Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PN SINGKEL Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 12-10-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SINGKEL Nomor 56/Pid.B/2011/PN-SKL
Tanggal 12 Oktober 2011 — JAMINUDDIN BERUTU BIN JAKFAR BERUTU Dkk.
198 — 35
  • H.Sairun S.Ag Bin Budi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berstatus Guru yang seharusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakatdan anakanak didiknya.Halaman 55 dari 59 HalamanMengingat akan ketentuan Pasal 160 Kitab Undangundang Hukum Pidana(KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 56 KUHP jo Pasal 170 ayat (1)KUHP, Pasal 191 KUHAP dan Ketentuan Peraturan PerUndangUndangan yangberkaitan dengan perkara ini.MENGADILI.1 Menyatakan Terdakwa I.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Pertambangan
Register : 29-01-2019 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 13-K/PMT-II/AD/I /2019
Tanggal 13 Februari 2019 — Puji Santoso, S.I.P., Letkol Kav
517 — 122
  • Bahwa Saksi11 merupakan anggota LembagaSwadaya Masyarakat PMIl (Pergerakan MahasiswaIslam Indonesia) yang berdiri sejak tahun 1960 danbergerak dibidang sosial keagamaan sertakemasyarakatan seperti membantu pendampinganterhadap masyarakat kurang mampu = gunamendapatkan kesejahteraan baik dalam masalahhukum, keagamaan maupun halrial lainnya sertamengkritisi kebijakankebijakan pemerintah dan sipilyang tidak berpinak kepada masyarakat.3.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-11-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 33/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 22 Nopember 2013 — YASINTA ABUK, S.Ag.
84 — 50
  • Selain itu, Terdakwa adalah pegawai negeri sipilyang bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah SDKLafaikfera berdasarkan keputusan Bupati Belu Nomor BKD.820/24/KEP/2007 tanggal 17Nopember 2007 dan juga sebagai Penanggungjawab Tim Managemen BOS di SDKLafaikfera.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 53/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
H. HAIRUNI, SH, MM.
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
226 — 128
  • K 2630/V 555/99tertanggal 17 April 2018, perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.4) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 182/6597/SJ,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNo. 15 tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 153KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangTelah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan
Pengadilan PN PALU Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 03-12-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 359/Pid.B/2015/PN Pal
Tanggal 3 Desember 2015 — AGUSTINA HANA HONDRO, S.Sos. alias TINA alias HANA;
131 — 22
  • Salim, tetapi pada saat itu terdakwa tidakmemperlihatkan akte nikah yang dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu Catatan Sipilyang mengatakan bahwa benar terjadi pernikahan antara terdakwa dan Alm. Dr.ENGELBERT H.I. SALIM secara resmi dan dapat diakui oleh Undangundangdan Negera.Menimbang, bahwa pada saat terdakwa meminta tolong untuk dibuatkansurat keterangan kewarisan, terdakwa tidak pernah menyampaikan kepadapihak Kelurahan yaitu saksi RISDIANTO,S.H. bahwa ada ahli waris lain dariAlm. Dr.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 65/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
FIRDAUS
Tergugat:
BUPATI DOMPU
53 — 97
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 07-08-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 23-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 K/TUN/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — KOMBES POL. Dr. Drs. SYAFIIN, SH.,MM.,MH VS MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI;
100 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 411 K/TUN/20171.2.1.3.Bahwa kenyataannya memang belum ada aturan hukumnya, karenabaru tanggal 30 Maret 2017 ini diterbitkannya Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur tentang mekanisme pengisian dan pemberhentianJabatan Pimpinan Tinggi Instansi Pemerintah.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-12-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 34/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
JULIANDO NAINGGOLAN
Tergugat:
bupati tebo
488 — 246
  • kurang dari 2tahun;Seharusnya: Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilsebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dapat dilakukandengan hormat atau tidak dengan hormat atau tidak diHalaman 30 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBIberhentikan, satu dan lain hal tergantung pada pertimbanganpejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatanyang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yangditimbulkan oleh perbuatan itu atauBerhubung dengan itu,maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 01-03-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
JAYA SIAHAAN, SH
Terdakwa:
DWI DJOKO WIWOHO alias ABU BAKAR alias ABU KHONSAH
1342 — 2802
  • Rahyan, Chairul, dan Sultan meminta kepada AbuAbdulrrahmman untuk berhenti latihan meliter dengan alasan tidak mau menjaditantara dan hanya ingin menjadi warga sipil di Suriah;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dibujuk untuk ikut latihnan militeroleh Bahrumsyah alias Abu Ibrahim yang merupakan Amir Majmuah Indonesiadi Sadadi, Suriah dan Abu Zulfikar serta Abu Hapsoh, namun Terdakwa danrombongannya tidak ingin menjadi tantara dan hanya ingin menjadi warga sipilyang bernaung dibawah Daulah ISIS;Menimbang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-06-2014 — Putus : 11-11-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 11 Nopember 2014 — Drs. A. CHOLIL MANSYUR., MBA
108 — 17
  • Cholil Mansyur, MBA selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai Koordinator / Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati LahatNomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010, baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Abu Yazid Bustomi, SE, MM Bin Cik Dungselaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dalam Kegiatan Rehabilitasit dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pembuatan
    Cholil Mansyur, MBA selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai Koordinator / Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati LahatNomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010, baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Abu Yazid Bustomi, SE, MM Bin CikDung selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana PembuatanTembok
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penganiayaan
Register : 19-08-2014 — Putus : 20-09-2013 — Upload : 07-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 137-K/PM.II-09/AD/K/VIII/2013
Tanggal 20 September 2013 — PRATU RUJITO DKK 9 (SEMBILAN) ORANG
97 — 75
  • tetapiTerdakwa2 membela diri lalu Terdakwa2 memukul salah seorang warga tersebutyang tidak diketahui identitasnya dengan ciri memakai kaos biru menggunakantangan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian punggungnya, setelah ituTerdakwa2 naik lagi ke atas truk.Bahwa setelah itu truk meninggalkan tempat kejadian dengan membawa 3 (tiga) orang warga sipilyang dalam keadaan lukaluka yaitu satu orang mengalami luka dibagian hidung berdarah, satu oranglagi mengalami luka pecah bibir dan satu orang lagi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum
Register : 14-12-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 761/Pid.B/2020/PN Smg
Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LUQMAN EDY,SH
Terdakwa:
1.IGO ADRI HERNANDI Bin RENDRO ADI WIDIGDO
2.MUKHAMMAD AKHRU MUFLIKHUN Bin ZUMRI
141 — 53
  • Perkumpulan HuMa : HuMa merupakan organisasi masyarakat sipilyang beranggotakan akademisi dan praktisi hukum yang fokus pada isupembaharuan hukum pada bidang sumber daya alam dengan nilai nilai hakasasi manusia, keadilan sosial, keberagaman budaya, kelestarian ekosistem,penghormatan terhadap kemampuan rakyat dan kolektivitas.4.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 08-07-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
DARWIS. B
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
302 — 264
  • Bahwa Penggugat secara administrasi tidak dapat bertindak selakuPenggugat karena Penggugat adalah Mantan Pegawai Negeri Sipilyang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakpidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuandengan Nomor 201/Pid.B/2010/PN.Ttn tertanggal 09 Desember 2010,Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 30/Pid/2011/Pt.Bnatertanggal 19 Juli 2011 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 372K/Pid.Sus/2013 tertanggal 21 Agustus 2013;3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 31/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 31 Agustus 2017 — AHMAD ZUDHI ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk.
90 — 57
  • Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun1979:Pasal 4(2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), adalah sampai dengan:65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan:1. Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secarapenuh di bidang penelitian;Halaman 37 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor :31/G/201 7/PTUNJKT2. Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskansecara penuh pada perguruan tinggi;3.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 63/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
NURRAHMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 36
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 25 Maret 2015 — Drs. MUH. ARSAD, M.M. bin SEPPE
196 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindakan Pemohon Kasasi mengirimSMS kepada korban sebagai Bupati Kepulauan Selayar yang tidakmematuhi dan melaksanakan putusan PTUN yang telah memperolehkekuatan hukum tetap dan memenangkan Pemohon Kasasi /Terdakwa bahkan korban telah memberhentikan Pemohon Kasasisebagai Pegawai Negeri Sipil serta memberhentikan pembayaran gajiPembanding/Terdakwa sebagai hak seorang Pegawai Negeri Sipilyang harus dibayarkan oleh Negara.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-02-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 9 Februari 2016 — SUHANTORO, SE.Akt., MM. Bin MASHADI (TERDAKWA)
89 — 29
  • ., M.M.adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa tengah Nomor : 821.1/ 9231/ 1992tanggal 24 Nopember 1992 dan selanjutnya Terdakwa telah diangkat sebagaiKepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (PLTD) Kasda Kota Semarang sesuaidengan Petikan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 821.2/ 26/2014 tentang Pemberhentian, Pengangkatan/Penunjukkan Dalam JabatanStruktural Eselon Ill, IV, Dan V Di Lingkungan Pemerintah Kota
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 60/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
ROHANA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
91 — 74
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;65Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Kepegawaian
Register : 04-12-2009 — Putus : 03-03-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 20/G/2009/PTUN-BKL.
Tanggal 3 Maret 2010 — SYAFLENEDI, ST.M.T melawan BUPATI REJANG LEBONG
101 — 37
  • pidana, namun kata kataantara lain dalam penjelasan pasal tersebut dapat diartikanbahwa pasal ini membuka pintu terhadap tindak pidanakejahatan yang berhubungan dengan jabatan yang tidaktermaksud dalam pasal pasal KUHPtersebut ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan hukumterkait dengan pasal pasal diatas selanjutnya MajelisHakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan faktafakta hukum ~yyang terjadi dipersidangan sebagaimanaberikut : Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 22-10-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
FITRIA NINGSIH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
54 — 49
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang