Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 04-05-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 12 Oktober 2017 — drg. WAHYU SULISTIANINGSIH, MPHM ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
96 — 183
  • Fakta ini menunjukkan bahwa tidak validatau rusaknya mesin finger print bukanlah alasan ketidakhadiran Penggugat dalamjumlah hari yang sedemikian banyak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelisberpendapat bahwa alasan adanya persoalan mesin finger print yangdikemukakan Penggugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alasan tidakmasuk kerja yang sah sebagaimana Penjelasan Pasal 10 angka 9 huruf dPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PARE PARE Perdata
Register : 23-01-2013 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN PARE PARE Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.PAREPARE.
Tanggal 30 Januari 2014 — PULUNG, lawan Hj. MARDIANA
44 — 7
  • Muh.ArmT, SH, M.S7T adalah hanya dan seorang Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kabupaten Enrekang, bukan seorang Advokatsebagaimana ketentuan Pasal 1 UU No. 18/2003 tentang Advokat danjuga bukan keluarga (sepupu) dari Penggugat asli (principaal)Sdr. Pulung yang berhak menjadi wakil atau kuasa insidentil didepan persidangan pengadi lan;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-09-2013 — Upload : 12-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458 PK/Pdt/2012
Tanggal 10 September 2013 — CHARLES MIDUK SOMARA vs PT. BANK GANESHA, dkk
156 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penerbitan aktaaktakelahiran tersebut telah diterbitkan tanpa dasar hukum dan bertentangan denganketentuan Pasal 42 Jo Pasal 55 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang mengatur mengenai kedudukan anak dan pembuktian asal usul anak karena saat itutidak pernah ada Surat Perkawinan baik dari Gereja ataupun dari Kantor Catatan Sipilyang dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah antara alm.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 11-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
SELYAM HUNGAN
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
212 — 78
  • 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenegaskan:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukumpenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana.Selain itu, tindakan Tergugat menerbitkan objeksengketa tata usaha negara a quo juga melangkahi Pasal247 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 04-05-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 30 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
158 — 84
  • Kemudian pada tahun1998, Penggugat baru mendaftarkan perkawinan tersebut di Amerika(bukan di Indonesia) melalui Kantor Catatan Sipil setempat, setelahsebelumnya dinikahkan ulang menurut prosesi Negara Amerika (bukanmenurut hukum Islam, karena tanpa wali dan saksi) di kantor catatan sipilyang sama di Amerika.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
358 — 187
  • Bukti T1 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi);2. Bukti T2 : Fotokop!
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 141/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
KHAIRUDDIN, SH
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
74 — 38
  • pasca Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 87/PUUXV1I/2018.frasa dan/atau pidana umum dihapussehingga berbunyi : (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b.Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 03-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 25/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
MIZNAH REYKE KANUSA, S.Pd., M.Ap.
Tergugat:
BUPATI BONE BOLANGO
196 — 118
  • (fokokopi dari fotokopi);Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dljatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada hubungannya Dengan Jabatan .
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 01-07-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 7/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM.
Tergugat:
BUPATI JAYAPURA
207 — 102
  • pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah KabupatenJayapura dari segi cakupan wilayah dan bidang atau materi merupakanwewenang Bupati Jayapura sehingga Tergugat berwenang menerbitkan objeksengketa;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menguji penerbitan objeksengketa dari aspek prosedur sebagai berikut;Menimbang, bahwa yang menjadi landasan penerbitan objek sengketamengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-11-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2007
Tanggal 23 Nopember 2009 —
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 01 Tahun2004 tentang Hak Uji Materiil ;Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, serta dasardasar hukum permohonan yang telah pula Pemohon paparkan, makaterhadap Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 tentang Persyaratan DanTata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipilyang bertentangan dengan peraturan diatasnya dapat diajukan permohonankeberatan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung ;Bahwa pengajuan permohonan
Pengadilan PA TEBING TINGGI Perdata Agama Perceraian
Register : 13-05-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 502/Pdt.G/2013/PA.TTD
Tanggal 1 Juli 2014 — Pemohon dan Termohon
26 — 2
  • pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapatdiindahkan, dengan alasan bahwa dalam peraturan PKB PPKS perihalurusan perceraian Perusahaan tidak terkait di dalamnya;Bahwa oleh karena atasan Pemohon tidak bersedia memberi izinkepada Pemohon, maka Majelis berusaha memberikan saran dan nasehatkepada Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya untuk menceraikanTermohon, bahkan Majelis telah menjelaskan tentang resiko perceraian bagiPegawai Negeri Sipil atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 18-10-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN MANADO Nomor 19/Pid.Sus/2012/PN.Mdo
Tanggal 11 Oktober 2012 — Bonifacius T. Tiwa
131 — 43
  • Bahwa yang berhak menerima Tunjangan Umum adalah Pegawai Negeri Sipilyang tidak menerima Tunjangan Struktural dan fungsional, dengan kata lain hanyadiperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat struktural (tenagastruktural) ;6.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-01-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 25 April 2017 — DIDCE MARIANA BR. NADEAK;SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
61 — 36
  • Pegawai Negeri Sipil atau surat lainyang berhubungan dengan hal itu dari Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan atau Pejabat lain yang berkepentingan;b) Penerimaan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin yangmenjadi kewenangan Presiden;c) Penyiapan risalah dan naskah pertimbangan BAPEK sertamenyampaikan kepada Presiden;d) Penyiapan risalah dan naskah keputusan BAPEK serta pengirimansurat dan keputusan BAPEK;e) Penyiapan sidangsidang BAPEK;f) Permintaan keterangan tambahan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 19-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN MAKALE Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Mak
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat:
RASI LOLON, Dkk.
Tergugat:
1.MARGHRETA BURA alias INDO’ BODO’
2.YOHANIS PARERUNG alias PAPA ALEX
3.RESIANA alias MAMA RESTU
4.KANTOR KELURAHAN TENGAN
5.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA
124 — 83
  • almarhum So Gala telahmendirikan pondok dari bambu tersebut sebagai tempat penyimpanansepedanya sehabis pulang kerja dari Makale;Bahwa ayahanda almarhum So Gala yang juga orang tua Tergugat jugabernama AMBE GALA yang merupakan seorang petani bukan seorangaparatur sipil negara bukanlah subjek hukum yang meminjamobjeksengketakepadaalmarhum Ne Atto alias So Tando sepupu satu kalialmarhum Ne Lolon melainkananaknya yang bernamaSo Gala (kakakTergugat I) yang saat itu bekerja di Makale sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 01-03-2018 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Tjt
Tanggal 28 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.SAJIMIN SH
2.MHD.FAJRIN, SH
Terdakwa:
1.ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN
2.MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT Alm
87 — 43
  • Benny;Bahwa Yang menurunkan barang di Muara Sabak Timur adalah sipilyang bekerja di Pol.Airut Lalu barang atau boxbox tersebut Terdakwadan Beny bawa dengan speedboat berangkat menuju Mendahara;Menimbang, bahwa di depan persidangan diajukan barang buktiberupa : 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA a.n. AchmadSaleh als Saleh bin Umar Ermulan dengan nomor rekening6195009663 An. Achmad Saleh.; 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI a.n.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 12-03-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 26 Juli 2018 — Penuntut Umum:
CONDRO MAHARANTO SH MH
Terdakwa:
BOBBY SUTASA, SKM Bin ALIMIN HALIM
81 — 66
  • membuat rincian usulan penerima dana BantuanOperasional Kesehatan TA.2017, sebagai acuan bagi saksi FRANKI AGUSTIAN yangatas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dan saksi RUDI SYAWALUDIN melakukanpemotongan kepada setiap Puskesmas yang menerima pencairan dana BOK sebesar 6%(enam persen), sebagai dalih yang seolaholah pemotongan tersebut adalah sebuahpajak, tanpa ada dasar hukum adalah bertentangan dengan Pasal 4 angka 1Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
    menyatakan setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenangl dan Pasal 4 angka9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan setiap PNS dilarang bertindak sewenangwewenang terhadapbawahannyallMenimbang, bahwa perbuatan terdakwa ROBBY SUTASA, saksi FANKI AGUSTIAN, dansaksi RUDI SYAWALUDIN tersebut telah bertentangan dengan kewajibannya yaitu ;bertentangan dengan kewajiban terdakwa ROBBY SUTASA, saksi FANKI AGUSTIAN dansaksi RUDI SYAWALUDIN sebagaimana
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 179/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
SOPIAN NAULI, S.Sos, M.AP
Tergugat:
Bupati Deli Serdang
82 — 55
  • Bahwa jika benar dan layak Penggugat dikenakan pemberhentiandengan tidak hormat melalui Objek Sengketa maka sudahseharusnya Penggugat memperoleh hakhak kepegawaiansesuai dengan Pasal 266 ayat (2) huruf b Peraturan PemerintahNo. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mana hakhak kepegawaian tersebut meliputi jaminanpensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, danjaminan kematian sesuai dengan Pasal 295 PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 25-06-2019 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 484/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
Ny. Bahniar
Tergugat:
1.Kepala Wilayah Kecamatan Kembangan selaku PPAT
2.Kepala Kelurahan pada Kantor Kelurahan Joglo
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Adminsitrasi Jakarta Barat
4.Ny. Keben Pr. Bin Tontjil dan atau ahli warisnya ibu Nimah dan Sani
5.EKA DJAJA
6.PT Budi Mulya Nusantara
Turut Tergugat:
Notaris Ny. H. Asmin Arifin A.Latief S.H
179 — 83
  • Nomor 3 Joglo Kembangan Jakarta Barat berikutrumahnya berasal dari PT BUDI MULYA NUSANTARATergugat VI pada tahun1983, dan pada saat itu Penggugat masih bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan di luar daerah Jakarta, sehingga setelah selesai rumah danbangunan tersebut tidak pernah tinggal untuk mendiaminya.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 17-09-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 35/G/2018/PTUN.PDG
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
SAWIRMAN, SE, MM
Tergugat:
BUPATI PADANG PARIAMAN
172 — 304
  • ) ;Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan PegawaiPemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 807/004/MPP2018 tanggal 18 Mei 2018 ( fotokopi sesualdengan asli ) ;Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan putusanpengadilan yang berkekuatan hukum
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 10-04-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 13/G/2015/PTUN-Pbr
Tanggal 27 Agustus 2015 — MARIYANTO SYAM, ST., DKK Melawan Bupati INHU
123 — 95
  • Bahwa terkait dalil Para Penggugat tentang tidak lagi menerima TunjanganKelancaran Tugas adalah pernyataan sepihak Tergugat ingin juga kembalimenanyakan kepada Para Penggugat apakah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah diamanahkan oleh Peraturan Kepegawaian telah dilakukan denganpengabdian buat Rakyat dan penuh tanggung jawab?, dan bagaimana mungkinPara Penggugat meminta Haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkanKewajiban tidak dilaksanakan dengan penuh pengabdian dan tanggung7.2.