Ditemukan 3417 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
462 — 256
462 — 256
Setelah ada perolehan hak tanahnya ketika dilaporkan ke BPN,maka BPN akan memantau 3 (tiga) tahun sejak memperoleh tanahnyatidak digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan fungsinya maka adaaturanaturan lagi bisa dikenakan sangsi atau penetapan tanah terlantar;Bahwa permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong,kemudian ditanggal yang sama kami membalas surat tersebut, kami akantindaklanjuti apabila persyaratanpersyaratan dipenuhi karena ketikadiberikan ada beberapa perusaha tidak menyerahkan
Register : 05-10-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 20 April 2016 — PT. DWIKARYA REKSA ABADI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
123 — 108
123 — 108
prosedur atau salahsubstansinya, maka penting sekali dibaca didalamlUPnya tersebut sehingga nanti terpenuhi kualifikasipebuatan yang dituduhkan didalam Anev itu;Bahwa terkait keabsahan tim Anev harus dilihatdasar pembentukannya, misalnya tim Anev tersebutdilegalisasi dari peraturan apa, kemudian pejabatyang mengangkat tim Anev itu pejabat memilikikewenangan itu atau tidak, kemudian hasil dariAnev tersebut harus dilinat dilaporkan kepada siapa,diolah oleh siapa dan yang dapat menjatuhkansangsi siap dan sangsi
Putus : 11-01-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 162-K/PM I-04/AD/X/2012 Tanggal 11 Januari 2013 — Sertu Risdan
124 — 167
124 — 167
Terdakwa anggota TNI namun tertulis Wiraswastasejauh ini tidak ada pihak yang dirugikan atau menderita kerugian akibatpenggunaan akta tersebut dan tidak ada satupun perusahaan yang telah bekerjasama dengan Terdakwa atas nama PT APS maupun PT MSE yng mengklaimtelah dirugikan oleh terdakwa.Bahwa larangan bagi aggota TNI untuk tidak berbisnis sebagaimana diatur dalampasal 2 huruf d UURI No.24 tahun 2004 tentang TNI tidak mengatur sangsipidana yang dapat dijatuhkan lebih bersifat administrasi sehingga sangsi
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
976 — 1749
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
976 — 1749
Hormat AnggotaKomisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017 2022 terhadapPenggugat yang diterima Penggugat Surat Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 43/P Tahun 2020 pada Tanggal 26 April 2020 di KantorKomisi Perlindungan Anak Indonesia, yang mana merupakan ObyekSengketa sebagaimana diterangkan di atas;Bahwa penerbitan Obyek Sengketa merupakan sikap yang tidakproporsional bagi Penggugat, karena faktanya banyak Pejabat Publik yangmemberikan pernyataan publik tidak tepat tanpa diberikan sangsi
Register : 03-06-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
MUKHLIS RUMBIA
145 — 54
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
MUKHLIS RUMBIA
145 — 54
Bahwa saksi memberikan surat Sangsi kepada CV. Aslah Real. Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat Syahid Rusmin isinyakesanggupan penyelesaian pekerjaan surat tersebut ditanda tangani olehSyahid Rusmin. Bahwa Surat tersebut disita oleh penyidik kejaksaan. Bahwa Muklis Rumbia tidak pernah ke RRI untuk membicarakanpekerjaan pengadaan pemancar. Bahwa Pemancar belum ada.
Register : 28-04-2011 — Putus : 13-09-2011 — Upload : 28-07-2012
Putusan PN DOMPU Nomor 75/PID.B/2011/PN.DOM Tanggal 13 September 2011 — JULEHA Binti MANSYUR Alias LEHA Alias LAHU
180 — 57
180 — 57
berusia 18 tahunseharusnya Terdakwa menolak untuk memproses keberangkatanCTKI tersebut karena sebagai kepala cabang salah satu PPTKISyang resmi seharusnya sudah paham betul bahwa UU no. 39 tahun2004 pasal 35 (a) menyatakan perekrutan oleh pelaksanapenempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap CTKI yang telahmemenuhi pesyaratan "berusia sekurangkurangnya 18 tahunkecuali bagi CTKI yang akan dipekerjakan pada penggunaperseorangan sekurangkurangnya 21 tahun dan pelanggaranterhadap pasal 35 dapat dikenai sangsi
Putus : 28-11-2012 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG Tanggal 28 Nopember 2012 — Drs. SLAMET SUGITO,MM.
74 — 22
74 — 22
Jurnal Teknik Industri Universitas Diponegoro(J@TI UNDIP) Volume II No. 2 Mei Tahun 2007)e Bahwa Ahli sebelumnya belum Pernah menjadi Ahli di Persidangan.e Bahwa Ahli menjelaskan berkaitan dengane Mengenai kewenangan dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen(PPK)e Mengenai Proses Pengadaan secara keseluruhan terkait dengankewenangan dan PPK tersebut.e Menenai Peran masingmasing pihak yang terkait dengan PengadaanBarang dan Jasae Mengenai Sangsi yang dikenakan kepada PPK kaitan dengan kewenangandan
Register : 04-03-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
IDA BAGUS PUTU WIDNYANA, S.H
Terdakwa:
I MADE KARTAYASA ALS AMON
300 — 356
IDA BAGUS PUTU WIDNYANA, S.H
Terdakwa:
I MADE KARTAYASA ALS AMON
300 — 356
PN.Dps.Bidang Eksekusi Aset : Made Gunantra; Nengah Sujana;Bidang Umum : Ketut Sipil;Bahwa adapun tugas dari Tim Penyelesaian dan Penyehatan LPD DesaBatungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebagai berikut : Mengecek / mencocokkan keseluruhan data aset dari hasil audit yangdilaksanakan oleh Tim Audit LPLPD Kabupaten Tabanan; Membekukan sementara kepemilikan barang bergerak maupun tidakbergerak para pihak yang patut diduga berkaitan dengan kerugianyang dialami oleh LPD; Melaksanakan eksekusi atas sangsi
Register : 26-07-2011 — Putus : 08-12-2010 — Upload : 26-07-2011
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 106/Pid.B/2010/PN.Kray Tanggal 8 Desember 2010 — Handoko Mulyono
89 — 24
89 — 24
dengan Perum PerumnasRegional V sebesar Rp. 4.448.623.046,15 ;Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Perum PerumnasRegional V Semarang terhadap keterlambatanpembayaran yang dilakukan oleh KSU KaranganyarBersatu pada akhirnya adalah sesuai denganperjanjian Pasal 22 maka pihak Perum PerumnasRegional VV telah melakukan/memberikan suratperingatan sampai dengan 3 (tiga) kali dan padakenyataannya pihak KSU Karanganyar Bersatu tidakmengindahkan sehingga Perum Perumnas Regional Vsesuai dengan Pasal 24 melakukan sangsi
Register : 11-12-2012 — Putus : 08-03-2013 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 8 Maret 2013 — Pidana Korupsi
- HERLAND bin OMPO
190 — 88
190 — 88
oleh WP&B;Bahwa menurut saksi pada saat pelaksanaan bukanmerupakan fungsi saksi karena saksi berada pada posisiPOST dan berada pada kewenangan Divisi PenunjangOpErasi yang dijabat oleh Amir Hamzah;Bahwa menurut saksi sebagai Kepala Divisi Akuntansi tidakmelihat adanya dokumen yang terkait dengan kegiatanBioremediasi.Bahwa saksi mengevaluasi FQR dari Kontraktor KontrakKerja Sama (K3S);Bahwa pada prinsipnya tiap tiap K8S di haruskanmelaporkan kegiatannya dan bagi K3S yang tidakmelaporkan di kenakan sangsi
Putus : 26-03-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 604/Pid.B/2014/PN.Smg Tanggal 26 Maret 2015 — FRANSISKA PRAMITA WAHYUNING ASTUTI
158 — 163
158 — 163
ARISTA KURNIASARI sebagaiguru SD Ngemplak Simongan Semarang tidak pernahmasuk kerja namun tidak ada sangsi dari Dinas dan surattersebut juga dilampiri SPK (Surat Perjanjian Kerja)pekerjaan pengadaan ATK di Dinas Pendidikan kotaSemarang tahun 2013 yang didalamnya ada tanda tangansaksi yang dipalsukan.e Bahwa saksi tidak mengetahui selanjutnyaSPK (Surat Perjanjian Kerja) fiktif tersebutdigunakan oleh sdri. ARISTA KURNIASARIuntuk kepentingan apa, namun berdasarkanketerangan dari sdri.
Putus : 31-08-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1455 K/Pdt/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK, (DALAM LIKUIDASI), DKK VS PT INSIGHT INVESMENTS; DKK
672 — 1190 — Berkekuatan Hukum Tetap
672 — 1190 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1455 K/Pdt/2017Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5a telah terbukti hasil AuditLaporan Keuangan Tergugat pada tahun 2002 telah dijadikan dasar dalamProspektus Tergugat dalam rangka penawaran obligasi SubordinasiTergugat dengan CAR sebesar 29,49% (dua puluh sembilan koma empatpuluh Sembilan meter persegi) dan NPL sebesar 4,27 % (empat koma duapuluh tujuh persen);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P23, P29.a, P29.b, terbukti bahwatergugat IX dan X telah mendapatkan sangsi dari Menteri Keuangan
Register : 29-08-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 7 Nopember 2016 — - JEKSON SIREGAR
51 — 10
51 — 10
Badan usaha akan diberi sangsi dan di laporkan ke APIP pemerintahkabupaten serdang bedagai atau KPP.
Register : 26-02-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tdn Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
2.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
H. EDDY SOFYAN
125 — 53
1.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
2.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
H. EDDY SOFYAN
125 — 53
jam kantor tetapi jam kerja yang penting tertib administrasinya; Bahwa di Pemerintahan Belitung tidak diberlakukan dan tidakdiperbolehkan tanda tangan cap stempel; Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang pengusahadibidang pariwisata dan komentator sepak bola; Bahwa kesehariannya Terdakwa domisili Belitung, Jakarta dan Subang; Bahwa 24 (dua puluh empat) jam harus melayani adalah kepentinganpribadi Saksi tetapi memberi contok kepada bawahan,kalau tidak bisadiikuti tidak apaapa, tidak ada sangsi
Register : 11-04-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel Tanggal 3 Maret 2014 — ROTUA ANASTASIA SINAGA
247 — 136
247 — 136
meneliti kwalitas dan kwantitas itu masuk prinsip kehatihatianperbankan ;Hal 223 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.SelBahwa dalam meneliti katakanlah pencatatan, dalam meneliti barang jaminan masuk juga,misalnya rumah dengan sertipikatnya, masuk dalam pembukuan juga, wajib juga dicatatkwalitas dan kwantitas barang itu baik berupa sertipikat maupun barang harus diperiksakeasliannya ;Bahwa setiap pegawai bank harus melaksanakan ketentuan seperti SOP, jika tidakmelakukan sesuai SOP ada sangsi
apa harusdilokalisir bagian mana kesalahan itu terjadi, Kredit itu suatu proses tidak bisa berdirisendiri, kalau ada halhal yang tidak dilakukan dibagian lain, prinsip saling mengingatkanitu kalau yang satu tidak ada yang mengingatkan itu harus dipertanyakan apakahpelanggaran administrasi bisa dibuktikan apakah itu dengan sengaja ;Bahwa Kalau pengalaman Ahli namanya UU perbankan kalau unsur kegiatannya ada diUU dan itu terbukti dilakuakn dengan sengaja maka bisa dikenakan UU Perbankannya ;Bahwa Sangsi
Register : 19-12-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN PADANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg Tanggal 8 April 2015 — Drs. NASRUL Bin BAHRUM Pgl NAS
45 — 11
45 — 11
Dalam hal sekolah/madrasah swasta,pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggarasekolah/madrasah;Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tuapeserta didik dan masyarakat;Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberianpenghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturandan kode etik;Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi pesertadidik;r.Bertanggung jawab atas perencanaan partisipasif
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana
- TAFSIR NURCHAMID
203 — 84
203 — 84
... menurut Ahli hal itu bukan termasuk kekayaan Negara;Bahwa apabila ada PT BHMN menyewakan salah satu gedungyang dibangun dengan menggunakan keuangan negaratersebut ke pihak ketiga, menurut ahli uang sewa tersebutbukan merupakan uang Negara;Bahwa pelanggaran terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003menurut Ahli tidak dapat dipidana;Bahwa memasukkan suatu ketentuan pidana dalan suatuaturan harus menyertakan rakyat dan DPR maka aturantersebut harus berbentuk UU, oleh karena itu PP dan Kepprestidak ada sangsi
pidananya;Bahwa didalam doktrin hukum, orang dapat dipidanaberdasarkan UU yang ada;Bahwa dalam suatu pelelangan, harga tender yang lebih tinggidari harga pasar bukan tindak pidana;Bahwa apabila ada suatu permasalahan seorang Rektor/pimpinan suatu Perguruan Tinggi melanggar ketentuan MWA,bukanlah merupakan tindak pidana, karena di dalam peraturanMWA tidak ada sangsi pidana;Bahwa yang merupakan tindak dipidana adalah transaksipembukuan yang tidak cukup jelas, pencatatan pengeluaranyang tidak nyata
Putus : 20-06-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 9/PID.SUS/TPK/2014/PN.BKL Tanggal 20 Juni 2014 — TERDA KWA : Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd
82 — 49
82 — 49
PP tidak pernah menerima sangsi maupun denda dari pekerjaanfisik GOR terpusat Kab. Lebong tersebut yang hanya terselesaikan 95%.Terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan mengenai keterangan saksiadanya kesepakatan kekurangan fisik pekerjaan 95% yang dianggap 100%.34. HARY SUBAGYO,ST Bin SUPARI (alm) :Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Pembangunan Perumahan(Persero) Cabang Il Palembang sejak tahun 2007, dengan jabatan sebagaiProjek Manager untuk pembangunan GOR terpusat Kab.
Register : 30-01-2014 — Putus : 20-06-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl. Tanggal 20 Juni 2014 — TERDAKWA : SURATMAN, Am. Pd. Bin HASIM (alm);
75 — 46
75 — 46
PP tidak pernah menerima sangsi maupun denda dari pekerjaanfisik GOR terpusat Kab. Lebong tersebut yang hanya terselesaikan 95%.Terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan mengenai keterangan saksiadanya kesepakatan kekurangan fisik pekerjaan 95% yang dianggap 100%.34. HARY SUBAGYO,ST Bin SUPARI (alm) :Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Pembangunan Perumahan(Persero) Cabang Il Palembang sejak tahun 2007, dengan jabatan sebagaiProjek Manager untuk pembangunan GOR terpusat Kab.
Register : 05-12-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
179 — 46
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
179 — 46
Pbrkonsekwensi penagihan itu yang jadi masalah kalau tidak ditagih tidak apaapa ;Bahwa didalam pengadaan barang dan jasa ada etika, bagaimana kondisidikarenakan pasien antri dan harus menolong ada sangsi, dengan kondisiini dokter dilarang mengunakan alat sendiri sesuai etika dokter dalampengadaan barang dan jasa, Ahli tidak bisa jawab ;Bahwa menyangkut penyewaan kalau sudah ada Formularium, RumahSakit dimungkinkan atau tidak kesepakatan Formularium dipersilahkannamun terhadap pengadaan barang dan
tidakbisa menilai pelanggaran dan etika ;Bahwa ketika ia tahu pertanggungjawaban padanya harus dinilai ;Bahwa kita tidak bisa mengambil etika karena itu adalah konsep ;Bahwa Etika dan hukum dengan istilah kesehatan, keselamatan orang sakitharus menjadi pertama, harus diutamakan menurut pendapat ahli uukumyang paling tinggi adalah Jiwa, kejahatan harkat dan martabat, etika itupilihan saja ;Bahwa ketika seorang dokter dihadapkan dengan paksaan, kalau iamenolak akan dipecat atau akan mrendapatkan sangsi