KUTAI ENERGI yang berkantor di gd. The East Building 20th Floor suite 05 Kav. E3.2 No. l Jakarta 12950, Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Ridwan Pandjaitan, Jabatan: Staff Eksternal P.T. Kutai Energi, Alamat: Gg. Nirmala No. 76.

Jalan Loa Ipuh RT. 16, Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2015, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21-01-2016 di bawah Nomor : W.18-U4/12/HK.02.1/I/2016.Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;l a w a n :Nama : (Alm.)

Hamzah Bin ColeAlamat : Dusun Tani Makmur RT. 19 Desa Batuah, kecamatan Loa Janan, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Indonesia, yang diwakili oleh para Ahli Warisnya, yaitu:1. Nama: Hartini Binti HamzahAlamat: Dusun Tani Makmur RT. 19 Desa Batuah, kecamatan Loa Janan, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;2. Nama : Has Nelly Binti Hamzah.

Alamat : Dusun Tani Makmur RT. 19 Desa Batuah, kecamatan Loa Janan, Kutai Kertanegara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;3. Nama : Hasna Binti Hamzah.Alamat: Dusun Tani Makmur RT. l9 Desa Batuah, kecamatan Loa Janan, Kutai Kertanegara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi4. Nama: Herdiana Binti Hamzah.Alamat: Dusun Tani Makmur RT. 19 Desa Batuah, kecamatan Loa Janan, Kutai Kertanegara.

Alamat: Dusun Tani Makmur RT. 19 Desa Batuah, kecamatan Loa Janan, Kutai Kertanegara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi6. Nama: Eti Wahyuni Binti Hamzah.Alamat : Dusun Tani Makmur RT. 19 Desa Batuah, kecamatan Loa Janan, Kutai Kertanegara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi;7. Nama: Herman Bin Hamzah.Alamat: Dusun Tani Makmur RT.19 Desa Batuah, kecamatan Loa Janan, Kutai Kertanegara.

KUTAI ENERGI >< HARTINI BINTI HAMZAH,Dk

HAMZAH.Surat tertanggal 5 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani Presiden Direktur Kutai Energi DAVIT TPANJAITAN yang ditujukan kepada MUSPIDAKabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;1. Bupati Kutai Kartanegara2. Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong3. Kepala Komando Distrik MiliterKutai Kartanegara4.

Kepala Komando Distrik Militer Kutai Kartanegara.514.

Kutai Energi ini bergerak di bidang pertambangan batubara; Bahwa kegiatan pertambangan PT. Kutai Energi sejak tahun 2009; Bahwa PT. Kutai Energi memiliki lahan di Desa Tani Harapan seluas + 7.000Hektar; Bahwa luas ijin pertambangan yang dimiliki oleh PT. Kutai Energi seluas7.000, Hektar;71Bahwa PT. Kutai Energi memperoleh lahan tersebut dari masyarakat sejaktahun 2009;Bahwa Saksi mengetahui PT. Kutai Energi memperoleh lahan dari datadatasurat yang ada di perusahaan;Bahwa lahan PT.

(Kutai Energi) dan P2 tentang PersetujuanTjin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. K.E. (Kutai Energi) yangdihubungkan dengan bukti P3 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan AnalisisDampak Lingkungan PT. K.E. (Kutai Energi), bukti P4 tentang KesepakatanKerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan PertambanganBatubara P.T. K.E. (Kutai Energi), bukti P5 tentang Kelayakan LingkunganPertambangan Batubara PT. K.E.

VII, kelurahan Teluk Dalam, kecamatan Muara Jawa,kabupaten kabupaten Daerah Tingkat II Kutai (kabupaten Kutai Kartanegara) dan diSangaSanga RT.

PT KUTAI TIMBER INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

KUTAI CHIP MILL;

./2016, tanggal 18 April 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KUTAI CHIP MILL, beralamat di Teluk Waru RT 009,Kariangau, Balikpapan Barat, jBalikpapan, alamatkorespondensi Jalan Teluk Betung Nomor 36, Kebon Melati,Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh LuhutSaragih, jabatan Direktur PT Kutai Chip Mill;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut67729/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 20 Januari 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP266.K/WPJ.14/2014 tanggal 6Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011Nomor 00153/207/11/725/13 tanggal 30 Juli 2013, atas nama PT Kutai

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP266.K/WPJ.14/2014 tanggal 6 Oktober 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2011 Nomor: 00153/207/11/725/13 tanggal 30 Juli 2013,atas Nama PT Kutai Chip Mill, NPWP: 02.504.952.9721.000 (d/h02.504.952.9725.000), adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan

KUTAI CHIP MILL

KUTAI CHIP MILL, beralamat di Teluk Waru RT.009,Kariangau, Balikpapan Barat, Balikpapan dan alamatkorespondensi di Jalan Teluk Betung Nomor 36, Kebon Melati,Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwakili oleh Luhut Saragih selakuDirektur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap

Kutai Chip Mill, NPWP: 02.504.952.9721.000 (d/h02.504.952.9725.000), beralamat di JI. Teluk Waru RT.009, Kariangau,Balikpapan Barat, Balikpapan, alamat korespondensi JI.

BUPATI KUTAI BARAT

Parman Kavling Nomor 108,Tomang, Jakarta Barat 11440, berdasarkan Surat KuasaKhusus Tanggal 24 September 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;melawan:BUPATI KUTAI BARAT, tempat kedudukan di Jalan Sendawar1, Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat, Sendawar,Kutai Barat, Kalimantan Timur;Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. JANNES HUTAJULU, S.H., Jabatan Plt.

Pertambangan dan Lingkungan HidupKabupaten Kutai Barat melalui Surat Nomor 660.1 /018.b/KL1/2009 tanggal 6 Januari 2009;D.

Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor R1 000018104 011 tanggal 6 Agustus 2008;Bukti Pembayaran Retribusi Izin Lokasi yang diterbitkanDispenda Kabupaten Kutai Barat Nomor 690 tanggal 31 Maret2008;F.

Sawit Murni Sejahteraditujukan kepada Bupati Kutai Barat Nomor 013/SMS/VIII/2008tanggal 5 Agustus 2008 sesuai Bukti P4;Laporan kegiatan perkembangan PT. Sawit Murni Sejahteraditujukan kepada Bupati Kutai Barat Nomor 002/SMS/V/2010tanggal 25 Mei 2010 sesuai Bukti P5;Laporan kegiatan perkembangan PT. Sawit Murni Sejahteraditujukan kepada Bupati Kutai Barat Nomor 005/SMS/VIII/2010tanggal 2 Agustus 2010 sesuai Bukti P6;.

Diktum Kedua,dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kutai Barat di KabupatenKutai Barat dan hasilhasilnya dilaporkan kepada Bupati Kutai Baratdan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiKalimantan Timur;Bahwa nyatanya sejak awal diterbitkannya Surat KeputusanBupati Kutai Barat Nomor 525.26/K.213/2008 tanggal 7 April 2008,Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Barat tidak pernah melakukanpemantauan dan pengawasan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali.Halaman 23 dari 29 halaman Putusan

KUTAI CHIP MILL

./2016tanggal 18 April 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT KUTAI CHIP MILL, beralamat di Teluk Waru RT.009,Kariangau, Balikpapan Barat, Balikpapan, alamat korespondensi:Jalan Teluk Betung Nomor 36, Kebon Melati, Tanah Abang,Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan

Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.67733/PP/M.XI/16/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP270.K/WPJ.14/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Keberatan WajibHalaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 2152/B/PK/PJK/2017Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor00157/207/11/725/13 tanggal 30 Juli 2013, atas nama PT Kutai

KUTAI CHIP MILL

KUTAI CHIP MILL, beralamat di Teluk Waru RT.009,Kariangau, Balikpapan Barat, Balikpapan dan alamatkorespondensi di Jalan Teluk Betung Nomor 36, Kebon Melati,Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwakili oleh Luhut Saragih selakuDirektur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap

2016harus dibatalkan.KesimpulanBahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.67719/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP281.K/WPJ.14/2014 tanggal 10Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2010 Nomor 00066/207/10/725/13 tanggal 30 Juli 2013,atas nama PT Kutai

- ALA INGAN vs- BUPATI KUTAI KERTANEGARA- CAMAT TABANG

PUTUSANNOMOR : 25/G/2010/PTUNSMDDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertamadengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut dalam perkaraantara : ALA INGAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani/mantan KepalaDesa Umag Tukung beralamat di Desa Umag Tukung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kertanegara;Dalam perkara

BUPATI KUTAI KERTANEGARA, berkedudukan di Jalan WolterMonginsidi Nomor 01 Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara;Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :1. Nama : SETIANTO NAJLSHNIPJabatan : Kepala Bagian Hukum pada Bagian hukum SetkabKutai Kartanegara2. Nama : ARIEF ANWAR,SHNIPJabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Setkab Kutai Kartanegara 3.

CAMAT TABANG, berkedudukan di Jalan Mulawarman SidomulyoKecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kertanegara; 1.JabatanKartanegara2.Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :Nama : SETIANTO NAJLSHNIPKepala Bagian Hukum pada Bagian hukum Setkab Kutai Nama : ARIEF ANWAR,SH NIPJabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Setkab Kutai Kartanegara3. Nama : DEDDY WAHYUDI,SHNIP : 197210162008011008Jabatan : Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SetkabKutai Kartanegara4.

Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK601/2009 tentang Pengangkatan Kepala Adat Besar, Sekretaris danPembantu Lembaga Adat Besar Dalam Wilayah Kecamatan TabangKabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 11 Desember2009;2.

Surat Keputusan Camat Tabang Nomor : 101.2/162/TB/XI/2009, tentangPengangkatan Pemangku Adat / Kepala Adat Besar Wilayah, Sekretaris dan Pembantu Pemangku Adat / Kepala Adat Besar Wilayah Kecamatan TabangKabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 23 Nopember 2009; FUNDAMENTUM PETENDI / POSITA GUGATAN1.

KUTAI CHIP MILL;

KUTAI CHIP MILL, berkedudukan di Teluk Waru RT.009,Kariangau, Balikpapan Barat, Balikpapan, beralamatkorespondensi di JI.

2016, Tanggal 20 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukumHalaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 2144/B/PK/PJK/2017tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP283.K/WPJ.14/2014 tanggal 10Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2010 Nomor 00069/207/10/725/13 tanggal 30 Juli 2013, atas namaPT Kutai

harusdibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.67722/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP283.K/WPJ. 14/2014tanggal 10 Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor 00069/207/10/725/13 tanggal30 Juli 2013, atas nama PT Kutai

KUTAI CHIP MILL

KUTAI CHIP MILL, beralamat di Teluk Waru Rt. 009,Kariangau, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, alamatkorespondensi di Jalan Teluk Betung Nomor 31, Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51740/PP/M.XI.B/16/2014,

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51740/PP/M.XI.B/16/2014, Tanggal 02 April 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP060/WPUJ.14/BD.06/2012 tanggal 24Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2008 Nomor 00096/207/08/721/11 tanggal 2 Februari 2011,atas nama: PT Kutai

Kutai Chip Mill, NPWP:02.504.952.9 721.000, alamat : Teluk Waru RT.009, Kariangau,Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, sehingga dihitung kembali menjadisebagaimana perhitungan tersebut diatas ;adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena

ARTAMULYA ADIDAYA PERKASA vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Kutai Kartanegara ;2. HJ. ASNANI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan KepalaSub. Bagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara ;Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 330 K/TUN/2013.3. A. FAIZAL NURALAM, S.H., kewarganegaraan Indonesia, JabatanStaf Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;4. SURATNO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf BantuanHukum Pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara ;5. H.

Gani & Son maupun CV.Duta Cipta Artha tersebut dijawab oleh Bupati sebagaimana dinyatakandalam Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor 027/1614/TU/UM tanggal 11Nopember 2011 perihal jawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepadaDirektur CV. Gani & Son serta CV. Duta Cipta Artha dinyatakan dalam SuratBupati Kutai Kartanegara Nomor 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember2011.

Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 027/1614/TU/UM, tanggal 11Nopember 2011, tentang Jawaban Sanggahan Banding yangditujukan kepada Direktur CV, Gani & Son ;b. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 027/1613/TU/UM, tanggal 11Nopember 2011, tentang Jawaban Sanggahan Banding yangditujukan kepada Direktur CV, Duta Cipta Artha ;Bahwa dengan telah diterbitkannya :a.

Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 027/1614/TU/UM, tanggal 11Nopember 2011, tentang Jawaban Sanggahan Banding yangditujukan kepada Direktur CV, Gani & Son ;b. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 027/1613/TU/UM, tanggal 11Nopember 2011, tentang Jawaban Sanggahan Banding yangditujukan kepada Direktur CV, Duta Cipta Artha ;Halaman 11 dari 18 halaman.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Kutai KartanegaraNomor: 027/1614/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentang JawabanSanggah Banding yang ditujukan kepada Direktur CV. Gani & Son dan SuratBupati Kutai Kartanegara Nomor: 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember2011 tentang Jawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepada DirekturCV.

ENERGI BARA UTAMA- BUPATI KUTAI KARTANEGARA, DKK

Kutai Kartanegara tentang persetujuan KPEksploitasi milik Penggugat yang masih berlaku yang areakonsesinya telah terjadi tumpang tindih dikarenakan adanyakedua Keputusan Bupati Kutai Kartanegara yang menjadiobjek gugatan dalam perkara a quo.

Bahwa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:540/014/IUP ER/DPEIV/V/2009 KW.KIN.2009.014 Er, sertaKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/045/IUPEr/MB PBAT/TX/2009 KW.KTN.2009 .045 Er sebagaimanadidalilkan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugathalaman 2 point 1.1.1. dan 1.1.2. adalah memang benarmerupakan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.

Kedua Keputusan Bupati kutai Kartanegara tersebuttidak dapat dijadikan objek sengketa dalam perkaraquo sekalipun merupakan penetapan tertulis62. Kedua Keputusan Bupati kutai Kartanegara tersebuttidak dapat dijadikan objek sengketa dalam perkaraquo sekalipun sebagai penetapan tertulis jelas maksuddan isinya63. Kedua Keputusan Bupati kutai Kartanegara tersebutmemang memuat dengan jelas pihak yang dituju, yakniPT. GLOBALINDO INTI ENERGI dan PT.

., karena dalam kenyataanyang sebenarnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/22/KP Er/DPE IV/VIPARH!

Bupati Kutai Kartanegara ; setelah Hakim Ketua Majelis menunjukan bukti P18 berupaKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/22/KP171Er/DPEIV/VI/2005, tanggal 9 Juni 2005, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan EksplorapiypyQSw.KIN 2005 022 Er), Nama Perusahaan PT.

FAIRCO AGRO MANDIRI vs BUPATI KUTAI TIMUR;

Tiung Raya Blok H2 No.19, Sangatta, Kutai Timur, KalimantanTimur, dalam hal ini diwakili oleh Howard Kandiawan, Jabatan Direktur UtamaPT.

M.FATURRAHMAN, SH.Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2013Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil danCalon Pegawai Negeri Sipil pada Daerah Kabupaten Kutai Timur, beralamat diKantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Jalan Soekarno Hatta,Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/03/S.Kuasa/VI/2012, tanggal 04Juli 2012;Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung

Tiung Raya Blok H2 No.19, Sangatta,Kutai Timur, Kalimantan Timur;Penggugat tidak boleh merubah peruntukkannya sehingga tidak sesuaidengan Izin yang diberikan.

Obyek gugatan Penggugat adalah Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/DisPL&TRA/2012 tanggal 7 Maret 2012 Perihal : Penolakan PemberianPerpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri (PT.FAM) yang ditujukan(adressatnya) kepada Direktur PT. Fairco Agro Mandiri;b. Bahwa Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/DisPL&TR/II/2012 tanggal7 Maret 2012 Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT.

, Kaubun dan Sangkulirang,Kabupaten Kutai Timur,Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 591/0414/DisPL&TR/IN/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan PemberianPerpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas + 6.517 Hayang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, BangunJaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang,Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan

CV BUMI PARAMASARI INDO VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, tempat kedudukan diJalan Wolter Monginsidi Nomor 01, Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi KalimantanTimur;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Purnomo, S.H., jabatanKepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten KutaiKartanegara, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 06/SKKBankum/IX/2018, tanggal03 September 2018:ll.

Putusan Nomor 28 K/TUN/2020Nomor 01, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Asdi, S.E., M.A.P.,jabatan Kepala Bidang Pelayanan DPMPTSP KabupatenKutai Kartanegara, dan kawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: P130.1/246/DPMPTSPIIII. 3/02/2019,tanggal 08 Februari 2019;lll.

Dalam Penundaan1.Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaanadministratif Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/009/IUP. BID.1/X/2015/BP2T, tanggal 13 Oktober 2015, tentang Izin UsahaPerkebunan (IUP) PT Tritunggal Sentra Buana yang dikeluarkan olehPara Tergugat;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/20202.

Memerintahkan Para Tergugat dengan kewajiban untuk menundapelaksanaan administratif Surat Keputusan Tata Usaha Negara,yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/009/IUP.BID.I/X/2015/BP2T, tanggal 13 Oktober 2015, tentang IzinUsaha Perkebunan (IUP) PT Tritunggal Sentra Buana, selamasengketa tersebut sedang berjalan sampai ada putusan pengadilanyang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);B. Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Memerintahkan Para Tergugat untuk Mencabut Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/009/IUP.BID.I/X/2015/BP2T,tanggal 13 Oktober 2015, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PTTritunggal Sentra Buana;4.

KUTAI CHIP MILL

./2016tanggal 18 April 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT KUTAI CHIP MILL, beralamat di Teluk Waru RT.009,Kariangau, Balikpapan Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur,alamat korespondensi: Jalan Teluk Betung Nomor 36, KebonMelati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwakili oleh Luhut Saragihselaku Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.67724/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP265.K/WP4J.14/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00148/207/11/725/13tanggal 30 Juli 2013, atas nama PT Kutai Chip Mill,

KUTAI CHIP MILL;

Kusumo Pratiwiningrum, Penelaah Keberatan, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding;Keempatnya pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor diJalan Jenderal Gatot Subroto No. 4042 Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU1404/PJ/2016 tanggal 18 April2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT KUTAI CHIP MILL, beralamat Teluk Waru RT.009, Kariangau,Balikpapan Barat, Balikpapan dan alamat korespondensi di JalanTeluk Betung Nomor 36, Kebon Melati

dibatalkan.KesimpulanBahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.67712/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP273.K/WPJ.14/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor00059/207/10/725/13 tanggal 30 Juli 2013, atas nama PT Kutai

MADU INDAH SEJAHTERA VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA;

SangajiNomor 27, RT 13, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Ujang Supendi, S.H.;2. Lolita Pramudiarty, S.H.;3.

;Pekerjaan : Pengacara/AdvokadKesemuanya memilih domisili hukum pada bagian AdministrasiHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yangberalamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01, Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKKBankum/III/2016, tanggal 22 Maret 2016;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual danfinal yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata;Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.Bahwa objek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegaraberupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 590/525.29/26/A.Ptntertanggal

ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan DaerahKabupaten Kutai Kertanegara Nomor 35 Tahun 2000 tentangPelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan diKabupaten Kutai yang menjelaskan bahwa untuk memperoleh jjinsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perusahaan harusmenyampaikan permohonan yang dilengkapi persyaratan : (d).

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 590/525.29/26/A.Ptn tertanggal 28 November 2013 Tentang IzinLokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT Agro Bumi Kaltim di DesaTeluk Bingkai, Lamin Pulut Dan Lamin Telihan Kecamatan Kenohanseluas 11.600 Hektar ;3. Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Kutai KertanegaraHalaman 10 dari 19 halaman.

KUTAI CHIP MILL

./2014 tanggal 2 Juli2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT KUTAI CHIP MILL, tempat kedudukan di Teluk Waru, RT.OO9,Kariangau, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, alamatkorespondensi di Jalan Teluk Betung, Nomor 31, Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51738/PP/M.XI.B/16/2014 tanggal 2 April 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP058/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 24Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2008 Nomor 00094/207/08/721/11 tanggal 2 Februari 2011, atasnama: PT Kutai

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51738/PP/M.XIB/16/2014tanggal 2 April 2014 , Menyatakan mengabulkan sebagian banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP058/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor 00094/207/08/721/11 tanggal2 Februari 2011, atas nama: PT Kutai Chip Mill, NPWP 02.504.952.9721.000

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut. 51738/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 2 April 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP058/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal24 Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2008 Nomor 00094/207/08/721/11 tanggal 2 Februari2011, atas nama: PT Kutai Chip Mill, NPWP 02.504.952.9721.000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KUTAI CHIP MILL,

./2014,tanggal 04 Juli 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT KUTAI CHIP MILL, beralamat di Teluk Waru RT 009,Kariangau, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, dan beralamatkorespondensi di Jalan Teluk Betung Nomor 31, Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan

Pengadilan Pajak NomorPut.51743/PP/M.XI1.B/16/2014, tanggal 02 April 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP063/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 24Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2008 Nomor 00099/207/08/721/11 tanggal 2 Februari 2011, atasnama: PT Kutai

Kutai Chip Mill, NPWP 02.504.952.9721.000, alamatNPWP: Teluk Waru RT 009, Kariangau, Balikpapan Barat, KalimantanTimur menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas, adalah tidakbenar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA; VS PT. SAWIT KALTIM LESTARI, ;

Kutai Kartanegara ;3. H. ALPIAN MASHUDI, S.H., Staf Bantuan Hukum padaBagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara ;4. M. ZUFRIANSYAH, S.H., Staf Bantuan Hukum pada BagianHukum Setkab. Kutai Kartanegara ;5. SURATNO, Staf Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetkab. Kutai Kartanegara ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2009 ;PT. SEDULANG RAYA, dalam hal ini diwakili oleh : Ir.PAULUS WARSONO BROTO, MM., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Direktur Utama PT.

suatu landmark decision, yakniputusan yang dapat menjadi acuan dalam kasus serupa, denganmembatalkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor540/131/2008 ;10.3 KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA = NO.540/131/2008 TELAH MENGABAIKAN ASAS KEPASTIAN(a)HUKUM.

lahan yangdinyatakan dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :503/13/2006 (vide Bukti P6 s.d.

Memerintahkan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara untuk mencabutKeputusan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/131/KPEr/DPEIV/IX/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN.2008.131 Er) tanggal 22 September 2008 atas nama PT. Sedulang Rayaterletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, PropinsiKalimantan Timur seluas 1.219 Hektar ;4.

Memerintahkan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara untuk mencabutKeputusan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/131/KPEr/DPEIV/IX/2008 tentang Pemberian Kuasa PertambanganEksplorasi (KW KTN 2008 131 Er) tanggal 22 September 2008 atasnama PT. Sedulang Raya terletak di Kecamatan Muara Kaman,Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 1.219hektar ;4.