Ditemukan 5195 data
32 — 15
dalam kitab l'anatut Thalibin JuzIV halaman 254, sebagai berikut :Jae galls oly sage Alay ply dine 8 sl yal cle lS cc seal cisHal 8 dari 11 halaman Penetapan No.30/Padt.P/2021/PA.PraArtinya: Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita,harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dansyaratsyaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab BughyatulMustarsyidin halaman 298, sebagai berikut:COW s Aga g HW CAS Co ge all Uta
10 — 4
Hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbunyi:Cella uta ple pte tial) jaArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
1.ANTONIUS MAYANG DARMAWAN
2.BELLA KARTINI DITA RIYANTO PUTRI
30 — 30
Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3372KW040720120170001, antara uta Riyanto , yang dikeluarkan olehKUA Sidoarjo, Wonogiri, tanggal 28 Juli 2011, yang diberi tanda buktiP.5;6.
13 — 2
Hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbunyi:Cella uta ple pte tial) jaArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f ) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
9 — 1
Biaya Meterai ............ cece eee Rp, .000,UTA : ccesscmeme 2 x ss someumeame ous x steamer Rp. 241.000,Untuk salinan yang sama bunyinyaOlehPANITERA PENGADILANAGAMA SINTANGTtd./RINA DEWI SAYANTI, SH
5 — 0
, bahwa Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan dantidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telahdipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itudisebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya putusan atasperkara ini dapat dijatunkan dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1)dan pasal 126 HIR, halmana sejalan pula dengan ibarat nash dalam Kitablanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyli:JS VI 555 gl late gulooll Uta
14 — 0
of Amo JN At Zalall (cal Lal goaAiily Aalb gal Lagin Cray Ge pZallll Jac 5 Uta) Gs 3piallArtinya: Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan ceraikepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnyamenderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengansuaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki ataumenyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanyaberbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan;bila dakwaan
10 — 4
Hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbunyi:Cella uta ple pte tial) jaArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
11 — 2
Hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbuny/i:Cellnonall uta (le pte rl iall joArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
9 — 0
(cal Lal gc4iily ABlb gall Lagin Cray Ge call Jac 5 Uta) Guy pallhal. 8 dari 11 hal.
29 — 6
Hal ini sesuai dengan gaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbuny/i:Cellonall uta (ple pts sul iall Artinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
Terbanding/Penggugat : H. Wawan Megantara, B.Sc
37 — 39
dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;Bahwa ternyata hasil proyek tersebut tidak mendapatkan untung, justruTergugat mengalarni kerugian sehingga Tergugat belum dapat melunaslhutang Tergugat kepada Penggugat ;Bahwa adapun Tergugat mengalami kerugian dikarenakanTergugat juga ditipu oleh rekan Tergugat oleh karena itu tuntutan bungauang pinjaman sebesar Rp 875.000.000, (delapan ratus tujuh puluh limajuta rupiah) dan ganti rugi sebesar 2% x Rp 3.250.000.000, (tiga milyardua ratus lima puluh juta uta
37 — 3
Pasal (14), (15), (16), (18), (30), (40), (41), (42), (43) dan (44)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitabfanatut Thalibin Juz M halaman 253254 yang berbunyi :Sone uta Lig 33 5 (yt Aloptig dimse 83 e! es 7h Seed!
7 — 0
bahwa Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan dantidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telahdipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itudisebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya putusan atasperkara ini dapat dijatunkan dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1)dan pasal 126 HIR, halmana sejalan pula dengan ibarat nash dalam Kitablanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyli:JS VI 5525 gl slave gulooll Uta
12 — 2
Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbunyi:Celleonall uta ple ptiis tial) jaArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f ) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
7 — 0
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majlis Hakim perlu mengetengahkan hujah syariyahyang tertuang dalam dalam Kitab Figh Sunnah Juz II hal 248 yang berbunyisebagai berikut;WSs zg oe sel ga 5 Ais uta Lill gdlale raid hl7 Maa Yer gata I jae g Lagllbe (yu 3 plas 1p ane (Glbay Las old(YE AY Ababa) a Ly dale ills LogisArtinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatanyadihadapan hakim dengan buktinya atau
18 — 5
Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbunyi:CelLncall uta ple pia deLedall $12Artinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
23 — 2
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. tanpa ijin dari pihak vung berwenang.Menimbang. bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan pacasaksi dan kelenogan terdakwa serta dilubungkin dengan baring buku yang dhajukandi persidangan bahwa terdakwa hari kamis tanggal 20 Januari 2011 sekita: pukul06.00 Wib di kawasan hutan lingdung sebelah uta desa Neumeng. KeoumatanGondang.
76 — 25
Hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbuny/i:Cellnonall uta (le pte rl iall joArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f ) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
11 — 4
Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam KitabAl Bayan halaman 38 yang berbunyi:CelLncall uta ple pia deLedall $12Artinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.