Ditemukan 3028 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kenegaraan
Penelusuran terkait : Adat patrilinieal; hak waris perempuan; kesetaraan gender
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 22-02-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 22 Februari 2017 — I. KONSORSIUM PT LINA PERMAI SAKTI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Lina Asmahan Abdullah, II. 1. PT NUGRAHA KARYA OSHINDA cq YULINDA JUNIARTI, S.E., yang diwakili oleh Direktur, Ny. Julinda Juniarty, S.E., 2. KONSORSIUM PT MULTI MEGA SERVICE, yang diwakili oleh Direktur Utama, Tuan Sujanto, III. PT WAHGO INTERNATIONAL CORPORATION, yang diwakili oleh Direktur Suresh G. Vaswani VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Dr. Ir. Benny Pasaribu, M. Ec., Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha DAN 1. Prof. Dr. RUSADI KANTAPRAWIRA, S.H., Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, DKK.
391 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis dan ivertigator tidak perdullipada azas praduga tidak bersalah, kesetaraan di depan hukum, kesempatanuntuk membela diri dan khaidahkhaidah dasar hukum acara lainnya, halmana melecehkan keberadaan hukum kita;. Bahwa akibat tiadanya penghormatan terhadap hukum, pemeriksaan denganmemaksakan selera dan kemauan Majelis. Akibatnya jadi ngawur,Halaman 97 dari 114 hal. Put.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Abdul Malik, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
343 — 190
  • Bahwa perbuatan Penggugat yang meniadakan hakhak dari pekerja yangterkena kebijakan Furlough atau berstatus dibebaskan dari kewajibankerjanya menunjukkan adanya keputusan yang bersifat diskriminatifsebagaimana dalam Pasal 2, Konvensi mengenai Diskriminasi Pekerjaandan Jabatan tahun 1958; setiap anggota yang melaksanakan Konvensi iniperlu berupaya untuk menetapkan dan mencari suatu kebijakan nasionalyang bertujuan untuk mempromosikan, melalui cara yang sesual dengankeadaan dan kebiasan nasional, kesetaraan
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 06-12-2017 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 24/Pdt.Bth/2017/PN Sak
Tanggal 12 September 2018 — Penggugat:
HENDRA EKA SAHPUTRA S.Sos
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROVINSI RIAU
2.GUBERNUR RIAU
3.BUPATI SIAK
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SIAK
5.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK TOTO SUHARTO REKAN
6.CAMAT KANDIS
7.PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR
53 — 106
  • PengadaanTanah untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Kandis, yang beralamat di KantorBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak, Komplek Perkantoran Pemda SungaiBetung, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak J Riau.Penentuan Tujuan PenilaianPengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum dalam hal ini RencanaPembangunan Jalan TolPekanbaru Kandis.Penentuan Dasar NilaiAdapun Dasar Nilai yang digunakan NilaiPenggantian Wajar, Definisi NIlai Penggantian Wajar adalah nilai untukkepentingan pemilik yang didasarkankepada kesetaraan
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 02-02-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Kis
Tanggal 19 Juli 2021 — Penggugat:
1.Ngatmi
2.Saminem
3.Tiramsyah Saragih
4.Sugito
5.Kaminem
6.Rubiani Br. Aritonang
7.Rahim
8.Susiana
9.Sunardiana
Tergugat:
9.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
10.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Andi Iswitardiyanto & Rekan
11.Kementrian ATR/BPN Kepala Kanwil Sumatera Utara
Turut Tergugat:
11.Gubernur Sumatera Utara
12.Bupati Batu Bara
13.PT. Waskita Karya
114 — 79
  • Tergugat II yang selanjutnyaHalaman 77 dari 142 Gugatan Nomor : 5/Pdt.G/2021/PN Kisdisebut Penilai dalam melakukan Penilaian Tanah milik Penggugatdidasarkan pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) tersebut diatas.Nilai Penggantian Wajar (Fair Replacement Value), adalah nilai untukkepentingan pemilik yang didasarkan kepada kesetaraan dengan NilalPasar atas suatu Properti, dengan memperhatikan unsur luar biasa berupakerugian non fisik yang diakibatkan adanya pengambilalinan hak atasProperti dimaksud
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 22-03-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 25 Juli 2018 — Penuntut Umum:
NURSIYAH WAHYUNI, SH
Terdakwa:
YETTY ROSILAWATY Binti MUHAMAD SALEH SOERYO ADI KUSUMO
96 — 49
  • Pasar Sukoharjo pada tahun 2014 adalah pemeriksaanumum, dengan Tim pemeriksa Terdakwa Edi Ganda Permana (Ketua)dengan cakupan tugas sesuai AWP yang telah disetujui, untukmengkoordinir tugas anggota Tim, melakukan pemeriksaan managemensecara menyeluruh (operasional) dan GCG, terkait dengan GCG apakahsudah menjalankan aspek dari GCG bank dengan baik, terutama dari sisiTranfaransi (keterbukaan), Akuntabilitas (Akuntabilitas), Resposibility(Pertanggungjawaban), Indepandency (kemandirian) dan Fairness(Kesetaraan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-04-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 26/G/LH/2020/PTUN.PLG
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP OGAN KOMERING ULU RAYA SUMATERA SELATAN OKU RAYA DIWAKILI OLEH SYAIFUL AMIN
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Intervensi:
PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA
662 — 411
  • Kesetaraan posisi diantara pihakpihak yang terlibat;c. Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan,;d.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 24-02-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat:
1.OEY MEI ING
2.MEGAWATI SUYONO
3.JOICE JULIAWATI NINGRUM
4.TJUNG KIE TJIN
5.ANTONIUS PRABOWO ARGO, IR
6.LESLIE BENNY
7.ERICK OKTAVIAN
8.YENNY TENG
9.FERRY FRANANTA
10.ERNIWATI ROESLI
11.SAJODJANA SANTOSO
12.HELEN
13.LIE MOY SU
14.TIMOTIUS THAMIN
15.CHESIA SABANDAR
16.FANDY SUSANTO
17.NONO WIJAYA
18.HENNY
19.WIWI SUMIATI LAISMANA
20.IR ALEX SAMUEL TJIPUTRA
21.RUDIYANTO
22.ANDI BASUKI
23.RINA DHARMAYANTHI
24.JENNY DANIEL
25.DARDIANI
26.FARIKA
27.DEASY NATALIA
28.MEILANI
29.CAHYADI MULIONO
30.INNOVA CAROLINA
31.IE RUDY
32.JULINA PANGESTOE
33.FABRIANNE TIFFANY
34.FERRY SUGIARTO
35.NORA CHERISNAWATI
36.OLIVIA PUSPARINI
37.ANDY PUTRA
38.IRWANSYAH
39.RATNA HALIMAN
40.IR. H. HERMANSYAH ARSYAD
41.ATIK HERAWATI
42.AGUS SALIM
43.BUKHARI MUHAMMED NOOR, Bsc
44.LOA JIMMY KAMAJAYA
45.EMI HALIM
46.YENI
Tergugat:
PT. PERKASA ABADI JAYA
212 — 208
  • Semi Gross; Bahwa ukuran Semi Gross adalah ukuran yang digunakan dalam kaitanuntuk menghitung service charge pada hubungan sewa properti, jadi tidakdapat diberlakukan pada ukuran transaksi jual beli sSatuan rumah susun; Bahwa Ahli berpendapat, sejak Kepmenpera Nomor 11 Tahun 1994hingga keluarnya PP Nomor 21 Tahun 2021, PPJB atas satuan rumahsusun harus dibuat dalam bentuk akta notaris, jadi PPJB tanpa dibuatdihadapan notaris menyelahi peraturan perundangundangan dengan tujuanagar dapat terwujud kesetaraan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 10/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 25 Mei 2015 — M. AZMIN GUNADI ALS GUN BIN ALAMIN
70 — 40
  • Kepahiang dengan Jabatan KepalaSeksi Kesetaraan sejak tahun 2013 sampai sekarang;e Bahwa saksi adalah Pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah kegiatanketenaga listrikan pada Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineraltahun 2012. Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pertambangan danSumber Daya Mineral Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2018
Tanggal 6 Maret 2018 — PT. KARABHA DIGDAYA VS I. WALIKOTA DEPOK., II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DEPOK;
238 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WP Bodebekpunjur sebagai pengembangankawasan perkotaan di wilayah Jawa Barat dengan kesetaraan fungsidan peran kawasan di KSN Jabodetabekpunjur serta antisipatifterhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputiKota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, KotaDepok dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur;Bahwa jika merujuk kepada ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perpres 54Tahun 2010 dan Pasal 11 ayat (1) huruf A Perda Provinsi Jabar Nomor22 Tahun 2010 di atas, Kota Depok diproyeksikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-08-2012 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1085 K/PID.SUS/2012
Tanggal 8 Agustus 2012 — Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP, Msi
104 — 308 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yangmelanggar hukum guna menemukan kebenaran materiel dalam suatu perkarayang diadilinya.100Hak untuk didengar pendapatnya sebagai perwujudan asas audi et alterampartem ini juga adalah merupakan suatu hak yang dijamin dan dilindungi olehUUD 1945, yaitu hak untuk didengar dan dipertimbangkan, baik argumen maupun alat bukti yang diajukan di depan suatu badan peradilan yang mandiri danimparsial (pandangan yang memuliakan kesetaraan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 13/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 25 Mei 2015 — RICO SAPUTRA, SIP Bin RIDWAN
65 — 42
  • Kepahiang dengan Jabatan KepalaSeksi Kesetaraan sejak tahun 2013 sampai sekarang;Bahwa saksi adalah Pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah kegiatanketenaga listrikan pada Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineraltahun 2012. Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pertambangan danSumber Daya Mineral Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1929 K /Pid.Sus/ 2014
Tanggal 21 Januari 2015 — FARIDA WEDIANINGSIH Binti Alm. WACHJUDIN
58 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negara, saya belum pernah melakukan tindak pidana(belum pernah dihukum) dan masih mempunyai tanggungan yaitu 3 (tiga)orang anak yang masih kecilkecil serta hanya memiliki latar belakangpendidikan formal SMA, artinya walaupun saya sudah tua, saya tidakmemiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum ;Bahwa ayat 1 Pasal 27 UndangUndang Dasar 1945 mengamanatkansegala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum olehsebab itu saya sangat berharap agar di dalam upaya hukum (proses kasasi)saya ini, ada kesetaraan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-11-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 19 Januari 2017 — RONAWAN SB. SIHIRA, SE alias RONAL
315 — 138
  • nama SMK Negeri1 Bokat.Sumber Bantuan Anggaran Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB)pada SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 adalah Anggaran Pendapatan BelanjaNegara (APBN) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah KejuruanKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013.Tujuan Pemberian Bantuan Anggaran Pembangunan 3 (tiga) Ruang KelasBaru (RKB) sebesar Rp.477.000.000,00 (Empat ratus tujuh puluh tujuh jutarupiah) pada SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 adalah Untuk peningkatan,ketersediaan dan kesetaraan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 08-11-2023 — Putus : 10-01-2024 — Upload : 19-01-2024
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm
Tanggal 10 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Thesa Tamara Sanyoto SH
2.Dwi Kurnianto SH.,MH
3.Grhady Dwi Hartanti SH
4.JOHAN WIBOWO, S.H.
Terdakwa:
RAKHMAT HIDAYAT ,S.Pd Bin ISHAK IZ (Alm)
75 — 64
  • Nomor : 422/045-UM/MKKS-SD/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Susunan Kepengurusan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Dasar Kabupaten Tapin Masa Bhakti 2020-2024

    7. 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Tapin Periode 2020/2023;

    8. 3 (tiga) lembar asli Surat Edaran Nomor 421.3/190/Disdik/2021 Tanggal 08 Februari 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan

Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 12/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 25 Mei 2015 — MARSONO Bin JOYO SUMARTO
70 — 38
  • Kepahiang dengan Jabatan KepalaSeksi Kesetaraan sejak tahun 2013 sampai sekarang;Bahwa saksi adalah Pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah kegiatanketenaga listrikan pada Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineraltahun 2012. Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pertambangan danSumber Daya Mineral Kab.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2016 — SYAHRUDDIN MILE, ST
77 — 32
  • Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yangmenjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyediajasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan padaketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;c.
    Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yangmenjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia57jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan padaketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;c.
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 22-02-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Kla
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penggugat:
1.ACENG ABDULLOH
2.AZIS
3.AGUS HERWANTO
4.RASDI
5.RADIMAN
6.SUGIONO
7.SAEFUDIN
8.TOMIN
9.RASIDI
10.SUWARDI
11.SRI WAHYUNI
12.MAYA SARI
13.ENGKOM SYARIPUDIN
14.JUMIATI
15.ASEP BASRI
16.RUSTANDI
17.ASEP KOSWARA
18.HAMDANI
19.SAHIDIN
20.M, ROBI
21.AMIN KAMUDIN
22.MUHLISIN
23.MUJIONO
24.MUSLIHUDIN
25.MUSIRAH
26.ROMLAN
27.WAHYUNINGSIH
28.TAHRI
29.YAMIN
30.UMAYAH
31.SRI HARYATI
32.BASUKI
33.SAPRUDIN
34.ADE KOMAR
35.ARNI
36.MAHENDRA GUNAWAN
37.SHOLIHIN
38.SURATMAN
39.SUGIONO
Tergugat:
1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung
2.PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR I
Turut Tergugat:
Negara Republik Indonesia Cq. Presiden RI Cq. Pemerintah Provinsi Lampung
65 — 12
  • , September 2011, halaman, 188189, disebutkan Perprespengadaan tanah telah keliru menerapkan konsep penitipan gantikerugian pada pengadilan yang telah dianalogkan dengan konseppenitipan yang terkait utang piutang dalam Pasal 1404 KUH Perdata,karena pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untukmemperoleh tanah dan bukan hubungan keperdataan antara para pihak.Disamping itu. lembaga konsinyasi ini memperlihatkan adanyapemaksaan kehendak oleh Panitia Pengadaan Tanah, sertamengabaikan prinsip kesetaraan
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2387 — 695
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Bambang Budiarto, M.Si, telah dirampaskemerdekaannya dan tidak menikmati asas kesetaraan dankeseimbangan dalam proses pidana, karena Pengadilan Tipikorhanya diberikan waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja untukmemeriksa dan memutus perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal58 Ayat (1) UU KPK yang berbunyi, Perkara tindak pidana korupsi16diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalamwaktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkaradilimpahkan ke Pengadilan Tindak
    umum, seperti Pengadilan Perikanan (UU No. 31Tahun 2004), Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000), PengadilanNiaga (UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan), pembatasan waktutersebut juga diatur secara tegas, yang dimaksudkan untuk menjaminkepastian hukum, disamping bertujuan untuk mewujudkan peradilan yangcepat, sederhana dan biaya murah;123Dengan demikian alasan Pemohon tentang keberadaan Pasal 40 UU KPKyang telah melanggar asas praduga tak bersalah dan Pasal 58 Ayat (1) UUKPK yang telah merampas kesetaraan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 14-12-2016 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 708/Pdt.Sus-KPPU/2016/PN Mdn
Tanggal 19 Juli 2017 — PT MULTI RAYA ARTTECH, dkk
= LAWAN =
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, dkk
403 — 89
  • negara yangmenegakkan supremasi hukum untuk menjalankan kebenaran dankeadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan (akuntable) dan ketentuan mengenaiIndonesia adalah negara hukum dimaksudkan untuk memperteguhpaham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalampenyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa danbernegara.Bahwa secara umum dalam setiap negara yang menganut pahamnegara hukum, kita melihat bekerjanya tiga prinsip dasar yaitusupremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata
Register : 15-11-2018 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mjl
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
1.Taman
2.Eah Robiah
3.H.Sukari
4.Dayinah
5.Casmad
6.Hj. Wayem
7.Tarisah
8.Enah
9.Salamah
10.Hj. Wasjem
11.Rustam Bin Sapan
12.Tursinah
13.Katmah
14.Rustam
15.Sartinah
16.Sarwa
17.Rahmat, SPD
18.Dani
19.Kusrita
20.Kasnawi
21.Mamat Rahmat
22.Rasmu
23.Inoh Tursinah
24.Ini Kartini
25.Dawen
26.Karsih
27.Iin Warsini
28.Ecoh Anisah
29.Dokom
30.Ilah Tursilah
31.Rusdi
32.Dodo Suanda
33.Cewen Caswan
34.Wiyatno
35.Krisna Sonjaya
36.Saepul Bahri
37.A'ah Wati'ah
38.Iksan
39.Engkun Kurniasih
40.Iin Casiah
41.Danuwan dan atau H. Omo
42.Duraji
43.E. Karmilah
44.Hj Inih Casinah
45.Fatmah
46.Hj. Siti Sopyah
47.D. Djaedi Usman
Tergugat:
1.Menteri Dalam Negeri
2.Gubernur Provinsi Jawa Barat
3.Pemerintah Kabupaten Majalengka
4.Team Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek Palimanan II
5.Panitia Pengadaan TanahPemerintahKabupaten Majalengka, Kantor Sekda Kabupaten Majalengka
Turut Tergugat:
1.Menteri PUPR
2.PT. LINTAS MARGA SEDAYA
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka
109 — 32
  • Disamping itu lembagakonsinyasi ini memperlihatkan adanya pemaksaan kehendak oleh PanitiaPengadaan Tanah, serta mengabaikan prinsip kesetaraan antara pemeganghak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah;SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM16. Bahwa PerbuatanPerbuatan Para Tergugat dan merupakanPerbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal1366 jo.