Ditemukan 11218 data
71 — 27
81 — 37
72 — 0
99 — 29
256 — 170
127 — 116
195 — 121
89 — 0
95 — 48
84 — 23
56 — 21
105 — 41
95 — 28
66 — 26
112 — 43
185 — 66
2.L UUPA MARANATHA M S
33 — 2
SITUNGKIR
2.L UUPA MARANATHA M S
2.L UUPA MARANATHA M S
Termohon:
PT. Horas Insani Abadi
31 — 9
SITUNGKIR
2.L UUPA MARANATHA M S
Termohon:
PT. Horas Insani Abadi
77 — 67
Menyatakan Terdakwa SEFRIT BENU ALIAS SEF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percabulan dan Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UUPA No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;2. Memidana terdakwa SEFRIT BENU ALIAS SEF dengan pidana penjara selaam 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda Rp. 60.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan.3.
menunjukkan wanita sedangdalam keadaan hamil dengan perkiraan usia kehamilan 34 Minggu.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyampaikan TuntutanPidananya sebagai berikut :13MENUNTUTSupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, memutuskan :1.Menyatakan Terdakwa SEFRIT BENU ALIAS SEF terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percabulan danPersetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur sebagaimana dandiancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UUPA
Menyatakan Terdakwa SEFRIT BENU ALIAS SEF terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Percabulan dan Persetubuhan Terhadap Anak DiBawah Umur sebagaimana dan diancam pidana dalamPasal 81 Ayat (2) UUPA No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64ayat (1) KUHP;2. Memidana terdakwa SEFRIT BENU ALIAS SEF denganpidana penjara selaam 4 (empat) tahun dan 8 (delapan)bulan, denda Rp. 60.000.000, subsidair 1 (satu) bulankurungan.3.
1037 — 1058 — Berkekuatan Hukum Tetap
DicantumkannyaPasal 33 UndangUndang Dasar 1945 dalam konsiderans dasarmengingat UUPA adalah untuk menegaskan bahwa materi muatanUUPA haruslah merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945. PadaPenjelasan Umum UUPA, disebutkan, bahwa tujuan utama UUPA adalahmeletakkan dasardasar bagi penyusunan hukum agraria nasional,sebagai alat untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, sertauntuk memberikan kepastian hukum mengenai hakhak atas tanah bagirakyat Indonesia seluruhnya.
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintan Nomor 103 Tahun 2015Bertentangan Dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria24.IV.A.2026.Bahwa sesuai dengan jiwa UUPA dan prinsip /ex superior derogate lexinfenor' seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 yangmerupakan aturan pelaksanaan dari UUPA tidak boleh menciptakankewenangan baru yang memperluas ketentuan yang ada dalam UUPA;Menurut Ajaran Teori Norma Hukum Berjenjang yang antara laindiintrodusir oleh Hans
Sehinggaobjek pengujian telah mencederai aspek keadilan yang menjadi tujuandari Pasal 9 ayat (2) UUPA, karena setiap WNI dalam segala keadaanmaupun status perkawinannya (baik WNI tidak kawin, WNI yang kawindengan sesama WNA, dan WNI yang kawin dengan orang asing)mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh Hakatas tanah baik hak milik (Pasal 21 ayat (1) UUPA) maupun hak gunabangunan (Pasal 36 ayat (1) UUPA);Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat beralasan dan berdasar hukumkepada Yang
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (SelanjutnyaDisebut UndangUndang HAM)31.Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum UUPA, dasar dan pondasi utamapembentukan UUPA adalah Asas Nasionalitas/Asas Kebangsaan, untukHalaman 15 dari 36 halaman.
Bahwaperaturan pemerintah terdahulu telan sejalan dan sesuai dengan Pasal42 UUPA, yaitu mengatur pemberian hak pakai atas tanah untuk orangasing.