Ditemukan 4020 data
8 — 1
Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.
20 — 5
Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.
12 — 2
Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.
28 — 5
Pemohon serta anak Pemohon setuju jikatanah Pekarangan yang diatasnya berdiri banguan rumah tersebut diatasuntuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kepentingan biayapendidikan sekolah anak pemohon, dan oleh karena atas nama dalamSertifikat tersebut yaitu MICHAIL AURELIUS KRISTANTO/anak pemohondan anaknya berumur + 8 (delapan) tahun dan 2 (dua) bulan, belumdewasa dan belum belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan maka anak tersebut adadibawah kekuasan
M@ (seratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama MICHAEL AURELIUSKRISTANTO ;Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebutPemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P1 sampai denganpekarangan yang telah bersertipikat atas nama anaknya tersebut gunakepentingan anakanaknya yaitu untuk biaya sekolah ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua kandungdari MICHAEL AURELIUS KRISTANTO dan dilain pihak tidak ada bukti yangmenyatakan bahwa hak Pemohon yang menjalankan kekuasan
19 — 5
Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.
12 — 2
Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.
SOLINCE MANSUMBER
36 — 11
saat ini masih dibawahumur maka berdasarkan peraturan perundangundangan anak tersebut belumdapat bertindak untuk melakukan sesuatu) perbuatan hukum, sehinggadiperlukan seorang wali yang akan mewakili anakanak tersebut dalammelakukan sesuatu perbuatan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 UndangUndang RI Nomori Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: ayat(1) Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasan
Lebih lanjut dalam pasal 51 ayatayat (1) dan ayat (2) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, disebutkan bahwa: ayat (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tuayang menjalani kekuasan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan suratwasiat, atau dengan lisan dihadapan dua orang Saksi, ayat (2): Wali sedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudahdewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah
CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
Terdakwa:
JUNAIDI
332 — 128
perlindungan terhadap kepentingan umum juga memperhatikankepentingan pribadi, dan juga menunjukkan adanya kedudukan yang berimbangantara kewenangan Jaksa Penuntut Umum dengan azas opportunitas dapatmengenyampingkan perkara demi kepentingan umum, dengan pembatasankewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut apabila tidak ada keinginankorban atau orang yang dirugikan secara pribadi untuk mengadukan perkaranya;Menimbang, bahwa memperhatikan tentang pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman mengenai azasazas Penyelenggaraan Kekuasan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilandilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta pasal 284 ayat (4)KUHP, sehingga dengan adanya pencabutan pengaduan dari korban tersebutmaka menurut Majelis Hakim terhadap penuntutan Penuntut Umum tersebutharuslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum dinyatakantidak dapat diterima, maka terhadap biaya perkara dinyatakan dibebankan kepadanegara;Halaman
48 — 7
Banyuasin Bahwa uang yang Terdakwa gunakan sekitar Rp.7.758.000, (tujuh jutatujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah); Bahwa uang tersebut ada pada kekuasan Terdakwa karena jabatanTerdakwa sebagai Collector yang bertugas menagih uang angsuran paranasabah ; Bahwa terhadap uang setoran para nasabah seharunya Terdakwa setorkankepada kasir Koperasi; Bahwa uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kontrakan dankeperluan anak sekolah dan keperluan lainya; Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pimpinan
Banyuasin sejumlah Rp.7.758.000,(tujun juta tujun ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk keperluanseharihari terdakwa; Bahwa benar uang tersebut ada pada kekuasan Terdakwa karena jabatanTerdakwa sebagai Collector Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri JalanPalembangBetung Lt. Bakti No. 07 Rt. 16 Rw.03 Kel. Sukomoro Kec.Talang Kelapa Kab.
kejahatanmelainkan karena dilakukan oleh orang yang memegang barang ituberhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya atau karena mendapatupah uang;Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorangtidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewamenyewa,pinjammeminjam, dan sebagainya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan, bahwa benar uang tersebut ada pada kekuasan
20 — 4
Negeriberpendapat yaitu dengan berpedoman dari faktafakta yangterungkap dipersidangan ternyata dengan kepergian Tergugat yangSampai sekarang ini tidak pernah kembali lagi pada keluarganya,dapat disimpulkam bahwa Tergugat tidak mempunyai rasatanggungjawab lagi terhadap kehidupan keluarganya terutamasekali terhadap kelangsungan hidup anaknya terutama mengenaipendidikan anaknya, maka dengan demikian sudah sepantasnyaanak yang dilahirkan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebutharus dinyatakan dibawah kekuasan
Penggugat ;Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum3 (tiga) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan yaitu Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang bernama OLIVER EMILIO BAMA CHRISTIAN lahir diSurakarta tanggal 06 Mei 2010 dibawah kekuasan Penggugat ,Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas makagugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karenaitu Tergugat adalah pihak yang dikalahkan ;Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pihak
99 — 29
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi yang objek sengketa berada dalam kekuasan Tergugat Konvensi pada diktum angka 3 secara innatura, kalau tidak bisa dijual melalui lelang dan hasilnya seperdua bagian Penggugat Konvensi diserahkan kepada Penggugat Konvensi.
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Tergugat Konvensi yang objek sengketa berada dalam kekuasan Tergugat Konvensi pada diktum angka 3 secara innatura, kalau tidak bisa dijual melalui lelang dan hasilnya seperdua bagian Tergugat Konvensi diserahkan kepada Penggugat.
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi mengenai 1 (unit) Honda Vario warna hitam BM 2672 HH
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi selainnya tidak dapat diterima.
CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
Terdakwa:
FENNY CLARA SASKIA MANALU
294 — 129
perlindungan terhadap kepentingan umum juga memperhatikankepentingan pribadi, dan juga menunjukkan adanya kedudukan yang berimbangantara kewenengan Jaksa Penuntut Umum dengan azas opportunitas dapatmengenyampingkan perkara demi kepentingan umum, dengan pembatasankewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut apabila tidak ada keinginankorban atau orang yang dirugikan secara pribadi untuk mengadukan perkaranya;Menimbang, bahwa memperhatikan tentang pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman mengenai azasazas Penyelenggaraan Kekuasan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilandilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta dengan memperhatikanketentuan pasal 284 ayat (4) KUHP, sehingga dengan adanya pencabutanpengaduan dari korban tersebut maka menurut Majelis Hakim terhadappenuntutan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 719/Pid.B/2018/PN.Mdn.Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum dinyatakantidak dapat
LUCIA HAPPY
32 — 11
- Menetapkan Pemohon bertindak menjalankan kekuasan orang tua bagi anak-anaknya : 1. LIVIA JOANNE, Perempuan, 16 Tahun 2. SILVIA JOANNE HARTONO, Perempuan, 12 Tahun dan 3. PATRICIA JOANNE HARTONO, Perempuan, 11 Tahun.
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk diri sendiri dan mewakili anak kandungnya yang belum dewasa bernama : 1. LIVIA JOANNE 2. SILVIA JOANNE HARTONO dan 3.
., UU.No.1 Tahun 1974 serta ketentuan dariPeraturanperaturan lainnya yang bersangkutan;MENETAPKAN:Halaman 5 dari 7 Penetapan 227/Pat P/2018/PN PigPMengabulkan Permohonan Pemohon.Menetapkan Pemohon bertindak menjalankan kekuasan orang tua bagianakanaknya : 1. LIVIA JOANNE, Perempuan, 16 Tahun 2. SILVIAJOANNE HARTONO, Perempuan, 12 Tahun dan 3. PATRICIA JOANNEHARTONO, Perempuan, 11 Tahun.Memberikan izin kepada Pemohon untuk diri sendiri dan mewakili anakkandungnya yang belum dewasa bernama : 1.
6 — 1
Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.
43 — 14
Hari Sidang Keempat : Kamis 10 Pebruari 2011Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) UUNomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan : Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengankehadiran terdakwa, kecuali Undang undang menentukan lain Menimbang, bahwa karena telah ditetapkan hari hari sidangdengan tenggang waktu yang patut akan tetapi Penuntut Umum tidakdapat menghadirkan Terdakwa, sehingga
12 — 1
sebelumsampai pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, maka demi sesuatuyang lebih baik persidangan diajukan dan pencabutan patut untuk dikabulkantanpa perlu persetujuan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Memperhatikan Pasal 10 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasan
14 — 9
PENETAPANNomor 0074/Padt.P/2020/PA.DpkANGSeay tsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapandalam perkara permohonan kekuasan bertindak terhadap anak yangdiajukan oleh :sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti danmendengarkan keterangan saksisaksi di persidangan;DUDUK
hukum bahwaPemohon selama dalam perkawinan dengan isterinya yang bernama SriHastiningsih binti Mariman telah dikaruniai 2 anak yang bernama NAMAANAK ( umur 16 tahun ) dan NAMA ANAK binti NAMA ( umur 11 tahun ),keduanya masih dibawah umur, karena anak pertama baru berumur 16maka dan anak kedua baru berumur 11 tahun, maka berdasarkan Pasal47 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun2019, kedua anak tersebut berada dalam kekuasan
10 — 6
PENETAPANNomor: 0171/Pdt.P/2020/PA.Dpk>aeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapandalam perkara permohonan kekuasan untuk bertindak terhadap anakyang diajukan oleh :NAMA, disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa berdasarkan surat
almarhum Bambang Setiawan;Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta hukum bahwaPemohon selama dalam perkawinan dengan suaminya yang bernamaNAMA, telah dikaruniai 2 anak, diantaranya anak yang bernama NAMAANAK, serta ternyata anak tersebut masih dibawah umur olehkarenanya dipandang belum cakap bertindak secara hukum, makaberdasarkan Pasal 47 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 tahun 2019, anak tersebut berada dalam kekuasan
13 — 1
Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.
AGUSTINA
27 — 4
- Memberikan izin dan hak kepada Pemohon AGUSTINA untuk melaksanakan kekuasan orang tua terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama REVALDI TANJUNG untuk mengalihkan dan/atau menjual harta warisan berupa benda tidak bergerak atas sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Miiik Nomor: 16.03.10.03.1.00211, Surat Ukur Nomor: 110/1999 dengan luas 480 M2 yang sertifikat