kepadahakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan,Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan I arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;e Membebankan biaya perkara pada penggugat: Rp.300.000,(tiga

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat:;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Hal 2 dari

Untukitu Majelis perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekatdengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 2 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan

Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangatkeadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974, maka Majelisberkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud pasal84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No

: 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalPenggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumSyara yang berkaitan dengan perkara ini

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76 ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA)dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga danorangorang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Hakim dapat menjatuhkan talak si suami tsb.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidakberhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatanPenggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugatterhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuaidengan maksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat EdaranMahkamah Agung RI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 OktoberHal.9 dari 12,Put.No.1183/Pdt.G/2015/PA.Pbr.2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera PengadilanAgama Pekanbaru) untuk mengirimkan salinan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalPenggugat serta T ergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat

mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Setelah memperhatikan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23Agustus 2016 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan NegeriBanjarnegara dibawah register perkara Nomor 15/Pdt.G/2016 tertanggal 23Agustus 2016 yang pada pokoknya mengemukakan halhal tersebut dibawah ini :1 Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik tanah Adat Pekulen yang(dahulu sebelum berlakunya UUPA

) tanah tersebut terletak di blokAngsana, petuk leter D no.420 : percul no. 50.8 III lebar 0,29 Ha;Percul no. 49.D II lebar 0,024; Pajaknya Rp 5,72, yangbatasbatasnya :UtaraTimurSelatanBaratPekulennya Purwadi ;Pekulennya ni Taleksana ;selokan B.T.W ;Pekulennya Mildakrana ;Bahwa sekarang (setelah berlakunya UUPA) tanah Adat Pekulen(Obyek Sengketa) tersebut telah tercatat dalam Buku Leter C DesaAdipasir, Nomor : 1522 (vide Bukti P1) Persil nomor 50, Kelas SIII,Luas 629 Ha atau 6290 m?

Menurut para ahlihukum perubahan tersebut tidak bertentangan dengan jiwa dan filosofiyang terkandung dalam UUPA ;Bahwa tujuan konversi hakhak atas tanah menurut sistem UUPAadalah di samping untuk terciptanya unifikasi hukum pertanahan diIndonesia juga untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam ketentuanKONVERSI Pasal II, ayat (1) UUPA No. 5 tahun 1960 menyatakan :Hakhak atas tanah .....dst, yang ada pada mulai berlakunya Undangundang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni,hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand Sultan,landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanahpartikelir dan hakhak lain dengan nama apapun juga yang akanditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunyaUndangundang ini menjadi hak milik

:Halaman 27 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN BnrUtara : Tanah Pekulen atas nama Purwadi;Timur : Pekulen atas nama Ni Taleksana;Selatan : Selokan BTW ;Barat : Pekulen atas nama Mildakrana ;Bahwa sesudah berlakunya UUPA Tanah sengketa tersebut tercatat dal;amBuku C Desa Adipasir, Nomor : 1522, Persil Nomor 50, Kelas SIII, Luas629 Ha atau 6290 M2 atas nnma AMAD RUSDI MAKIM, dengan batasbatas sebagai berikut :Utara : Tanah Hak milik Ni Purwadi ;Timur : Tanah Bengkok Kepala Desa ;Selatan : Saluran BTW

oleh karena itu pernyataan dan pengakuan secara sepihak yangdilakukan oleh Penggugat terhadap tanah sengketa sangat bertentangandengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia;Hal. 25 dari 49 hal.

Pasal 4 UUPA antaralain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, danHak Pengelolaan dan dalam rangka pembuktian keberadaan hakhaktersebut ditandai dengan terbitnya sertifikat;Bahwa ternyata Penggugat tidak mempunyai dan memiliki hakhaksebagaimana diatur dan ditentukan oleh Pasal 4 Jo. Pasal 16 UUPANomor 5 Tahun 1960.

Justru karena itu pengakuan Penggugat sebagaipemilik terhadap tanah sengketa merupakan pengakuan secara sepihakyang tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UUPA Nomor5 Tahun 1960;Bahwa disamping itu, seandainya benar Penggugat telah memiliki tanahsengketa sejak September 2003 (8 tahun yang lalu) tidak ada sedikitpunmelakukan tindakan atau aktivitas dalam rangka memenuhi apa yangdikehendaki oleh Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Jo.

Putusan Judex Facti Telah Melanggar KetentuanPasal 5 Juncto Pasal 26 Ayat (1) UUPA Dan Pasal37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;Bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang tanah/pertanahan telahdiatur dan ditentukan dalam UndangUndang Pokok Agraria (UUPA)Nomor 5 Tahun 1960 berikut dengan Peraturan Pelaksanaannya;Bahwa Hukum Agraria Nasional didasarkan pada hukumadatsebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 menyatakan: HukumAgraria yang berlaku atas Bumi, Air, dan Ruang Angkasa adalah HukumAdat

Putusan Judex Facti Telan Melanggar KetentuanPasal 2 Juncto Pasal 4 UUPA Dan KeputusanHal. 49 dari 49 hal. Put. No. 1040 K/Pdt/20125050Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Juncto PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979;Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah 2 (dua) bidang tanahmasingmasing dengan luas 13.578 m2? dan 22.377 m?, secarakeseluruhan berjumlah lebih kurang 35.955 m?

antaraPenggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2008 telah melakukan jual belitanah dan Penggugat telah membayar harga tanah tersebut sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana tertera dalam kuitansipembayaran (bukti P1) serta Tergugat telah menyerahkan (Sertifikat Hak Milik)SHM nomor 1421 gambar situasi Nomor 2646/P&PT tahun 1996 atas namaMARHANI kepada Penggugat;Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkan UUNo. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA

) harusdilakukan secara terang dan tunai;Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbelitanah menurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 UUPA yang berbunyi,Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yangberdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta denganperaturanperaturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan denganperaturan perundangan lainnya

Menurut UUPA yangdapat mempunyai hak milik atas tanah hanya warga Negara IndonesiaTunggal dan Badan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah ( Pasal 21UUPA). Jika pembeli mempunyai kewarganegaraan asing disampingkewarganegaraan Indonesianya atau suatu badan hukum yang tidakdikecualikan oleh pemerintah, maka jual beli tersebut batal karena hukumdan tanah jatuh pada Negara ( Pasal 26 ayat (2) UUPA);102.

) yangberbunyi : Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik;Letak pertentangan :Bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.K.898/I/A/1975 telan membedabedakan WNI dengan WNI pribumi danWNI non pribumi, padahal UUPA hanya mengenal WNI tanpa adanyapembedaan tersebut.

Bahwa dengan adanyaInstruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.K.898/I/A/1975 yang membatasi WNI dengan ras keturunan tertentu tidakboleh membeli tanah Hak Milik secara langsung dari WNI lainnya, sertaharus dilakukan permohonan terlebih dahulu, maka hal tersebutbertentangan dengan asas kebangsaan (vide Penjelasan Umum II angka5 UUPA) yang dianut Pasal 21 ayat (1) UUPA, yaitu dengan membedabedakan WNI.

Seharusnya kalau sudah disebut WNI maka sudah dapatmembeli tanah Hak Milik tanpa perlu adanya pembatasan dengan carasebagaimana disebut di atas;Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6(vide Pasal 21 ayat 1 UUPA).

Bahwa dengan dibatasinya Hak Milik danhanya diberikan status lain seperti Hak Guna Bangunan, maka WNI yangdicap sebagai non pribumi akan dirugikan kepentingannya dengan habisbiaya, tenaga, dan waktu untuk perpanjangan HGB (vide Pasal 35 UUPA),padahal sudah memenuhi syarat untuk memiliki Hak Milik menurut Pasal21 ayat (1) UUPA;Bahwa letak pertentangan dari pasalpasal yang sisa lainnya tidak perluPenggugat uraikan lagi, karena sudah Penggugat uraikan panjang lebardalam permohonan yang tercantum pada

Hak eigendom dan hakopstal pun juga sudah tidak ada lagi dan UUPA hanya mengenal hak atastanah terbatas sebagaimana disebut dalam Pasal 16 UUPA;Pasal 2 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,menyebut :Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orangorang bangsaIndonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara;Penjelasan Pasal 2 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan, menyebut :Yang dimaksud dengan "orangorang hangsa

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis perlu mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai kewenanganPengadilan Agama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnyadisebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu,menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehatiPenggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganyatetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat

PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkaraini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepadaPenggugat tetap dibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut Majelistelah memenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapatdipertimbangkan sebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediamanPenggugat dan Tergugat dan tempat di mana pernikahan Penggugat danTergugat dilangsungkan sebagaimana maksud Pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertibangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

No. 394/Pdt.G/2012/PA.Ktbmantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 7 ayat (1) KHI, maka Penggugat dan Tergugat berkualitas legitima personastandi in judicio dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 2

Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1

Untukitu Majelis perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekatdengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 2 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan

Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangatkeadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974, maka Majelisberkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuaimaksud pasal 84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No

:28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinanputusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempattinggal Penggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumSyara yang berkaitan dengan perkara ini

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah tidak cukupdipertimbangkan (onvolduende gemotiverd) khususnya gugatanPara Penggugat berkaitan dengan pembuatan / pemberian kuasakepada salah satu anak kandung sebagaimana diatur dalamUndangUndang Pokok Agraria (UUPA No.5 Tahun 1960) vide.Pasal 37 dan 39 dengan catatan bahwa apabila cukupdipertimbangkan maka putusan akan menjadi lain. ; UUPA No.5 Tahun 1960 vide Pasal 37 dan 39 pada intinyamenyebutkan bahwa pembuatan / pemberian kuasa kepadasalah satu anak kandung

mengenai keberatan pada angka 1 tidak dapatdibenarkan, karena menurut Pengadilan Tinggi sepanjang dalampersidangan pihak Tergugat tidak hadir tidaklah dapat diputusdengan verstek, apalagi Tergugat Il / Terbanding II hadir dipersidangan sebelum perkara tersebut diputus, makapemeriksaan tetap dilanjutkan, dengan demikian maka keberatanPara Pembanding / Para Penggugat pada angka 1 harusdikesampingkan ; 22020200222 2Bahwa mengenai keberatan pada angka 2 tidak dapatdibenarkan, karena Pasal 37 dan Pasal 39 UUPA

Hak Erfpacht Verponding tersebut diatas telah berakhir haknya,berdasarkan Pasal 36 UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) no. 5 Tahun1960.Bahwa, oleh kerena Hak Erfpacht Verponding tersebut telah berakhir dan TanPwee Tjeng tidak ada mengajukan permohonan Konversi, maka jelas persiltanah ex.

Hang Lekui No. 7 Medan, karenaRecht van Erfpacht Verponding (RVE) No. 814 dan No. 824 sisa atas nama TanPwee Tjeng, telah berakhir haknya sesuai dengan Pasal 36 UUPA No. 5 Tahun1960.Tergugat membantah Keterangan Saksi M. Ridwan, SH, CN pada pemeriksaan diMabes Polri tanggal 14 Juli 2011 dan didepan persidangan Pengadilan NegeriJakarta yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik danterdaftar atas nama Keluarga Penggugat (Tan Pwee Tjeng) Jo.

Bahwa, Tergugat d.r dahulu berhak atas persil tanah dan rumah terperkara,adalah berdasarkan bekas Hak Erfpacht Verponding No. 814, dan ternyataberdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1313/II/SKPT/SDA/1974tanggal 28 Desember 1974, Hak Erfpecht Verponding No. 814 tersebut telahberakhir haknya sesuai dengan Pasal 36 UUPA No. 5 Tahun 1960.Dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan bahwa Hak ErfpechtVerponding No. 814 tersebut tidak berlaku lagi atau menyatakan Hak ErfpechtVerponding tersebut

oleh suatu perseroan yang belum disahkan sebagai badan hukum, atau gugatandiajukan oleh perseroan yang sudah berbadan hukum tetapi tidak diwakili oleh Direksi,atau yang bertindak mewakili Yayasan bukan pengurus;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo , yang dipermasalahkan oleh tergugatdalam eksepsinya adalah tentang tidak berhaknya lagi Tan Pwee Tjeng atau kuasanyain casu penggugat karena telah berakhirnya hak Erfpacht Verponding No.814 danNo.824 sisa atas nama Tan Pwee Tjeng berdasarkan pasal 36 UUPA

hak Erfpacht tersebut tidak dikonversisehingga hak tersebut telah berakhir menurut pasal 36 UUPA, menjadi terbantahkansebab tanah objek sengketa telah dikonversi menjadi HakPakai No.301 pada tahun1978, yakni sebelum lewatnya waktu 20 tahun sejak berlakunya UUPA ( sebelum tahun1980);Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa sebahagian dari HakErfpacht No. 814 dan 824 seluas 223 m2 atau sebahagian dari tanah objek sengketatelah dialinkan oleh Tan Pwee Tjeng atau kuasanya kepada Tommy Santokh

demikian majelisberpendapat bahwa antara pemohon dengan termohon cukup sulitHal 2 dari 3 hal.Pts.No1161/Pdt.G/2009/PA.TA.disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tenteram seperti maksudayat 21 surat Arrum;e karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengantermohon sesuai maksud pasal 19 b PP No. 9/1975 joncto Pasal 116 bKHI;e berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonanpemohon dapat dikabulkan dengan keharusan memenuhi kewajibantersebut diatas;e sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No.3/2006 dan PeraturanPemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak joncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor02/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses PenyelesaianPerkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, biaya perkara ini dibebankankepada pemohon;e Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 & ketentuanhukum lain yang berkaitan;MENGADILIe Menyatakan termohon telah dipanggil patut

dengan batasusia menurut ketentuan KUHPerdata (Burgelijk Wetboek), yangdalam pasal 330 BW menentukan, bahwa belum dewasa adalahmereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun,dan belum pernah kawin;Menimbang, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan, batas usiadewasa yang manakah yang digunakan dalam hal ijin menjual tanah ataujual beli tanah;Menimbang, bahwa mengenai jual beli tanah diatur dalamUndang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria atau lazim juga disebut UUPA

No. 250 /Pdt.P/2014/PN.SktDimana sekalipun UUPA berasaskan kepada hukum adat (vide pasal5 UUPA), tetapi praktek jual beli tanah diliputi oleh aspek hukumperjanjian dengan berpedoman kepada ketentuan BW, dimanadalam menilai sahnya perjanjian berpedoman pada ketentuan pasal1320 BW, antara lain : kecakapan melakukan membuat suatuperjanjian, dimana kecakapan melakukan perjanjian antara lainharuslah telah berusia dewasa, yaitu telah mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun (vide pasal 1330 BW); Dengan demikian

No. 250 /Pdt.P/2014/PN.SktMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 berupa SertifikatHak Milik, yang menurut perspektif UUPA, merupakan bukti hakkepemilikan atas tanah yang terkuat, terungkap fakta bahwapemegang hak atas tanah adalah JAIS NUR FAUZI HAQUE yangmasih dibawah umur adalah anak kandung dari para pemohon ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarketerangan dari anak para pemohon yang bernama JAIS NURFAUZI HAQUE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidangtanah dengan luas + 150 m2

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangandiatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA No.7/1989jo.No.3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat; Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo. No.3/2006 danketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADIL. Mengabulkan gugatan penggugat;2. Menetapkan jatuh talak satu bain shughro tergugat ataspenggugat;3.

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan versiek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0058 /Pdt .G/2009/PA.TAMENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahahdalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarangmantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karenahakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangandiatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan denganverstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989jo.No.3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0045/Pdt.G/2009/PA.TAMengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Hal 2 dari 3