Ditemukan 3025 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kenegaraan
Penelusuran terkait : Adat patrilinieal; hak waris perempuan; kesetaraan gender
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 09-07-2015 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 271/PDT.G/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 13 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
246 — 114
  • Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum, Pasal 1 menyebutkan:Ayat (10)Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar,saling memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untukmencapail kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi danmasalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasarkesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyaitanah,bangunan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 03-09-2020 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 729/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 1 Nopember 2021 — Penggugat:
Andi Maddiawe
Tergugat:
1.PT. Asuransi Jiwa Sequis Life
2.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Turut Tergugat:
PT. Relife Property Development
280 — 165
  • Dody meninggal dunia (pada tanggal 26Februari 2020) dan kemudian Tergugat Il sebagai Pemegang Polismengajukan klaim kepada Tergugat I.Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik BagiPerusahaan Perasuransian dimana Tergugat wajidb untukmengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab,kemandirian dan kesetaraan dan kewajaran dalam menjalankan usahanya,maka sebelum memberikan keputusan mengenai klaim atas namaTertanggung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 12-05-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/Pid/2016
Tanggal 12 Mei 2016 — BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI
116 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti danakibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinyamemikirkan kembali rencananya;Selanjutnya frasa kata dan antara sub unsur dengan sengaja dansub unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, maka menurut hematPemohon Peninjauan Kembali menunjukkan kesetaraan sub unsur,sehingga sub unsur direncanakan terlebin dahulu harus dilakukan dengankesengajaan.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 28-11-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 6/P/FP/2017/PTUN.BNA
Tanggal 21 Desember 2017 — Pemohon:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Termohon:
GUBERNUR ACEH
363 — 383
  • Bahwa sejalan dengan maksud tersebut di atas, penyelenggaraanPemerintahan Acehdi Provinsi Aceh maka Pemerintahan Aceh, termasukGubernur Aceh, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota berpedoman padaasas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari:a. asas keislaman; b. asas kepastian hukum;c. asas kepentingan umum; d. asas tertib penyelenggaraane. asas keterbukaan; pemerintahan;f. aSas proporsionalitas; g. asas profesionalitas;h. asas akuntabilitas; i. aSas efesiensi;j. asas efektivitas; k. asas kesetaraan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 31-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 63/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
Tri Teguh Pujianto
Tergugat:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah
876 — 703
  • Kesetaraan di hadapan hukum dan kesetaraanperlindungan hukum membentuk prinsip non diskriminasi yang menyediakanlandasan penikmatan hak asasi setiap orang tanpa pembedaan termasukuntuk latar belakang orientasi seksualnya.Oleh karena itu, segala bentuk pelecehan, pelanggaran hak asasi, dandiskriminasi yang merendahkan martabat diri seseorang harus ditiadakan.Orientasi seksual dan identitas gender adalah bagian integral dari diriseseorang.
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 29-01-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kis
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat:
Aminah
Tergugat:
1.Kemntria ATR/BPN Kepala Kanwil Sumatera Utara
2.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Andi Iswitardiyanto & Rekan
3.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Turut Tergugat:
3.Gubernur Sumatera Utara
4.Bupati Batu Bara
5.PT. Waskita Karya
60 — 14
  • PeraturanMenteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai PublikPasal 1.1 Penilaian adalan Proses Pekerjaan untuk memberikan opinitertulis atas nilai ekonomi suatu objek Penilaian sesuai dengan StandarPenilaian Indonesia (SPI).Tergugat Il yang selanjutnya disebut Penilai dalam melakukan PenilaianTanah milik Penggugat didasarkan pada Standar Penilaian Indonesia (SPI)tersebut diatas;Nilai Penggantian Wajar (Fair Replacement Value), adalah nilai untukkepentingan pemilik yang didasarkan kepada kesetaraan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-03-2017 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3580 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — PT. FRUIT LAND VS PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA, dk
211 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Krediturmempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaandebitur, dan berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.Asas keseimbangan menekankan pada persamaan/kesetaraan kedudukan parapihak terutama dalam pembuatan perjanjian;Dengan memperhatikan asas keseimbangan tersebut, maka perhitunganbesarnya kerugian yang dilakukan oleh Judex Facti yang sematamata hanyaHalaman 63 dari 74 hal. Put.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 17-01-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 12/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 12 Juni 2017 — PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Perseroan) ; DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
103 — 72
  • STI tersebut di atas, berdasarkan asaskeadilan dan kesetaraan kami akan menghitung ulang dan bersedia membayarsesuai dengan hasil perhitungan yang diberlakukan pada penyelenggara FWALimo;Bahwa yang dibicarakan dalam rapat itu hanya menyatakan hasil pemeriksaanyang kemudian ditandatangani, dan rapat selesai selanjutnya kami membuatkonsep laporan yang dilampiri dengan laporan pemeriksaan;Ketika kami melakukan cek fisik di lapangan, kami meminta untuk diberikandata apakah antena tercatat dalam computer
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Tanah
Putus : 03-04-2014 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Gtlo
Tanggal 3 April 2014 — -Ir. KEPPE LAMADLAUW sebagai Penggugat -Ha. YETTY LAMADLAUW, dkk
89 — 24
  • Gorontalo dibawah Nomor> W20U1/23/AT.03.05/V1/2013 tanggal 3 Juni 2013, Tergugat I dan Tergugat II hadirKuasanya yaitu PATTA AGUNG, SH, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor diJLTondano Perum Nilwatama Permai Blok D/2, Kelurahan Tapa Kec.Kota Utara KotaGorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2013 yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah Nomor: W20U1/46/AT.03.05/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013, Tergugat III yaitu IBRAHIM ISHAK,S.MH, Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 05-08-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN BATAM Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat:
Ir. Ahmad Hambali Hutasuhut SH
Tergugat:
1.KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Batam
2.PT. BPR LSE Manggala
3.Notaris / PPAT Andreas Timothy, H, MkN
4.BPN (Badan Pertanahan Nasional) Batam
5.Said Muhammad
175 — 116
  • Azas kesetaraan antara pemberi jasa denganpenerima jasa, 2. Banyak HAK Konsumen yang disembunyikan, 3.Tidak transparan. 4. Perjanjian yang dipaksakan (dwang);6. Bahwa Perjanjian yang timbul, dimana mengatur berbagai macamklausul di dalamnya, yang mana bila dilihat dari sudut pandang hukumperikatan, maka syarat dan ketentuan dari perjanjian kredit initermasuk ke dalam perjanjian sepihak, Dikatakan perjanjian sepihakkarena tidak terdapat tawar menawar antara kreditur dan debitur.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Putus : 05-11-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 4-K/PMT-I / AD/VI/2004
Tanggal 5 Nopember 2010 — Drs.H.Syahrial, SH, Kolonel Ckm (Purn) Nrp. 27516, Wakil Ketua DPRD Prop Sum-Bar Periode 1999-2004. Dkk 4 Orang
82 — 29
  • No. 110 Tahun 2000bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 1999, sebabsekarang ini posisi kita sebagai Dewan adalahsejajar dengan eksekutif karena eksekutif adalahmitra kerja sedangkan materi yang ada dalam PP.110 Tahun 2000 tidak tampak kesetaraan dimaksud.Demikian juga unsur pimpinan lainnya (Titi, AnwarKasri) juga mendukung pendapat dimaksud.f.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 16-10-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 22
  • Dan di Indonesia sebagai negarahukum menganut 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu : Supremasi hukum(supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before thelaw) dan penegakan hukum dengan caracara yang tidak bertentangandengan hukum (due process of law) ;Bahwa dengan mengkaji secara lebih mendalam Pasal 1 Ayat (3) UUD1945 tersebut, maka di negara Kesatuan Republik Indonesia ini berlakujuga system rule of law yang salah satu cirinya adalah dimana Hakimtidak lagi hanya sebagai corong Undangundang
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 25-06-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 20/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 4 Agustus 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : SUMIDI, SH.
Terbanding/Terdakwa : Filipus Iwan Erwin Fernando Haulussy
136 — 75
  • Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalammemenuhi hakhak pemangku kepentingan (stakeholders) yangtimbul berdasarkan penanjian dan peraturan perundangundangan.Bab X Etika Berusaha, Anti Korupsi, dan Donasi, Pasal 40 ayat(1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER 01/MBU/2011 tanggal tentang Penerapan Tata KelolaPerusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) padaBadan Usaha Milik Negara yang mengatur anggota DewanKomisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan Karyawan BUMN
    Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalammemenuhi hakhak pemangku kepentingan (stakeholders) yangtimbul berdasarkan penanjian dan peraturan perundangundangan.Bab X Etika Berusaha, Anti Korupsi, dan Donasi, Pasal 40 ayat(1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER 01/MBU/2011 tanggal tentang Penerapan Tata KelolaHalaman 121 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PT DKIPerusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) padaBadan Usaha Milik Negara yang mengatur anggota DewanKomisaris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Juni 2013 — DADAH MULIANSYAH, SE., MM., M.Si
100 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hak untuk didengar pendapatnya sebagaiperwujudan asas audi et alteram partem ini juga adalah merupakan suatu hakyang dijamin dan dilindungi olen UUD 1945, yaitu hak untuk didengar dandipertimbangkan, baik argumen maupun alat bukti yang diajukan di depansuatu badan peradilan yang mandiri dan imparsial (pandangan yangmemuliakan kesetaraan hak setiap individu).Penyerahan kedua bukti surat tersebut merupakan pembelaan Terdakwa danuntuk memenuhi azas pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidanakorupsi
Pengadilan PN KENDAL Perdata
Register : 04-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN KENDAL Nomor 22/Pdt.P/2016/PN.Kdl
Tanggal 17 Maret 2016 — 1.SAMSUDIN, AMD 2.SUDARYANTO 3.SUTRIYO 4.AHMAD JAMAL 5.SUGITO 6.ROHMAD 7.DJUPRI 8.TRIYONO 9.SISWANTO 10.SUKIS 11.ROHMAN Termohon: Ir. USMAN Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kendal
55 — 18
  • ., adapunpengertian dari Nilai Pengganti Wajar tersebut adalah nilai untukkepentingan pemilik yang didasarkan kepada kesetaraan dengan nilai Pasaratas suatu properti, dengan memperhatikan unsur luar biasa berupakerugiaan non fisik yang diakibatkan adanya pengambil alihan hak atasproperti dimaksud.Selanjutnya NPW dapat dihasilkan dari kombinasi kerugian fisik dankerugian non fisik atas suatu obyek penilaian.Selanjutnya yang dimaksud Pemanfaatan tertinggi dan terbaik(Highest and best use) yang selanjutnya
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-09-2013 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN SUMEDANG Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Smd
Tanggal 14 Mei 2014 — H. JEJEN JAENUDIN, Ny. ATIH SUNARSIH sebagai penggugat dan Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONNESIA (Persero) Tbk, BAKTI NEFIANTO, HAJI AGUS RAHMAT, Pemerintah RI. cq. Kementrian Keuangan RI. cq. Kepala Kantor Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Pimpinan Perusahaan TOSERBA GRIYA SUMEDANG / TOSERBA, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang sebagai tergugat
86 — 18
  • yang diberikan kepadaPenanggung Hutang tersebut wajib/harus ditempuh prosedurnya oleh PUPN(Tergugat IV) berdasarkan Undang Undang Nomor 49 Prp. 1960 tentangPanitia Urusan Piutang Negara dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) jo.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 TentangPengurusan Piutang Negara dalam pasal 33 sampai dengan Pasal 42, olehkarenanya menurut hukum tentang hal itu dapat diartikan sebagai penerapanazas kepastian hukum dan azas keadilan dalam pengurusan piutang Negaraartinya ada kesetaraan
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 24-03-2014 — Upload : 04-05-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 122 / PDT / 2013 / PT.PLG
Tanggal 24 Maret 2014 — 1. Direktur CV. Tanjung Jaya Lestari; dkk vs PT. Bank BNI (Persero) Tbk
91 — 45
  • Dengan demikian Tergugat telahmengabaikan prinsip kesetaraan dalam penentuan harga lelang.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 50/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
MUAMMAR KHADAVI
Tergugat:
1.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.KKP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB
3.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) WilayahNusa Tenggara Barat
362 — 217
  • Keterbukaan,g. kepentingan umum dan h. pelayanan yang baik..Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang melakukan evaluasi danpembatalan tender adalah tindakan cacat administrasi sertapenyalahgunaan wewenang karena tidak sesuai dengan:1) Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagimanadiatut dalam pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017Tentang Jasa Konstruksi sebagai berikut:Pasal 2Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berrandaskan pada asas:a. kejujuran dan keadilan;b. manfaat;c. kesetaraan;d. keserasian
    kemandinan;h. keterbukaani. kemitraan;J. keamanan dan keselamatan;k. kebebasan;. pembangunan berkelanjutan; danm. wawasan lingkungan.Pasal 3Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan JasaKonstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh,andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstrrrksi yangberkualitas;Halaman 34 dari 226 Halaman Putusan Nomor : 50/G/2020/PTUN.Mtr.b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yangmenjamin kesetaraan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-10-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1488 K/Pid. Sus/2012
Tanggal 25 Oktober 2012 — JPU ; ARI ARIFIN
73 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bertentangan dengan:e Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 berbunyi :Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, salingmenerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenaibentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengankegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan
    bertentangan dengan :Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 berbunyi :Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, salingmenerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenaibentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengankegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
YONATAN TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
297 — 143
  • / kuliah padasemua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.Angka 2 : Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkanpeserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntutpenguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahliilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.Pasal 3Ayat (1) : Setiap satuan pendidikan pada semua Jalur, jenjang, dan jenispendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.Pasal 4Ayat (1) : Pendidikan agama pada pendidikan formal dan programpendidikan kesetaraan