) yangberbunyi : Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik;Letak pertentangan :Bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.K.898/I/A/1975 telan membedabedakan WNI dengan WNI pribumi danWNI non pribumi, padahal UUPA hanya mengenal WNI tanpa adanyapembedaan tersebut.

Bahwa dengan adanyaInstruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.K.898/I/A/1975 yang membatasi WNI dengan ras keturunan tertentu tidakboleh membeli tanah Hak Milik secara langsung dari WNI lainnya, sertaharus dilakukan permohonan terlebih dahulu, maka hal tersebutbertentangan dengan asas kebangsaan (vide Penjelasan Umum II angka5 UUPA) yang dianut Pasal 21 ayat (1) UUPA, yaitu dengan membedabedakan WNI.

Seharusnya kalau sudah disebut WNI maka sudah dapatmembeli tanah Hak Milik tanpa perlu adanya pembatasan dengan carasebagaimana disebut di atas;Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6(vide Pasal 21 ayat 1 UUPA).

Bahwa dengan dibatasinya Hak Milik danhanya diberikan status lain seperti Hak Guna Bangunan, maka WNI yangdicap sebagai non pribumi akan dirugikan kepentingannya dengan habisbiaya, tenaga, dan waktu untuk perpanjangan HGB (vide Pasal 35 UUPA),padahal sudah memenuhi syarat untuk memiliki Hak Milik menurut Pasal21 ayat (1) UUPA;Bahwa letak pertentangan dari pasalpasal yang sisa lainnya tidak perluPenggugat uraikan lagi, karena sudah Penggugat uraikan panjang lebardalam permohonan yang tercantum pada

Hak eigendom dan hakopstal pun juga sudah tidak ada lagi dan UUPA hanya mengenal hak atastanah terbatas sebagaimana disebut dalam Pasal 16 UUPA;Pasal 2 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,menyebut :Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orangorang bangsaIndonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara;Penjelasan Pasal 2 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan, menyebut :Yang dimaksud dengan "orangorang hangsa

demikian majelisberpendapat bahwa antara pemohon dengan termohon cukup sulitHal 2 dari 3 hal.Pts.No1161/Pdt.G/2009/PA.TA.disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tenteram seperti maksudayat 21 surat Arrum;e karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengantermohon sesuai maksud pasal 19 b PP No. 9/1975 joncto Pasal 116 bKHI;e berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonanpemohon dapat dikabulkan dengan keharusan memenuhi kewajibantersebut diatas;e sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No.3/2006 dan PeraturanPemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak joncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor02/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses PenyelesaianPerkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, biaya perkara ini dibebankankepada pemohon;e Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 & ketentuanhukum lain yang berkaitan;MENGADILIe Menyatakan termohon telah dipanggil patut

dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan saksisaksi:ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian majelis berpendapat bahwa antarapemohon dengan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tentram sepertimaksud ayat 21 surat Arrum;karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai maksud pasal19 f PP No. 9/1975 joncto Pasal 116 f KHI;berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No.53/2008 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung danBadan Peradilan yang berada di bawahnya, biaya perkara ini dibebankan pada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILIMengabulkan permohonan pemohon;Mengijinkan pemohon untuk mentalak termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tulungagung;Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar

dengan batasusia menurut ketentuan KUHPerdata (Burgelijk Wetboek), yangdalam pasal 330 BW menentukan, bahwa belum dewasa adalahmereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun,dan belum pernah kawin;Menimbang, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan, batas usiadewasa yang manakah yang digunakan dalam hal ijin menjual tanah ataujual beli tanah;Menimbang, bahwa mengenai jual beli tanah diatur dalamUndang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria atau lazim juga disebut UUPA

No. 250 /Pdt.P/2014/PN.SktDimana sekalipun UUPA berasaskan kepada hukum adat (vide pasal5 UUPA), tetapi praktek jual beli tanah diliputi oleh aspek hukumperjanjian dengan berpedoman kepada ketentuan BW, dimanadalam menilai sahnya perjanjian berpedoman pada ketentuan pasal1320 BW, antara lain : kecakapan melakukan membuat suatuperjanjian, dimana kecakapan melakukan perjanjian antara lainharuslah telah berusia dewasa, yaitu telah mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun (vide pasal 1330 BW); Dengan demikian

No. 250 /Pdt.P/2014/PN.SktMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 berupa SertifikatHak Milik, yang menurut perspektif UUPA, merupakan bukti hakkepemilikan atas tanah yang terkuat, terungkap fakta bahwapemegang hak atas tanah adalah JAIS NUR FAUZI HAQUE yangmasih dibawah umur adalah anak kandung dari para pemohon ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarketerangan dari anak para pemohon yang bernama JAIS NURFAUZI HAQUE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidangtanah dengan luas + 150 m2

dengan alasanperceraian yang tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Tergugatmengakui alasan tersebut dan majelis telah mendengar keterangan saksi daripihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sesuai Pasal 76 ayat2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 danperubahan terakhir dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnyadisebut UUPA

sudah sangat memuncak ketidaksenangannya terhadapsuaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak si suamit ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatanPenggugat dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertionya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMengabulkan gugatan penggugat;Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;Membebankan biaya perkara pada penggugat : Rp.435.000, ( empatratus

kepadahakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan,Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan I arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;e Membebankan biaya perkara pada penggugat: Rp.300.000,(tiga

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat:;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Hal 2 dari

PeraturanMenteri Agraria No. 5/1960 WAJIB HUKUMNYA UNTUKMENDAFTARKAN DAN MENCATATKAN HAKNYA KEPADAKEPALA KANTOR PENDAFTARAN TANAH (KKPT)untukDIKONVERSI HAKNYA SESUAI KETENTUAN KONVERSIMENURUT UUPA.Bahwa tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat tersebutsampai sekarang belum bahkan tidak pernah didaftarkan menjadihak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA).Bahwa meskipun Para Penggugat mengakui sebagai pemilik tanahdengan

Dimana Para Penggugat yang mengaku pemilik tanahselama ini tidak pernah mendaftarkan dan mencatatkan haknyatersebut sesuai ketentuan UUPA, terlebih lagi Para Penggugatsudahtidakpernah lagi menguasaisecarafisik tanah yangdiakui sebagai miliknya tersebut. Maka menurut hukum berkenaandengan tanah dimaksud, Para Penggugat sudah tidak mempunyaialas hak lagi (legal standing) untuk mengajukan gugatan keHalaman 11 dari 46 Putusan Nmor. 206/Pdt.G/2015/PN.Smg.Pengadilan.

Jomblang Barat No. 565 secara turun temurun sejakkakeknenek, orang tua DENGAN ITIKAD BAIK sehingga TIDAKADA ALASAN MENURUT HUKUM Para Tergugat harusmengosongkan dan meninggalkan rumahtanah yang sekarangditempati/dikuasainya tersebut.Bahwa mengingat akan ketentuan sebagaimana dimaksud dandiatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA jo. PeraturanMenteri Agraria No. 2 Tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Agraria No.5 Tahun 1960 jo. Keppres No. 32 Tahun 1979 jo.

lahirdan dibesarkan di rumah tersebut hingga sekarang.Halaman 16 dari 46 Putusan Nmor. 206/Pdt.G/2015/PN.Smg.Bahwa rumahtanah yang dikuasai/ditempati Para PenggugatRekonpensi tersebut adalah merupakan peninggalan dari kakek ParaPenggugat Rekonpensi orang keturunan Eropa (Belanda) dan rumahtanah tersebut adalah merupakan tanah yang tunduk dan diaturmenurut hukum Eropa.Bahwa oleh karena rumahtanah tersebut semula tunduk dan diaturmenurut ketentuan hukum Eropa (berasal dari Hak Barat), makamenurut UUPA

Peraturan Menteri Agraria No.5 tahun 1960 wajib hukumnya untukmendaftarkan dan mencatatkan haknya kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanahuntuk dikonversi sesuai dengan ketentuan konversi menurut UUPA;Menimbang, bahwa menskipun Para Penggugat mengakui sebagai pemiliktanah namun Para Penggugat tidak pernah mendaftarkan dan mencatatkan haknya,maka menurut ketentuan pasal 4 PMA No. 2 tahun 1960 haknya dikonversi menjadiHak Guna Bangunan, dengan jangka waktu 20 tahun atau berakhir pada tanggal24 September

Untukitu Majelis perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekatdengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 2 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan

Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangatkeadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974, maka Majelisberkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud pasal84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No

: 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalPenggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumSyara yang berkaitan dengan perkara ini

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76 ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA)dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga danorangorang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Hakim dapat menjatuhkan talak si suami tsb.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidakberhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatanPenggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugatterhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuaidengan maksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat EdaranMahkamah Agung RI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 OktoberHal.9 dari 12,Put.No.1183/Pdt.G/2015/PA.Pbr.2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera PengadilanAgama Pekanbaru) untuk mengirimkan salinan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalPenggugat serta T ergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu) beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILI Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir; Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat ataspenggugat

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandafanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0018/Pdt.G/2009/PA.TAMEN GADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

berhak melampaukewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya,dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinyakarena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatasmaka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989jo.No.3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

Nafakah anak setiao bulan @ Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebutdewasa;berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapat dikabulkandengan keharusan memenuhi kewajiban tersebut diatas :sesuai pasal 89 (1) UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No .53/2008tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, biaya perkara ini dibebankanpada pemohon;Mengingat

pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILIMengabulkan permohonan pemohon;Memberiizin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di depansidang Pengadilan Agama Tulungagung;Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar pada termohon berupa:1.

mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Setelah memperhatikan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23Agustus 2016 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan NegeriBanjarnegara dibawah register perkara Nomor 15/Pdt.G/2016 tertanggal 23Agustus 2016 yang pada pokoknya mengemukakan halhal tersebut dibawah ini :1 Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik tanah Adat Pekulen yang(dahulu sebelum berlakunya UUPA

) tanah tersebut terletak di blokAngsana, petuk leter D no.420 : percul no. 50.8 III lebar 0,29 Ha;Percul no. 49.D II lebar 0,024; Pajaknya Rp 5,72, yangbatasbatasnya :UtaraTimurSelatanBaratPekulennya Purwadi ;Pekulennya ni Taleksana ;selokan B.T.W ;Pekulennya Mildakrana ;Bahwa sekarang (setelah berlakunya UUPA) tanah Adat Pekulen(Obyek Sengketa) tersebut telah tercatat dalam Buku Leter C DesaAdipasir, Nomor : 1522 (vide Bukti P1) Persil nomor 50, Kelas SIII,Luas 629 Ha atau 6290 m?

Menurut para ahlihukum perubahan tersebut tidak bertentangan dengan jiwa dan filosofiyang terkandung dalam UUPA ;Bahwa tujuan konversi hakhak atas tanah menurut sistem UUPAadalah di samping untuk terciptanya unifikasi hukum pertanahan diIndonesia juga untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam ketentuanKONVERSI Pasal II, ayat (1) UUPA No. 5 tahun 1960 menyatakan :Hakhak atas tanah .....dst, yang ada pada mulai berlakunya Undangundang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni,hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand Sultan,landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanahpartikelir dan hakhak lain dengan nama apapun juga yang akanditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunyaUndangundang ini menjadi hak milik

:Halaman 27 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN BnrUtara : Tanah Pekulen atas nama Purwadi;Timur : Pekulen atas nama Ni Taleksana;Selatan : Selokan BTW ;Barat : Pekulen atas nama Mildakrana ;Bahwa sesudah berlakunya UUPA Tanah sengketa tersebut tercatat dal;amBuku C Desa Adipasir, Nomor : 1522, Persil Nomor 50, Kelas SIII, Luas629 Ha atau 6290 M2 atas nnma AMAD RUSDI MAKIM, dengan batasbatas sebagai berikut :Utara : Tanah Hak milik Ni Purwadi ;Timur : Tanah Bengkok Kepala Desa ;Selatan : Saluran BTW

oleh karena itu pernyataan dan pengakuan secara sepihak yangdilakukan oleh Penggugat terhadap tanah sengketa sangat bertentangandengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia;Hal. 25 dari 49 hal.

Pasal 4 UUPA antaralain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, danHak Pengelolaan dan dalam rangka pembuktian keberadaan hakhaktersebut ditandai dengan terbitnya sertifikat;Bahwa ternyata Penggugat tidak mempunyai dan memiliki hakhaksebagaimana diatur dan ditentukan oleh Pasal 4 Jo. Pasal 16 UUPANomor 5 Tahun 1960.

Justru karena itu pengakuan Penggugat sebagaipemilik terhadap tanah sengketa merupakan pengakuan secara sepihakyang tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UUPA Nomor5 Tahun 1960;Bahwa disamping itu, seandainya benar Penggugat telah memiliki tanahsengketa sejak September 2003 (8 tahun yang lalu) tidak ada sedikitpunmelakukan tindakan atau aktivitas dalam rangka memenuhi apa yangdikehendaki oleh Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Jo.

Putusan Judex Facti Telah Melanggar KetentuanPasal 5 Juncto Pasal 26 Ayat (1) UUPA Dan Pasal37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;Bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang tanah/pertanahan telahdiatur dan ditentukan dalam UndangUndang Pokok Agraria (UUPA)Nomor 5 Tahun 1960 berikut dengan Peraturan Pelaksanaannya;Bahwa Hukum Agraria Nasional didasarkan pada hukumadatsebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 menyatakan: HukumAgraria yang berlaku atas Bumi, Air, dan Ruang Angkasa adalah HukumAdat

Putusan Judex Facti Telan Melanggar KetentuanPasal 2 Juncto Pasal 4 UUPA Dan KeputusanHal. 49 dari 49 hal. Put. No. 1040 K/Pdt/20125050Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Juncto PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979;Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah 2 (dua) bidang tanahmasingmasing dengan luas 13.578 m2? dan 22.377 m?, secarakeseluruhan berjumlah lebih kurang 35.955 m?

Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

), yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai bidangperkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkaraa quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan

Pasal 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitimapersona standi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga

Pangadilan Agama Kotabumi telah memanggilnyasecara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Versteksesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, makasesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangandiatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA No.7/1989jo.No.3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat; Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo. No.3/2006 danketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADIL. Mengabulkan gugatan penggugat;2. Menetapkan jatuh talak satu bain shughro tergugat ataspenggugat;3.

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan versiek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0058 /Pdt .G/2009/PA.TAMENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan