Ditemukan 5493 data
939 — 1571
Dalam penanganantindak pidana korupsi dituntut adanya asas kesamaan perlakuan yaitu agarterhadap suatu kasus yang sama diperlakukan sama, dan kasus yangberbeda diperlakukan secara berbeda (treat like cases alike and differentcases differently), sehingga keadilan tidak hanya ditujukan pada merekayang sedang diadili, namun juga berlaku bagi mereka yang belum diadili.Tidak ada pandang bulu, pilin kasih, atau tebang pilih dalampenanganan suatu perkara tindak pidana korupsi, yang dapat menciderairasa
120 — 29
bersangkutan (misalnya BUKOPIN)kemudian di turun ke Pabrik sebagai pihak Avalis/penjamin denganjaminan kebon tebu masa tanam tertentu dan disalurkan kepadakoperasi baru kemudian ke Petani tebu rakyat ;Bahwa tidak ada laporan oleh karena juga koperasi Raksa Jaya tidakmengajukan kredit ke Bukopin ;Bahwa mekanisme sampai keluarnya DO Gula untuk petani tersebut,petani punya garapan tebu dengan masa tanam tertentu dan adanyakontrak giling dengan pihak pabrik gula sekitar bulan juli kebon tebutersebut di tebang
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1216 — 872
Haikal;Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut;Bahwa asal muasal saksi menggarap di lokasi tersebut awalnya pada tahun1965 orang tua saksi mulai bercocok tanam di tanah itu, pohon karet dan pohonkemiri di tebang lalu tanahnya digunakan untuk bercocok tanam .
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
397 — 1194
Biaya Pemanfataan Lahan Pembibitan Rp. 144.020.297 Biaya kebun Rp. 1.018.756.737 Biaya tebang dan Rp. 536.457.279angkut Rp. 1.343.781.698 Biaya pengolahan2. Biaya umum (upah pekerja, Rp. 224.331.138keamanan,pajak,administrasi, dll)Total Rp. 3.267.347.149, 3. Total Potensi kerugian Materiil No. Uraian Nilai (dalam Rp)1. Total Pendapatan Produksilanan seluas 4.650 Hektar Rp. 4.301.693.909.400,2.
Biaya Pemanfataan Lahan Pembibitan Rp.144.020.297, Biayakebun Rp.1.018.756.737, Biaya tebang dan Rp.536.457.279,angkut Rp.1.343.781.698, Biaya pengolahan2. Biaya umum (upah pekerja, Rp.224.331.138,keamanan,pajak,administrasi, dll)Total Rp.3.267.347.149, 3. Total Potensi kerugian Materiil No. Uraian Nilai (dalam Rp)1. Total Pendapatan Produksilanan seluas 4.650 Hektar Rp.4.301.693.909.400,2.
ARIDONA BUSTARI, SH,MH,DKK
Terdakwa:
Metridoni, ST
69 — 73
.6.000.000,- (Enam juta rupiah) (Asli);
- 6 Kwitansi asli Jaga malam alat Berat dengan total uang sebanyak Rp.9.000.000,- (Asli) (sembilan juta rupiah);
- 3 Kwitansi dan 1 Nota asli Kayu Olahan/ Upah langsir dengan total uang sebanyak Rp.17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 19 Nota asli Sewa bot, Bensin Honda dengan total uang sebanyak Rp.1.785.000,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (Asli);
- 1 Kwitansi asli Upah rambah/ Tebang
ARIDONA BUSTARI, SH,MH,DKK
Terdakwa:
Dr. Ir. Elfi, MM
134 — 0
.6.000.000,- (Enam juta rupiah) (Asli);
- 6 Kwitansi asli Jaga malam alat Berat dengan total uang sebanyak Rp.9.000.000,- (Asli) (sembilan juta rupiah);
- 3 Kwitansi dan 1 Nota asli Kayu Olahan/ Upah langsir dengan total uang sebanyak Rp.17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 19 Nota asli Sewa bot, Bensin Honda dengan total uang sebanyak Rp.1.785.000,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (Asli);
- 1 Kwitansi asli Upah rambah/ Tebang
74 — 15
Terdakwa merasakan ketidakadilan bagi dirinya, dalam perkara a quoterkesan tebang pilin dalam penegakan tindak pidana korupsi perjalanan dinasdi Sekwan Labura tahun 2013. bahwa semua anggota dewan DPRD Laburadan Pegawai negeri Sipil yang berada dilingkungan Sekretariat DewanKabupaten Labura juga telah melakukan mark up yang lebih besar daripadadiri terdakwa dan telah mengembalikan kerugian ke Kas Daerah kabupatenLabuhanbatu Utara,4.
93 — 20
Terdakwa merasakan ketidakadilan bagi dirinya, dalam perkara a quoterkesan tebang pilin dalam penegakan tindak pidana korupsi perjalanan dinasdi Sekwan Labura tahun 2013. bahwa semua anggota dewan DPRD Laburadan Pegawai negeri Sipil yang berada dilingkungan Sekretariat DewanHal 171Putusan Pengadilan TipikorNo. 118/Pid.Sus.
ARIDONA BUSTARI, SH,MH,DKK
Terdakwa:
Febrinaldy, ST
86 — 66
.6.000.000,- (Enam juta rupiah) (Asli);
- 6 Kwitansi asli Jaga malam alat Berat dengan total uang sebanyak Rp.9.000.000,- (Asli) (sembilan juta rupiah);
- 3 Kwitansi dan 1 Nota asli Kayu Olahan/ Upah langsir dengan total uang sebanyak Rp.17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) (Asli);
- 19 Nota asli Sewa bot, Bensin Honda dengan total uang sebanyak Rp.1.785.000,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (Asli);
- 1 Kwitansi asli Upah rambah/ Tebang
235 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini tidaklah berlebinan kalau dikatakanKPK telah melakukan tebang pilin dalam penegakan hukum terhadapkasuskasus kehutanan. KPK hanya memenjarakan para mantan Bupatidan Gubernur tetapi tidak serius melakukan upaya penindakan terhadappihakpihak yang secara langsung menikmati hasil penebangan untukmengembalikan kerugian keuangan Negara yang ditimbulkannya kepadaNegara.
1985 — 1703
tiga) Pilkada yang terjadi di Provinsi Banten, seperti KotaTangerang, Kabupaten Lebak dan Kota Serang juga Provinsi Banten, dimana apakah kalau dilakukan Pemungutan Suara Ulang bisadilaksanakan di akhir September 2013 menjelang Pemilu Legislatif, laluTerdakwa mengatakan harus dilaksanakan ;Bahwa saat itu Saksi saat itu belum tahu sudah ada gugatan atau belumhanya mengetahui ada keributan pada Pilkada Kota Tangerang ;Bahwa tujuan Saksi ke Singapura adalah akan melakukan general checkup di pesawat tebang
228 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahkan belakangan, apa yang telahdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang kriterialahan tersebut, sesuai pula dengan :e Keputusan Menteri Kehutanan No.101/MenhutIl/2004 tanggal 24Maret 2004 tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman UntukPemenuhan Badan Baku Industri Pulp dan Kertas, dimana dijelaskanbahwa terhadap areal hutan alam produktif yang layak dialokasikansebagai areal kegiatan pembangunan hutan tanaman menggunakansystem silvikultur THPB (Tebang Habis dengan Permudaan