Ditemukan 4020 data
ENDANG DJURIATMI
26 — 3
Selanjutnya disebutsebagai : PEMOHON; Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca permohonan Pemohon perihal Permohonan mohoniin untuk melaksanakan kekuasan sebagai orang tua untuk menjaminkan keBank;Setelah memeriksa suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannyatertanggal 26 Agustus 2019 yang diterima dan terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan RegisterNomor : 364/Pdt.P/2019
/PN Smr, telah mengajukan permohonan mohon jinuntuk melaksanakan kekuasan sebagai orang tua untuk menjaminkan ke Bankdengan alasanalasan sebagai berikut :Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana teruraldibawah ini:1.
NURHIDAYAH
12 — 3
Selanjutnya disebutsebagai : PEMOHON; Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca permohonan Pemohon perihal Permohonan mohoniin untuk melaksanakan kekuasan sebagai orang tua untuk menjadi wali darianak dibawah umur;Setelah memeriksa suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannyatertanggal 19 Agustus 2019 yang diterima dan terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan RegisterNomor
: 352/Pdt.P/2019/PN Smr, telah mengajukan permohonan mohon jjinuntuk melaksanakan kekuasan sebagai orang tua untuk menjadi wali dari anakdibawah umur dengan alasanalasan sebagai berikut :1.
NURHIDAYAH
18 — 4
Selanjutnya disebutsebagai : PEMOHON; Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca permohonan Pemohon perihal Permohonan mohoniin untuk melaksanakan kekuasan sebagai orang tua untuk menjadi wali darianak dibawah umur;Setelah memeriksa suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannyatertanggal 19 Agustus 2019 yang diterima dan terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan RegisterNomor
: 352/Pdt.P/2019/PN Smr, telah mengajukan permohonan mohon jjinuntuk melaksanakan kekuasan sebagai orang tua untuk menjadi wali dari anakdibawah umur dengan alasanalasan sebagai berikut :1.
78 — 20
karena Penggugat meninggal dunia dan perkaraini adalah merupakan perkara perceraian, maka tertutup kemungkinanmelanjutkan gugatan semula ;Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pat.G/2017/PN SgrMenimbang, bahwa dengan demikian hak penuntutan Penggugat terhadapTergugat dan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat harus dinyatakangugur,Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugurmaka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;Memperhatikan, UndangUndang tentang Kekuasan
Yadi Mulyadi
Terdakwa:
ERWIN B BALAWERA
47 — 13
tidak sanggup lagimenghadapkan Terdakwa di depan persidangan, oleh karenanyaOditur Militer memohon agar Perkara Terdakwa di Putus NO (NietOntvankelijk Verklaard), karena tanpa dihadiri oleh Terdakwa dalampersidangan, dengan ketentuan apabila sewaktuwaktu ternyataTerdakwa diketemukan maka perkara Terdakwa tersebut dapatdiajukan kembali ke persidangan.Mengingat : Pasal 86 ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana Militer junctoPasal 12 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 48 tahun2009 tentang Kekuasan
Lipang Sigar
33 — 3
NoorRT. 050, Kelurahan Sempaja Selatan, KecamatanSamarinda Utara, Kota Samarinda, Agama Kristen.Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca permohonan Pemohon perihal mohon jin untukmelaksanakan kekuasan sebagai orang tua untuk menjual hak anak dibawahumur;Setelah memeriksa suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannyatertanggal 7 Juni 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri
Samarinda pada tanggal 13 Juni 2019 dengan Register Nomor :245/Pdt.P/2019/PN Smr, telah mengajukan permohonan mohon jin untukmelaksanakan kekuasan sebagai orang tua untuk menjual hak anak di bawahumur dengan alasanalasan sebagai berikut :1.
15 — 1
Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman jo. pasal 57 ayat (3) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, dinyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biayaringan, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebutharus dianggap tidak bersungguhsungguh
KABUL
30 — 7
GskMenimbang, bahwa berkaitan dengan hak dan kewajiban antara orangtua dengan anak, UU Perkawinan mengatur secara berbeda, dimana dalamPasal 47 Ayat (1) ditentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahunatau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".
;Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak dan kewajiban antara orangtua dengan anak, UU Perkawinan mengatur secara berbeda, dimana dalamPasal 47 Ayat (1) ditentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahunatau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
Ni Wayan Nursanti
28 — 9
Memberikan ijin kepada pemohon selaku orang tua kandung (Ibu) yangmenjalankan kekuasan wali ijin menjaminkan atas anaknya yang masihdibawah umur bernama : GEDE SUCIPTA BIJAKSANA, Lakilaki lahir diDenpasar, tanggal 2 Januari 2011 sesuai kutipan Akta kelahiran Nomor :128/UM.DU/2011, tanggal 29 Oktober 2002, yang dikeluarkan Kepala DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar ( fotocopy terlampir);3.
Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepadaPemohon;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohonhadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohonmenyatakan ada perubahan pada petitum permohonan No.2 yang tadinya tertulisMemberikan jjin kepada pemohon selaku orang tua kandung (Ibu) yangmenjalankan kekuasan wali ijin menjaminkan atas anaknya yang masih dibawahumur bernama : GEDE SUCIPTA BIJAKSANA, Lakilaki lahir di Denpasar,tanggal 2 Januari
Terbanding/Tergugat I : MUHARRAM
Terbanding/Tergugat II : PT. PULUNGAN JAYA ABADI
43 — 10
melanjutkan pemeriksaan di Tingkat Banding, maka Majelis HakimPengadilan Tinggi Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempunyaidasar untuk mengabulkan permohonan pencabutan banding tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutanini akan dicatat dalam Buku Register Perkara Banding;Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbuldalam perkara ini patut dibebankan kepada Pembanding semulaPenggugat;Mengingat, UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Pokok Kekuasan
32 — 2
Terlepas dari perbedaan tersebut, menyangkut usiaanak yang beradan dibawah kekuasan wali atau orang tua makaHakim akan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 47 UU No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan sebagai lexSP@Clalis ; 222 $2222 $n nee =Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai harta atau barangbarangtetap yang dimiliki si anak diatur dalam ketentuan Pasal 48 UU No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa orang tuatidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barangbarang tetap yang
danselanjutnya Pemohon, suami serta anakanak Pemohon tinggal danmenetap di Gorontalo, selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2014,suami Pemohon yaitu Sunarwan Chandra Widjaja telah meninggaldunia karena sakit sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 7571KM120320140003 tanggal 12 Maret 2014 (bukti P6), sehinggahanya Pemohon seorang diri yang membiayai kehidupannya dananakanaknyatersebut;wo Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap faktahukum bahwa terhadap Pemohon telah ada penetapan Pengadilanyang mencabut kekuasan
Dengandemikian Pemohon merupakan salah satu orang tua atau Ibu darikedua anakanaknya yaitu VALERI DIANE WIJAYA (9 tahun) danVIVIAN ANE WIJAYA (3 tahun 8 bulan), sehingga secara hukumPemohon memangku kekuasan perwalian terhadap kedua anakanaknya tersebut sebab suami Pemohon yaitu almarhum SunarwanChandra Widjaja telah meninggal dunia.
23 — 3
dipinggir jalan Raya ByPass Pinggir Gardu Lostrik ) selanjutnya Terdakwa pergi ke jalanRaya By Pass Krian dan menaruh uang tunai sebesar Rp.22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) sesuai dengan petunjukYUDI, setelah terdakwa menaruh uangnya kemudian YUDImenelphon terdakwa tentang posisi dia menaruh bungkusanHalaman 9 dari 29 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN SDAnarkotika jenis sabu sabu dan sekitar pukul 13.00 wib terdakwamengambil bungkusan / poeketan sabu tersebut dan setelahpocketan sabu dalam kekuasan
ditelohon olehYUDI dengan kata kata (uang kamu taruh dipinggir jalan Raya ByPass Pinggir Gardu Lostrik ) selanjutnya Terdakwa pergi ke jalanRaya By Pass Krian dan menaruh uang tunai sebesar Rp.22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) sesuai dengan petunjukYUDI, setelah terdakwa menaruh uangnya kemudian YUDImenelphon terdakwa tentang posisi dia menaruh bungkusannarkotika jenis sabu sabu dan sekitar pukul 13.00 wib terdakwamengambil bungkusan / poeketan sabu tersebut dan setelahpocketan sabu dalam kekuasan
ditelphon oleh YUDI dengan kata kata (uang kamu taruhdipinggir jalan Raya By Pass Pinggir Gardu Lostrik ) selanjutnyaTerdakwa pergi ke jalan Raya By Pass Krian dan menaruh uang tunaisebesar Rp. 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) sesuai denganpetunjuk YUDI, setelah terdakwa menaruh uangnya kemudian YUDImenelphon terdakwa tentang posisi dia menaruh bungkusannarkotika jenis sabu sabu dan sekitar pukul 13.00 wib terdakwamengambil bungkusan / poeketan sabu tersebut dan setelahpocketan sabu dalam kekuasan
ditelpohon oleh YUDI dengan kata kata(uang kamu taruh dipinggir jalan Raya By Pass Pinggir Gardu Lostrik )selanjutnya Terdakwa pergi ke jalan Raya By Pass Krian dan menaruh uangtunai sebesar Rp. 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) sesuai denganpetunjuk YUDI, setelah terdakwa menaruh uangnya kemudian YUDImenelphon terdakwa tentang posisi dia menaruh bungkusan narkotika jenissabu sabu dan sekitar pukul 13.00 wib terdakwa mengambil bungkusan /poeketan sabu tersebut dan setelah pocketan sabu dalam kekuasan
MARSINI
38 — 4
Memberikan izin kepada Pemohon MARSINI sebagai pelaksana kekuasan orang tua untuk melakukan perbuatan hukum mewakili VINO DWI SAPUTRO dalam menandatangani surat persetujuan penjualan harta waris berupa:
- Sebidang Tanah kosong dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 733 atas nama MARKONI, yang terakhir dilakukan Pencatatan Perubahan Kelurahan tanggal 6 April 2022 menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3157 aatas nama MARKONI, terletak di Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota
Putu Emy Indrayani
18 — 12
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Memberikan ijin kepada Pemohon selaku ibu kandung yang menjalankan kekuasan sebagai orang tua untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama :
- LUH PUTU KANYA GITANJANI, Perempuan, lahir di Tajun, tanggal 22 Desember 2008,;
- KADEK SASSY AYUNDYA, Perempuan, lahir di Tajun, tanggal 14 September
8 — 7
PENETAPANNomor: 245/Pdt.P/2021/PA.DpkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan kekuasan untukbertindak terhadap anak yang diajukan oleh :Pemohon;Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan untuk bertindakterhadap anak dibawah umur, terhadap 3 (tiga) orang anak yang masihdibawah umur dan/atau belum cakap hukum masingmasing
dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta hukum bahwaPemohon selama dalam perkawinan dengan suaminya yang bernamaNAMA, telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masingmasing bernama NAMAANAK, NAMA ANAK, dan NAMA ANAK, serta ternyata anak tersebutmasih dibawah umur oleh karenanya dipandang belum cakap bertindaksecara hukum, maka berdasarkan Pasal 47 ayat ( 1 ) UndangUndangNomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, anak tersebut beradadalam kekuasan
94 — 3
sepeda motor tersebut ke Tapanuli Tengah kerumahayahnya, dan sekira pukul 05.00 Wib terdakwa tiba di rumah orangtuanya diKalangan Pandan Tapanuli Tengah, kemudian terdakwa memarkirkan sepedamotor milik saksi koroan HERDI ALFINUJI RAMBE didepan rumah orangtua,namun sepeda motor milik saksi koroban HERDI ALFINUJI RAMBE hilangdaridepan rumah orangtua terdakwa.e Bahwa dengan diserahkan saksi korban HERDI ALFINUJI RAMBEsepeda motor miliknya tersebut yang menandakan bahwa sepeda motortelah berad pada kekuasan
sepeda motor tersebut ke Tapanuli Tengah kerumahAyahnya, dan sekira pukul 05.00 Wib terdakwa tiba di rumah orangtuanya diKalangan Pandan Tapanuli Tengah, kemudian terdakwa memarkirkan sepedamotor milik saksi koroan HERDI ALFINUJI RAMBE didepan rumah orangtua,namun sepeda motor milik saksi koroban HERDI ALFINUJI RAMBE hilangdaridepan rumah orangtua terdakwa.e Bahwa dengan diserahkan saksi koroban HERDI ALFINUJI RAMBEsepeda motor miliknya tersebut yang menandakan bahwa sepeda motortelah berad pada kekuasan
(Tujuh juta rupiah).e Bahwa dengan diserahkan saksi koroban HERDI ALFINUJI RAMBEsepeda motor miliknya tersebut yang menandakan bahwa sepeda motorHalaman 17 dari20 Putusan Nomor 182/PID.B/2015/PN Pmstelah berad pada kekuasan / dipercayakan kepada terdakwa , sehinggaterdakwa haruslah segera mengembalikan sepeda motor tersebut kepadasaksi korban HERDI ALFINUJI RAMBE ( Kapan diminta oleh saksikorban HERDI ALFINUJI RAMBE, terdakwa harus memberikannya) .Maka hal ini juga didukung dengan adanya pengakuan
KARISMA JIHAN BIFARI
19 — 8
masihmengikuti ketentuan KUHPerdata yang menentukan bahwa seseorang yangbelum berusia 21 tahun adalah orang yang belum dewasa dan karenanya tidakcakap melakukan perjanjian, sebab itu untuk melangsungkan perkawinan harusmendapat ijin dari orang tua;Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak dan kewajiban antara orang tuadengan anak, UU Perkawinan mengatur secara berbeda, dimana dalam Pasal47 Ayat (1) ditentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasan
;Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak dan kewajiban antara orang tuadengan anak, UU Perkawinan mengatur secara berbeda, dimana dalam Pasal47 Ayat (1) ditentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasan orang tuanyaselama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".
20 — 2
- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ; - Menetapkan Pemohon yaitu : NASRUL LAHAGU tersebut sebagai pemegang kekuasan orang tua dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa yaitu : 1. WANDIKA DOBITRA LAHAGU, 2. RIONALDI LAHAGU, 3. EDO HARAJAKI LAHAGU, 4. NIKO INDRA JAYA LAHAGU dan 5.
untuk mewakili kepentingan anakanak Pemohonmasih dibawah umur tersebut;Maka oleh karena itu Pemohon datang Kehadapan Bapak untuk memohonkanagar sudilahkiranya Bapak menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan gunamemeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir diPersidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan Penetapan PengadilanNegeri sebagai berikut :e Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;e Menetapkan Pemohon yaitu :NASRUL LAHAGU tersebut sebagai pemegang kekuasan
beralasan dan patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa disamping itu ternyata permohonan Pemohon juga tidakbertentangan dengan hukum dan kepatutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan segala aturan hukum dan perundangundanganyang bersangkutan dengan penetapan ini;MENETAPKANe Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;e Menetapkan Pemohon yaitu :NASRUL LAHAGU tersebut sebagai pemegang kekuasan
27 — 0
Jukih)sebagai wali dari (Kagumi Azzalea Bilqis binti Parid Ridwan), lahir di Tangerang, 25 Juni 2013;
- Mencabut kekuasan orang tua yang bernama (Parid Ridwan bin Ahmad Tarmuji)terhadap anak yang bernama (Kagumi Azzalea Bilqis binti Parid Ridwan)
- Menyatakan dan menetapkan Pemohon(Nuryanah binti H.
88 — 51
PRAYUDI ATMOSUDIRDJO membedakan antarawewenang (Competence, bevoegdheid) atau kewenangan(Authority gezag), yang dimaksud kewenangan adalahapa yang disebut kekuasan formal yang berasal darikekuasaanlegislatif (diberikan oleh Undang Undang)atau dari kekuasaan eksekutif/administratif ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 Undang Undang Dasar1945 sekarang (hasil amandemen) disebutkan bahwa1.
Kekuasan Kehakiman dilakukan oleh sebuahMahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya dalam lingkunganPeradilan Umum, lingkungan PeradilanAgama, lingkungan Peradilan Militer,lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara danoleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK) ; Bahwa berbeda dengan Undang Undang Dasar 1945 sebelumamandemen, yang mengatur Kekuasan Kehakiman dilakukanoleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, PeradilanMiliter dan Peradilan Tata