Bahwa atas kerugian yang dialami Tergugat, Penggugat dan pekerja lainyayang Mogok tidak sah patut di persalahkan dan bertanggung jawab ataskerugian Pihak Tergugat seperti rincian di atas ;15.

Menyatakan bahwa tindakan Pengugat mogok pada tanggal 03,04 dan 06Februari 2016 serta tanggal 17 Maret adalah mogok tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 137140 UU.No13 Tahun 2003 jo Kepmen No.232 Tahun2013 tentang akibat mogok tidak sah.3.

kerja tidak sahdengan cara menghentikan pekerjaan dan menghalanghalangipekerja lainnya untuk bekerja;Bahwa Penggugat dan pekerja lainnya melakukan mogok kerja tidaksah pada 23 Juli 2013 dan 01 September 2014 dengan menghalanghalangi pekerja lainnya;Bahwa Penggugat sangat mudah untuk mogok kerja padahalPenggugat dan Tergugat intens melaksanakan issueissueketenagakerjaan yakni tanggal 18 Desember 2014, 15 Januari 2015dan 11 Februaru 2016,Bahwa dalam setiap mogok kerja, Tergugat mengalami kerugian

SAKSI RICKY TOHAR : Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten di Afdeling (Afd) III dengan jumlahpekerja 65 orang, sedangkan Penggugat sebagai Pemanen di Afd ; Bahwa berdasarkan Laporan dari Asisten Afd , tanggal 34 dan 6Februari 2016 telah terjadi Mogok Kerja di Afd yang diprovokatori olehPenggugat, namun saksi tidak mengenal Penggugat; Bahwa mogok kerja terjadi lagi tanggal 17 Maret 2016 sampai jam 14.00wib, saat mana Pekerja Afd III dinalanghalangi dan disuruh ke Afd untukikut mogok kerja tersebut,

dari segiHalaman 16 dari 2 halaman Penetapan No 10/Pid.Pra/2016/PN.Pbr.substansi permasalahan, maupun proses dilakukannya Mogok Kerja tersebut,dihubungkan dengan Issueissue yang berkembang dalam Mogok Kerja danKerugian yang dialami oleh Perusahaan dalam mogok kerja ;Menimbang, bahwa aksi Mogok merupakan sebuah hak dan salah satusarana untuk para Pekerja/Buruh maupun Serikat Pekerja/Buruh membela danmemperjuangkan kepentingan ekonomi dan sosial mereka secara sah.

DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut ;- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung berwenang mengadili perkara ini;- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;- Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;DALAM POKOK PERKARA:- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;- Menyatakan mogok kerja Para Tergugat tidak sa h;- Menyatakan putus

kerja.Bahwa perusahaan mogok kerja merupakan pelanggaran PKBpasal 62.Bahwa dengan mogok kerja perusahaan suplai barang kecostumer terhambat.Bahwa mereka mogok kerja di area perusahaan pintu masukperusahaan.Bahwa sewaktu ada mogok kerja, perusahaan ada yang masihtetap berjalan line denso yang menjalankannya adalah pihak staffmanajemen.Bahwa mogok kerja hari ke3 setengah hari.Bahwa hari kesatu mogok kerja pihak perusahaan memberikanpengumuman Supaya buruh masuk kerja seperti biasa.Bahwa pengumuman

untuk mogok,akan tetapi perusahaan menyuruh masuk kerjae Bahwa pada saat mogok kerja saksi di looding karena saya jobpertamanya di maintenance.e Bahwa saksi tahu surat scorsing diberikan pada saar bipartitebulan Ferbruari 2014.e Bahwa setelah aksi ada bipartite dan yang disepakati adalahmenerima gratifikasi 12,5% dan bekerja kembali seperti biasa.e Bahwa saksi belum pernah melihat mogok kerja selain di PT KaryaPratama Dunia.e Bahwa sewaktu mogok kerja tidak dilakukan secara anarkismelainkan mogok

kerja dimulai dari jam 8.00 sampai jam 15.00 wib.Bahwa sewaktu mogok kerja semua buruh keluar tanpa ada instruksi ataupermintaan dari para Tergugat karena sebelum mogok sudah ada kesepakatan untukkeluar pabrik.Bahwa kegiatan mogok kerja pada hari pertama adalah kegiatan diawali denganberdoa bersama, menggelar tempat didalam area perusahaan dan ada penyampaianpenyampaian dari pengurus SerikatBahwa sewaktu mogok kerja tidak ada ancaman atau intimidasi.Bahwa sewaktu mogok kerja saksi melihat adanya

kerja, yang dipakai mogok kerja hanya diarea parkir saja.Bahwa sewaktu mogok kerja gerbang ditutup.Bahwa pada waktu mogok kerja ada karyawan yang memakai pita kuning, hanyatugasnya untuk pengamanan lokasi saja .Bahwa pada waktu mogok kerja tanggal 16, 17 dan 18 Desember 2013 perusahaanpernah mengeluarkan pengumuman ditempel untuk mengajak bekerja.Bahwa pengumuman itu dibacakan dihadapan para mogok kerja.Bahwa sewaktu orasi memakai megaphone.Bahwa yang melakukan orasi salah satunya tergugat, tidak

Pada tanggal 17 Desember 2013 kurator mengadakanistigosah bersama, berdoa bersama, membaca yasin.e Pada tanggal 17 Desember 2013 mogok kerja sampai jam 9pagi karena ada kesepakatan.Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 sewaktu mogok kerjaterjadi suatu kesepakatan yaitu:e Dihentikan aksi mogoke Pencabutan surat izin mogoke Upah aksi mogok kerja dibayarkan sepenuhnya.e Gratifikasi sebesar 12,5%Bahwa sewaktu mogok kerja tidak ada ancaman ataupunintimidasi.Bahwa mogok kerja pada tanggal 16, 17, dan 18

TIRTA SUMBER MEKARSARIselanjutnya mengirimkan surat pemberitahuan MOGOK KERJA kepadaDinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dan PT. TIRTA SUMBERMEKARSARI NO.05/DPSPIN/TSM/VI/2016 tanggal 02 Juni 2016, PerihalPEMBERITAHUAN MOGOK KERJA, yang mana MOGOK KERMA tersebutdilakukan setiap hari mulai pada tanggal 13 Juni 2016, pukul 8.00 WIB 18.00 WIB yang akan diakhiri apabila tuntuan dikabulkan; Bahwa pada saat MOGOK KERJA hari pertama dilakukan yaitu tanggal 13Juni 2016, pihak TERGUGAT/ PT.

(5)Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimanadimaksud pada ayat (4), maka atas dasar perundingan antarapengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atauPenanggungjawab mogok kerja, mogok kerja dapat diteruskan ataudihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekaliBahwa dengan dilakukannya MOGOK KERJA SAH Lanjutan yangdilakukan oleh Pekerja bersama Dewan Pengurus SPIN PT.

dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat :a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;b. tempat mogok kerja;c. alasan dan sebabsebab mengapa harus melakukan mogok kerja;dand. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masingmasing ketuadan sekretaris serikat pekerja / serikat buruh sebagai penanggungjawab mogok kerja. bahwa mogok kerja yang tidak sesuai dengan Pasal 140 ayat (2a)undangundang ketenagakerjaan adalah mogok kerja yang TIDAKSAH8.

pelaksanaanmogok kerja; dan/ataud. isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2)huruf a,b, c,dan d Sehingga MOGOK KERJA yang dilakukan Penggugat tanpapemberitahuan tertulis Kepada Pengusaha dan Instansi yangbertanggungjawab dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sertadalam pelaksanaannya tidak menyampaikan batasan waktu mogok, jugaselama mogok kerja diketahui tidak ada yang mengkoordinir sebagaipemimpin dari pelaksanaan MOGOK karena Ketua Serikat Pekerjasaudara MUHAMMAD

TIRTASUMBER MEKARSARI, oleh karenanya mogok kerja tersebut diatas dapatdikualifikasikan sebagai MOGOK KERJA TIDAK SAH; 9.

2009 pukul 06.00 WIB ParaPenggugat yang tergabung dalam PTP SBKIKEF melaksanakan mogok kerjaHal 3 dari 21 hal.

PASAL 144(1) Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Pengusaha dilarang:a. mengganti Pekerja/Buruh yang mogok kerja dengan Pekerja/Buruh laindari luar perusahaan;ataub. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepadaPekerja/Buruh dan Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh selama dansesudah melakukan mogok kerja.Pasal 151 ayat (2) jo ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;Pasal 151 ayat (2)Dalam hal

No. 790 K/Pdt.Sus/20102.2.2.3.2.4.Menimbang, bahwa bunyi Pasal 140 ayat (2a) UU No. 13 Tahun 2003menegaskan :Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhirimogok kerja;Dalam surat pemberitahuan mogok kerja yang pelaksanaannya tanggal14 Januari 2009 pada kenyataannya pelaksanaan mogok kerjadilaksanakan 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 14 dan 15 Januari 2009sehingga melampaui pemberitahuan mogok kerja dan mogok kerja danmogok

No. 790 K/Pdt.Sus/2010NOMOR : KEP. 232 /MEN/2003 tentang AKIBAT MOGOK KERJA YANGTIDAK SAH3.

MelvaSumiati Simanjuntak;"Menimbang, bahwa dalam pasal 65 ayat (14) PKB PT Mulia Industrindo.Tok merupakan sanksi atas penyalahgunaan prosedur mogok kerjasebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (1 s.d 6) yang merupakanimplementasi dari pasal 137 UndangUndang No 13 Tahun 2003,tentangpemberitahuan mogok kerja yang apabila akan mogok kerja tidakmemenuhi pasal 140 maka sesuai pasal 142 dikategorikan mogok kerjatidak sah dengan akibat hukum Kepmenakertrans No. 232/Men/2003bahwa sanksi prosedur mogok kerja

Mengganti pekerja / buruh yang mogok kerja dengan pekerja /buruhlain dari luar perusahaan ; ataub.

PKB itu diatur langkahlangkah mogok itu prosedurnya,harus ada pemberitahuan secara tertulis ;Bahwa dari pihak pekerja tidak ada surat pemberitahuan mogok keperusahaan ;Bahwa pasal 70 PKB juga mengatur pemberitahuan kepada pihakmediasi ;Bahwa dari pihak mediasi hadir pada saat mogok tanggal 15 januari2009 ;Bahwa didalam PKB pasal 70 sebelum mogok harus ada pemberitahuandan ada perundingan dulu ;36Bahwa saksi tidak tahu perbedaan antara sanksi yang ada diperaturan Mentri sebagai pelaksana UndangUndang

,yang melakukan mogok 2 serikat pekerja SPSI dan SBKIKEF ;Bahwa semua peserta mogok terkena PHK oleh perusahaa sebanyak 515orang tapi tidak semuanya dari SBKIKEF ;Bahwa saksi tidak menyebutkan pengurus organisasi turun mogok,pengurus SPSI tidak turun mogok, sedangkan anggotanya ada yangikut mogok ;37Bahwa ada pemberutahuan perundingan sebelumya kepada organisasi untukmelakukan mogok, demkian juga sebelum PHK mengajak dulu berundingdengan organisasinya ;Bahwa mogok yang tidak sah itu sanksinya diatur

14,15 Januari 2009 tidak memenuhi prosedur mogok pasal 70 ayat (1 s.d 6)PKB PT.

. 13 tahun 2003menegaskan : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuatwaktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja .Dalam surat pemberitahuan mogok kerja yang pelaksanaannya tanggal 14Januari 2009 pada kenyataanya pelaksanaan mogok kerja dilaksanakan 2(dua) hari yaitu tanggal 14 dan 15 Januari 2009 sehingga melampauipemberitahuan mogok kerja dan mogok kerja tanggal 15 Januari 2009 tidaksah dan melanggar prosedur yang dituangkan dalam Pasal 140 ayat

DeliSerdang No. 007/DPCGBAA/SBSI/D5/IV/2009 tanggal 14 April 2009 tentangpemberitahuan mogok, di mana Para Tergugat terus melakukan mogok kerjas/d Pihak Perusahaan (Penggugat) mengabulkan tuntutan Para TergugatHal. 6 dari 40 hal. Put.

d.r/Tergugat d.ktetap melanjutkan mogok kerja tidak sah tanpa memperhitungkankerugian Tergugatd.r/Penggugatd.k selama mogok kerja dilakukan" ;.

No. 333 K/Pdt.Sus/2010kerja yang pertama sejak tanggal 31 Maret 2009 sampai tanggal 7 April2009, akan tetapi pemberitahuan mogok kerja baru disampaikantanggal 31 Maret 2009 dengan demikian para Tergugat telahmelakukan mogok sebelum adanya surat pemberitahuan mogok kerjadan juga dalam tenggang waktu 7 hari sebelum tanggal hari dimulainyamogok kerja sebagaimana yang diberitahukan di dalam suratpemberitahuan mogok kerja tersebut ;Bahwa dengan demikian tindakan mogok dan surat pemberitahuanmogok kerja

tertanggal 31 Maret 2009 tersebut tidak memenuhiketentuan Pasal 140 ayat ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 karenaternyata para Tergugat telah melakukan mogok duluan/terlebih dahuludan baru kemudian menyampaikan surat pemberitahuan mogok kerja ;.

Bahwakemudian para Tergugat melanjutkan/menyambung mogok kerjayang kedua (mulai tanggal 16 April 2009) ;Bahwa untuk tindakan mogok kerja kedua a quo para Tergugat telahmenyampaikan surat pemberitahuan mogok kerja tetanggal 14 April2009, dimana di dalam surat pemberitahuan mogok kerja tersebutmengenai pemberitahuan tentang waktu mogok kerja disebutkan"Kamis/16 April 2009 sampai dengan pimpinan Perusahaan PT. PacificPalm indo Industri memenuhi tuntutan buruh" ;.

Olehkarena pekerja yang melakukan mogok keria adalah tidakmetaksanakan pekerjaan sebagaimana disepakati dalimperjanjian kerja. Sehingga kerugian yang timbul sebagaiakibat mogok kerja yang dilakuka, Pengusaha dapatmenuntut ganti rugi atas kerugian tersebut. .

Apakah benar Tergugat tidakmemberikan hak normatif uang pisahkepada Para Penggugat dan karyawanlainnya sehingga Para Penggugatmelakukan Mogok Kerja?

Menimbang bahwa ketentuan mogok kerja diatur dalamPasal 137 sampai dengan Pasal 145 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Kepmenaker Nomor 232tahun 2003 tentang Akibat Mogok Kerja yang tidak sah.

mogokkerja; c. alasan dan sebabsebab mengapa harus melakukan mogokkerja; dand. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masingmasingketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagaipenanggung jawab mogok kerja. (3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruhyang tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh, makapemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuksebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok

kerja. (4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), maka demi menyelamat kan alatproduksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambiltindakan sementara dengan caraa. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasikegiatan proses produksi; atau b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerjaberada di lokasi perusahaan.

, pada tanggal 30 Mei 2009 atau harike4 (empat) mogok kerja, SBAN pernah menyatakan kesediaan seluruh buruhuntuk masuk kerja dengan syarat :a. 10 (sepuluh) Tuntutan yang diajukan pada saat mogok kerja tetapdirundingkan;b.

Tidak ada diskriminasi dan intimidasi terhadap anggota serikat yangterlibat mogok kerja;c.

Kep. 232/Men/ 2003,Tentang Mogok Kerja. Bahwa mogok kerja harus mempunyai alasan agar Mogok kerjaSah, alasannya antara lain :1. Mogok kerja karena gagalnya perundingan dimana pengusaha tidak mauberunding meskipun pekerja sudah meminta secara tertulis kepadapengusaha 2x (dua kali), dalam tenggang waktu 14 hari kerja ;2.

Mogok kerja harus disampaikan secara tertulis selambatlambatnya 7 harikerja sebelum mogok dilakukan ,Menimbang, bahwa dari anjuran Disnakertrans kota Semarang tertanggal 4Agustus 2009, didapati keterangan pada bagian III huruf d, yang pada pokoknya adalah,mogok kerja oleh perkerja/buruh (SBAN) pada tanggal 27 Mei 2009 adalah mogok kerjatidak sah oleh karena sesuai dengan ketentuan diatur dalam pasal 3 Kepmenakertrans RINo.

surat pemberitahuan tentang akan adanya mogok kerja oleh pekerja/buruh(SBAN) PT.

DALAM PROVISI-Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya :DALAM POKOK PERKARAPRIMER1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.Menyatakan mogok kerja yang dilakukan Penggugat pada tanggal 14, 15 Januari 2009 melanggar Pasal 70 jo Pasal 65 ayat (14) Perjanjian Kerja Bersama ;3.Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 28 Februari 2009 dan tanpa

Mengganti pekerja / buruh yang mogok kerja dengan pekerja /buruh lain dari luarperusahaan ; ataub.

Perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp. 3.240.400.361,.Pada tanggal 15 Januari 2009 tanpa pemberitahuan, kegiatan aksi mogok kerja tetapberlangsung, walaupun kembali diingatkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasibahwa aksi mogok kerja tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ;18.

meskipun telah di atur dalam undang undang asal isi dariperjanjian kerja bersama tentang mogok itu tidak bertentangan dengan undang undangyang berlaku :Bahwa mogok itu adalah merupakan upaya terakhir dari pihak buruh , karena mungkinmereka mengadakan musyawarah untuk mufakat, akan tetapi tidak terdapat kesempatan,maka mereka mengambil jalan terakhir, ittu merupakan ujung tombak untukmengadakan mogok dan syat syaratnya mogok kerja adalah; sebagaimana dalam pasal140 UU No. 3 Tahun 2003Bahwa mengenai

,yang melakukanmogok 2 serikat pekerja SPSI dan SBKIKEF ;Bahwa semua peserta mogok terkena PHK oleh perusahaa sebanyak 515 orang tapi tidaksemuanya dari SBKIKEF ;Bahwa saksi tidak menyebutkan pengurus organisasi turun mogok, pengurus SPSI tidakturun mogok, sedangkan anggotanya ada yang ikut mogok ;Bahwa ada pemberutahuan perundingan sebelumya kepada organisasi untuk melakukanmogok, demkian juga sebelum PHK mengajak dulu berunding dengan organisasinya ;Bahwa mogok yang tidak sah itu sanksinya diatur

2003 Jo ketentuan khusus tentang prosedur mogok kerja yang diatur padapasal 70 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ;Menimbang , bahwa dalam surat pemberitahuan mogok kerja akan dilaksanakan padatanggal 14 Januari 2009 , akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan mogok kerja dilaksanakan2 (dua) hari yaitu pada tanggal 14 dan 15 Januari 2009 sehingga melampaui pemberitahuanmogok kerja dan mogok kerja tersebut tanggal tidak sah dan melanggar prosedur yangdituangkan dalam pasal 140 ayat (2a) UU No. 13 tahun

Mengganti pekerja/ouruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh laindi luar perusahaan ataub.

KetentuanKhusus tentang prosedur mogok kerja yang diatur dalam pasal 70Perjanjian Kerja Bersama;Menimbang, Bahwa dalam surat pemberitahuan mogok kerja akandilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2009, akan tetapi padakenyataannya pelaksanaan mogok kerja dilaksanakan 2 (dua) hariyaitu pada tanggal 14 dan 15 Januari 2009 sehingga melampauipemberitahuan mogok kerja dan mogok kerja tersebut tidak sahdan melanggar prosedur yang dituangkan dalam pasal 140 ayat(2a) UU No. 13 Tahun 2003 jo.Pasal 70 ayat (1

No. 801 K/PDT.SUS/20101.6Ketenagakerjaan maka tidak bisa dikenakan sanksi PHK tanpapesangon, mengingat mogok kerja telah dilakukan Para PemohonKasasi (dahulu Para Penggugat) sesuai dengan peraturanPerundangUndangan;Bahwa selanjutnya pertimbangan Judex Facti dalam Putusan aquo pada halaman 33 paragraf 1 yang pada pokoknyamenguraikan bahwa surat pemberitahuan mogok kerja tidakmenyebutkan kapan aksi mogok berakhir karena hanyamenyebutkan sampai dikabulkannya tuntutan, hal inimenimbulkan ketidakjelasan

mogok kerja tidak dicantumkan maka demi hukumTermohon Kasasi (dahulu Tergugat) dapat mengikutiketentuan Pasal 140 ayat (4) yaitu. melarang parapekerja/ouruh yang mogok berada dilokasi kegiatan prosesproduksi, atau jika diperlukan Termohon Kasasi (dahuluTergugat) dapat melarang pekerja/ouruh yang mogok kerjaberada dilokasi perusahaan;Hal. 14 dari 22 hal.

No. 801 K/PDT.SUS/2010prosedur mogok kerja telah sesuai dengan ketentuan Pasal 140 UUNo. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yaitu dengandiberitahukannya rencana mogok kerja tanggal 14 Januari 2009sebanyak 3 kali yaitu: pada tanggal 24 Desember 2008, 06 Januari2009, hal ini dibantah oleh Tergugat dipersidangan bahwapemogokan yang dilakukan pada tanggal 14, 15 Januari 2009 tidakmemenuhi prosedur mogok Pasal 70 ayat (1 s/d 6) PKB PT MeliaIndustrindo Tbk. dengan akibat pasal 65 ayat (14) terhadap

Penggugattidak akan melakukan Mogok Kerja pada Tanggal 26 Desember 2012.

Waktu (hari, tanggal dan jam) dimulaidan diakhiri mogok kerja.b. Tempat mogok kerja.c. Alasan dan sebabsebab mengapaharus melakukan mogok kerja; dand. Tanda tangan ketua dan sekretarisdan/atau masingmasing ketua dansekretaris serikat pekerja/serikat buruhsebagai penanggung jawab mogokkerja.25.Bahwa pemberitahuan dan pelaksanaan mogok kerja Para Penggugatterhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 140 Undangundang No. 13 tahun 2003Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 23/Pdt.SusPHI/2014/PN.

tindakan balasan dalam bentuk apapunkepada pekerja/ourun dan pengurus serikat pekerja/serikatburuh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.38.Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugatselama dan setelah melakukan Mogok Kerja dengan alasanMelaksanakan Mogok Kerja dan menghasut pekerja untuk melakukanmogok kerja, tidak beralasan Hukum, karena sesuai dengan Pasal 137 JoPasal 140 UU No.13 Tahun 2003, mogok kerja merupakan Hak DasarPara Penggugat sebagai Pekerja akibat gagalnya perundingan

Masalah mogok kerja tanggal 5 Desember 2012 PUKSPPPSPSImeminta kepada pihak perusahaan agar mogok kerja tersebutdibayarkan (pihak perusahaan akan membicarakan ketingkatHalaman 48 dari 67 Putusan Nomor 23/Pdt.SusPHI/2014/PN. Pbrmanagement paling lambat sampai dengan tanggal 27 Desember2012).d.

sungguhsungguh telah dilanggaroleh pengusaha sebagaimana ketentuan Pasal 145 UU No.13 Tahun 2003,dengan demikian Majelis berpendapat bahwa mogok yang dilakukan tanggal 5Desember 2012 tidak sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 137 dan pasal145 tersebut sehingga mogok yang dilakukan oleh Para Penggugat dapatdikualifikasikan sebagao mogok yang tidak sah;Menimbang, bahwa selanjutnya PUK.

mogok kerja telah dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum mogok kerjadilakukan.Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan rencana mogok kerjatelah sesuai ketentuan Pasal 140 ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun2003, yang sekurangkurangnya memuat:Page 6 of 20Putusan ProvisiNo. 89/Pdt.SusPHI.G/2015/PN.JKT.PSTa.

Waktu (hari, tanggal,dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;Tempat mogok kerja;c. Alasan dan sebabsebab mengapa harus melakukan mogok kerja;dand.

Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor : KEP. 232/MEN/20083 tentang AkibatHukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah.

Pasal 7 Kepmenakertrans Nomor : KEP. 232/MEN/2003menentukan akibat mogok yang dilakukan tidak sah, yaitu:1. Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksuddalam Pasal dikualifikasikan sebagai mangkir.2.

VIV/2014 tanggal 07Juli 2014 (Bukti T3), alasan Penggugat melakukan mogok hanyalah dua hal,yaitu:1.

, apalagi mogok kerjatersebut karena menuntut Perusahaan PT.

Sebagai perencana , pelaksana dan penanggung jawabpemogokan pekerja/oburuh sesuai dengan peraturaan denganperaturan perundangundangan yang berlaku ;Diterangkan pula apabila mogok kerja dilakukan kurang dari 7 harisebagaimana diatur dalam pasal 140 UndangUndang No. 13 tahun 2003 ,maka mogok kerja adalah tidak sah.Dan akibat hukum mogok tidak sah diatur dalam Keputusan Menteri TenagaKerja Dan Transmigrasi R dengan Nomor : KEP.232/MEN/2003 yang didalampasal 6 ayat (1) disebutkan mogok kerja yang dilakukan

Wahyuni Mandira sebelum mogok kerjatanggal 2 Desember 2008, membuat dan menandatangani suratsuratseperti ;surat pemberitahuan perundingan bipartite, tripartite, mogok kerjaHal. 9 dari 18 hal. Put. No.2185 K/Pid/2009vide bukti TD5 sampai dengan TD12 , melakukan perundingandengan managemen PT.

dan tidak ada ancaman bilaSayidi tidak ikut mogok kerja atau juga membuat saksi marah, sehingga apayang didakwakan sebagai perbuatan penghasutan tidak terbukti ;Bahwa Konsekuensi mogok kerja adalah pasti rugi.

Bahwa apabila mogok kerja. dilakukan tidak memenuhi syaratpasal 140 UU No. 13 tahun 2003 antara lain : sekurangkurangnya 7 harisebelum mogok kerja dilaksanakan, diberitahu tempat mogok kerja, alasandan tandatangan ketua dan sekretaris diberitahu ke perusahaan daninstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan ; Bahwa apabila syarat sesuai dengan pasal 140 UndangUndang No. 13Tahun 2003 tidak dipenuhi, maka sanksi hukumnya adalah mogok tidak sahdan akibat hukum mogok tidak sah, diatur dalam

Penggugat;2 upayaupaya yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk meredamaksi mogok kerja tersebut; dan133. rencana yang akan diambil oleh Penggugat apabila aksi mogok kerjatersebut masih tetap berlanjut.

besar, karena selama masa mogok kerjatersebut proses produksi berhenti total.

dimaksud dalam ayat (1) sekurangkurangnya memuat :a waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;b tempat mogok kerja;c alasan dan sebabsebab mengapa harus melakukan mogok kerja;KARENANYA SESUAI DENGAN PASAL 142 AYAT (1) AKSI MOGOKKERJA YANG DILAKUKAN TIDAK MEMENUHI KETENTUANSEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 140 UU TENAGAKERJAADALAH MOGOK KERJA TIDAK SAH;Bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana telah kamiuraikan di atas terbukti tidak memenuhi prosedur dan

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah;(2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalamayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri";Pasal 3 Kepmennakertrans No.

Namun demikian, hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat,sehingga aksi mogok kerja terus berlangsung.

rencana Aksi Mogok Kerja kedua dan ketiga tetapi pihak TERGUGATtetap saja tidak mau menanggapinya.

2009 pukul 06.00 WIB PARA PENGGUGAT yangtergabung dalam PTP SB KIKEF melaksanakan mogok kerja dengan tertib dan damai,adapun alasan mogok tersebut dilakukan untuk mengajak TERGUGAT mau berundingdan menerima tuntutan PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam poin 8.Namun ternyata perundingan tersebut dead lock karena TERGUGAT tidak maumemenuhi tuntutan PARA PENGGUGAT ;Bahwa oleh karena mogok kerja yang dilakukan PARA PENGGUGAT pada tanggal,14 Januari 2009 mengalami dead lock akibat tidak dipenuhinya

tuntutan, maka PTPSBKIKEF pada tanggal, 15 Januari 2009 kembali melakukan mogok kerja denganharapan TERGUGAT mau memenuhi tuntutan PARA PENGGUGAT .

Bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PARAPENGUGAT merupakan perbuatan/tindakan melawan hukum, karena mogok kerjayang dilakukan oleh PARA PENGUGAT dilakukan sesuai peraturan hukum yangberlaku.

;PASAL 144(1) Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksuddalam Pasal 140, pengusaha dilarang:a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dariluar perusahaan;ataub. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepadapekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dansesudah melakukan mogok kerja ;Pasal 151 ayat (2) jo ayat (3) Undangundang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;Pasal 151 ayat (2)Dalam

Mahakam BetaFarma agar tidak melakukan aksi mogok tidak sah karena aksi mogok tersebuttidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan danKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No.: 232/MEN/2003Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah.Akibat dari Mogok Kerja Yang Tidak Sah, yaitu Pekerja dikualifikasikansebagai mangkir.

Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;b. Tempat mogok kerja;c. Alasan dan sebabsebab mengapa harus melakukan mogok kerja; danQ.

Apabila mogok kerja dilakukan tanpamemenuhi syarat pada Pasal 140 UU No. 13 tahun 2003, Pasal 142 ayat (1) UU No.13 tahun 2003 mengatur akibat hukumnya, yakni mogok kerja dianggap tidak sah.144145Kaidah itu pada akhirnya membagi aspek legalitas mogok kerja dari dua sudutkategori, yaitu kategori mogok kerja yang sah, dan kategori mogok kerja tidak sah;Menimbang, bahwa apabila mogok kerja dilakukan secara sah, Pasal 144UU No. 13 tahun 2003 memberi jaminan perlindungan.

UU dengan dalih mogok itu sebagai mogok solidaritas, sebab UUKetenagakerjaan dan Kepmenakertrans No. 232/Men/2003 tidak mengatur alasanbaku pelaksanaan suatu mogok kerja.

DALAM PROVISI- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA PRIMER :1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.Menyatakan mogok kerja yang dilakukan Penggugat pada tanggal14,15 Januari 2009 melanggar Pasal 70 jo.Pasal 65 ayat (14) Perjanjian Kerja Bersama ;3.Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 2009 tanpa Pesangon;SUBSIDAIR :Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pisah kepada Para Penggugat

Mengganti pekerja / buruh yang mogok kerja dengan pekerja /buruh laindari luar perusahaan ; ataub.

Meskipun telah di atur dalam undang undang asal isi nya dari Perjanjian Kerja Bersama Tentang Mogok itu tidakbertentangan dengan undang undang yang berlaku ;Bahwa mogok itu adalah merupakan upaya terakhir dari pihak buruh, karenamungkin mereka mengadakan musyawarah untuk mufakat, akan tetapi tidakterdapat kesepakatan, maka meraka mengambil jalan terakhir, itu. merupakanujung tombak untuk mengadakan mogok, dan syaratnya mogok kerjaadalah sebagaimana diatur dalam pasal 140 U No. 13 tahun 2003 ;Bahwa

yang layak;Bahwa para penggugat keberatan program rasiolisasi, kemudian mereka menuntutupahyang layak, setelah itu langsung memberitahukan mogok ke perusahaan;Bahwa pemberi tahuan mogok itu di lakukan pertama tanggal 24 Desember 2008moogok pertama, yang kedua 12 Januari 2009, sedangkan mogok nya sendiri pdatanggal 24 Januari 2009 dan tanggal 15 Januari 2009;Bahwa sebelum mogok tidak ad perundingan terlebih dahulu pihak pekerja denganmanajement;Bahwa saksi tidak tahu kenapa tidak ada perundingan

, pengurus SPSItidak turun mogok, sedangkan anggota nya ada yang ikut mogok;e Bahwa ada pemberitahuan perundingan sebelumnya kepada organisasi untuk melakukanmogok, didalam PHK mengajak dulu berunding terhadap Organisasie Bahwa mogok yang tidak sah iitu sanksinya diatur dalam kepmen 232, itu sanksinyamangkir, di dalam PKB sendiri mangkir sanksinya memberikan surat perinatan I,kemudian secara bertingkat bila mogok lagi;e Bahwa pasal 70 PKB mengatur sebelum mogok harus berunding dulue Bahwa pihak serikat

Bekasi bahwa aksi mogok kerja tersebut tidak memenuhi ketentuan yangberlaku;e Bahwa, prosedur mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 70 Perjanjian KerjaBersama PT. Mulia Industrindo, Tbk.

Pertimbangan tersebut telahmengakibatkan putusan yang merugikan bagi Para PemohonPeninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;Kutipan Pertimbangan Judex Facti halaman 55 dan halaman 56:menimbang, bahwa terbukti Para Tergugat mengajukanpemberitahuan aksi mogok kerja yang akan dilakukan mogok kerjapada tanggal 16 Desember 2013 dengan pemberitahuan mogok kerjatertanggal 9 Desember 2013 sebagaimana bukti P2, T.1VI3 berupapemberitahuan mogok kerja Para Tergugat berdasarkan suratNomor02/PBGSBM/

Nomor 6 PK/Pdt.SusPH1/201710.berpendapat bahwa mogok kerja yang dilakukan pada tanggal 16Desember 2013 adalah mogok kerja yang sah karena pemberitahuanmogok kerja tertanggal 9 Desember 2013 sebagaimana bukti P2,T.1VI3 sedangkan mogok kerja yang dilakukan pada tanggal 17 dan18 Desember 2013 adalah mogok kerja yang tidak sah karenapemberitahuan mogok kerja kepada Penggugat tertanggal 16Desember 2013 sehingga pemberitahuan dengan pelaksanaanmogok kerja kurang dari 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana Pasal

Maka terkaitdengan pendapat Judex Facti sangat keliru jika mengkualifikasikanperpanjangan mogok kerja tanggal 17 dan 18 Desember 2013 tidaksah karena pemberitahuannya tidak disampaikan 7 (tujuh) harisebelum pelaksanaan mogok kerja karena pada dasarnya ParaPemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugatsudah menyampaikan pemberitahuan mogok kerja tanggal 9Desember 2013 sebelum mogok kerja dilaksanakan pada tanggal 16Desember 2013.Artinya mogok kerja tanggal 17 dan 18 Desember 2013 dilakukankarena

Nomor 6 PK/Pdt.SusPH1/201713.14.akan terus melakukan mogok kerja hingga tanggal 17 Januari 2014,tapi mogok kerja hanya dilakukan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal17 dan 18 Desember 2013.

dicabut, pada tanggal 19Desember 2013;3) Selama aksi mogok kerja, hakhak karyawan mogok kerja akandibayarkan penuh;Halaman 14 dari 24 hal.

rencana Aksi Mogok Kerja kedua dan ketigatetapi pihak Tergugat tetap saja tidak mau menanggapinya.

2009 pukul 06.00 Wib para Penggugatyang tergabung dalam PTP SB KIKEF melaksanakan mogok kerja dengan tertibdan damai, adapun alasan mogok tersebut dilakukan untuk mengajak Tergugatmau berunding dan menerima tuntutan para Penggugat sebagaimana dimaksuddalam poin 8.

;PASAL 144 :(1) Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam pasal 140, pengusaha dilarang:a. mengganti pekerja/ouruh yang mogok dengan pekerja/buruh lain dari luarperusahaan, atau ;b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepadapekerja/ourun dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dansesudah melakukan mogok kerja ;Pasal 151 ayat (2) jo ayat (3) Undangundang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenaga kerjaan ;Pasal 151 ayat (2) :Dalam

No. 810 K/Pdt.Sus/20101.81.9a. melarang para pekerja/ouruh yang mogok kerja berada dilokasi kegiatan proses produksi ; ataub. bila dianggap perlu melarang pekerja/ouruh yang mogok kerjaberada dilokasi perusahaan ;Sehingga dengan dicantumkannya waktu pemogokan berakhir "hinggaputusan dikabulkan" tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap sahatau tidaknya suatu mogok atau menimbulkan ketidakjelasan hukum,mengingat apabila waktu berakhirnya mogok kerja tidak dicantumkanmaka demi hukum Termohon Kasasi

No. 810 K/Pdt.Sus/2010Adalah batal demi hukum, karena sanksi atas mogok yang tidak sahsudah diatur dalam keputusan menteri;3.

mogok kerja harus menggunakan prosedur Pasal 70PKB maka hak mogok bagi pekerja/ buruh yang dijamin oleh Pasal137 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telahdihilangkan/dirampas;6.7.

14 Januari 2009, akan tetapipada kenyataannya pelaksanaan mogok kerja dilaksanakan 2(dua) hari yaitu pada tanggal 14 dan 15 Januari 2009 sehinggamelampaui pemberitahuan mogok kerja dan mogok kerjatersebut tidak sah dan melanggar prosedur yang dituangkandalam Pasal 140 ayat (2a);UU No. 13 Tahun 2003 jo.

, akan tetapipada kenyataannya pelaksanaan mogok kerja dilaksanakan 2(dua) hari yaitu pada tanggal 14 dan 15 Januari 2009 sehinggamelampaui pemberitahuan mogok kerja dan mogok kerjatersebut tidak sah dan melanggar prosedur yang dituangkandalam Pasal 140 ayat (2a);UU No. 13 Tahun 2003 jo.

Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140adalah mogok kerja tidak sah;(2).

Pasal 70 tetap dijadikan prosedur sebelum mogok kerja, makaburuh/ pekerja di perusahaan Termohon Peninjauan Kembali akankehilangan Hak Mogok Kerjanya;Hal. 127 dari 140 hal.