Ditemukan 6110 data
450 — 355
UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara karena: bukan perbuatan hukum perdata, bukanpengaturan yang bersifat umum, tidak memerlukan persetujuan lagi, diterbitkanbukan berdasarkan ketentuan Kitab Undangundang Hukum Pidana atau KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundangan lainyang bersifat hukum pidana, tidak mengenai tata usaha Angkatan BersenjataRepublik Indonesia, bukan Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupundi daerah, mengenai hasil pemilihan
umum dan diterbitkan bukan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Halaman 126 dari 158 halaman Putusan Perkara No. 21/G/2020/PTUN.
341 — 1327
lima Juta Rupiah) denganpecahan uang Seratus Ribu dan Lima Puluh ribu. dirampas untuk negara.263 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :170/Kep.799Pem.Um/2012 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Masa Jabatan Tahun 2009 2014tanggal 22 Juni 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara.264 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :171/Kep.1066Pem.Um/2009 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD KabupatenBogor Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2009 Untuk Masa Jabatan Tahun 2009 2014 tanggal 11 Agustus 2009 beserta lampiran berupa 3 (tiga) lembar Namanama Anggota DPRD Kabupaten Bogor tetap terlampir dalam berkasperkara.265 1 (satu) buah Buku Peraturan DPRD Kabupaten Bogor No.17 Tahun2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor dan No.18 tahun 2010 tentangKode Etik DPRD Kabupaten Bogor yang diterbitkan oleh Sekretariat DPRDKabupaten Bogor, bulan Juli 2010 tetap terlampir dalam berkas perkara.266 1 (satu) buah map berwana hijau
puluh lima Juta Rupiah) denganpecahan uang Seratus Ribu dan Lima Puluh ribu. dirampas untuk negara.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :170/Kep.799Pem.Um/2012 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Masa Jabatan Tahun 2009 2014 tanggal 22 Juni 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :171/Kep.1066Pem.Um/2009 tentang Peresmian Keanggotaan DPRDKabupaten Bogor Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2009 Untuk MasaJabatan Tahun 2009 2014 tanggal 11 Agustus 2009 beserta lampiranberupa 3 (tiga) lembar Namanama Anggota DPRD Kabupaten Bogortetap terlampir dalam berkas perkara.1 (satu) buah Buku Peraturan DPRD Kabupaten Bogor No.17 Tahun2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor dan No.18 tahun 2010tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Bogor yang diterbitkan olehSekretariat DPRD Kabupaten Bogor, bulan Juli 2010 tetap terlampirdalam berkas perkara.1 (satu) buah map berwana hijau bertuliskan
Umum Tahun 2009 Untuk MasaJabatan Tahun 2009 2014 tanggal 11 Agustus 2009 beserta lampiranHalaman 297 dari 356 halaman Putusan No.03 /PID/TPK/2015/PT.DKI.265.266.b)d)267.b)berupa 3 (tiga) lembar Namanama Anggota DPRD Kabupaten Bogortetap terlampir dalam berkas perkara.1 (satu) buah Buku Peraturan DPRD Kabupaten Bogor No.17 Tahun2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor dan No.18 tahun 2010tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Bogor yang diterbitkan olehSekretariat DPRD Kabupaten Bogor, bulan Juli
254 — 210
Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah,mengenai hasil pemilihan umum.6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Obyek Sengketamerupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat pada PeradilanTata Usaha Negara berdasarkan UU PTUN.KEPENTINGAN PENGGUGAT 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, pihak yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukangugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHU,S.H
4.AMRI KURNIAWAN, S.H., M.H.
6.ESTER WATTIMURY, SH.
7.OBETH ANSANAY, S.H., M.H.
7.NITA TEHUAYO,SH
8.SUDARMONO TUHULELE
9.ANDI ABDURROZZAK RIFAN ADHA, SH
10.RAIMOND CHRISNA NOYA, SH
Terdakwa:
MAX A. BEAY
126 — 44
- Asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Seram Bagian barat Nomor: 04/Kpts/KPU-Kab- 029.433645/2016 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten SBB tahun 2017.
- Asli Surat Nomor 219/KPU.029.343645/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017, perihal pemberitahuna tes Tulis dan wawancara.
- Asli Berita Acara Rapat pleno KPU Nomor 25/KPU-SBB/BA-RP/XII/2016.
- Asli Kwitansi nomor 0029 tanggal 08 juni 2016 sejumlah Rp.1.300.000,-untuk pembelian ATK (tinta printer Epson) Komisi Pemilihan Umum Kab. SBB ada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kab. SBB 2017. (nota terlampir).
- Asli Kwitansi nomor 0090 tanggal 11 juli 2016 sejumlah Rp.480.000,-untuk pembayaran beli ATK dalam rangka persiapan pelantikan Anggota PPK pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kab. SBB 2017. (nota terlampir).
87 — 43
Pengalaman Jabatan dalam Pengadaan :1) Pada tahun 2005 s/d tahun 2009 sebagai Ketua PanitiaPengadaan di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Medan.2) Pada tahun 2005 s/d 2010 sebagai Ketua dan PanitiaPengadaan Barang / Jasa pada Lingkungan Pemerintah KotaMedan.3) Pada tahun 2007 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di BalaiDiklat Keuangan Medan.4) Pada tahun 2008 sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang /Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.d.
82 — 20
komplainkeberatan dari pihak Dinas Pendidikan Kapuas atau pihak lain;Bahwa saat saksi mendaftar sebagai calon Bupati Kabupaten BaritoUtara atau Calon Legislatif Kabupaten Barito Utara tahun 2013 tidak adapermasalahan mengenai ijazah saksi sehingga menghambat prosespencalonan saksi saat itu, karena saat mendaftar di KPU (KomisiPemilihan Umum) Kabupaten Barito Utara ijazah paket A, paket B danpaket C saksi sudah diverifikasi baik secara administrasi dan faktualdianggap sah oleh tim Verifikasi KPU (Komisi Pemilihan
Umum)Kabupaten Barito Utara;Bahwa saat saksi terpilin menjadi Anggota DPRD Barito Utara dandilantik tidak pernah ada komplain keberatan dari masyarakat;Bahwa tidak pernah ada keberatan dari masyarakat sebelum adanyalaporan dari pihak Polisi yang awalnya pada tahun 2015 atau 2016 saksipernah ditelpon oleh Penyidik sdr.
135 — 33
., Nomor: 414.1/04/2009, Perihal: LaporanPelantikan Raja Maur Ohoiwut, tanggal 28 Januari 2010,(sesuai dengan fotocopy);Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum KabupatenMaluku Tenggara Nomor: 126/8102/KPUKAB/VII/2019,Tanggal 23 Juli 2019, (sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Fam Mata Rumah Rahail Rahan Lehl LehkNomor: 07/K.F.RWTP/II/2019, Tanggal 07 Pebruari 2019,Hal: SOMASI yang ditujukan kepada Bupati MalukuHalaman 76 dari 121 Halaman Putusan Nomor 6/G/2019/PTUN.ABNBukti T25Bukti T26Bukti T27Bukti
136 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
kota mempunyaipemerintahan daerah yang diatur dalam Undangundang.(2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah kabupaten dan kotamengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurutasas otonomi dan tugas pembantuan.(3) Pemerintah Daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kotamengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurutasas otonomi dan tugas pembantuan.(4) Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kotamemiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan
umum.(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnyakecuali urusan pemerintah pusat.(6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah danperaturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dantugas pembantuan.(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerahdiatur dalam Undangundang.Dengan demikian jelas bahwa sebagaimana Termohon danTermohon Il uraikan diatas, bahwa tindakan Termohon danTermohon Il dalam menerbitkan Peraturan Daerah Kota DepokNomor 1 Tahun 2015 adalah
Muhammad Arsyad Cannu
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Intervensi:
Laskar Merah Putih
1346 — 3096
Keputusan Panitia Pemilihan, baik di Pusat maupun di Daerah,mengenai hasil pemilihan umum..
116 — 45
pemerintahan di Kabupaten Sarmi,Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, KabupatenMappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten TelukWondama dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati, sesuai denganperaturan perundangundangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmiananggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan
Umum Tahun 2004...3.
URSULA DEWI, SH, MH
Terdakwa:
FEBRY ALFIAN Alis AYONG
189 — 420
ST838/UN2.D/SDM.05.06/2020 TGL. 30 Juli 2020; Bahwa untuk memahami suatu Kalimat/ sebagai alat Komunikasijadi sebagai Landasan dalam sebuah Komunikasi; Bahwa dalam suatu surat terdapat cerita tentang seseorang harusdisebutkan; Bahwa saksi telah lebih dari dua puluh kali menjadi ahli di bidangbahasa dalam berbagai perkara meliputi pencemaran nama bak,penipuan, pengancaman, makar, dan perkara pemilihan umum; Bahwa berdasarkan analisis Ahli potongan kalimat Barang siapamembuat pencahariannya atau kebiasaannya
144 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2065 K/Pid/2006Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, misalnya perkara korupsi diKomisi Pemilihan Umum, Radio Republik Indonesia dan perkara di PTIndustri Sandang Nusantara ini, Semuanya justru diperberat pidanapenjaranya, dan yang aneh hukuman untuk membayar uang penggantidihilangkan dengan pertimbangan tidak terbukti adanya uang atau hartabenda hasil korupsi yang diperoleh / dinikmati dari tindak pidana korupsisebagaimana didakwakan.
51 — 15
Membantu proses penyelenggaraan pemilihan umum;d. Penyelenggaraan administrasi kependudukan, administrasipertanahan;e. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Pelayanan Teknik Dinas(UPTD) yang ada diwilayah Kecamatan;f. Melaksanakan pembinaan terkait dengan tupoksi kelurahan;g.
1.MUHAMAD ARIEF YUNANDI, SH
2.WILLY PRAMUDYA RONALDO, SE., SH
Terdakwa:
AMIN MULYA, SE Als YAYA Bin BUJANG USMAN
158 — 36
- 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo warna hitam seri Edeapad S410 P Intel Inside Core i7 dengan code barcode P/N:59408529 A/N: WB13392731 MP :WB03112301.
Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
Dikembalikan kepada Unit Pelayanan Setda Kota Pagar Alam.
Terbanding/Terdakwa : PAISAL ANSORI Bin M. ZALAH
161 — 72
Bangka Selatan Tahun 2020;
71) 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Belanja Modal Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan SP2D Nomor : 03989/SP2D/1.05.02/2020 Tanggal 1 Desember 2020;
72) 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang sudah
Drs.Gunawan Tedjo, SH, MH
Tergugat:
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
1.Dr. Juniferts Girsang, SH., MH
1.PT. Karya Citra Nusantara
882 — 1153
yang dimuat diwebsite. www.jimly.com, menyatakan : ....perkembangankekuasaan kehakiman di Indonesia di era reformasi disampingtumbuh dan berkembangnya pengadilan khusus jugaberkembang lembagalembaga quasi peradilan. stilahLembaga Quasi Peradilan menunjuk kepada lembagalembaga yang memiliki Kewenangan mengadili dan memutussebuah perkara seperti : Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KKPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi InformasiPusat (KIP), Komisi Informasi Daerah (KID) dan BadanPengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu);Bahwa landasan konstitusional Lembaga Quasi Peradilanadalah Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 perubahan yang keempatyang menentukan bahwa : badanbadan lain yang fungsinyaHalaman 39 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.
Terbanding/Terdakwa I : TOMTOM DABBUL QOMAR.
Terbanding/Terdakwa II : KADAR SLAMET.
512 — 547
REG.PERKARA : PDM39/TUT.01.04/24/06/ 2020, yang berbunyi sebagai berikut:KESATU :Bahwa Terdakwa TOMTOM DABBUL QOMAR dan Terdakwa II KADAR SLAMETmasingmasing selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaBandung periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan keputusanGubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1025Pem.Um/2009 tanggal 31 Juli 2009Tentang Peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BandungHasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk Masa Jabatan Tahun 20092014 yangjuga
Umum Tahun 2009untuk masa jabatan tahun 20092014. 1 (Satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan0162 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1 (Satu) bundel fotokopi Prioritas Plafon Anggaran KotaOLes Bandung Tahun Anggaran 2012. 1 (Satu) bundel fotokopi Kebijakan Umum APBD Kota0164 Bandung Tahun Anggaran 2012 1 (Satu) bundel fotokopi Kebijakan
Umum Tahun 2009untuk masa jabatan tahun 20092014. 1 (Satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan0162 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1 (Satu) bundel fotokopi Prioritas Plafon Anggaran Kotaaes Bandung Tahun Anggaran 2012. 1 (Satu) bundel fotokopi Kebijakan Umum APBD Kotaones Bandung Tahun Anggaran 2012 1 (Satu) bundel fotokopi Kebijakan
Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg NO JENIS BARANG BUKTIBB 1 2 Suganda untuk pembelian tanah seluas 105 tumbaktanggal 1712012 sebesar Rp 55.000.000,. 1 (Satu) buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah0160 Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata TertibDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. 1 (Satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1025Pem.Um/20090161 tentang Peresmian keangotaan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Bandung Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2009untuk masa jabatan tahun 20092014. 1 (Satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan0162 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1 (Satu) bundel fotokopi Prioritas Plafon Anggaran Kota0163 Bandung Tahun Anggaran 2012. 1 (Satu) bundel fotokopi Kebijakan Umum APBD Kotaues Bandung Tahun Anggaran 2012 1 (Satu) bundel fotokopi Kebijakan
77 — 48
Nopember 2011 tidakdiperbolehkan menyelenggarakan kegiatan pendalaman tugas Anggota DPRDkarena bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57Tahun 2011 tanggal 23 Nopember 2011 ;Bahwa menurut ahli penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas Anggota DPRDtahun 2012 yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak sahkarena tidak sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan ;Bahwa dalam Petunjuk Teknis Orientasi / Pengenalan Tugas Anggota DPRDPripinsi / Kabupaten / Kota Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2009 Nomor895.3/3582/Diklat tanggal 5 Oktober 2009 hanya mengatur mengenai kegiatanorientasi saja dan secara implisit tidak mengatur mengenai Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM) sebagai penyelenggara kegiatan pendalaman tugas sehinggaLembaga Swadaya Masyarakat tidak boleh menyelenggarakan kegiatantersebutdalam masa transisi ;Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 160/1967/SJtanggal 23 Mei 2012 tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman TugasAnggota DPRD Propinsi
73 — 15
MUHAMMAD RIDHO HARAHAP S.E. di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa pada tahun 2009 terdakwa menjabat sebagai ketua DPRD.Bahwa pemekaran wilayah Padang Lawas terjadi tahun 2007 dan terdakwa diangkat menjadi ketua DPRD sebagai hasil pemilihan umum tahun2009.Bahwa pada saat itu alat keanggotaan dewan belum ada yang ada hanya ketua Dewan.Bahwa yang jadi persoalan Ketua Dewan menyetujui izin prinsip, jadi pada saat itu terdakwa menyetujui dengan membalas surat Bupatidengan ketentuan
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
233 — 115
Keputusan Komisi Pemilihnan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum ; Bahwa keberadaan Pasal 2 UndangUndang No. 9/2004 tersebut tidaksecara otomatis menjadi berubah secara sepihak mengikuti perluasanmakna sebagaimana diinginkan oleh Pasal 87 UndangUndang 30/2014,karena kedua persoalan tersebut, apa yang dimaksud dalam Pasal 87UndangUndang 30/2014 dengan Pasal 2 UndangUndang 9/2004adalah sesuatu yang berbeda akan sifat dan hakikatnya.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilinan umum;Bahwa keberadaan Pasal 2 UndangUndang No. 9/2004 tersebut tidaksecara otomatis menjadi berubah secara sepihak mengikuti perluasanmakna sebagaimana diinginkan oleh Pasal 87 UndangUndang No.30/2014, karena kedua persoalan tersebut, apa yang dimaksud dalamPasal 87 UndangUndang No. 30/2014 dengan Pasal 2 UndangUndangNo. 9/2004 adalah sesuatu yang berbeda akan sifat dan hakikatnya.Keberadaan Pasal 2 UndangUndang