Ditemukan 3594 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-07-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1924/Pid.B/2019/PN Sby
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
R. HARWIADI, SH.
Terdakwa:
1.SUWITO BIN SEMI
2.ASRONI BIN NASIB
616
  • UBS sebagai tukang patri yaitumengerjakan barang berupa rantai emas.Bahwa dalam kurun waktu antara bulan November 2018 sampai dengnbulan Mei 2019 para terdakwa sebagai tukang patri emas yang prosesnya41% berbentuk Rantai Cuban, yang mana saat itu diserahi oleh ADM yangbernama WIWIK dan SITI untuk mengerjakan emas mentah berbentukrantai cuban, setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1 ons s/d 6 onslalu mendapatkan patri emas seberat 7 gram s/d 42 gram, kemudian paraterdakwa mengerjakan pekerjaan
    UBS sebagai tukang patri yaitumengerjakan barang berupa rantai emas.Bahwa dalam kurun waktu antara bulan November 2018 sampai dengnbulan Mei 2019 para terdakwa sebagai tukang patri emas yang prosesnya 41%berbentuk Rantai Cuban, yang mana saat itu diserahi oleh ADM yang bernamaWIWIK dan SITI untuk mengerjakan emas mentah berbentuk rantai cuban,setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1 ons s/d 6 ons lalu mendapatkanHalaman 11 , Putusan Nomor 1924/Pid.B/2019/PN Sbypatri emas seberat 7 gram s/d 42
Putus : 17-06-2009 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1524 K/Pid/2008
Tanggal 17 Juni 2009 — RUBI bin KIARTO PAWIRO ;
217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SitiAmanah dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan yangdilakukan dengan cara :Sewaktu Terdakwa Rubiyo bin Kiarto Pawiro bekerja menjadi sopir dariNy Siti Amanah, Terdakwa telah diserahi oleh Ny. Siti Amanah yakni sebuahtruck merk Mitsubishi No.Pol AB 9618 CB dan ternyata ketika terjadi kerusakanpada kendaran truck tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan Ny.
Register : 26-01-2016 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 22-03-2016
Putusan PA PASURUAN Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Pas
Tanggal 18 Februari 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
80
  • gugatan cerai);Berdasarkan undangundang tersebut dapat ditafsirkan bahwa selain kewenanganyang tersurat masih ada bidang lain yang tak tersirat,Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perkaravolunter, dan perkara volunter yang dapat menjadi wewenang Pengadilan adalahyang diatur ketentuannya oleh peraturan perundangan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayt (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan :selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasl51, Pengadilan dapat diserahi
Putus : 19-11-2009 — Upload : 24-12-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1197/Pid.B/2009/PN.Sda.
Tanggal 19 Nopember 2009 — ERFAN EFENDI
312
  • Mega SuryaMas pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang jalanjalandilokasi perusahaan bertemu dengan karyawan PT Mega Surya Mas di bagianMandor sampah, selanjutnya terdakwa diserahi kunci kontak sepedamotoryang ketinggalan di sepeda motor yang sedang diparkir, setelah kunci kontakditangan terdakwa kemudian tanpa ijin pemiliknya terdakwa membuka joksepeda motor dengan kunci tersebut dan setelah terbuka terdakwa melihatada uang sehingga timbul niat terdakwa untuk memilikinya, kemudianterdakwa
Register : 08-04-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 14-12-2014
Putusan PN MALANG Nomor 219/Pid.B/2014/PN.Mlg
Tanggal 21 Mei 2014 — JUMALI
222
  • 1jin H.Achmad ;Terdakwa mengakui dan membenarkan semua keterangan saksi ;Saksi ke 2 Suyitno dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :e Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wibbertempat di pekarangan milik H Achmad di Jl Kalisari Rt 01 Rw 03 KelWonokoyo Kec Kedungkandang Kota Malang , saksi telah melihat beberapabatang pohon mindi yang ditebang dengan mengunakan gergaji mesin dankemudian diangkut mengunakan truk;e Bahwa saat itu saksi memberitahu H.Nun yang diserahi
Register : 14-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PA MALANG Nomor 141/Pdt.P/2017/PA.Mlg
Tanggal 5 April 2017 — Sri UtamibintiDaim(PEMOHON)
85
  • penjelasan Undangundang tersebutdapat ditafsirkan bahwa selain kewenangan yang tersurat masih ada bidanglain yang tersirat;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebutmasuk dalam kategori perkara volunter, dan perkara volunter yang dapatmenjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peraturanperundangan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan:selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi
Register : 12-04-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PA MALANG Nomor 195/Pdt.P/2017/PA.Mlg
Tanggal 26 April 2017 — NunukbintiSutarman(PEMOHON)
85
  • penjelasan Undangundang tersebutdapat ditafsirkan bahwa selain kewenangan yang tersurat masih ada bidanglain yang tersirat;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebutmasuk dalam kategori perkara volunter, dan perkara volunter yang dapatmenjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peraturanperundangan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan:selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi
Register : 25-09-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 105/Pdt.P/2014/PN.Bwi.
Tanggal 14 Oktober 2014 — - NUNUK YOHANA sebagai Pemohon ;
2820
  • PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah seperti terurai diatas ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakahmasalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasukwewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebutPengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) UndangundangNo.8 Tahun 2004 menentukan bahwa selain tugas dan kewenangantersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi
Register : 17-10-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 12-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/ Pid.Sus/TPK/2012/ PN.Bdg
Tanggal 7 Februari 2013 — -AHMAD SUHADA als. DEDI bin NONO ACHMAD SYOBANA. -TATO TRIYATNA, SE bin AYUN WAHYA.
11917
  • atau upah dari suatu korporasi yang menerimabantuan dari keuangan negara atau daerah ; atauDy Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangWnmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 jo UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian disebutkan bahwayang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" adalah setiap warga Negara RI yangtelah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenangdan diserahi
    tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negaralainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa terdakwa Ahmad Suhada also Dedi bin Nono Achmad Syobana diangkatsebagai pegawai negeri pada Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan,Kota Cimahi adalah berdasarkan Keputusan Walikota Cimahi Nomor :821.211Kep.23 8 KKD/2008 tanggal 15 Desember 2008 dan terdakwa TatoTriyatna, SE bin Ayun Wahya diangkat sebagai pegawai negeri padaKelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi
    Selatan, Kota Cimahi adalahberdasarkan Keputusan Walikota Cimahi No. 8/3.2/Kep.151KKDI2007tanggal2 Oktober 2007.Bahwa selaku pegawai negeri, para terdakwa telah diangkat oleh Pejabat yangberwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri serta digajiberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersumber dariterdakwa telah terbukti dan terpenuhi ;ad.2.
    Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Pasal angka 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 jo UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian disebutkan bahwayang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" adalah setiap warga Negara RI yangtelah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenangCO OVdan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negaralainnya dan digaji berdasarkan
    Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Pasal angka 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 jo UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian disebutkan bahwayang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" adalah setiap warga Negara RI yangtelah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenangdan diserahi tugas dalam suatu j abatan negeri atau diserahi tugas N egaralainnya dan digaji berdasarkan
Register : 30-05-2017 — Putus : 14-07-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan PA MALANG Nomor 310/Pdt.P/2017/PA.Mlg
Tanggal 14 Juli 2017 — Ida SunarsihbintiMoch.Idris(PEMOHON)
65
  • penjelasan Undangundang tersebutdapat ditafsirkan bahwa selain kKewenangan yang tersurat masih ada bidanglain yang tersirat;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebutmasuk dalam kategori perkara volunter, dan perkara volunter yang dapatmenjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peraturanperundangan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan:selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi
Register : 15-04-2016 — Putus : 29-04-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PA PASURUAN Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Pas
Tanggal 29 April 2016 — PEMOHON
100
  • Pas Halaman 4Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No.7 tahun 1989menyatakan : selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 49 dan Pasl 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dankewenangan lain oleh atau berdasarkan UndangUndang;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007di dalam salah satu pasalnya menyatakan peubahan yang menangkutbiodata harus dilakukan dengan putusan Pegadilan;Menimbang, bahwa dengan mengacu peraturan tersebut Pengadilanmendapat penyerahan kewenanangan
Register : 12-01-2017 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 08-04-2017
Putusan PN MAMUJU Nomor - 06/Pid.Sus/2017/PN.Mam
Tanggal 20 Januari 2017 — - Muhammad Ibrahim, S.T.,M.M
8319
  • terpenuhilah unsur ini;Mernimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang No. 5 tahun 2014 tentangAparatus Sipil Negara dalam pasal 1 bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnyadisingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah denganperjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;Bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASNadalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yangdiangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
    tugas dalam suatu jabatanpemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturanperundangundangan.Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sebagaimana fotocopy SKBUpati Mamuju nomor : 823.301 perihal kenaikan pangkat atas diri terdakwa,menerangkan jika terdakwa selaku Apatur Sipil Negara pada Pemerintahaan KabupatenMamuju dengan jabatan terakhir selaku Kepala Bidang Pelayanan umum, monitoring,dan pengaduan pada badan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu
Register : 07-04-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PN KENDAL Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Kdl
Tanggal 12 April 2016 — MUHTAR BIN RUWANI
472
  • tersebuttelah saksi ketahui, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 sekira jam 09.00 wib dikantor Kospin Ngudi Barokah Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring, KabupatenKendal ;e Bahwa terdakwadi kantor koperasi simpan pinjam sebagai kolektor ;e Bahwa tugas kolektor adalah mencari nasabah, penagihan dan menyetorkan ke kasir ;e Bahwa terdakwa telah berhasil menggunakan uang milik kantor koperasi simpanpinjam Ngudi Barokah karangayu tersebut, dengan cara yaitu terdakwa selakukaryawan bagian kolektor yang diserahi
    menjalankan pekerjaannya diberi kKewenangannya untukmemgambil uang kas Kospin (bon) untuk diserahkan/disalurkan kepada para nasabahyang terdakwa dapatkan, dan melakukan penagihan kepada para nasabahnya danmenyetorkan uang hasil penagihan tersebut ke kantor Kospin Ngudi Barokah ;Bahwa yang mengetahui Kospin Ngudi Barokah mengalami kerugian tersebut adalahBapak Ulil Fatikhin selaku Menejer ;Bahwa terdakwa hingga menggunakan uang milik Kospin Ngudi Barokah tersebut,selaku karyawan bagian kolektor yang diserahi
Putus : 21-01-2016 — Upload : 12-02-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 340/Pid.B/2015/PN Kdr
Tanggal 21 Januari 2016 — SUMADI Als. GARENG Bin SANIMAN
232
  • Mojoroto KotaKediri.Bahwa benar yang menjadi Korban pencurian adalah kesatuan Brigif 16 dan yangdiserahi oleh kersatuan sebagai penanggung jawab untuk diesel adalah saksi sendirisedangkan pelakunya sementara belum diketahui.Bahwa benar I(satu) buah diesel warna merah putih ukuran 3 PK merk DAIHOtersebut adalah barang milik pihak kesatuan Brigif 16 dan yang diserahi olehkesatuan sebagai penanggung jawab untuk diesel adalah saksi sendiri ;Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah diesel warna merah putih
    17 Oktober 2015 sekira pukul 06.30 Wib Didalam lingkungan asrama brigif tepatnya di sebelah selatan kolam ikan dalamBrigif 16 Kel.sukorame Kec.Mojoroto Kota Kediri ;e Bahwa yang menjadi Korban adalah kesatuan Brigif 16 clan yang diserahioleh kersatuan sebagai penanggung jawab untuk diesel adalah saksi Sdr.MUSTAKIM sedangkan pelakunya adalah terdakwa ;e bahwa (satu) buah diesel warna merah putih merk DAIHO warna merahputih tersebut adalah barang milik pihak kesatuan Brigif 16 Kota Kediri danyang diserahi
Putus : 13-05-2014 — Upload : 16-07-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 219/Pid.B/2014/PN Smg
Tanggal 13 Mei 2014 — SURACHMAN bin SUMADI
2812
  • tidak dapatmengembalikan uang perusahaan tersebut, maka akhirnya terdakwa di laporkan kepihak kepolisian;e Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijinperusahaan atau atasan terdakwa ;e Bahwa dalam Koperasi Simpan Pinjam Boja Arum Mulia ada kebijakan apabilanasabah berhalangan hadir ke koperasi, maka dapat membayar melalui bagianmarketing atau kolektor, dengan proses nasabah menitipkan uang angsuran kemarketing, kemudian diberikan kwitansi sementara, marketing yang diserahi
    tetap tidak dapatmengembalikan uang perusahaan tersebut, maka akhirnya terdakwa di laporkan kepihak kepolisian;Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijinperusahaan atau atasan terdakwa ;Bahwa dalam Koperasi Simpan Pinjam Boja Arum Mulia ada kebijakan apabilanasabah berhalangan hadir ke koperasi, maka dapat membayar melalui bagianmarketing atau kolektor, dengan proses nasabah menitipkan uang angsuran kemarketing, kemudian diberikan kwitansi sementara, marketing yang diserahi
Putus : 09-10-2012 — Upload : 25-10-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 382/Pdt.P/2012/PN.Kdr.
Tanggal 9 Oktober 2012 — EDI PURWO NUGROHO
175
  • NURUL IRSYAD tersebutsekarang telah ikut dan bertempat tinggal dirumah Pemohon yangbertempat tinggal dijalan Ahmad Yani No.18 Rt.005 Rw.010 Kelurahan Banjaran , KecamatanKota , Kota Kediri ; Bahwa anak orang tua kandung yang bernama FAT HUN NURULIRSYAD tersebut bermaksud untuk mendaftarkan diri dan melamarmasuk Secata TNIAD di Mojokerto ;e Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri danmelamar masuk Secata TNIAD maka perlu pengangkatan wali bagianak tersebut , oleh karena Pemohon diserahi
Register : 28-11-2014 — Putus : 23-12-2014 — Upload : 05-11-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 310/PID/2014/PT SMG
Tanggal 23 Desember 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : P.WULANDARI,SH.
Terbanding/Terdakwa : SUTARJI Bin COKRO PAWIRO
5111
  • yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebutsecara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiDer ikUt : 22202 on nn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nen nen nnn nn cnn ne ncn ne nneeBahwa terdakwa Sutarji Bin Cokro Pawiro bekerja di rumah saksikorban Edy Gunawan di tempat seperti tersebut diatas sebagai tukangkebun dan bersihbersih rumah sejak 2 tahun sebelumnya, karena saksikorban Edy Gunawan sering keluar kota sehingga terdakwa diserahi
Register : 23-11-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 10-01-2013
Putusan MS PROP NAD Nomor 101/Pdt.G/2012/MS-Aceh
Tanggal 19 Desember 2012 — PARA PEMBANDING VS TERBANDING
10142
  • Pasal 1 ayat (4) : Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf;b. Pasal 6 ayat (3): Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar padaKantor Urusan Agama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan;2. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977,tentang Perwakafan Tanah Milik menyebutkan;a.
Register : 26-04-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 06-06-2016
Putusan PN SINGKEL Nomor 51/PID.B/2016/PN.SKL
Tanggal 2 Juni 2016 — -PREKDI SAHPUTRA NAINGGOLAN Bin ROY NAINGGOLAN dan JEPRI NAINGGOLAN Bin ROY NAINGGOLAN,;
572
  • PLB Astra yang diserahi tugasselaku keamanan perkebunan kelapa sawit;Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah diambilnya buahkelapa sawit milik PT.
    PLB Astra yang diserahi tugasselaku keamanan perkebunan kelapa sawit;Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul18.15 WIB di sub rayon 1 Blok 9 Afdeling Eko perkebunan kelapa sawit PT.PLB Astra di desa Tegalega Kecamatan Singkil Utara Kabupaten AcehSingkil;Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Awaludin dan saksi Arnawansedang berpatroli di perkebunan kelapa sawit PT PLB Astra tepatnya disektarSub Rayon I Blok 9 Afdeling Eko dengan cara berjalan kaki, lalu saksiAwaluddin
    PLB Astra yang diserahi tugasselaku keamanan perkebunan kelapa sawit;Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul18.15 WIB di sub rayon 1 Blok 9 Afdeling Eko perkebunan kelapa sawit PT.PLB Astra di desa Tegalega Kecamatan Singkil Utara Kabupaten AcehSingkil;Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Darmin dan saksi Awaluddinsedang berpatroli di perkebunan kelapa sawit PT PLB Astra tepatnya disektarSub Rayon I Blok 9 Afdeling Eko dengan cara berjalan kaki, lalu saksiAwaluddin
Register : 20-02-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PA MALANG Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Mlg
Tanggal 5 April 2017 — SUGIARTI binti SUKARMAN(PEMOHON)
99
  • Penetapan No. 0135/Padt.P/2017/PA.Mlgmenjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peraturanperundangan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan:selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atauberdasarkan Undangundang;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 didalam salah satu pasalnya menyatakan perubahan yang menyangkut biodataharus dilakukan