./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

antara Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) UndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

dan saksitidak loyal dan pernah saksidan Penggugat ikut RAT bulan April 2013 mewakili anggota tetapi saksi dan Penggugat diusir;Bahwa sepengetahuan saksi sistim pengangkatan kerja di KPUM berupaMandat atau Nota Dinas dan siapa saja yang berprestasi langsungdiangkat menjadi Mandor, saksi dan Penggugat dianggap berprestasi sehingga diangkat menjadi karyawan;Bahwa selain dari gaji saksi dan Penggugat tidak ada diberi uang makan, sebab uang makan sudah digabung dengan gaji;Bahwa sepengetahuan saksi Mandat

adalah berupa Nota Tugas dan ada masa berlakunya;Bahwa sepengetahuan saksi ada sekali pernah perubahan gaji naik 20%, dan langsung maik tidak pakai surat;Bahwa sepengetahuan saksi selama bertugas Penggugat tidak pernahmelakukan perbuatan tercela dan tidak pernah mendapat teguran; Halaman 13 dari 29Putusan PHI Nomor 105/G/2013/PHI MdnBahwa sepengetahuan saksi dasar diangkat menjadi Pegawai tetap adalahberupa Mandat 6 (enam) bulan dan selama percobaan tidak dapat gaji dan baru dapat gaji setelah 1

Berman Situmeang :Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 1990 di Terminal Amplas sebagaimandor yakni sejak saksi sebagai supir angkot tahun 1990 sampaiBahwa saksi tahu Penggugat jadi Mandor sejak Terminal Amplas dibuka;Bahwa tugas Penggugat adalah memberangkatkan Angkot dari Amplas ke Pinang Baris;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diangkat sebagai Mandor denganMandat dan saksi pernah melihat Mandat dari Pengurus KPUM; Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat terima gaji tiap bulannya, tetapi saksitidak

dantiap 6 bulan sekali diganti, dan saksi tidak pernah lihat SK Penggugat hanya Mandat saja yang saksi tahu;Halaman 14 dan 29Putusan PH!

oleh Pengurus KPUMuntuk menjadi mandor per 6 bulan sekali, atas usulan para supir dansepengetahuan saksi seluruh mandor pakai mandat; Bahwa saksi berjumpa dengan Penggugat kalau ada mengurusurus supir danpada rapat setiap bulan, kadangkadang 2 bulan sekali baru jumps; Bahwa saksi tidak digaji dari kantor KPUM;Bahwa saksi ada menyimpan di Koperasi yakni Rp.4.000,/hari dan dapatdipergunakan untuk simpan pinjam kalau ada keperluan; Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau mandor diberhentikan pakai

yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atauyang dilimpahkan kepadanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12Undangundang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaUndangundang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, sehingga meskipun keputusan objek sengketa ditandatanganioleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan KehutananKabupaten Buton Selatan, namun tanggung jawab dan tanggung gugatkeputusan objek sengketa tetap berada pada pemberi mandat

yaitu BupatiKabupaten Buton Selatan karena dalam hal ini kewenangan yangdiberikan oleh Tergugat sebagai pemberi mandat kepada Kepala DinasPertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten ButonSelatan sebagai penerima mandat untuk mengambil keputusan atas namaTergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undangundang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,menyatatakan : Mandat adalah pelimpahan wewenang dari Badandan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah

dengan tanggung jawabdan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat ; .

SBY. terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala

Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) di depan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium);Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yang

Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota.Menimbang, bahwa terhadap isuisu. hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut ; bahwa atas nama ataulazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenangmandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaiberikut : Wewenang Mandat

,Hal 10 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBYuntuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugasMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri khasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandat tidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

DesaRaji Nomor : 141/11/2018, Tentang Pengangkatan Saudara Muchammad FajarSetiawan Sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Raji, KecamatanDemak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta LampiranKeputusan Kepala Desa Raji Nomor :141/11/2018 tertanggal 14 Maret 2018Tentang Daftar Tunjangan Lainnya/ Tanah Bengkok Perangkat Desa RajiJabatan Sekretaris Desa, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak (T. 26)adalah Bupati Demak, oleh karena wewenang yang dimiliki olen Kepala DesaRaji adalah wewenang mandat

Indo Hong Hai International, telahmenunjuk dan memberikan mandat kepada dan disetujui juga oleh Tergugat untuk menguasai dan menjalankan Perusahaan PTIndo Hong Hai International yang berada di Kota Bitung5. Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan mandat Tugas dari Penggugat, Tergugat menguasai dan menjalankan Perusahaan PT. Indo Hong Hai International sejak Tahun 2016 Hingga saat ini ;6. Bahwa pada Tahun 2019 Tergugat secara Pribadi melakukan Pengikatan Jual beli saham PT.

Indo Hong Hai International berdasarkan Mandat Tugas dari Penggugat ;Bahwa pada Bulan Desember 2020, Tergugat dikagetkan dengan adanya muncul surat Somasi yang dilayangkan oleh TergugatIl dan mewakili Tergugat II dan ditujukan kepada Tergugat yang sementara menguasai dan menjalankan Perusahaan secara Sah karena berdasarkan Mandat Tugas dari Penggugat, yang mana isi dari Somasi tersebut sangatlah tidak beralasan Hukum dan berisi Perintah Perintah yang sangat melawan Hukum, karena Tergugat diminta

Indo Hong Hai International yang didasarkan pada Mandat Tugas dari Penggugat ;Berdasarkan pada halhal dan alasanalasan tersebut diatas, kiranyaPengadilan Negeri Bitung, sependapat dengan Penggugat dan berkenanmemutuskan :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan sah dan mengikat sebagai Hukum kepada Tergugat mandat Tugas dari Penggugat untuk Tergugat menguasai dan menjalankan Perusahaan PT. Indo Hong Hai International ;3.

Indo Hong Hai International menunjuk dan memberikan mandat kepada Tergugat didalam mengelolah perusahaan PT.

C215.095HT.01.01.Th.95 tertanggal 21 Nopember 1995, diberi tanda bukti P25Fotokopi Surat Keputusan Mandat Tugas Nomor: 003/SrtMandatGM/V1/2016 tertanggal 15 Juni 2016 dari Lin Budiman Halim kepadaMardianta Pek , diberi tanda bukti P3 ;Fotokopi Surat Keputusan Mandat Tugas Nomor : 001/SrtSK/I/2020tanggal 5 Januari 2021dari Lin Budiman Halim kepada MardiantaPek, diberi tanda bukti P4 ;Fotokopi Printa out dari Internet Putusan Nomor: 96/Pdt.G/2020/PNJkt.Utr, tertanggal 13 Oktober 2020 antara Mardianta

Kepala Desa Curug, sesuai pasal 13 ayat 3 huruf cmempunyai tugas menetapkan tata cara pemilihan kepala desa dankampanye melalui keputusan panitia pemilihan kepada desa tentangtatatertib pilkades sehingga dengan dilakukannya sosialisasi sebelumdilaksanakan pemungutan suara mengenai pencoblosan surat suara yangdianggap sebagai pencoblosan yang salah sehingga dianggap sebagaisuara tidak sah dan ditetapkan melalui keputusan Panitia Pemilinan dantelah pula disetujui oleh saksisaksi yang membawa surat mandat

Bahwa oleh karena sebelum dilakukannya pemungutan suara TERGUGATtelah, menetapkan tata cara pemilihan kepala desa dan kampanye melaluikeputusan panitia pemilihan kepada desa tentang tatatertib pilkadesmengenai pencoblosan surat Suara yang dianggap sebagai pencoblosanyang salah sehingga dianggap sebagai suara tidak sah dan telah puladisetujui oleh saksisaksi yang membawa surat mandat dari calon KepalaDesa Curug, maka menurut hukum tata cara mana telah mengikat sebagaiundangundang (ex Pasal 1338 KUH

Bahwa dalam pemungutan suara pada hari Minggu tanggal 11 November2018 yang dimulai pukul 07.00 13.00 Wib setelah dilakukan penghitungansuara oleh TERGUGAT mulai pukul 13.30 19.30 Wib dan selesai di TempatPemungutan Suara (TPS) pada hari itu juga, yang dihadiri oleh saksi calonyang mendapat mandat dalam bentuk adanya surat mandat dari para calon,BPD, Panitia Peneliti dan Penguji Pilkades Kabupaten Karawang, dan wargamasyarakat, masingmasing calon memperoleh suara pemilih masingmasing :Suara sah :Halaman

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan perolehan jumlah suara pemilin padahari Minggu tanggal 11 November 2018 yang dimulai pukul 13.30 19.30Wib yang dilakukan oleh TERGUGAT serta selesai di Tempat PemungutanSuara (TPS) pada hari itu juga, yang dihadiri oleh saksi calon yangmendapat mandat dalam bentuk adanya surat mandat dari para calon, BPD,Panitia Peneliti dan Penguji Pilkades Kabupaten Karawang, dan wargamasyarakat, PENGGUGAT dengan nomor urut 3 memperoleh suara pemilihterbanyak yakni sebanyak 1.287

Sedangkan kegiatan Panitia Pemilihan pada tanggal Hari Senin,tanggal 12 November 2018 yang memunculkan Usman Sonjaya nomor urut2 sebagai peraih suara terbanyak, bukanlah kegiatan penyelenggaraanpemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa Curug,melainkan hanya kegiatan pembukaan kotak suara tidak sah danmelakukan penghitungan ulang suara tidak sah yang sudah tentu hanyadihadiri saksi dari Calon nomor 2 saja, dan tidak dihadiri oleh saksisaksiyang mendapat surat mandat dari calon

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namtuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, saat itusaksi Yudianto berkeinginan untuk melakukan pembayaran di Balai DesaLemberang namun Terdakwa menolaknya dengan alasan jika Terdakwa sudahmempunyai mandat penuh dari Kepala Desa Lemberang untuk melakukantransaksi ini sehingga saksi Yudianto mempercayainya dan menyerahkan uangsejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa,namun pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 ketika karyawan saksi Sutrisnosedang menebang pohon Akasia/Kronis

dan pohon Jati yang sudah dibayartersebut diberhentikan oleh warga Desa Lemberang karena ternyata Terdakwatidak pernah mendapat mandat dari Desa Lemberang untuk menjual pohonpohon tersebut;Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksiSutrisno senilai lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHP;AtauKEDUABahwa ia terdakwa Adji Siswanto bin Suwarjo pada hari dan tanggal yangtidak dapat diingat lagi

tercapai kesepakatan harga sejumlahRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang penyerahanuangnya disaksikan pula oleh saksi Misrun dan saksi Darso;Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sebelumnya pernah menjualpohonpohon kayu milik desa namun pembelinya bukan Saksi;Bahwa Saksi mau membeli pohonpohon kayu milik Desa Lemberangtersebut oleh karena Terdakwa sering mengatakan kepada Saksi kalausemua ini atas pengetahuan Kepala Desa sehingga Saksi semakin yakinkalau Terdakwa sudah mendapatkan mandat

sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu rupiah) yang penyerahan uangnya di rumah Saksi dandisaksikan pula oleh saksi Darso;Bahwa pada saat dilakukan penebangan pohonpohon kayu tersebut,ada orang yang menghentikannya yaitu saksi Imam yang menanyakanizin penebangan dari Kepala Desa Lemberang namun karena izin ituternyata tidak ada maka kemudian kayukayu tersebut dibawa/diamankanke Polsek Sokaraja;Bahwa ketika di Polsek Sokaraja, Saksi baru mengetahui jika Terdakwatidak memiliki izin dan mandat

,Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas Terdakwa telahmembohonginya;Bahwa dalam peristiwa tersebut saksi Yudianto telah memberikan uangmilik saksi Sutrisno sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) kepada Terdakwa untuk membeli pohonpohon kayu milik DesaLemberang yang berada di sepanjang jalan Desa lLemberangKarangtengah yang mana sebelumnya Terdakwa mengatakan kalaudirinya sudah mendapatkan mandat penuh dari Kepala Desa Lemberanguntuk menjual pohonpohon kayu tersebut;Bahwa antara

telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 6 Oktober2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, denganRegister Nomor 930/Pdt.P/2014/PA.Nnk pada pokoknya mengaku danmenyatakan bahwa Pemohon dan Pemohon Il, pada tanggal 25 Agustus 2000telah menikah menurut tata cara agama Islam di Nunukan, dengan wali nikahadalah Imam kampung yang bernama Lampe yang sekaligus menikahkanPemohon dan Pemohon Il setelah mendapat mandat

suamiistri;Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, serta keterangan 2(dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dailildalil permohonan paraPemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan faktafakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon dan Pemohon Il, padatanggal 25 Agustus 2000 telah melangsungkan pernikahan menurut tata caraagama Islam di Nunukan, dengan wali nikah adalah Imam kampung yangbernama Lampe yang sekaligus menikahkan Pemohon dan Pemohon Ilsetelah mendapat mandat

perkawinan tersebut berupa cincin emasseberat 1 (satu) gram dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah berceraidan dikaruniai 3 orang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa telah teroukti bahwa Pemohon dan Pemohon Iladalah suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam diNunukan, pada tanggal 25 Agustus 2000, dengan wali nikah adalah Imamkampung yang bernama Lampe yang sekaligus menikahkan Pemohon danPemohon Il setelah mendapat mandat

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

antara Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namtuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah padasaat pernikahan adalah ayah Angkat Pemohon II bernama WALI NIKAH yang telahmendapat mandat dari ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II yangwaktu itu ayah Pemohon II berada di luar Jawa, dan yang mengakad nikahkan adalah,PENGHULU dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni : SAKSI NIKAH I DAN SAKSINIKAH IT dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), namunpernikahan Pemohon I dengan Pemohon

SAKSI PEMOHON I umur 56 Tahun Agama Islam, Pekerjaan SWASTA, bertempattinggal di PAMEKASAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon J; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di laksanakan diPAMEKASAN pada hari Jum'at, 07 Nopember 2003; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah angkat Pemohon II bernama WALI NIKAHyang telah mendapat mandat dari ayah kandung Pemohon II bernama AYAHPEMOHON II yang waktu itu

SAKSI PEMOHON II, umur 60 Tahun Agama Islam, Pekerjaan SWASTA,bertempat tinggal di PAMEKASAN , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi ayah Pemohon IJ; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di laksanakan diPAMEKASAN pada hari Jum'at, 07 Nopember 2003; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah angkat Pemohon II bernama WALI NIKAHyang telah mendapat mandat dari ayah kandung Pemohon II bernama AYAHPEMOHON II yang waktu itu

maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalahsebagaimana terurai tersebut diatas ;Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, dan dari keterangan saksisaksi,serta bukti surat yang diajukan, telah ditemukan faktafakta kejadian sebagai berikut: Bahwa pada Jum'at, 07 Nopember 2003 di di PAMEKASAN, telah terjadi akad nikah /perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I ASLJ) dengan Pemohon IT (PEMOHONII ASLD, yang menjadi wali nikah ayah angkat Pemohon II sendiri bemmama WALINIKAH yang telah mendapat mandat

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

antara Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

dan SAKSI UMUMyang tidak terdaftar oleh partai yang tidak memiliki surat mandat dantetap bertugas mengawal proses pemilihan di luar area TempatPemungutan Suara (TPS) dan hal tersebut merupakan kebolehandalam kontestasi politik.

(Seratus juta rupiah) dan TERBANDING IIItidak meminta surat mandat kepada PEMBANDING;6. Bahwa pada dasarnya Tim Sukses suami PEMBANDING atas namaRiff'at bersama 2 (dua) orang temannya mendatangi PARA TERBANDINGuntuk menagih C1 hasil pemilu dan meminta pertanggungjawaban dariPARA TERBANDING namun nyatanya tidak ada progress danpertanggungjawaban dari PEMBANDING bahkan Surat Mandat yangbiasanya dipergunakan untuk menjadi saksi pun tidak pernah adadilaksanakan.;7.

Bahwa pada saat beberapa hari sebelum pencoblosan hinggapada saat hari pencoblosan pada tanggal 17 April 2019 PenggugatRekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi IIItidak pernah meminta Surat Mandat/Surat Saksi yang diperlukan padasaat Pemilu dan setelah hari tersebut tidak dapat dihubungi sama sekaliserta tidak ada pertangungjawaban sama sekali terkait proses kampanyehingga pada saat pemilihan. .

FungsiKode Alat Bukti KeteranganPembuktian . . ue: Membuktikan bahwaKwitansi uang titipan sebesarmemang benar telah Rp. 100.000.0000, (Seratus ; Fotocopy; ; diserahkan uangJuta Rupiah) dari sesuai dengP.1 sebesar Rp.PEMBANDING kepada asli100.000.000, kepadaTERBANDING IIIPARA TERBANDINGMembuktikan formatsurat mandat yangseharusnya dimintaSurat Mandat Saksi TPS oleh PARAFotocopyNomor:08/A/DPW.Partai TERBANDING untuk ;; ; sesuai dengP.2 BerkaryaKalSel/IV/2019 memenuhi prestasinya; ; ; copytertanggal

Edy Suryadi dalam sosialisasi sekitarbulan Februari di balangan menjanjikan jika terpilin akan memperbaikidaerah; SAKSI menerangkan tidak mengetahui bahwa TERBANDING IIIsudah mengambil atau tidak Surat Mandat dari Partai Berkarya; SAKSI menerangkan tidak memiliki Surat mandat atau surat tugasdari Partai Berkarya maupun dari TERBANDING III; SAKSI menerangkan mendapat dana sebesar Rp.100.000,(Seratus Ribu Rupiah) dari dana Tim sebesar Rp.500.000, (Lima RatusRibu Rupiah); SAKSI menerangkan tidak tahu

Bahwa, objek sengketa tata usaha negara dalam perkara a quoditandatangani Kepala Badan Penanaman Modal dan PerizinanKabupaten Bandung untuk dan atas nama Tergugat, dengan katalain Tergugat memberikan mandat kepada Kepala BadanPenanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung untukmenyetujui objek sengketa tata usaha negara;b. Bahwa, menurut J.G. Brouwer dan A.E.

Schilder, pada mandat tidakterdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat(mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain(mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatutindakan atas namanya, mandat terjadi jika organ pemerintahanmengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atasnamanya.

Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab,melainkan tanggung jawab tetap melekat pada si pemberi mandat,oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahan wewenangkepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenangkepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama (a.n.)Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Keputusan itumerupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang memberiHalaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 409 K/TUN/2015mandat.

Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugattetap pada pemberi mandat;Bahwa, berkaitan dengan perkara a quo, meskipun objek sengketatata usaha negara disetujui oleh Kepala Badan Penanaman Modaldan Perizinan Kabupaten Bandung dengan untuk dan atas namaBupati Bandung sebagai pemberi mandat (mandator), tidak beratitanggung jawabnya beralih kepada Kepala Badan PenanamanModal dan Perizinan Kabupaten Bandung sebagai penerimamandat (mandataris), oleh karena itu cukup alasan hukum bagiPara Penggugat

PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

DirekturJenderal Pajak Kementerian Keuangan RI;Menimbang, bahwa atas objek sengketa dan jabatan yangmengeluarkan objek sengketa di atas, maka untuk menentukan subjek hukumTergugat perlu berpedoman pula pada UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, pada ketentuan Pasal 14 ayat 4, mengatur:Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harusmenyebutkan atas nama Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yangmemberikan Mandat.

Lebih lanjut pada bagian penjelasan, dijelaskan bahwa:Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n), untukbeliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t).Kemudian pada ketentuan Pasal 14 ayat 8, mengatur: Badan dan/ atau PejabatPutusan Perkara Nomor:2/G/2021/PTUN.SMGHalaman 9Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawabKewenangan tetap pada pemberi Mandat;Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dipahami bahwa dalam perkaraini hanya terdapat

Direktur JenderalPajak Kementerian Keuangan RI (mandat);Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut apabila dihubungkandengan ketentuan Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim bahwa seharusnya yangdidudukkan sebagai subjek hukum Tergugat dalam gugatan Penggugattersebut hanya Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI(sebagaimana gugatan Penggugat didudukkan sebagai

membaca dan mempelajari berkas perkara inidan telah mendengar para Pemohon dan parasaksi di persidangan;Bahwapara Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 21 Maret 2014, yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor308/Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon danPemohon Il, padatanggal 22 Februari 2005, telah menikah menurut tata cara agamaIslam di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II bernamaSanawi setelah mendapat mandat

mereka itu suamiistri;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3, sertaketerangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalildalil permohonanpara Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan faktafakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Pemohon Il, padaTanggal 22 Februari 2005, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama2Islam di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon Il yangbernama Sanawi setelah mendapat mandat

sebidang tanahseluas 1 (satu) hektar, dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon duda ceraimati dan Pemohon II perawandan mereka belum pernah bercerai, serta belum dikaruniai anak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa telah terbukti Pemohon dan Pemohon II adalah suamiistri yangsah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Tawau, Malaysia, pada tanggal 22Februari 2005, dengan wali nikah adalah bernama Sanawi, Paman Pemohon Ilsetelah mendapat mandat

S255/BL/S.2/2009 tanggal 16 Oktober 2009 perihal Sanksi Denda atasKeterlambatan Penyampaian Laporan Pemeringkatan Atas Efek bersifatUtang atas Mandat dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan, selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan (Bukti P1);DASAR GUGATAN :1.

Bahwa sebelum Penggugat masuk kepada materi gugatan, Penggugatbersama ini menerangkan terlebih dahulu bahwa Penggugat telahbenar menunjuk Tergugat sebagai pihak yang digugat karena Tergugattelah memberikan pelimpahan wewenang berupa Mandat kepadaKepala Biro Perundangundangan dan Bantuan WHukum untukmenerbitkan objek gugatan ;2.

S 6287/BL/2009 tanggal 2411Juli 2009 perihal Laporan Peringkat Bersifat Utang yang ditandatanganiKepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa BAPEPAMLK atas Mandat dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal LembagaKeuangan (Surat No.

No. 106 K/TUN/201 114.Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Kepala Biro Perundangundangan dan Bantuan Hukum atas Mandat dari Tergugat telahditerima pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2009 dan karenanyamasin dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan,sebagaimana yang diatur dan diharuskan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(UU PTUN).15.Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Kepala Biro Perundangundangan dan Bantuan Hukum atas Mandat dari Tergugat

Bahwa Tergugat dengan memberikan Mandat untuk menerbitkandan menandatangani kepada Kepala Biro Perundangundangan danBantuan Hukum telah kembali menyampaikan Surat No. S 10246/BL/2009 tanggal 24 Nopember 2009 perihal PermohonanKeberatan Terhadap Sanksi Denda Atas KeterlambatanPenyampaian Laporan Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utangyang isinya pada intinya ialah menolak Surat No.

Morowali a.n BupatiMorowali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan yang menyebutkan: Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atasnama Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat;18.

yang dimaksud tidak secara langsung tetapipemberian delegasi itu melalui Kepala Daerah yang bersangkutan;Bahwa mengenai mandat, praktek pemerintahan sudah merupakankonvensi ketatanegaraan kita, cukup perintah, telepon seorang Bupatikepada Sekretaris sudah memberikan efentif bagi pemerintahan;Bahwa benar dasar dari Mandat tersebut tidak menggunakan surat;Bahwa dasar dari pertanggung jawaban yang dikeluarkan atau ditafsirkanoleh penerima mandat adalah atas nama;Bahwa Sekretaris Kabupaten mengeluarkan

;Menimbang bahwa mengenai Mandat, Pasal 14 UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperolehMandat apabila:a.

memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasaltertentu dalam peraturan perundanganundangan, pada delegasi tidak adaHalaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PLpenciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang yang dilakukanharus berdasarkan undangundang dan telah terjadi peralihnan tanggung jawabkepada penerima delegasi, pada Mandat penerima mandat (mandataris) hanyabertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans), merupakanperintah untuk melaksanakan, kewenangan

, sehingga terkait pertanggungjawaban penerbitan surat tersebut tetap merupakan tanggung jawab daripemberi mandat yakni Bupati Morowali karena dalam Mandat tidak terjadiperalihan tanggung jawab kepada penerima mandat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di iatas,Majelis Hakim menilai bahaw Rekomendasi Nomor 848/188/KPU/IV/20018,tanggal 29 Maret 2018 (vide bukti P10=T5), Surat Nomor800/22/BKPSDMD/2018, Perihal: Rekomendasi, tanggal 8 April 2018 (vide buktiP11=T6) dan Surat Nomor