelebihanpembayaran yang menimbulkan kerugian keuangan negara setelah dikurangi pajaksebesar Rp. 122.696.179,11 (seratus dua puluh dua juta enam ratus Sembilan puluhenam ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah koma sebelas sen);Bahwaterhadapikelebihan = pembayaran ttersebut
145 — 35
Terkait dengan penetapan alokasi frekuensi untukpenyelenggaraan penyiaran, ketentuan peraturan perundangundangan mengatur sebagai berikut : (dst)1) Dst...2) Dst...3) Dst...4) Berdasarkan peraturan perundangundangan ttersebut diatas,maka :a. Putusan FRB Sumatera Utara, tanggal 1 September 2010telah menyetujui pemberian IPP pada frekuensi 99,50MHz kepada PT.Radio Kardopa ;b.
132 — 65
AL IRSYADdisaksikan oleh Pengurus BPD dan Perangkat Desa ;Bahwa saat dilaksankan Rapat di Balai Desa Jantimaupun Ruang Operation Room Kabupaten Sidoarjo,saksi tidak pernah melihat adanya Surat IjinLokasi / Rekomendasi Pemanfatan Ruang maupunDokumen dokumen yang menujukan bahwa TKD akandigunakan untuk Pembangunan Perumahan ;Bahwa sepengetahuan saksi TKD janti seluas 7.229M2 dilepaskan kepada KOMAT ttersebut diserahkankepada PT.
233 — 105
Dalam pasal 7 PP No. 10Tahun 2004 hierarchinya adalah UUD 1945 UU Perpu PP PerdaKemudian dalam penjelasan UU ttersebut~ dijelaskanhierarchi selanjutnya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh MA peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur BI dan Keputusan / peraturan yang dikeluarkan olehMenteriSesuai dengan hierarchi tersebut sesuai dengan asaslegt procedur'legt posendo, undang Undang lebihtinggi mengesampingkan yang lebih rendah, asas legtsuperior derogate legt inferior, hukum yang lebih9697tinggi
44 — 7
Menyangkut kekurangan pembelian sebagaimana ttersebut diatas terdakwa tidakmengetahuinya dan yang Jlebih mengetahuinya adalah MAIPURNI selaku Bendaharakarena terdakwa hanya mendampingi ; Bahwa mekanisme pengelolaan dana program cetak sawah di Desa Giri Mulya adalahsebagai berikut :Dana Dicairkan oleh masingmasing Ketua dan Bendahara Kelompok selanjutnya danaprogram im seluruhnya dibawa kepada Terdakwa selaku Bendahara Tim Desa untukdikelola untuk pelaksanaan program ini selanjutnya Terdakwa selaku
326 — 495
dengan tahun 2008 ; Bahwa awalnya pada tahun 1978 PT.Ketabangkali Elektronics diberikan HakGuna Bangunan dengan membayar uang pemasukan ke PTSIER ;Bahwa benar dalam perjanjian antara PT.SIER sebagai pemegang HPL denganPT.Ketabangkali Elektronics juga disebutkan mengenai uang pemasukan ;126Bahwa besarnya uang pemasukan untuk tahun 1978 per meternya Rp.400.000,sehingga totalnya sebesar Rp.980.000.000, ; Bahwa pada Desember 2008 HGB PT.Ketabangkali Elektronics sudah berakhirdan sejak berkahirnya HGB ttersebut
anggotaGANPENSIER dengan PT.SIER,oleh Kantor BPN Jawa Timurpada Juli 2009 ; Bahwa dalam Mediasi telah adakesepakatan yang pada intinyapara anggota GAPENSIERmencari solusi tentang besaranuang pemasukan ;Bahwa hasil dari Mediasi apaterdakwa I lupa ; Bahwa Terdakwa I menemuiKepala BPN Surabayasehubungan dengan terbitnyaSertifikat HGB PT.KetabangkaliElektronics ;236tidak mengatur tentang uang pemasukan ;236 Bahwa Terdakwa I mendapatkanfoto copy Sertifikat HGB dariNotaris yang menguruskanperpanjangan HGB ttersebut
578 — 445 — Berkekuatan Hukum Tetap
menerima pencucian kapalkapaldari pihak manapun juga termasukPenggugat, disebabkan PT BSSTECsebagai pihak yang melakukan TankCleaning pada bulan Nopember 2011benarbenar tidak melakukan operasionalusaha, dikarenakan Dermaga PTBSSTEC sedang ada perbaikan jembatanPonton dan roll fender (tiang pipa besi);Bahwa karenanya Majelis Arbitrase yangdalam pertimbangan hukumnya hanyamendasarkan pada surat bukti T24 yangdiajukan oleh Tergugat pada saat ituselaku Termohon, jelas Tergugat dalampersidangan BANI ttersebut
69 — 28
yang bernama BOBBY GANI tersebut saat inimasih dibawah umur, maka untuk kepentingan sekolah dan kepentingan masadepannya bagi anaknya tersebut diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kotamadya Surabaya ;Menimbang, bahwa dalam melakukan tindakan hukum bagi anak yangmasih dibawah umur harus diwakili oleh Walinya dan dalam permohonan iniPemohon sebagai orang tua kandungnya, maka Pemohonlah yang berhak untukmenjadi Wali dari anaknya yang masih dibawah umur ttersebut
130 — 89
EAGLE PRESTIGE ttersebut terdakwa dalamkapasitasnya sebagai Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAHmelalui suratsuratnya telah mengatasnamakan keagenan kapalnya yangditunjuk oleh PT. MASA BATAM. Hal ini juga dapat dilihat darisuratsurat/dokumen administrasi yang telah masuk dan terdata diKantor Pelabuhan Laut Otorita Batam yang pada pokoknyamenerangkan bahwa pemilik Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLEPRESTIGE saat itu adalah diklaim oleh PT. MASA BATAM yangdiageni oleh PT.
104 — 35
Bahwa lbuNuriah alias Mama Arman yang menguru semuanya dalam proses tender, tetapiselanjutnya lou Nurih tidak jadi mengerjakan proyek ttersebut karena tidak punyamodal dan tidak punya uang untuk membayar pajak uang muka, oleh karena itusaksi yang mengerakanya. Untuk seluruh tandatangan Yenny Maryanti sebagaiDirektris CV.
1.MAIYUS Pgl YUS
2.HASWITA Pgl Si It
3.AGUSTINA Pgl. Tin
Tergugat:
1.SURMAYENTI Pgl. En
2.FAKRUDDIN Pgl. Ujang
3.RINAWATI, Pgl. RINA
146 — 35
Upik tersebut sejak tahun 1975; Bahwa Pian dan Upik tersebut Ssudah meninggal dunia; Bahwa saksi kenal dengan Pian dan Upik tersebut di Inderapura; Bahwa saksi kenal dengan Pian dan Upik sedang bekerja di kebunnya, kebuntersebut berbentuk rimba berbentuk tanah kering; Bahwa kebun berupa tanah kering tersebut punyanya Pian, setahu saksi tanahtersebut adalah tanah cancang latiah/tanah garapan Pian dan Upik;Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN PnnBahwa tanah cancang lagiah Pian dan Upik ttersebut
304 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
Industrial Park dalammengelola, memanfaatkan, mengusahakan dan menggunakan bidang tanahsesuai dengan peruntukan, sifat serta tujuan diberikan haknya, maka PT.Mojokerto Industrial Park selaku pemegang hak tidak memanfaatkan tanahdengan baik dan bertentangan dengan yang telah diwajibkan dalamketentuan hukum yang berlaku dan secara tegas telah menelantarkan bidangtanah yang dikuasainya;d Bahwa terhadap izinizinberangkai yang telahdiperoleh Penggugat terkaituntuk mempersiapkanpemanfaatan tanahtanahHGB ttersebut
685 — 152
=Polisi ;12.Saksi Djumari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi kakak kandung Almarhum Muhammad Akbardan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 siang sewaktusaksi sedang dirumah datang kawan almarhum memberitahubahwa almarhum Kecelakaan di daerah Tugu Tani ;Bahwa kemudian saksi ketempat terjadinya kecelakaantersebut tapi sampai disana adik saksi sudah dibawa ke RSPADGatot Soebroto, lalu saksi kerumah ttersebut =;Hal. 53 dari 117 hal Putusan No. 665 /Pid.B /2012 /
203 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sanubari Megah Perkasa dan Terlapor XIV Panitiapelelangan;3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi;Tentang Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat.Bahwa akibat Persekongkolan ttersebut, telah terbuktimengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimanaterurai dalam Putusan KPPU butir 3.4.
516 — 153
Indo Energi AlamResources (dalam PKPU) dalam surat kabarHarian BISNIS INDONESIA dan BERAUPOS edisi hari Jumat, 20 Februari 2015(Lampiran IID;2 Bahwa pengumuman ttersebut sekaligusmerupakan undangan kepada debitor, seluruhkreditor dan pihak terkait lainnya untukmenghadiri atau memenuhi agenda sebagaimanayang telah ditetapkan.V. Melakukan Pendaftaran Status PKPU Terhadap PT.
112 — 24
Terkait dengan perbedaan ttersebut telahdikonfirmasikan kepada PT Pupuk Kujang (Ibu Ephi, BagianPemasaran). Menurut keterangan Ibu Ephi kedua surattersebut (No. 511/PKC/DIVSAR/IX/2011 tanggal 21September 2011 yaitu dukungan untuk CV Subur Urip Sejati,dan No. 669/PKC/DIVSAR/IX/2011 tanggal 22 September2011 yakni dukungan untuk PT Mega Eltra Cab. Surabaya)adalah dari PT Pupuk Kujang ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;3 Saksi Drs.
1034 — 785 — Berkekuatan Hukum Tetap
(yaitu mulai berlaku pada tanggal 12Januari 2014).Sehingga dengan mengacu ketentuan Pasal 170 UU No. 4 Tahun 2009tersebut seharusnya larangan ekspor atau penjualan raw material/ore keluarnegeri baru diberlakukan selambatlambatnya 5 (lima) tahun sejak UndangUndang No. 4 Tahun 2009 diundangkan yaitu pada tanggal 12 Januari 2014)dengan demikian PERMEN ESDM ttersebut tidak akan menimbulkankehebohan dan keresahan baik dikalangan para pejabat Pemerintah Daerah,para pengusaha pertambangan mineral maupun
133 — 36
Pangulu Bosa;Bahwa dalil PENGGUGAT ttersebut tidak dapat diterima dan tidak dapatdipertimbangkan karena walaupun PENGGUGAT II menjabat gelar Dt. Pangulu Bosa,PENGGUGAT II tidak memiliki hak atas objek sengketa Tumpak III dan atas prosesbalik nama objek perkara Tumpak III dari atas nama H. Darisan Dt. Penghulu Bosa (alm)ke atas nama TERGUGAT I, pada waktu itu tidak ada gugatan atau keberatan dari PihakPENGGUGAT;7.
160 — 70
Sekda tidak pernahmenandatangani SPMU, saksi hanyamenandatangani yang bersifat administrative danselaku PLH Sekda saksi tidak berhak dalampencairan dana;Bahwa pencairan dana penyertaan modal dilakukansetelah Terdakwa pulang menunaikan ibadah haji;Bahwa saksi tidak mengetahui isi MoU dan saksitidak ingat kapan dibuat yang saksi ingat MoUdibuat 3 kali;Bahwa presentase pekerjaan yang telahdilaksanakan sebesar 60%,Pemda tidak adamenyerahkan modal awal;Bahwa system pelaksanaan proyek pembangunanPLTD ttersebut
2607 — 8
Put.No.1/PID.SUSTPK/2016/PT GTO.penerbitan SP2D ttersebut di atas sesuai SPM No:033/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yangdilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:033/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Juni 2011.Pada tanggal 1 Juni 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKADKota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1186/LS/1.25.01.01/2011 untukpembayaran uran Internet 6 (enam) titik bulan Juni 2011 sesuai surat tagihanNo:12/Infotek/VI/2011 tanggal