Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilinan umum.. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negarayang memenuhi unsur sebagaimana ketentuanketentuan tersebut di atas,maka Penggugat akan menguraikan lebih lanjut tentang apakah PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara in casu;.

;Bahwa misalnya mengenai individual pemilihan umum itu sepertisubyek hukum bisa orang, bisa Badan, dalam kaitan apakah kepentinganumum sebenarnya pada dasarnya urusan Negara baiktan dengankepentingan umum, maka Negara tidak boleh mengeluarkan besicing tatkalajadi kepentingan umum itu azas pasti dalam suatu Negara dalam tindakannyamau membuat peraturan, mau membuat besicing harus melihat padakepentingan individual dan tatkala dia mengeluarkan itu tetap harus adawilayah, Detailnya Negara boleh melakukan

Saksi maksud di siniadalah orangorang selain Islam yang memerangi orang Islam contohnyaadalah Syiah yang memerangi orang Islam, Thogut: yang Saksi maskuddi sini adalah orangorang yang menggunakan hukum selain hukumIslam seperti Indonesia yang menggunakan UUD bukan bukan HukumIslam contohnya adalah Polisi, TNI dan pejabat pemerintah atau orangorang yang bekerja di pemerintahan, Syiah adalah agama yangmenyerang orangorang Islam di Suriah, Syirik Akbar: Syirik akbar adalahkegiatan orangorang dalam pemilihan

umum seperti pemilihan presidendi indonesia karena pemerintah indonesia tidak menggunakan hukumIslam maka dari itu Siapa yang memilih pemimpin/presiden sama sajamendukung hukum selain hukum allah.Bahwa benar Saksi sudah mengetahul bahwa Jamaah Anshor Daulah(JAD) merupakan organisasi terrorisme yang dilarang, baik olehPemerintah Indonesia maupun pemerintahan di negaranegara lain,dimana Saksi mengetahuinya pada tahun 2016 dari mulut kemulutnamun Saksitidak ingat siapa yang menyampaikan, dan pemerintahanIndonesia

Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usahaTentara Nasional Indonesia; dang Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusatmaupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.Halaman 32 dari 127 Halaman.

Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundanganlain yang bersifat hukum pidana;Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha TentaraNasional Indonesia;Halaman 10 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUNSRG1.12.Keputusan Komisi Pemilihan

Umum baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum.Dengan demikian, telah terbuktisecara jelas dan nyatabahwaKeputusanGubernur No. 561/Kep.643Huk/2016 baik secarakeseluruhan maupun pada bagian Lampiran Ill yang merupakansatukesatuanyangtidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur No.561/Kep.643Huk/2016 tersebutmerupakan suatuKeputusan TUNyang termasuk obyek dalam suatu gugatan TUN, sehinggaPengadilan TUN memiliki kewenangan untuk mengadili perkara aquo;2.

danjelas apa yang dimaksud dengan bahagia dan kenapa hal tersebutterjadi Karena semua yang dilakukan Termohon Konvensi denganmengintervensi semua pekerjaan Pemohon Konvensi adalahmengindikasikan tidak percaya terhadap Pemohon Konvensi; Bahwa Pemohon Konvensi menolak dalil Termohon Konvensi yangmenyatakan bahwa Termohon Konvensi berhak atas semua pendapatanPemohon Konvensi dikarenakan semua tidak didiskusikanpenggunaannya oleh Termohon Konvensi, misalnya sumber pendapatansebagai Komisioner KPU (Komisi Pemilihan

Umum) pada KabupatenParigi Moutong sebesar Rp 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah)telah diambil dengan menggunakan surat kuasa meniru tanda tanganPemohon Konvensi; Bahwa Pemohon Konvensi menolak dalil Termohon Konvensimengatakan bahwa Pemohon Konvensi menikah siri dengan WanitaIdaman Lain , ini semua berlebihan dan kecemburuan tak berdasardikarenakan Termohon Konvensi tidak bisa membuktikan bahwaPemohon Konvensi nikah siri; Bahwa dalam hal buku nikah yang semuanya dipegang oleh TermohonKonvensi

terdapatdalam surat segel tersebut;Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat ahli waris tersebut Tergugat;Bahwa tanah yang diukur saat pemeriksaan setempattersebut termasukke dalam wilayah desa gosong telaga selatan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;Bahwa tanah yang diukur saat pemeriksaan setempat adalah tanahsengketa;Bahwa dasar Saksi mengatakan tanah tersebut termasuk ke dalamwilayah desa gosong telaga selatan adalah daerah tersebut memiliki 13(tiga belas) Kartu Keluarga, apabila ada pemilihan

umum makamasyarakat tersebut terdaftar di desa gosong telaga selatan;Bahwa selain tanah kelompok tani, Ada, masyarakatlain yang menguasaitanah disekitar tersebut;Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dikuasai oleh masyarakattersebut termasuk ke dalam tanah yang diklaim oleh Tergugat;Bahwa sudah pernah beberapa kali dilakukan mediasi antara paraPenggugat dan Para Tergugat serta melibatkan Muspika KecamatanSingkil Utara namun tidak berhasil;Bahwa Muspika Kecamatan Singkil Utara pernah menawarkan

YOHANNES ONTOT, M.Si) sedangmelaksanakan cuti karena mengikuti Pemilihan Umum Kepala DaerahKabupaten Sanggau, menunjuk langsung Kepala Bidang sesuai denganUndangan Diseminasi, namun terdakwa Drs. Jais bin Ahmad yangmenandatangani surat tugas Kepala Bidang SMP/SMA/SMK (saksi Drs.Dedet) atas nama Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahragaKabupaten Sanggau;Bahwa Terdakwa, sebagai Plt.

keputusan atau tindakan yangakan dilakukannya; menjadi pengurus partai politik; menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan PermusyawaratanDesa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DewanPerwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundanganikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan

umum dan/ataupemilinan kepala daerah; melanggar sumpah/janji jabatan; dan; meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturutturut tanpaalasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;Pasal 52 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur;Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tegurantertulis; Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdilaksanakan,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusat maupun di Daerah,mengenai hasil pemilinan umum; Pasal 49:Pengadilan Tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakanitu dikeluarkan:a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, ataukeadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku;b.dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkanperaturan perundangundangan.Menimbang

perundangundangan dan asas umum pemerintahan yang baik;Bahwa seharunya Tergugat selaku pemberi mandat dan Pembinadalam Panitia Seleksi BPH Migas menjalankan fungsinya memastikantidak ada ketentuan peraturan perundangundangan yang dilanggarsecara terangterangan oleh Pansel dalam proses seleksi, bukansebaliknya menutup mata dan melakukan pembiaran ataspelanggaranpelanggaran hukum secara terstruktur, sistematis danmassif (TSM);Bahwa meskipun pelanggaran hukum TSM selama ini hanya dikenaldalam pelaksanaan pemilihan

umum dan pemilihan kepala daerah,namun apabila kita merujuk pada kriteria TSM oleh MahkamahKonstitusi pelanggaran hukum yang bersifat TSM tersebut terjadisebelum dilaksanakan, saat dilaksanakan dan sesudah pelaksanaan;Bahwa Tergugat sangat menyadari adanya konflik kepentingan Panseldalam proses seleksi, namun Tergugat tetap memberikan mandatkepada Pansel untuk melaksanakan proses seleksi.

Mengkoordinasikan pembangunan desasecara partisipatip Mewakili Desanya didalam dan diluarpengadilan dan dapat menunjukkuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai denganperaturan perundang undangan, dan Melaksanakan wewenang lainsesuai denganperundang undangan.Tugas dan wewenang Kepala Desa Diaturdalam peraturan PemerintahNo. 72 tahun 2005 tentang Desa.Hal hal larangan Kepala Desa : Menjadi pengurus partai politike Merangkap jabatan sebagai ketua dananggota BPD Merangkat jabatan sebagai anggotaDPRDe Terlibat kampanye Pemilihan

Umum,Pemilinan Presiden danPemilian Kepala Daerahe Merugikan kepentingan umum,meresahkan kelompok masyarakatdan mendiskriminasikan warga atau golonganmasyarakat lain.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilinan umum.Tergugat uraikan mengenai ketentuan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhirkali dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaHal. 50 dari 147 Hal. Putusan No. 23/G/2020/PTUN.JPRAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, dimana:a.

Nomor 72 Tahun2005tentangDesa, Pasal 16, Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. sebagaiKepala Desa Tenjojaya dilarang :a menjadi pengurus partai politik;b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, danlembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRDd. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, danpemilihan kepala daerah;e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompokmasyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golonganmasyarakat lain;Him

Nomor 72 Tahun2005tentangDesa, Pasal 16, Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. sebagaiKepala Desa Tenjojaya dilarang :a menjadi pengurus partai politik;b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, danlembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;merangkap jabatan sebagai Anggota DPRDterlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden,dan pemilihan kepala daerah;e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompokmasyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golonganmasyarakat lain;f. melakukan

Nomor 72 Tahun2005tentangDesa, Pasal 16, Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. sebagaiKepala Desa Tenjojaya dilarang :menjadi pengurus partai politik;merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, danlembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;merangkap jabatan sebagai Anggota DPRDterlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden,dan pemilihan kepala daerah;e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompokmasyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golonganmasyarakat lain;f. melakukan kolusi

YK, hal. 61 dari 106 hal.e Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD dan lembagakemasyarakatan di Desa ; e Merangkap sebagai anggota DPRD , e Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihankepala daerah ; e Merugikan kepentingan umum,meresahkan sekelompok masyarakat danmendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;e Melakukan kolusi, korusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa daripihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan keputusn atau

juga melakukan hal sama dengan saksi, bertanyajuga kepada tim;Bahwa saksi dan penggugat tidak pernah menerimaperingatanperingatan dari rektorat namun langsung keluar surat pemecatan;Bahwa tidak ada panggila ketiga kepada saksi ataupun penggugat;Bahwa jarak waktu antara pemanggilan kedua dengan keluarnya SuratKeputusan Pemecatan sekitar 9 (Sembilan) hari;Bahwa pada tahun 2020 saksi dan Sultan Rivandi sering bertemukarena saat itu Sultan adalah Ketua Bem dan sering koordinasi dengansaksi tentang pemilihan

umum raya dan terkait kegiatan organisasikemahasiswaan;Bahwa sebelum menjadi wakil rektor, saksi menduduki jabatan Dekan;Bahwa saksi mengetahui terkait dengan isu atau laporan dari SultanRivandi tentang pembangunan gedung ini setelah saksi mendapatlaporan dari orang BPKH;Bahwa penggugat melakukan keberatan ke Rektor tanggal 24 Februari2021;Bahwa saksi juga mengajukan surat keberatan kepada Rektor;Bahwa saksi dan penggugat menjadi sahabat dekat karena bersamamenjadi wakil rektor, sebelumnya tidak

Keputusan Panitia Pemilinhan, baik di Pusat maupun diDaerah, mengenai hasil pemilihan umum;Pasal 49 : Pengadilan Tidak berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalamhal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:a.b.Pasal 52dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaanbencana alam, atau keadaan luar biasa yangmembahayakan, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umumberdasarkan peraturan perundangundangan

pembayaran uangpengganti, dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, selanjutnya MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya memandang perlu menjatuhkan pidana tambahan sebagaimanadimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2001, yaitu untuk mencabut hakpolitik Terdakwa untuk dapat dipilin dalam pemilihan

umum, baik untuk jabatansebagai kepala daerah ataupun sebagai wakil rakyat yang ditentukan dan dimaksudperaturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan periodisasi pemilihan umumdan untuk memberikan efek jera baik kepada Terdakwa ataupun kepada kepalakepala daerah lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat sudah sepantasnyakepada Terdakwa dijatuhkan sebagai pidana tambahan berupa pencabutan

Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihanpresiden, dan pemilihan kepala daerah;e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompokmasyarakat, dan mendiskriminasikan warga ataugolongan masyarakat lain;f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerimauang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmempengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. Menyalahgunakan wewenang; danh. Melanggar sumpah/janji jabatan.