Ditemukan 3384 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : semarangan sembilangan seberangan semarangdan sembarang semaranga
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penggelapan
Upload : 13-12-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 2575/Pid.B/2017/PN.Sby
HENRY JOCOSITY GUNAWAN
219 — 96
  • dalam UndangUndang Perbankan tidakdinyatakan bahwa diatur dalam UndangUndang Pemberantasan Korupsi ;Bahwa pembentuk UndangUndang itu mengacu di dalam pemikiran hukum,tidak semua persoalan kemanusiaan yang muncul itu bisa diselesaikan hanyadalam 1 (satu) bidang hukum saja, ada bidangbidang hukum lain yang bisaHal. 86 Putusan Nomor : 2575/Pid.B/2017/PN.Sby.menyelesaikan persoalan kemanusiaan lalu ada doktrin dalam hukum pidanabahwa penggunaan hukum pidana harus cermat dan hatihati sehingga tidakboleh sembarangan
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 17-10-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 29-01-2014
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 54 - K / PM.II-10/ AD / X / 2013
Tanggal 17 Desember 2013 — Eko Santoso Lettu Inf NRP 11060014390683 (Terdakwa I)
77 — 51
  • Rido Hehanusa diintrogasilagi namun tetap tidak mengaku dan malah mengumpatumpat lagidan bicara sembarangan.14. Bahwa karena Sdr. Rido Hehanusa tetap tidak maumemberikan informasi mengenai namanama dan tempat tinggaltemantemannya dan telah terdengar adzan Subuh maka Terdakwalmemerintahkan kepada Terdakwa, Terdakwalll, TerdakwaIV danTerdakwaV agar membawa Sadr.
Pengadilan PA TANJUNG REDEP Perdata Agama
Register : 11-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.TR
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 25
  • Menyalahkan Termohon dalam hal binatang peliharaan Pemohonyakni binatang kucing melakukan buang air dan besar sembarangan didalam rumah Pemohon;5. Menyembunyikan uang ataupun penghasilan Pemohon agar tidakdiminta oleh Termohon;Tanggapan Pemohon :Semua dalil yang dikemukakan oleh Termohon adalah mengadangada dansedang bersandiwara layaknya sinetron di televisi swasta;1. Apakah menjadi Istri dan melaksananakan kewajiban sebagai istriitu. disebut Pembantu Rumah Tangga.
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 23-08-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 38/PDT/2018/PT AMB
Tanggal 22 Oktober 2018 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II : KUNDRAT F. WIRTHA Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : JOHANIS LICO Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : METUSAEL TANODY Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : FILEKS KWUWULAY Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Diwakili Oleh : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
Terbanding/Pembanding/Penggugat : FRITS HOSEA GASPAR POROE Diwakili Oleh : FRITS HOSEA GASPAR POROE
Terbanding/Tergugat I : IZAK A. LICO
Terbanding/Tergugat VII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
145 — 189
  • Tidak bisa bertutur ituditerima dari sembarangan orang. Dengan mengacu kepada pendapat ahlitersebut, penuturan dari Saksi Tergugat IIV yaitu saksi RULUP PAULUSLATUASAN, patut dijadikan pegangan karena saksi pernah menjadi Raja diPati yaitu Negeri tertua yang berada di Moa Barat..
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 24-02-2011 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 7 Februari 2012 —
168 — 100
  • Tidakpernah ada sebuah perjanjian jual beli saham yang nilainya besar,dilakukan secara sembarangan, atau diisi dengan tulisan tangan, lalukemudian ditandatangani para pihak di atas sebuah dokumenperjanjian yang banyak coretan.. Keempat, pada bagian LATAR BELAKANG.
Pengadilan PN PRABUMULIH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pbm
Tanggal 7 Januari 2016 — Pengugat H. ACHMAD BIN H. ANWAR Tergugat PT. PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION PRABUMULIH, Dkk
213 — 128
  • Bahwa peringatan dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensitersebut tidak diindahkan serta tidak dipedulikan dan bahkan TergugatRekonvensi, secara angkuh dan sembarangan serta dengan pemaksaan,berulang kali tetap melakukan perucatan, pengambilan dan pengangkutanpipapipa yang berada di WKP Para Penggugat yang masih digunakan untukkegiatan operasional Penggugat Rekonvensi, antara lain yaitu:Pengambilan Besi Kurun Waktu Bulan Januari 2012 :> Pipa 8 sebanyak 14 batang @ 6 m = 84mPengambilan
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Umum Penipuan
Register : 02-05-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN PELAIHARI Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Pli
Tanggal 28 Mei 2019 — Dedi Miswar als. Demis bin Ladinding
74 — 50
  • handphone :0853.41763099 ), virnasari ( email : vimag777@yahoo.com ) dan linamarlina ( sudah diblokir oleh facebook passwordnya a77Zkidalle ), ke 7 account facebook tersebut Saksi setting dan bisa di akses dari 1 ( satu )buah handphone merk VIVO seri 1802 warna merah dengan Nomer Imei 1: 864535049351174 , Nomor Imei 2 : 864535049351166 tersebut yangmana ke 7 account facebook tersebut di buat saksi sebelumnya denganHalaman 42 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Pilicara registrasi secara sembarangan
Pengadilan PTUN MANADO TUN Kepegawaian
Register : 25-01-2012 — Putus : 29-02-2012 — Upload : 22-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 05/ G.TUN/2012/ PTUN. MDO
Tanggal 29 Februari 2012 — Penggugat: DR. RALFIE PINASANG,SH.MH. Tergugat: REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO .
154 — 82
  • ttg Disiplin PNS Ayat (1) Tingkat hukumandisiplin terdiri dari :b) Hukuman disiplin ringan.Ayat (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiridari:b) Teguran Lisan;Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a:Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan olehpejabat yang berwenang menghukum PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.1415161718Bahwa berdasarkan uraian posita 6 s/d posita 13 di atas, nyatanyata Tergugat tidakcermat atau sembarangan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 05-08-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 21-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Juwita Kayana, SH, MH
Terdakwa:
ACHMAD FAUZAN AL ANSHORY alias FAUZAN
768 — 1091
  • Bahwa didalam Organisasi Jamaah Islamiyah menggunakansistem Sel Terputus (SELTER) oleh karena itu tidak sembarangan orangbisa bertemu dengan Amir Jamah Islamiyah jika bukan dari orang yangtergabung dalam Organisasi Jamaah Islamiyah dan bukan orang yangdi percaya oleh Amir Jamaah Islamiyah."
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 04-02-2020
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 40/Pid.Sus-LH/2019/PN Tjt
Tanggal 28 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.NURUL AFIFAH ANA, SH
2.NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
WIM ISKANDAR ZULKARNAIN Yang mewakili korporasi atau Badan Hukum PT.Kaswari Unggul
1938 — 1485
  • Hal ini dimungkinkan dapat diduga bahwa lapisangambut atas yang terbakar sangat tipis (hanya beberapa cm) dan prosesdekomposisi gambut di bawahnya dapat berlangsung dengan lambat hinggamencapai tingkat lanjut (Saprik);Bahwa kalau menurut pendapat ahli untuk tahun 2015 pada saat musimkemarau itu memang kondisi cuaca sangat ekstrem hingga memungkinsekali terjadinya kebakaran, dimana pemicunya disampaing faktor manusiaseperti mMembuang puntung rokok sembarangan dan pembakaran olehperambah hutan juga
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus ITE
Register : 01-07-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 4 Nopember 2021 — VINCENT ALIAS VINCENT LIM
669 — 939
  • dari 105 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tbkjatuhnya kehormatan itu tergantung kepada subjectivitas si korban jadiini menjadi delik aduan pasal 310 KUHP ini;Bahwa Ini delik aduan;Bahwa delik ini bisa dicabut sewaktuwaktu ;Bahwa Ahli berpendapat bahwa itu tidak diperbolehkan karena yangboleh menyebarkan itu adalah media, inilah imunitas yang dimiliki olehmedia dan itu yang dimaksud dalam pasal 310 ayat (8) KUHP sebagaikepentingan umum atau juga termasuk membela diri bahkan mediapun itu tidak boleh sembarangan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-10-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 269/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
Kelompok Tani Landreform Litur Mandiri Desa Sei Litur Tasik, Kec. Sawit Seberang, Kab. Langkat
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat
Intervensi:
1.PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
395 — 347
  • Sehingga Tergugat pada saatpengambilan titik koordinat yang dilaksanakan padatanggal05 septermber 2019 diambil secara sembarangan yaitu diambil ukurandari parit batas areal PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) bukandari patok yang tertera pada Objek Sengketa a quo. Oleh karena itu,Tergugat dalam hal ini telah merugikan pihak Penggugat dengansembarangan menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa melaluiproses atau prosedur yang diatur didalam ketentuan hukum yangberlaku ;V.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 30 September 2015 — H. ZAINI ARONY
259 — 386
  • danperusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka berani dikarenakanHal 204 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN Dps.PAULUS TJIPTADI memberikan design tersebut dan menawarkantanahnya kepada mereka, selain itu PAULUS TJIPTADI membelikanTerdakwa selaku Bupati Lombok Barat tiket pulang pergi keHongkong dan ternyata Terdakwa pergi ke Hongkong denganmembawa design saksi untuk dipresentasikan ke pengusahaHongkong;Bahwa terkait investasi tersebut saksi mendatangkan orang yangtidak sembarangan
    jabatan Dirjen, ahli menjelaskan tidak bisa secaraserta merta bisa menduduki jabatan Dirjen tersebut walaupunmisalnya diminta oleh Kementrian terkait, ahli mencontohkan bilajabatan Dirjen sebagai eselon , tidak bisa diduduki oleh pejabatyang masih pada eselon II, sehingga tetap tunduk pada UUkepegawaian dan berbeda dengan jabatan politik, seorangmenteripun sebagai jabatan politik, sedangkan jabatan DirjenHal 269 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN Dps.tidak bisa sembarangan
    Bahkan menurut literatur dariMOELJATNO bahkan mengatakan pemerasan oleh pejabat ataukejahatan dalam jabatan yang adalah kejahatan dalam jabatanyang bersifat ringan karena itu bukan menjadi serius crime yangmenjadi wacana pertimbangan untuk kemudian digali secaraserius dalam penanganan korupsi cukup oleh polisi, ataukejaksaan untuk menanganinya;Bahwa Ahli berpendapat bahwa pembentukan UndangUndangKPK pasti mempertimbangkan penanganan korupsi yang besarserius tidak bisa ditangani oleh sembarangan pihak
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juli 2016 — SUHARIYONO, SE ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
112 — 15
  • ;Bahwa Ahli menerangkan hukum pidana itu suatu ketika akan menjadi penjaminutama terhadap kesejahteraan harkat dan martabat manusia tapi suatu ketikahukum pidana akan menjadi pengancam utama kebebasan umat manusia ketikahukum pidana itu digunakan secara sembarangan tidak hatihati, tidak cermatmaka hukum pidana itu akan menjadi pengancam utama kemashahalatan dankebebasan umat manusia, prof Herbert L Parker akhirnya memberikan penutupdalm tulisannya itu maka berhati hatilan dalam menggunakan hukum
    mendakwa pasal 55disikat saja tidak diurai dalam hukum nah ini namanya kebablasan pikiran2 yangretributive yang menurut saya ini kebablasan jadi ingin memidana orang sajadalam pikirannya ini yang berbahaya hukum pidana harus hatihati, saya setujusebagai guru kalau dia koruptor sikat saja kalau raguragu dilihatlah bukti materiiljadi pikirannya itu masuk pidana jadi mohon maaf ada konsep kalau tidakbersalah itu tidak boleh dihukum, jadi hukum pidana juga dikatakan penegakanhukum pidana itu tidak boleh sembarangan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.
Tanggal 29 Juli 2016 — ANUGERAH RAHMAN, SE. ; Kejaksaan Negeri Pamekasan
130 — 44
  • ;Bahwa Ahli menerangkan hukum pidana itu suatu ketika akan menjadipenjamin utama terhadap kesejahteraan harkat dan martabat manusia tapisuatu ketika hukum pidana akan menjadi pengancam utama kebebasan umatmanusia ketika hukum pidana itu digunakan secara sembarangan tidak hatihati, tidak cermat maka hukum pidana itu akan menjadi pengancam utamakemashahalatan dan kebebasan umat manusia, prof Herbert L Parkerakhirnya memberikan penutup dalm tulisannya itu maka berhati hatilah dalammenggunakan hukum
    mendakwa pasal 55 disikat saja tidak diurai dalam hukumnah ini namanya kebablasan pikiran2 yang retributive yang menurut saya inikebablasan jadi ingin memidana orang saja dalam pikirannya ini yangberbahaya hukum pidana harus hatihati, saya setuju sebagai guru kalau diakoruptor sikat saja kalau raguragu dilihatlah bukti materiil jadi pikirannya itumasuk pidana jadi mohon maaf ada konsep kalau tidak bersalah itu tidak bolehdihukum, jadi hukum pidana juga dikatakan penegakan hukum pidana itu tidakboleh sembarangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-07-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 692 K/Pdt/2015
Tanggal 9 Juli 2015 — Ir. H. NOERODI SIDIK, , dkk ; PT ANGKASA PURA I (PERSERO),, dk
127 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang menyetujui atas pembelian rumah dinasdimaksud, membuktikan Tergugat telan melakukan pengkajian yangmendalam dan tidak telah bertindak sembarangan terhadap permohonanpembelian rumah dinas yang di tempati Para Penggugat, dan telahmemutuskan bahwa Para Penggugat telah memenuhi salah satu syaratPasal (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK. 013/1991 tentangHalaman 19 dari 124 hal. Put.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 06-11-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 56-K/PMT-II/AL/XI/2018
Tanggal 19 Maret 2019 — Iwan Kusuma, S.T., M.M. Letkol Laut (E)
590 — 7122
  • Bahwa Saksi6 tidak boleh sembarangan bergauldengan orang lain oleh Letkol Hendra Astawan, olehsebab itu.
Pengadilan PN TONDANO Pidana Umum Pembunuhan
Register : 09-07-2015 — Putus : 27-11-2015 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN TONDANO Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Tnn
Tanggal 27 Nopember 2015 — JOHN LEONARDO ANGGA WAYONG
237 — 30
  • terdakwa;e Bahwa terdakwa beberapa kali di Rumah Sakit Jiwa RatumbuisangManado;e Bahwa saksi tahuterdakwa diajukan dalam persidangan pengadilankarena dituduh telah melakukan pembunuhan;e Bahwa sejak tahun 2012 sampai saat ini, saksi tidak tahu lagibagaimana keadaan jiwa terdakwa;e Bahwa pada saat saksi melakukan pelayanan doa di rumah terdakwa,saksi lihat keadaan terdakwa sangat memperihatinkan karena terdakwasering telanjang, berteriakteriak dan membuang air besar atau air kecildi dalam kamar secara sembarangan
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-08-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 05-01-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 29/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 5 Januari 2017 — - BAMBANG PUJIANTO dkk Melawan - ASISTEN I SEKDA KOTA CILEGON
381 — 327
  • sebagainya, jangan begitu saja digusur hanya dengan suatu SKyang sederhana dan harus memenuhi Apa yang disebut due process of lawtadi; Bahwa menurut ilmu administrasi negara apa yang bisa disampaikan dalam halyang seperti ini kita juga sudah pernah menangani kasuskasus dan juga dipengadilanpengadilan lain di mana sebetulnya pemerintah baru berwenangmengosongkan sebuah areal itu apabila areal itu memang milik pemerintah milikpemerintah baru dia berwenang mengusulkan itu tentu pengosongan itu puntidak sembarangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-10-2015 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — YUSAK DANA VS PT BORNEO PERSADA ENERGI JAYA, DKK
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sampai tahun 2010 masih belumada Petinggi (Kepala) Kampong yang baru, sebagaimana dijelaskan olehsaksi Pemohon Kasasi bernama Yohanes Kuit yang telah 9 (sembilan)tahun menjabat sebagai Ketua RT 03 di Kampung Muara Tokong;22.Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dariputusan Judex Facti pada perkara a quo sebagaimana tersebut padahalaman 81 baris ke 21 sampai 24 karena apa yang dinyatakan olehHakim tingkat pertama tersebut merupakan sebuah penafsiran hukumyang berlebihan dan sembarangan