Ditemukan 3384 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : semarangan sembilangan seberangan semarangdan sembarang semaranga
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : Ir. JOHN TANGKUMAN; Tempat Lahir : Wonreli; Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Pebruari 1961; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal :Desa Wakerleli Kecamatan Moa Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya; Pendidikan : S1/ Manajement Sumber Daya Perairan UNPATTI;
270 — 167
  • Namun mekanisme harusditempuh dengan sebenarnya.Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan penyidik dan berdasarpenjelasan sebelumya di atas, maka tidak tepat diberikan addendum waktupelaksanaan kontrak.Bahwa tidak sembarangan memberikan addendum waktu kepada penyedia jikabukan karena kahar atau kebutuhan lapangan yang ditetapkan oleh PPK. TidakHalaman 193193193 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 3 September 2020 —
607 — 319
  • dakwaanadalah "mahkota Jaksa" maka setiap surat dakwaan wajib dan harus dapatdipertanggungjawabkan oleh Jaksa Penuntut Umum;Bahwa terhadap pihak yang dirugikan dapat melaporkan ke pihakKepolisian bahwa Jaksa memanipulasi dokumen negara dan jugamelaporkannya ke pengawasan karena pengawasan bisamengeksaminasi perkara tersebut terlepas apapun putusannya, karenaselain KUHAP Jaksa harus berpedoman kepada Surat Edaran JaksaAgung Nomor 004 bulan 11 tahun 1993 tentang Surat Dakwaan sehinggaJaksa tidaklah sembarangan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1469 — 2589
  • berkurangnya kerugian atau dampakyang ditimbulkan oleh kondisi perubahan iklim itu sendiri, memangpada saat ini dunia akan melakukan upaya sampai ke level 0 hargacarbonya atau pajak carbon yang akan dikeluarkan itu sekitar 200$USD per ton C02 ;Bahwa kalau kondisi alami itu selalu basah kalau musim hujantergenang kalau musim kemarau basah kering tetapi airnya tetap,gambutnya lembab karena hutannya masih ada ;Bahwa dengan tehnologi sebenarnya bisa, kita bisa lihat hotspot itutidak serta merta muncul sembarangan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 1/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - Drs. H. AHMAD SHOLIHAN, M.Si
130 — 1658
  • Anggota DPRD yang telah mengajukanproposal ;Bahwa sampai saat ini tidak ada laporan dari para penerimaBansos tentang pertanggung jawaban penggunaan Danatersebut;Bahwa memang seharusnya Dana bansos tersebut masukkerekening Penerima, namun pada waktu pengajuan SPM danSPP langsung menunjuk kerekening Bendahara, jadi dalam halini terdakwa tidak mengetahui kenapa pembayaran melalui RekBendahara, dan juga terdakwa pernah melakukan pemblokiranDana Bansos atas Kuasa Pengguna Anggaran agar danatersebut tidak sembarangan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 24/PID.SUS-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 20 Oktober 2014 — MOHAMMAD YASSER, ST
78 — 20
  • Donggala menggunakan Dana APBD denganpenyimpangan yakni Peserta penyuluhan seharusnya sebanyak 100(seratuS) Orang namun yang hadir berdasarkan daftar hadir hanyasekitar 60 (enam puluh) orang sehingga untuk menyerap seluruhanggaran yang masih kosong sekitar 40 (empat puluh) kolom untukmencukupi jumlah peserta penyuluhan sebanyak 100 (seratus)orang dengan namanama maupun tandatangan yangberbeda/sembarangan karena yang mengisi daftar untuk mencukupijumlah peserta tersebut ialah saksi atas permintaan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5693 — 9807
  • saja, tetapimenjadi bermakna ketika disampaikan ungkapan hati apa yang dipikirkanitu kepada audiensnya kepada lawan bicaranya, jadi betul commonsense kita akan mengatakan makna itu muncul karena ada topiknya,seperti dalam sidang ini ujaran Ahli sangat bermakna dalam kontekssidang ini karena topiknya sidang, Ahli diundang sebagai ahli, settingnyaformal karena ada Yang Mulia, Ahli duduknya harus begini, itu etika yangjuga Ahli perhatikan termasuk ujaran yang keluar harus Ahli pikirkan dantidak boleh sembarangan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2014 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 25/PID.SUS-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 20 Oktober 2014 — SUDIRMAN
71 — 14
  • Donggala menggunakan Dana APBD denganpenyimpangan yakni Peserta penyuluhan seharusnya sebanyak 100(seratus) orang namun yang hadir berdasarkan daftar hadir hanya sekitar60 (enam puluh) orang sehingga untuk menyerap seluruh anggaran yangmasih kosong sekitar 40 (empat puluh) kolom untuk mencukupi jumlahpeserta penyuluhan sebanyak 100 (seratus) orang dengan namanamamaupun tandatangan yang berbeda/sembarangan karena yang mengisidaftar untuk mencukupi jumlah peserta tersebut ialah saksi ataspermintaan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-03-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD
Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat:
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
779 — 673
  • apabila ada tenan, perusahaan yangmau dikawasan inustri yang telah memiliki dokumen AMDAL dia hanyawajib membuat UKLUPL dengan rincian dari RKL RPL kawasan tetapitidak dikaji tadi didalam dikatakan bahwa sudah mengkaji di aspek sosialranahnya itu di AMDAL, UKLUPL merinci dari RKLRPL AMDAL kawasan;Bahwa SPPL (Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolahan LingkunganHidup) untuk kegiatankegiatan kecil misalnya pembangunan ruko bahwadia harus mengelolah lingkungan misalnya bongkahanbongkahan nyatidak boleh sembarangan
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 17-06-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 08-10-2021
Putusan PN RANAI Nomor 15/PID.SUS/PRK/2014/PN.RNI
Tanggal 28 Agustus 2014 — Jaksa Penuntut:
1.BAMBANG WIDIANTO, S.H
2.BAGUS HANINDYO MANTRI, SH. MH
3.EDI SUTOMO, S.H
4.WAHER TARIHORAN, SH
Terdakwa:
NGUYEN HANH
984 — 0
  • Tangkapan yang sudah diperoleh berupa ikan sembarangan, lk.50 kg;

    Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa melalui penterjemah tidak keberatan ;

    B. KETERANGAN AHLI :

    1.

Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 11-03-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 303/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Juli 2020 —
902 — 1861
  • Konsep prudential banking seharusnya harus dipertanyakan.Apakah kemudian mekanisme ada karena bank tidak mungkin sembarangan didalam memberikan itu. Kemudian kalau dikatakan bahwa penggunaan itusudah sesuai dijaminkan di dalam bank dan sesuai perjanjian sehingga tidakmengganggu hak dari pihak barang yang dijaminkan. Tadi sudah Ahli berulangkali katakan adakah halanganhalangan keperdataan yang terjadi pada saatitu?
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI) II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
389 — 367
  • Bahwa berdasarkan pemahaman tersebut, makaasaS mengutamakan Kepentingan Umum tidak dapatdilakukan secara sembarangan, secara acak ataupunmembabi buta namun harus dilakukan dengan aspiratif,akomodatif dan selektif untuk memenuhi kepentinganumum. Bahwa pengambilan keputusan tidak melanggarkepentingan umum. Ini dikarenakan, pihak yangmemiliki kepentingan, terutama para pekerja/buruhtelah memberikan persetujuannya ataS penangguhanupah minimum ini.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Maret 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
167 — 63
  • harusmelakukan pengecekan di LKPP dan BPS;Ahli menerangkan PPK tidak memiliki kewenangan untuk mematikananggaran dalam APBD Murni dan dalam APBD Perubahan;Ahli menerangkan secara konstitusi (Pasal 23 UUD 1945) yang berhak untukmenghitung kerugian keuangan Negara adalah BPK, dan bukan BPKP yangdasarnya adalah Perpres dan Kepres;Ahli menerangkan seharusnya BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi, InspektoratKota melaporkan kepada BPK dan BPK yang berhak untuk mendeklarasikankerugian Negara, karena tidak boleh sembarangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 3 Juni 2015 — Pemohon Kasasi I: PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ; Pemohon Kasasi II: TERDAKWA/SUHENDA
96 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RKS),Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Amir Hamzahyang tidak memiliki kewenangan dan keahlian, serta tidakmelibatkan Tim Teknis yang telah dibentuknya;Tentang fakta hukum Pemohon: Bahwa tidak benar mengenai Penyusunan Kerangka AcuanKerja (KAK), Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) danHarga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat dengan melibatkan TimTeknis yang ahli di bidangnya karena adalah tidaklah mungkinbisa disusun KAK, RKS dan HPS oleh orang yang bukan ahlidibidangnya atau dibuat oleh sembarangan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 15-09-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 16 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum III : PERY KURNIA, SH
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
263 — 143
  • dapat mengembangkan potensikewirausahaan, serta membantu kegiatan keuangan sekolah danmemberikan kesejahteraan kepada civitas akademika SMKN 2 Karawang,bahkan dapat mengumrohkan Guru Muslim, Caraka (Office Boy) dansecurity, Guru Non Muslim ke Yerussalem, SMKN 2 Karawang jugamemiliki Caf yang disupport oleh Corporate Sosial Responsibility (CSR)Jarum Foundation (Perusahaan Jarum memiliki penilaian yang sangatketat), karena tidak semua sekolah diberikan CSR seperti ini, perusahaantersebut tidak akan sembarangan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 15-09-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 16 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum III : PERY KURNIA, SH
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
180 — 115
  • dapat mengembangkan potensikewirausahaan, serta membantu kegiatan keuangan sekolah danmemberikan kesejahteraan kepada civitas akademika SMKN 2 Karawang,bahkan dapat mengumrohkan Guru Muslim, Caraka (Office Boy) dansecurity, Guru Non Muslim ke Yerussalem, SMKN 2 Karawang jugamemiliki Caf yang disupport oleh Corporate Sosial Responsibility (CSR)Jarum Foundation (Perusahaan Jarum memiliki penilaian yang sangatketat), karena tidak semua sekolah diberikan CSR seperti ini, perusahaantersebut tidak akan sembarangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1678 — 1230
  • TPK/2019/PN.Jkt.Pstoleh KPK karena komunikasi Terdakwa dengan KHOFIFAH INDARPARAWANSA adalah langsung.Terkait dengan pesan jangan kanginan bagi Terdakwa, karenahal itu disampaikan oleh orang yang bukan sembarangan, tidakada makna lain dari jangan kanginan itu kecuali jangan masukangin yang artinya jangan sampai selain HARIS HASANUDINyang jadi.Pada tanggal 7 Januari 2019, ASEP SAIFUDDIN CHALIMmenelepon menggunakan HP ULFAH MASFUFAH karena dalamHP Terdakwa yang tercatat bahwa nomor yang menghubungiTerdakwa
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
ASWANDINI EKA TIRTA
293 — 64
  • Kutai Timurdan tandatangan Sekretaris Daerah IRAWANSYAH karena untuk dapatdiproses di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PU meminta dokumen asli,artinya tidak dibuat oleh sembarangan orang, sehingga ketika Dinas PUterima dari Bappeda sudah ada stempel Setda dan tandatangan Sekda,yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut sudah diketahui oleh tim TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh SekdaKabupaten, IRAWANSYAH;Bahwa Terdakwa menerangkan tindak lanjut terhadap dokumen tersebut adalahDinas PU
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1289 — 664
  • Anugerah Nusantara di tahun19992000 setelah itu menjadi Komisaris.Bahwa ada jenjangjenjang di perusahaan yang tidak boleh sembarangan seorangstaf ketemu direksi atau direksi bertemu dengan komisaris.Bahwa PT. Anugerah Nusantara juga mempunyai kantor perwakilan di jakarta,tidak ada kantor tetap yang lebih banyak tahu direksinya karena komisaris tidak ikutdalam tataran teknis.Bahwa Terdakwa tidak tahu persis alamat kantor atau domisili PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — Rudolf Iman Santoso;
148 — 35
  • Sehingga tidak sembarangan pihak lain selain BPK untukmenghitung kerugian Negara.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — H. Usman Effendi;
180 — 137
  • Sehingga tidak sembarangan pihak lain selain BPK untukmenghitung kerugian Negara.