Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-10-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 5201/Pdt.G/2021/PA.Tgrs Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 20
24 — 20
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atau Pejabatyang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyalkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Kantor Catatan Sipilyang berwenang untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat;6.
Register : 22-07-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 209/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
H. RAHMAD TAUFIK HASIBUAN
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
153 — 60
H. RAHMAD TAUFIK HASIBUAN
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
153 — 60
pada adanya surat pemerintahanatasan yang menginstruksikan agar PNS yang melakukan tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan agardilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, dan setelah itu badanHalaman 49PutusanPerkara Nomor : 209/G/2019/PTUNMDNkepegawaian daerah sudah membuat rapat dengan tim untukmenindaklanjuti surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Repormasi Birokrasi dan Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteriterkait dengan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Tingkat Jambiberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenKesehatan Propinsi Jambi Nomor : KP.00.02.2.4.222 tanggal 08Maret 2001 (Vide Bukti P7);2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil padaDinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui SuratKeputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor821.13/28/SK.PN/UP tanggal 10 Juni 2002 (Vide Bukti P8)3.
Register : 30-11-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 206/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
SOFYAN
Tergugat:
BUPATI ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
242 — 140
SOFYAN
Tergugat:
BUPATI ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
242 — 140
September2015 Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dinyatakanbersalah Melakukan Korupsi secara bersamasama, dandijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan dendasejumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).14.Bahwa dari ketentuan hukum perundangundangantersebut diatas, jelas secara nyata tidak ada mengenalatau tidak ada menentukan pemberhentian PegawaiNegeri Sipil dikarenakan melakukan Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama, makamenurut hukum untuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
(b) Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangaparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor. 11tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan PemerintahNo.17 tahun 2020 ;Obyek sengketa dibuat / diterbitkan Tergugat telah salah prosedurmemberhentikan Penggugat langsung dari Pegawai Negeri Sipil tanpapemberhentian sementara;Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipilberdasarkan keputusan Bupati Asahan Nomor : 82BKDTahun 2020tertanggal 14
Register : 13-05-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 160/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
NURLIYANA
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
93 — 46
NURLIYANA
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
93 — 46
Bahwa berdasarkan Surat Undangan Bupati Labuhanbatu UtaraNomor: 005/1317/BKD/2018 tanggal 1 Agustus 2018, telah dilakukanrapat koordinasi persiapan penanganan terhadap Pegawai Negeri Sipilyang tersangkut permasalahan hukum.4.
pasca Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 87/PUUXVI/2018. frasa dan/atau pidana umum dihapussehingga berbunyi : (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b.Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 06-02-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 9/G/2014/PTUN-BKL Tanggal 4 Juni 2014 — WILSON, SE melawan WALIKOTA BENGKULU
138 — 55
138 — 55
Eselon IVdilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, ( vide bukti T.2 ) ;Menimbang, bahwa bersifat individual artinya Keputusan Tata UsahaNegara itu tidak ditujukan untuk umum, tapi tertentu, baik alamat maupunhal yang dituju, kalaupun yang dituju lebih dari seseorang, tiaptiap namaorang yang terkena keputusan itu disebutkan, Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, obyek sengketa pertamatidak mencantumkan nama Penggugat dan tidak ditujukan kepadaPenggugat akan tetapi mencantumkan namanama Pegawai Negeri Sipilyang
dan PemberhentianPegawai Negeri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa TindakanTergugat tersebut telah sesuai dengan aturan Kepala Badan KepegawaianNegara karena telah melalui proses dan prosedur sebagaimana yang telahditentukan dalam aturan tersebut ;Menimbang, bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalamkedudukannya sebagai Lembaga Negara yang diberi kewenangan untukmelakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tegaknya peraturanperundangundangan kepegawaian yang menginginkan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-01-2022 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 25-02-2022
Putusan PN BAJAWA Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bjw Tanggal 23 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
127 — 60
127 — 60
Antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukum lagi dalam rumahtangga;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu dari Penjabat;Menimbang
Register : 13-03-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PN AMBON Nomor 19/PDT.G/2013/PN.AB Tanggal 11 Nopember 2013 — DESSY LIMBA, pekerjaan Pegawai KPU, beralamat di BTN Minahasa Ujung Pandang blok 9/9 Makasar, di Ambon beralamat di Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
MELAWAN
1. IWAN TEAPON,SIP,M.Si, pekerjaan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru, beralamat di Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, selanjutnya disebut TERGUGAT I ;
2. SYAHRIL BUGIS, pekerjaan Pedagang, beralamat di Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
53 — 42
53 — 42
Bahwa berkenaan Penggugat Rekonpensi berstatus Pegawai Negeri Sipilyang tidak bisa meninggalkan tugas pokok sebagai abdi Negara, tetapiharus hadapi gugatan Tergugat Rekonpensi dan wajib menghadiri sidanguntuk itu, Penggugat Rekonpensi terpaksa menempuh kebijakan menunjukpengacara sebagai kuasa hukum guna menggantikan Penggugat Rekonpensimenghadapi gugatan Tergugat Rekonpensi dan menghadiri sidang untukitu.
Register : 12-11-2013 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 03-06-2014
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 249/Pdt.G/2013/MS.Bna Tanggal 6 Mei 2014 — Pemohon
Termohon
94 — 17
94 — 17
DALAM EKSEPSI.Bahwa, permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam registerperkara No. 249/Pdt.G/2013/MS.Bna, tanggal 12 November 2013 padaMahkamah Syariyah Banda Aceh tidak memenuhi syarat sebagaimana yangditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, karenaberdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun1990 Perubahan atas PP No. 10/1983 menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu
Register : 14-08-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.Sim Tanggal 22 Oktober 2018 — ELSERIA SARAGIH M E L A W A N : MARTUA NAPITUPULU
116 — 8
116 — 8
Pemerintah Republik IndonesiaNomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPutusan Nomor : 55/Pdt.G/2018/PNSim 12 dari 19Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-08-2016 — Putus : 02-12-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PA SANGGAU Nomor 0212/Pdt.G/2016/PA.Sgu Tanggal 2 Desember 2016 — Penggugat vs Tergugat
20 — 6
20 — 6
bergaulsebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyang pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lakilaki, lahir tanggal01 September 1991, yang kedua DbernaMa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,perempuan, lahir tanggal 24 Februari 1997, kedua anak tersebut tinggalbersama Penggugat;Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukunharmonis, namun sejak bulan November 2010 mulai tidak rukun dan seringterjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai pegawai negeri sipilyang
Register : 07-01-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Dpk Tanggal 11 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
160 — 74
160 — 74
Bahwa bulan Oktober 2015 ketika Tergugat melakukan survey tesispendidikan S2 nya di Tasikmalaya, bertemu salah satu peserta danteman Tergugat saat melakukan pelatinan analisa sosial masyarakat sipilyang diselenggarakan oleh YAYASAN SATU NAMA Yogyakarta.
Register : 02-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PA BUNGKU Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Buk Tanggal 3 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 14
37 — 14
tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 13September 2021 Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 102/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 23 Juli 2019 — Penggugat:
Dra.Emperi Lince Silitonga, MM
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
95 — 48
Dra.Emperi Lince Silitonga, MM
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
95 — 48
2018tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan berupaupaya Administratif mendapatkan kesimpulan dari Komisi ASN sebagaimanamestinyayang berakibat gugatan prematur dan terlalu dini serta belummemenuhi syarat formal dengan segala akibat hukumnya ;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 perihal PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH dan PPK Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
sebagaimanatersebut dalam objek sengketa tertanggal 14 Desember 2018 ;Menimbang bahwa, terhadap fakta hukum adanya permasalahanantara batas waktu pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017, dengan senyatanyapemerintah telah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-08-2021 — Putus : 26-11-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN SERUI Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sru Tanggal 26 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
114 — 32
114 — 32
hukum dan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danHalaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ##/Pdt.G/#####/PN SruPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa (1) PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atausurat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 31/G/2017/PTUN.BDG Tanggal 20 Juni 2017 — ANDRI BUDIADI, M.Eng. VS DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
99 — 39
99 — 39
Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa Keputusan No.0220/PL1/KP/2017 Tentang Pemberhentian Ketua Jurusan Teknik Sipilyang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2017. Sehingga surat dimaksuddapat dikualifikasikan bersifat konkrit (P6 dan P7) ; b. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyatanyata ditujukan pula kepadaPenggugat tidak ditujukan kepada umum. Dengan demikian keputusanTergugat dimaksud harus dikualifikasikan sebagai bersifat individual. .;c.
Register : 08-04-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Mdn Tanggal 30 April 2021 — Pemohon:
1.Ridwan
2.Vivi Liew
31 — 4
1.Ridwan
2.Vivi Liew
31 — 4
Bahwa dikarenakan Para Pemohon pernah bertempat tinggal di Dusun XV No.10.40,Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sekira padatahun 2006 dan ternyata Para Pemohon masih terdaftar dan tercatat di Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, maka Para Pemohonmengajukan permohonan pembuatan data kependudukan dan Akta Pencatatan Sipilyang baru, dan pada masa itu belum sistem elektronik (online);Bahwa adapun Akta Pencatatan Sipil atas nama Para Pemohon dan
Register : 28-09-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 412/PDT.G/2015/PN.BDG Tanggal 4 Februari 2016 — MARKUS UWE MULLER, lawan ERVIJNA VIVIN SULISTIAWATY,,DKK
116 — 27
116 — 27
Bahwa, menurut ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan(2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,Ayat (1) mengenai Pembatalan Akta Catatan Sipilharus berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan Hukum Tetap, ayat (2) berdasarkanPeraturan pengadilan mengenai Pembatalan Aktasebagaimana dimaksud pada ayat (1) PejabatCatatan Sipil membuat Catatan Pinggir padaRegister Akta dan mencabut Akta pencatatan Sipilyang dibatalkan dari kepemilikan Subjek Akta ;Berdasarkan
Register : 23-01-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PA RAHA Nomor 0050/Pdt.G/2020/PA.Rh Tanggal 14 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 6
21 — 6
tidak terbukti ada indikasi nusyuznya Penggugat,maka majelis hakim menilai Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz;Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tahapan jawabmenjawab, baik Tergugat maupun Penggugat menyatakan bahwa pada saatmasih tinggal bersama, Tergugat setiap bulannya memberikan nafkahkepada Penggugat sejumlah Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) hinggaRp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) disebabkan adanya pinjaman yangharus dibayarkan meskipun Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-10-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 30-06-2019
Putusan PA KENDARI Nomor 0561/Pdt.G/2016/PA.Kdi Tanggal 8 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 7
16 — 7
ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2016;Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, makapemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohondalam sidang tertutup untuk umum yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon,(Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-10-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 6/G/2019/PT.TUN.JKT Tanggal 27 Februari 2020 — M. TRI PUTRA MEI SUKMA; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
103 — 53
103 — 53
nama Penggugat tanggal 2 Juli 2019, dengan amarPUUSANNYa ~ === n= nn nn nan nnn nnn nn ne nn en nee ne en nnnMenetapkan :KESATUKEDUAMEMUTUSKANMenolak banding administratif M.TRI PUTRA MEISUKMA, sebagaimana dinyatakan dalam suratnyatanggal 31 Oktober 2018 ; Memperkuat hukuman disiplin sebagaimanatercantum dalam keputusan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1428 Tahun2018 tanggal 1 Oktober 2018 berupapemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pengawai Negeri Sipilyang