Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-09-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan PA PALU Nomor 634/Pdt.G/2016/PA.PAL Tanggal 7 Desember 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
11 — 7
11 — 7
Konvensi.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di muka.Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Keputusan Nomor /2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentangPemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KementerianAgama Kota Palu.Menimbang, bahwa surat izin perceraian sebagaimana tersebut dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 adalah tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-11-2014 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 09-08-2015
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 3475/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr Tanggal 27 Mei 2015 —
7 — 0
7 — 0
KHOIRULMUHTROM,SH,MH namun upaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang bila akan melakukan perceraian harus memenuhi ketentuanketentuanPeraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang diubah dan disempurnakandengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 jo SE BAKN nomor 5Tahun 1984 jo SE BAKN nomor 48 Tahun1990 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Termohon yang berupa suratketerangan untuk melakukan perceraian dari Walikota Kediri nomor800
Register : 12-06-2012 — Putus : 26-06-2012 — Upload : 29-06-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 111/Pdt.P/2012/PN.Kgn Tanggal 26 Juni 2012 — Pemohon : M.RAZI
25 — 4
25 — 4
Bahwa untuk memenuhi maksud di atas pemohon mengajukanpermohonan pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandanganmohon kiranya dapat menerbitkan suatu penetapan dan sekaligusmemerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang untuk mencatat pada register yang diperuntukanuntuk itu dan membuatkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuaiperaturan yang berlaku;Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan tersebut di atas, mohonkiranya Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Kandangan berkenan menerimadan
Register : 01-12-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 1181/Pdt.G/2021/PA.Sgm Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 92
126 — 92
No.1181/Pdt.G/2021/PA SgmMenimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hukumkepada Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP Negeri 4Sungguminasa, Kabupaten Gowa), perihal kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan permohonan cerai, sebagaimana dimaksud pada ketentuanPasal 3 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah RI.
Register : 23-01-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PA PALU Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.PAL. Tanggal 20 Maret 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
14 — 9
14 — 9
Putusan No. 83/Pdt.G/2017/PA.PAL.Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara ini ternyata telahmemperoleh Surat Izin Cerai dari pejabat berwenang Nomor : yangdikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Palu, An.
Register : 26-03-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 08-01-2019
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.TSe Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 11
25 — 11
Pasal 1870KUH Perdata; 222 nne nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnMenimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 wajib memperoleh izin dari Pejabat apabila ingin bercerai.
Register : 19-08-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 87/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 4 Februari 2020 — Penggugat:
JAN PITERSON LAY LADO, A.Md
Tergugat:
BUPATI KUPANG
154 — 83
JAN PITERSON LAY LADO, A.Md
Tergugat:
BUPATI KUPANG
154 — 83
Disebutkan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang dipidana penjara dibawah 2 (dua) tahun sekalipun,sepanjang berdasarkan putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana korupsi, wajib diberlakukan ketentuan Pasal 87 ayat (4)huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ; .
Register : 02-02-2022 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Mks Tanggal 15 Februari 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
116 — 50
116 — 50
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Mksdalam suka duka dalam berumah tangga dengan membina dan merawatkedua orang anaknya dan potensinya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai pekerjaan tetap dan sebagai Kepala Seksi Farmasi danAlkes Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dibandingkan Pembandingseorang perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap namun tidakmenuntut pembagian gaji setiap bulan setelah terjadi perceraian sebagaijanda dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan di jatuhi
Putus : 20-07-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/PID/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — Marleni Dince Benu als Dince
125 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidakmempunyai itikad baik untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannyasebagai salah satu faktor memperberat hukuman Terdakwa, satu fakta jugabahwa Terdakwa yang merupakan salah seorang Pengawai Negeri Sipilyang seyogyanya mengerti dan mengetahui akibatakibat yang akanditimbulkan dengan perbuatan Terdakwa yang bertentangan denganUndangUndang, namun hal ini tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakimdalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa yangtelah
Register : 01-04-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 48/PDT/2020/PT SMR Tanggal 9 April 2020 — Pembanding/Tergugat : Edison Wadjah Diwakili Oleh : MAKMUR RATNO JAYA, S,H. M,H.
Terbanding/Penggugat : Eddy Soetioso
Terbanding/Turut Tergugat I : Ahmad S
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Fudrawanto Juanda, SH
109 — 59
Terbanding/Penggugat : Eddy Soetioso
Terbanding/Turut Tergugat I : Ahmad S
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Fudrawanto Juanda, SH
109 — 59
PUTUSANNOMOR 48/PDT/2020/PT SMRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksadan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:EDISON WADJAH, Lahir di Muara Kaman pada tanggal 18 Februari 1938,2.Agama Islam, Lakilaki, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang bertempat tinggal di JI. Ramania No. 75 RT. 45 KelurahanSidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.
Register : 17-09-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN SURAKARTA Nomor 221/Pdt.G/2018/PN Skt Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
137 — 8
137 — 8
undang nomor 23 tahun 2006 jo pasal 75 peraturan pemerintahnomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun1975 pasal 34 ayat (2) memerintahkan bahwa suatu perceraian dianggapterjadi beserta akibatnya terhitung saat pendaftaran pada daftar pencatatanpada kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka putusan ini setelahmempunyai kekuatan hukum tetap haruslah didaftarkan di Kantor Catatan Sipilyang
Register : 23-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Blt Tanggal 12 Nopember 2020 — Pemohon:
SEMAN MARTA PURA
17 — 3
SEMAN MARTA PURA
17 — 3
diterimanya salinan penetapan pengadilannegeri oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yangmenyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sertaPasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presidan Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 04-01-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Bb Tanggal 21 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 25
72 — 25
Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Bb.Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernamaMahmud Arrayan Zani bin Murzain, umur 3 tahun, masih di bawah umur (belummumayyiz) yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang yang tulusdari seorang ibu kandungnya;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai penghasilan kurang lebih 3 juta rupiah setiap bulannyasehingga majelis hakim beranggapan bahwa Penggugat mampu untukmembiayai kehidupan dan mampu untuk membesarkan
Register : 17-07-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 08-06-2018
Putusan PA MIMIKA Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.Mmk Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 15
25 — 15
., maka Majelis Hakim berpendapat Penggugattelah mendapat izin dari penjabat yang berwenang untuk melakukanperceraian yang merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perkawinan dan perceraian, sebagaimana diatur Halaman 8 dari 18 halaman,Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/ PA.Mmk.dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenaitu
Register : 03-11-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan PA BEKASI Nomor 2449/Pdt.G/2017/PA.Bks Tanggal 27 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 6
38 — 6
semula Tergugat Asal selaku PegawaiNegeri Sipil mendapatkan surat surat izin untuk melakukan perceraian, majelisHakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalil perlawananPelawan tersebut telah dibantah oleh Terlawan karena surat izin perceraiansudah diterima sesuai dengan bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-09-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 28-07-2019
Putusan MS CALANG Nomor 0055/Pdt.G/2017/MS.Cag Tanggal 12 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 11
40 — 11
sengketaperkawinan dan didasarkan kepada domisili Penggugat yang berada di wilayahHal. 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/MS.Caghukum Mahkamah Syariyah Calang, maka berdasarkan kepada ketentuanPasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah SyariyahCalang berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara ini.Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA SORONG Nomor 308/Pdt.G/2018/PA.Srog Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 11
28 — 11
adalah digugat cerai talak, makaharuslah tunduk pada ketentuan pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan dengan tegas bahwaPegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinatau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat secara tertulis;Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-09-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 24-01-2019
Putusan PA PALU Nomor 633/Pdt.G/2018/PA.Pal Tanggal 20 Desember 2018 — Pemohon dan Termohon
13 — 6
13 — 6
PalMenimbang, bahwa surat izin perceraian sebagaimana tersebut dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 adalah tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan mengajukan perceraian dan bukan merupakan perangkat hukumacara sehingga dengan adanya atau tidak adanya surat izin tersebut tidakmempengaruhi terhadap diterimanya / ditolaknya perkara ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. danPasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
Register : 01-04-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 113/Pdt.G/2016/PA.Psp Tanggal 26 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 3
17 — 3
Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2016/PA/Psp;Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dipandang telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid mendapat surat izin untuk melakukanperceraian dari atasan lebih dahulu, dipersidangan Penggugat menyatakansudah memperoleh surat izin perceraian dimaksud sesuai dengan SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 900/936/PHB/2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi
Register : 08-05-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr Tanggal 8 September 2014 — - BURHANUDIN, S.Pd., M.Pd
93 — 46
93 — 46
sejumlah uang sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) dengan alasan atas perintahterdakwa untuk keperluan pengurusan pembuatanSOrtifikat xeeeeeee eeeDari saksi Indra Wahyu, terdakwa menerima uang sebesarRp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) untukpembayaran sisa rumah dinas yang terletak di Jalan Ciamis11 A Mataram sesuai dengan kwitansi tertanggal 20 MaretA ie Bahwa saksi Indra Wahyu mau meyerahkan uangtersebut kepada terdakwa dengan alasan karenasaksi percaya terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipilyang