Ditemukan 3384 data
321 — 338
Yahya Harahap S.H. juga menyatakan bahwa sita jaminanadalah langkah yang tidak dapat diterapkan secara sembarangan karenaberkaitanerat dengan pemaksaankebenaransuatugugatansebelumdiperiksa.
259 — 103
JIKA SEPERTI ITU MAKA AKANSANGAT BERBAHAYA KARENA BESAR KEMUNGKINAN AKANTERJADI YANG SEHARUSNYA TIDAK TERMASUK OBYEKSENGKETA KARENA SEMBARANGAN DITUNJUK OLEH PIHAKPENGGUGAT TERPAKSA MASUK SEBAGAI OBYEKSENGKETA;Halaman 36 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Padt.G/2017/PN TAR2.
311 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Direksi atau KomiteManajemen yang merupakan bentuk perwakilan pemegang saham, hal inipun harus dengan persetujuan dari SKK Migas, fakta ini berkesesuaiandengan keterangan ahli Pandji Anmad Ariaz dan Udin Silalahi di bawahsumpah;Bahwa putusan Termohon Keberatan yang sembarangan mendalilkan danmenghubunghubungkan hal yang bukan merupakan masalah untukkemudian menyimpulkan telah terjadinya afiliasi menunjukan bahwa putusanTermohon Keberatan dalam perkara
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Demak
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS EVI MARIANI GAUTAMA, SH, Sp N, MH
Terbanding/Tergugat III : Hj. MUSTOFIYAH
Terbanding/Tergugat IV : KPKNL SEMARANG
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DEMAK
124 — 79
Sebelum putusan berkekuatan hukum tetapItulah beberapa unsur yang harus dipenuhi alasan pengabulan sitaJaminan (conservatoir beslag) oleh hakim.Lebih lanjut, Yahya Harahap, S.H. juga menyatakan sita jaminan adalahlangkah yang tidak dapat diterapkan secara sembarangan karena berkaitanerat dengan pemaksaan kebenaran suatu gugatan sebelum diperiksa.
323 — 63
IISekretaris : KARTOMI KARSUDI / TERGUGAT IIIBendahara) : DIAN WULANDARI/ TERGUGAT IVAnggota : AGUS SISWATAMA SINGGIH /TERGUGAT VBahwa Surat Pengesahan Nadzir a quo dibuat sebagai tindak lanjut terhadap ikrarwakaf yang telah diucapkan para Wakif atas bidang tanah dimaksud, yangdilangsungkan dalam acara ceremonial yang khusus dilakukan untuk itu, dihadapankhalayak ramai yang juga dihadiri oleh Pejabat KUA/PPAIW Bogor Barat, Ketua RTdan RW setempat;Bahwa dalam hal ini, tidaklah mungkin PPAIW secara sembarangan
259 — 350
;Bahwa hukum pidana itu suatu ketika akan menjadi penjamin utama terhadapkesejahteraan harkat dan martabat manusia tapi suatu ketika hukum pidana akanmenjadi pengancam utama kebebasan umat manusia ketika hukum pidana itudigunakan secara sembarangan tidak hatihati, tidak cermat maka hukum pidanaitu akan menjadi pengancam utama kemashahalatan dan kebebasan umatmanusia, prof Herbert L Parker akhirnya memberikan penutup dalm tulisannya itumaka berhati hatilah dalam menggunakan hukum pidana karena hukum
mendakwa pasal 55disikat saja tidak diurai dalam hukum nah ini namanya kebablasan pikiran2 yangretributive yang menurut saya ini kebablasan jadi ingin memidana orang sajadalam pikirannya ini yang berbahaya hukum pidana harus hatihati, saya setujusebagai guru kalau dia koruptor sikat saja kalau raguragu dilihatlah bukti materiiljadi pikirannya itu masuk pidana jadi mohon maaf ada konsep kalau tidakbersalah itu tidak boleh dihukum, jadi hukum pidana juga dikatakan penegakanhukum pidana itu tidak boleh sembarangan
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
M.S. RUSLAN Bin H. MUHAMMAD JAANG ARSYAD Alm
158 — 37
alat bukti yang sah ; Bahwa Ahli menjelaskan dalam hukum pidana ada dua prinsip dasar yangterkandung dalam azas iegalitas yaitu. perbuatan pidana danpertanggungjawaban pidana, ketika ada dugaan tindak pidana, unsur dalamsetiap pasal haruslan ada pembuktian, harus ada peraturan perundangundangan, tempus delicti, apakah daluarsa, serta bisa di pertanggungjawabkansecara objektif dan subjektif ; Bahwa dalam administrasi manajemen selalu ada tugas pokok dan fungsinyayang merupakan wewenang dan tidak sembarangan
PT. INHUTANI II diwakili oleh PRAMUSTI INDRASCARYO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
321 — 505
perusahaan dan secararegulasi itu harus disensus 100 % pohon satu persatu didatangi dicatat ini yangditebang, ini pohon inti, ini yang dilindungi, karena yang disangkakan adalahpenebangan dalam blok maka kami mengadakan perbandingan dan kalau saksiyang pertama sudah menyampaikan maka itu sudah terjadi penebangan makadasar pengenaannya itu adalah LHC dengan rekapitulasinya, dalam dokumenLHC yang legalitasnya dibuat oleh pejabat dalam perusahaan yang memiliki Ujikompetensi karena untuk membuat LHC tidak sembarangan
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
ABDUR RANI, SE, M.Si
199 — 116
kegiatannya telah menjualBBM tersebut kepada pihak lain yang tidak berdasarkan padaSK (daftar) penerima manfaat dari pengalokasian BBMtersebut;Bahwa pengambilan dan Pengurusan surat rekomendasitersebut dapat diwakilkan oleh satu nelayan atau orang lain,dan sepanjang syaratsyaratnya lengkap seperti adanyarekomendasi dari Kepala Desa, permohonan penerbitan suratrekomendasi tersebut tetap dilayani;Bahwa tidak ada keuntungan yang Saksi peroleh sehinggamemberikan surat rekomendasi yang bernilai ekonomissecara sembarangan
141 — 62
Lebihjauh, tuduhan tentang nusyuz tidak boleh sembarangan diarahkan kepadaseseorang, karena tuduhan itu selalu harus didasarkan pada buktibuktiyang sahih. Selain itu, tuduhan tentang nusyuz tersebut juga selalu dipagaridengan ramburambu yang ketat karena tindakan yang dituduhkanHim.52 dari 140 hlm. Putusan No.45/Padt.G/2021/PA.JS.Tergugat sebagai nusyuz itu selalu dibolehkan apabila terdapat suatualasan yang sah.
209 — 376
Mengajukan tuntutan MenghukumPara Terlawan untuk membayar biaya perkara sehingga sudah barang tentutuntutan aquo termasuk ditujukan kepada Terlawan IX;Bahwa setelah dicermati tuntutan dari pelawan dimaksud mengadangada,semenamena dengan seenaknya sendiri dan tidak ada relevansinyadikarenakan tidak berdasarkan hukum tanpa menguraikan sebabmusababnya namun dengan sembarangan mengajukan tuntutan tanpaHal 65 dari 123 Hal.Putusan Nomor : 210/Pdt.Plw/2018/PN Cbididasari dengan alasan yang jelas maka Terlawan
125 — 21
Soetomo, SH dalam bukunya"Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen", Paramita Jakarta,1989, hal. 1011 yang menurut doktrin mengatakan bahwa :Apabila ditinjau dari doktrin maka pengertian Cermat dimaksudkan "Surat dakwaandibuat dengan penuh ketelitian dan ketidak sembarangan, serta hatihati, disertaisuatu ketajaman dan keteguhan". Jelas berarti tidak menimbulkan keraguraguan,serta serba terang dan tidak periu ditafsirkan iagi.
528 — 157
lahanyang beratus bahkan beribu hektar selain menimbun kembali ke dalamtanah kemudian diberikan pupuk karena itu sifatnya akan dihancurkanoleh jasad renik yang ada dalam tanah;Bahwa cara atau metode untuk menanggulangi kebakaran lahan inimenurut Ahli metode yang digunakan adalah mengontrol itu semuadan memahami efekefek yang akan timbul yang sesuai di dalam RKLdan RPL kalau itu sudah disetujui oleh institusi yang terkait yangmenilai mereka tidak salah, makanya untuk menjadi komisi yangmenilai tidak sembarangan
71 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di mana penunjukkan seorang Advokat juga tidak dapatdilakukan secara sembarangan, tetapi harus mengacu pada : Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP); UndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT; Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.089/KMA/VI/2010 tanggal 25Juni 2010 tentang Penyumpahan Advokat;Dari ketentuan tersebut di atas dapat kami, Penasihat Hukum jelaskanbahwa : Dalam KUHAP Pasal 1 angka ke13, BAB TENTANG KETENTUANUMUM disebutkan : bahwa Penasihat Hukum yang dapat menjadipendamping
200 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Citraloka Danamandiri (= Tergugat /Tergugatll Intervensi), karena secara hukum kedudukankedudukan tersebutmempunyai tanggungjawab yang berbeda sehingga tidak dapatdisatukan dalam satu gugatan secara sembarangan;Bahwa Tergugat Il/Tergugat Ill Intervensi jelas tidak pernah tahu dantidak pernah mengalami menerima uang deposito dari Penggugat/Tergugat Intervensi yang disetorkan langsung ke PT. BPR. CitralokaDanamandiri/Tergugat VTergugat Il Intervensi.
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD
365 — 361
dengan pejabat dari luar Kaltara(Kalimantan Utara) khususnya dari Kalimantan Timur ini merupakan ujarankebencian dan sekaligus penghinaan, pencemaran nama baik danpenyebaran fitnah kepada Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kaltara(Kalimantan Utara), kepada gubernur sebagai institusi maupun Saksi sebagaipribadi juga kepada para pejabat pemprov, tim seleksi independen, karenaorang yang ditempatkan dalam jabatan itu melalui seleksi terbuka, juga atasrekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara tidak boleh sembarangan
139 — 53
kanan denganmenggunakan tangan kanan terdakwa dan yang ada di ruangan makanadalah Rian, Ana, Yuli dan saksi sendiri ;Bahwa pada waktu itu Riski sedang ngepel, saksi juga sedang ngepelBahwa setahu saksi kejadian pemukulan tersebut terlebin dahulukejadian Kade baru kejadian Riski ;Bahwa jarak saksi melihat kejadian tersebut sekitar 1 meteran atau dekatsekali,lstiqomah digampar, dijambak rambutnya, ditendang dari belakang(di persidangan dipraktekan oleh saksi) oleh terdakwa penyebabnyaadalah kencing sembarangan
56 — 15
Bekasi ada meminta persetujuan terdakwa melaluitelpon tentang sapi yang akan dibali dan terdakwa ada menyampaikan kalau harganyasesuai proposal silakan saja ; Bahwa kemudian terdakwa diberitahukan AFK dana bantuan sudah masuk rekening dankemudian dilakukan penarikan untuk pembayarann harga sapi yang ditransfer kerekening pemiliknya, sedangkan dana Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah)untuk pembuatan kandang terdakwa pegang dengan alasan untuk menyelamatkan agaruang tersebut tidak dipergunakan sembarangan
155 — 139
Baziduhu Ziliwu kepada saksiberupa dokumen pesanan, faktur, tanda terima pembayaran, surat kontrakdan surat kerja.Bahwa saksi tidak ingat harga barangbarang akan tetapi ada pada konsepBaziduhu Ziliwu, dan dokumen yang saksi ketik diberikan tanggal sekitarbulan Juni 2007 atas perintah Baziduhu Ziliwu.Bahwa saksi tidak tahu berapa besar dana LPJ yang dibuat berdasarkankonsep Baziduhu Ziliwu.Bahwa setahu saksi tanggal yang dibuat dalam dokumen sudah ditentukanoleh Baziduhu Ziliwu, dan dibuat nomor sembarangan
251 — 297
Hal ini untuk mencegah orang orang yang tidak bertanggung jawabyang berlindung di dalam hukum adat tumpasan tanpa ada dasar hukumyang jelas,sehingga tidak sembarangan dalam melakukan tumpasan.Apakah benar para penggugat pernah masuk ketanah objek sengketa untukmenumpas?