MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon di dalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 061 / IST / PERKA / CATPIL TB / VIII / 2012 dari semula NI WAYAN SUARTINI, menjadi NI LUH PUTU SUARTINI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Suami Pemohon padatanggal 7 Agustus 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:061 / IST / PERKA/ CATPIL TB / VIII / 2012, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu,pada tanggal 13 Agustus 2012;2.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 061 /IST / PERKA / CATPIL TB / VIII / 2012, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, padatanggal 13 Agustus 2012, nama Pemohon tercatat sebagai NI WAYANSUARTINI;3.

Bahwa kemudian Pemohon berkeinginan untuk mengubah/menggantinama Pemohon dari semula NI WAYAN SUARTINI sebagaimana KutipanAkta Perkawinan Nomor: 061 / IST / PERKA/ CATPIL TB / VIII / 2012,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan SipilHalaman 1 dari 8 penetapan perdata nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bin.Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 13 Agustus 2012, di ubah menjadiNI LUH PUTU SUARTINI, sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu TandaPenduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Beda NamaPemohon

Hakim yang memeriksa perkara iniberkenan memutuskan sebagai berikut:PRIMAIR:1.2:4.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama Pemohon darisemula NI WAYAN SUARTINI sebagaimana Akta Perkawinan PemohonNomor: 061 / IST / PERKA/ CATPIL TB / VIII / 2012, di ubah menjadi NILUH PUTU SUARTINI adalah sah;Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmipenetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya

Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon di dalamAkta Perkawinan Pemohon Nomor: 061 / IST / PERKA/ CATPIL TB / VIII/ 2012 dari semula NI WAYAN SUARTINI, menjadi NI LUH PUTUSUARTINI;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepadaKepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait paling lambat30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini, untukdicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;4.

Menyatakan pemikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Pebruari 2009 di Pelaihari (Tanah Laut) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 2 Maret 2009 dengan Nomor 06/PERKA/CATPIL/2009 yang dilaksanakan menurut agama Kristen putus karena perceraian;4.

,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Register Perkara No.19/Pdt.G/2016/PN.Pli. tanggal 27 April 2016, telah menggugat Tergugat dengan dalil sebagaiberikut :Adapun alasanalasan dan keadaan hukum yang menjadi dasar pengajuan gugatan perceraianini adalah sebagai berikut:1Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Pebruari 2009 diPelaihari (Tanah Laut) dan telah dicatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinanpada tanggal 2 Maret 2009 dengan No.06/PERKA

Menyatakan pemikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15Pebruari 2009 di Pelaihari (Tanah Laut) sebagaimana tercatat dalam KutipanAkta Perkawinan pada tanggal 2 Maret 2009 dengan Nomor 06/PERKA/CATPIL/2009 yang dilaksanakan menurut agama Kristen putus karenaperceraian;4 Menyatakan sah menurut hukum Anakanak Penggugat dan Tergugat yangbemama:e JACINTA AURELLIA GUNAWAN EFFENDY lahir di Banjarmasin padatanggal 20 juni 2010, jenis kelamin Perempuan;e JUANITA AURORA GUNAWAN EFFENDY, lahir di

Yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebutdiberi tanda P5 ;Fotocopy bermaterai cukup Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang (kutipanakta perkawinan) dari kepolisian resort banjar, AnHENDRA dengan AMELIAROSANA, Yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P6 ;e Fotocopy bermaterai cukup Kutipan Surat Persetujuan Perceraian An.HENDRA danAMELIA ROSANA, Yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P7 ;e Fotocopy bermaterai cukup Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 06/PERKA

HENDRA dengan AMELIA ROSANA,Yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P8 ;e Fotocopy bermaterai cukup Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 06/PERKA/CATPIL/2009, Tertanggal 2 Maret 2009, An.

yang kalah oleh karenanya harus dihukum membayar biaya perkara ;ini ;11Mengingat bunyi dari pasalpasal undangundang yang bersangkutan dengan perkaraMENGADILIMenyatakan Tergugat tidak datang menghadap meskipun ia telah dipanggil secarapatut ;Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek.Menyatakan pemikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Pebruari2009 di Pelaihari (Tanah Laut) sebagaimana tercatat dalam Kutipan AktaPerkawinan pada tanggal 2 Maret 2009 dengan Nomor 06/PERKA

Oleh karena itu dalam Perka 8 telah ditegaskan pulabahwa Pialang dapat melakukan penghentian transaksi Nasabah.

Bagaimana mungkin Perka 125 tersebut dapatberjalan sebagaimana dimaksud PENGGUGAT, jika PENGGUGATsebagai Pialang sendiri tidak melaksanakannya?

Oleh karena itu, TERGUGAT menyangsikanPENGGUGAT telah benarbenar membaca dengan cermatketentuan dalam Perka 8 tersebut.Ketentuan dalam Perka 8 dibuat khusus untuk dugaan TindakPidana Pencucian Uang (TPPU) dan Terorisme sesuai dengan Juduldari Perka tersebut. Oleh karena itu, dugaan tersebut haruslahdibuktikan dan bukan di persangkakan secara sepihak. Padakenyataannya tidak ada satupun Putusan yang menyinggungmengenai predicate crime dari dugaan TPPU maupun Terorismeyang menyinggung TERGGUGAT.

Sangattidak masuk akal rasanya jika PENGGUGAT menuduh TERGUGATtidak menjunjung hierarki dalam Perka 125, sementara dirinya sendiriHalaman 63 dari 89 Putusan Nomor 55/Padt.G/2019/PN Bdg10.12.dengan semenamena melangkahi hierarki tersebut. Apakah maksudPENGGUGAT bahwa Perka 125 hanya dapat dikenakan kepadaTERGUGAT?

Copy dari print out Perka BAPPEBTI No.125/BAPPEBTI/PER/II/2015Tentang Pedoman Penangganan Pengaduan Nasabah, diberi tanda buktiP8;.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perka kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun anggaran 2024;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0179/Pdt.P/2020/PA.Lpk dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perka ini sejumlah Rp216.000, (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perka ini sejumlahRp216.000, (dua ratus enam belas ribu rupiah).Demikian ditetapkan dalam penetapan Hakim yang dilangsungkan padahari Jumat tanggal 25 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7Safar 1442 Hijrian oleh Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

Putusan Nomor 516 K/TUN/2016pada pengambilan atau tidak mengambil keputusantersebut:Pasal 47 ayat (3) Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013, antara lainberbunyi:Izin pinsip perubahan diterbitkan selambatlambatnya 5 (lima)hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar;Pasal 48 Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013, antara lainberbunyi:Pasal 48:(1) Perusahaan Penanaman Modal Asing yang melakukanperubahan modal perseroan, mencakup perubahan:a. jumlah modal dan persentase kepemilikan saham;b. nama pemegang

dengan Pasal 28 ayat (2) Perka BKPM Nomor 12Tahun 2013;Merujuk pada poin 3.6 Gugatan, bahwa sehubungan denganpeningkatan modal disetor Penggugat dengan statusPenanaman Modal Asing (PMA) maka pada tanggal 26November 2013, Penggugat telah mengajukan permohonanIzin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing kepadaTergugat sesuai dengan Pasal 48 Perka BKPM Nomor 5 Tahun2013;Halaman 13 dari 24 halaman.

BKPM No. 5Tahun 2013 yang menyatakan:Izin pinsip perubahan diterbitkan selambatlambatnya 5 (lima)hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar;Bahwa permohonan Izin Prinsip Perubahan yang diajukan olehPenggugat sudah memenuhi semua persyaratan yangditentukan oleh Pasal 48 Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 danlampiran IIl.A Perka dimaksud.

Ada atau tidaknya permasalahan di antarapemegang saham, bukan merupakan syarat bagi Tergugat untukmenerbitkan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asingsebagaimana yang diatur di dalam Pasal 48 Perka BPKM No. 5 Tahun2013.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) danPasal 17 ayat (2) Perka BKPM Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur:Pasal 15:Halaman 20 dari 24 halaman.

Prosedur untuk itu harus seturut denganketentuan PERKA LKPP NO. 18 THN 2014, PSL 7 : 17 &LAMPIRAN I.

Prosedur untuk itu harus seturutdengan ketentuan PERKA LKPP NO. 18 THN 2014,PASAL 8 : 13.

Prosedur untuk itu harus seturut denganketentuan PERKA LKPP NO. 18 THN 2014, PASAL 9 : 13.

Prosedur untuk itu harusseturut dengan ketentuan Perka LKPP NO. 18 THN 2014,PASAL 12 : 15, PASAL 13 : 12 & LAMPIRAN II.

2018 dan 26 Juni 2018(sesuai Pasal 14 dan Pasal 15 Perka LKPP 18/2014);11.Bahwa selanjutnya LKPP yang telah memeriksa Objek Sengketa bersertadokumen pendukung, menayangkan Penggugat dalam portal Daftar Hitampada tanggal 4 Juli 2018 (sesuai Pasal Pasal 15 ayat (1) Perka LKPP18/2014):12.Bahwa dengan ditayangkannya Penggugat dalam website daftar hitam olehLKPP sebagai instansi yang berwenang, serta yang membuat prosedurpencantuman daftar hitam dalam Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014,maka disimpulkan prosedural

MENGADILI:DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat-111 untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKA,RA :- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp .2.321.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu riburupiah) ;

bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yangdikalahkan dalam perkara ini, maka Pengugat harus dihukum untuk membayarongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah iniDengan mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturanperundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini MENGADILI:DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Tergugat Il dan Tergugat111 untuk seluruhnya ;Halaman 44 of 45Putusan No 212/Pdt/G12010/PN.JKTPSTDALAM POKOK PERKA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, pergantian nama Pemohon dari semula bernama BUDI ARYA sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 176/IST/PERKA/CATPIL-TB/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 15 Desember 2011 berganti menjadi BUDI ARIADI adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Istri Pemohonbernama Ni Kadek Suriani, pada tanggal 15 Desember 2011, yang telahdilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernamaPINANDITA WAYAN MUSTIKA, pada tanggal 25 Februari 2009 di KarangBintang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.176/IST/PERKA/CATPILTB/XII/2011 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 15Desember 2011;Halaman 1 dari 9 penetapan perdata nomor 66/Pdt.P/2019/PN

Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor .176/IST/PERKA/CATPILTB/XII/2011 tercatat BUDI ARYA;4. Bahwa atas ketidaktelitian dan ketidaksepahaman Pemohon atas namaPemohon yang tercantum di Kutipan Akta perkawinan Pemohon tersebut,sehingga pemohon merasa perlu untuk memperbaiki nama pemohontersebut, untuk Penyeragaman dokumen administrasi Pemohon lainnya;5.

Menyatakan menurut hukum, pergantian nama Pemohon dari semulabernama BUDI ARYA sebagaimana tercatat dalam Kutipan AktaPerkawinan Nomor. 176/IST/PERKA/CATPILTB/XII/2011 yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenHalaman 2 dari 9 penetapan perdata nomor 66/Pdt.P/2019/PN Bin.Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 15 Desember2011 berganti menjadi BUDI ARIADI adalah sah;3.

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) Nomor176/IST/PERKA/CATPILTB/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 antaraBudi Arya dengan Ni Kadek Suriani, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda bukti P4;5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri) Nomor176/IST/PERKA/CATPILTB/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 antaraBudi Arya dengan Ni Kadek Suriani, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda bukti P5;6.

Menyatakan menurut hukum, pergantian nama Pemohon dari semulabernama BUDI ARYA sebagaimana tercatat dalam Kutipan AktaPerkawinan Nomor. 176/IST/PERKA/CATPILTB/XII/2011 yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu,Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 15 Desember 2011 berganti menjadiBUDI ARIADI adalah sah;3.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PerKa BPN Nomor: 5 Tahun 2012,Satgas A bertugas untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaanbidang per bidang tanah meliputi:a. pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah;b. pengukuran bidang per bidang;c. menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling; dand. pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah.Halaman 8Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN.TngSedangkan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PerKa BPN Nomor: 5 Tahun2012, Satgas B bertugas

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Perka BPN Nomor: 5 Tahun 2012,Satgas A bertugas untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidangper bidang tanah meliputi:a. pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah;b. pengukuran bidang per bidang;c. menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling; dand. pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah.Sedangkan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PerKa BPN Nomor: 5 Tahun2012, Satgas B bertugas untuk melaksanakan pengumpulan data palingkurang

Pasal 1 dan 2 PerKa BPN Nomor: 5 Tahun 2012, yang menyebutkan:3.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PerKa BPN Nomor: 5 Tahun 2012,Satgas A bertugas untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidangper bidang tanah meliputi: a. pengukuran batas keliling lokasi pengadaantanah; b. pengukuran bidang per bidang; c. menghitung, menggambarbidang per bidang dan batas keliling; dan d. pemetaan bidang per bidangdan batas keliling bidang tanah.Sedangkan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PerKa BPN Nomor: 5 Tahun2012, Satgas B bertugas untuk melaksanakan pengumpulan data palingkurang

Pasal 1 dan 2 PerKa BPN Nomor: 5 Tahun 2012;3.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohontidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perka kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun anggaran 2024;

Putusan Nomor 91 K/MIL/2017dengan kesalahan Terdakwa yang hanya berdasarkan hasil tes urine yangmenyatakan unne Terdakwa telah positif mengandung Narkotika jenis shabushabu, bukan karena Terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi,memiliki dan memperjualbelikan Narkotika, bahkan tes urine yang dilakukanterhadap Terdakwa tidak sesuai Perka BNN Nomor 5 Tahun 2010 tentangPedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium PengujianNarkoba Pada Badan Narkotika Nasional (Perka BNN 5/2010) sebagaimanatelah

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 75 huruf UndangUndang Narkotikadijelaskan bahwa tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuhlainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satuorang atau beberapa orang.Bahwa tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak sesuai Perka BNNNomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan PelayananHal. 10 dari 13 hal.

Putusan Nomor 91 K/MIL/2017Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional (PerkaBNN 5/2010) sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN Nomor 11 Tahun2011.Sampel urine yang diperoleh penyidik BNN selanjutnya diperiksa di UnitPelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN dan minimal berjumlah 50Mililiter (Pasal 1 angka 8 juncto Pasal 5 Ayat (2) huruf b Perka BNN 5/2010).Pengujian spesimen biologi yang diduga mengandung narkotika dapatdilakukan untuk keperluan pembuktian perkara (pro justitia

), rehabilitasi, ilmupengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatinan (Pasal 2 Ayat (1)Perka BNN 5/2010).

Hasil pengujian laboratorium untuk keperluanpembuktian perkara dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian (Pasal6 Ayat (2) huruf a Perka BNN 5/2010).Bahwa sampel urine yang digunakan dalam perkara a quo hanya sebanyak30 ml, jelas hal ini telah melanggar standar sampel urine yang minimal harusberjumlah 50 ml sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 juncto Pasal 5 Ayat(2) huruf b Perka BNN 5/2010).5.

BNN) Nomor 3 Tahun 2011tentang Teknik Penyidikan Penyerahan dibawah Pengawasan;Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) Nomor 4 Tahun 2011tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung;Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka.

UU Narkotikatidak mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai kedua teknik tersebut.Adapun, penjabaran lebih detil sepertinya diatur didalam ketiga Perka BNNin casu. Namun, ketiga Perka BNN tersebut belum dapat dibukasepenuhnya. Sehingga informasi mengenai bagaimana standarstandar tekniktersebut dilakukan masih tertutup.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi publikuntuk ketiga Perka BNN tersebut justru akan memperkuat legitimasipenyidikan yang dilakukan oleh penyidik;Standar Prosedur Administrasi Penyidikan Tindak Pidana Narkotika,Teknik Pembelian Terselubung, dan Teknik Penyerahan DibawahHalaman 13 dari 22 halaman.

Putusan Nomor 282 K/TUN/20131414Pengawasan Tidak Dapat Diklasifikan Sebagai Informasi Yang DapatMenghambat Proses Penegakan HukumPemohon berpandangan bahwa dalam hal ketiga Perka BNN in casuyang menyebutkan ketentuan yang sangat teknis dan detil terkait penyidikantindak pidana narkotika, pembelian terselubung, dan penyerahan dibawahpengawasan, memang sebaiknya dikecualikan.

Dengan demikian, kedudukan hukum (legal standing)Pemohon dalam sengketa ini sudah tepat;Dikesampingkannya Hasil Penelitian LBH Masyarakat oleh PengadilanTata Usaha Negara JakartaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa:Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan hasil survei yang telahdilaksanakan untuk memohon publikasi ketiga Peraturan Kepala BadanNarkotika Nasional (Perka.

Membebanakan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perka sebesar Rp.416.000, - (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membebanakan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perka sebesarRp.416.000, (empat ratus enam belas ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Sijunjung pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 M, bertepatan dengantanggal 07 Rajab 1432 H, oleh Drs.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perka

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 721/Pdt.G/2019/PA.Kdl dari Penggugat;
2. Menerintahkan Panitera Pengadilan agama Kendal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perka;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 ( tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

. : PDM389/Euh.2/Pdang/05/201 7;Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 9 Juni2017, Nomor : 422/Pid.Sus/2017/PN Pdg, tentang penetapan hari persidanganperkara yang bersangkutan ;hal 1 dari 12 Put Perka No.422/Pid.Sus/2017/ PN PdgMenimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan : 2Agustus 2017, No. REG..PERK. : PDM389/Euh.2/Pdang/05/2017; tertanggal16 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

dengan alasan sangat menyesalatas kesalahan dan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;Mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yangmenyatakan bertetap pada tuntutannya begitu juga duplik secara lisan yangdisampaikan oleh terdakwa yang menyatakan bertetap pada pembelaannya ;Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umummembacakan Surat dakwaannya tertanggal 30 Mei 2017 No.PDM389/Euh.2/Pdang/05/2017, yang berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR :hal 2 dari 12 Put Perka

Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang MedanNomor : Lab : 4169/NNF/2017 tanggal 19 April 2017 yang ditandatangani olehZulni Erma dan Deliana Naiborhu.S.Si.Apt dengan kesimpulan barang buktiyang diperiksa positif mengandung Ganja (Cannabis.sp) dan terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentangNarkotika.a Bahwa ia terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan jenis Ganja, tidak ada izin dari pihak yanghal 3 dari 12 Put Perka

Oleh karena Dakwaan kami berbentuk Subsidairitas makahal 8 dari 12 Put Perka No.422/Pid.Sus/2017/ PN Pdgkami akan terlebih dahulu membuktikan dakwan Primair melanggar Pasal 111ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsurunsur sebagaiberikut :1. Setiap Orang2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan dalam bentuk tanaman jenis GanjaAd.1.

MH .Panitera Pengganti,MAIYUSRA, S.H.hal 12 dari 12 Put Perka No.422/Pid.Sus/2017/ PN Pdg

Padahal jelasjelas ketentuanPasal 8 ayat (2) Perka LKPP mengharuskan tembusan surat usulandisampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa in casu Penggugat padahari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapansanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Tergugat selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUNJKTDalam Daftar Hitam pada Tahapan Pemberitahuan dan jelasjelasbertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perka LKPP;c.

Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUNJKT(LKPP) (selanjutnya disebut Perka LKPP) Nomor 18 Tahun 2014Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana diaturdalam Pasal 11 ayat (1) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Pasal12 ayat (1) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Tentang DaftarHitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan LembagaKebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)sebagaimana diatr dalam Pasal 15 ayat (1) Perka LKPP Nomor 18Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah maka oleh karenanya gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak, yaitudiantaranya adalah :a.

Jadi berdasarkanuraian Pasal 7 ayat (5) tersebut, yang dimaksud dengan .....dilakukanpada hari yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat(2) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar HitamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengacu kepada waktu yangdiatur dalam Pasal 7 ayat (5) yaitu paling lambat 3 (tiga) hari;Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 17 Perka Nomor 18 Tahun2014 +Tentang Daftar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyebutkan bahwa Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantumandalam

BPNNomor 4 Tahun 2010 dan Perka BPN Nomor 9 Tahun 2011secara komprehensif yang memberikan penilaian danpemeriksaan secara Subyektif;I.

Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atastanah yang terindikasi terlantar ;Sebagaimana diatur pada pasal 4 Perka BPN Nomor4/2010 Jo Perka BPN Nomor 9/2011 :e Hasil pemantauan lapangan oleh Kantor Wilayah atauKantor Pertanahan;e laporan dinas/instansi lainnya;e laporan tertulis dari masyarakat, dane laporan tertulis dari pemegang hak;Adapun Inventarisasi tanah yang terindikasi sebagaitanah terlantar tersebut dilaksanakan melalui melalui 3tahapan kegiatan, yaitu meliputi: (Pasal 6 Perka BPNNomor

(Pasal 9 Perka BPN Nomor 4 / 2010 JoPerka BPN Nomor 9/2011).

(Pasal 16 ayat 2 Perka BPNNomor 4 / 2010);Penetapan tanah terlantar;Dalam hal setelah diberikan peringatan ketiga namunternyata pemegang hak tidak mematuhinya, maka KepalaKantor Wilayah akan mengusulkan kepada Kepala BPNpusat agar tanah yang bersangkutan ditetapkan sebagaitanah terlantar (Pasal 17 ayat 1 Perka BPN Nomor 4 /2010);Adapun kriteria tidak mematuhi tersebut harus memenuhikondisi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat 2Perka BPN Nomor 4 / 2010 Jo Perka BPN Nomor 9/2011,yaitu sebagai

dilakukan perbuatan hukum, (pasal18 ayat (2) Perka BPN Nomor 4/2010 jo.

Perka BP Batam No. 18 Tahun 2020 adalah peraturan yangHalaman 23 dari 147 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 6/G/2021/PTUN. TPImengubah beberapa ketentuan yang ada di dalam Perka BP BatamNo. 03 Tahun 2020. Terkait dengan perpanjangan alokasi lahan didalam kedua Perka tersebut diatur di dalam Pasal 35 yang secaralengkap adalah sebagai berikut:a.

Bahkandi dalam Perka sebelumnya, yaitu Perka BP Batam No. 03 Tahun2020 juga mengatur hal yang sama mengenai permohonanperpanjangan alokasi lahan yang terlambat. Hal ini berarti apabilatelah terlambat atau telah berakhir masa berlaku alokasi lahannya punmasih bisa diperpanjang, apabila telah terbangun dan digunakansesual peruntukan.

Citra Semarak tidak sesuai dengan dasar hukum Pasal 35 ayat(3) dan (4) Perka BP Batam No. 18 Tahun 2020, maupun Perka BPBatam No. 03 Tahun 2020 yang sebelumnya berlaku, di manaseharusnya lahan tanah tersebut menjadi hak prioritas Penggugatuntuk memperpanjang dan menggunakan setelahnya;Ill.

Keterlambatanpermohonan perpanjangan bukan menjadi alasan yang patutsecara hukum, karena Perka BP Batam No. 03 Tahun 2020maupun Perka BP Batam No. 18 Tahun 2020 memperbolehkanperpanjangan dilakukan meskipun terlambat diajukan.

Citra Semarak dapatdirekomendasikan untuk proses lanjut;Sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (2) dari Perka BPBatam.