Bahwa dalam hal iniPenggugat telah membayar harga tanah tersebut kepada Tergugat sejumlahRp15.000.000, (lima belas juta ribu rupiah) pada tanggal 04 Januari 2010;Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkanUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA) harus dilakukan secara terang dan tunai;Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)yangberbunyi, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan11Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesiaserta dengan peraturanperaturan yang tercantum dalam Undangundang inidan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu denganmengindahkan unsurunsur yang bersandar pada hukum agama;Menimbang, bahwa terang artinya penyerahan

Menurut UUPA yang dapat mempunyai hak milik atastanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukum yangditetapkan oleh pemerintah (pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya atausuatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jual12beli tersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara (pasal 26ayat (2) UUPA);2.

hakim, namuntidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri,karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektifmashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantansuami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paskaperceraian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatanpenggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 >UU No, 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;e Membebankan biaya perkara pada penggugat sebesar Rp.440.000

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, danmelarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baikmantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan denganverstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.291/Pdt .G/2009/PA.TAMENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat:;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patut tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Hal 2 dari

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu) beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Hal 3 dari 3hal.Pts.No.0199/Pdt.G/2009/PA.TAMengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan

berdera Mengan Tergugat ;Menimbang,~ bahwa Majelis telah memberikan upaya damaikepada a belah pihak, baik secara langsung pada setiapkal4 idangan maupun melalui mediasi, namun upaya tersebuttidak berhasil =;Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidangperkawinan maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang UndangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undang undang Nomor 3 4z7Tahun 2006 serta perubahanterakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009(selanjutnya disebut UUPA

) beserta penjelasannya, perkara inimenjadi kewenangan absolut dari Peradilan Agama ; dan olehkarena pihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah KotaJambi sebagaimana surat bukti (P.1), maka sesuai dengan Pasal73 ayat 1 UUPA, Pengadilan Agama Jambi berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2yang secara formal telah memenuhi aturan yang berlaku sebagaialat bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa = antaraPenggugat dengan Tergugat telah

Dan pada kenyataannya Penggugatmerasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumahtangga bersama Tergugat.Menimbang, bahwa meskipun telah jelas bagi Majelis126Yetentang penyebab pertengkaran antara Pe Q dengantergugat, namun Majelis tetap tetap @menden keterangan@saksi keluarga sebagaimana yang uN oleh Pasal 76ayat (2) UUPA jo Pasal 22 ayat eraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, me tahui sejauh mana pihakekeluarga mengetahui permas7tergugat serta vanes ee telah dilakukan dalam rangkarumah

terhadapPenggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatanperceraian dan sesuai pula dengan Pasal 84 ayat (1) UUPAserta Surat Edaran Mahkamah Agung No : 28/Tuada AG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum146Yetetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tinggalpenggugat serta tergugat dan di tempat perkawi dicatat;Menimbang, bahwa tentang bi r a. berdasarkanPasal 89 ayat (1) UUPA

Nomor 785 K/Pdt/2019menyatakan Pembanding adalah WNA, yang sebenarnya adalahPembanding adalah WNI sehingga pertimbangan hukum tersebutmelanggar hukum formil;Majelis Hakim yang memutus perkara a quo tidak mempertimbangkanUndang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 42 huruf b, yang manaWarga Negara Asing (WNA) dapat mempunyai hak pakai;Putusan Pengadilan Tinggi Medan a quo memfokuskan dalampertimbangan hukumnya mengutip Pasal 21 ayat (1) UUPA Nomor 5Tahun 1960 yang menyebutkan hanya Warga Negara Indonesia

dapatmempunyai hak milik;Padahal berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Buku II: KetentuanKetentuan Konversi, Pasal VI pada pokoknya menyatakan GrantControleur sejak mulai berlakunya undangundang ini (24 September1960) menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1);Status tanah objek sengketa Grant Controleur van Serdang NomorPersil 153 R.176, maka secara hukum tunduk kepada UUPA Nomor 5Tahun 1960, Buku Il: KetentuanKetentuan Konversi, Pasal VI yangdikonversi menjadi hak pakai yang tersebut di

(Kaifa, Desember 2012)), sehingga putusan judex factitersebut melanggar Pasal 852 KUH Perdata;Pemohon Kasasi belum melakukan pendaftaran tanah sebagaimanaketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960, sehingga apayang dipertimbangkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan yangHalaman 8 dari 12 hal. Put.

huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,yaitu Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76 ayat 1 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

dapat menjatuhkan talak si suamitersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugatagar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapPenggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

, menurut majelis secara hukum telah sesuai denganalasan perceraian yang tercantum pada Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam,dan terhadap alasan tersebut majelis harus mendengar keterangan saksi daripihak keluarga sesuai Pasal 76 ayat 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, yaitu sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugatagar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapPenggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertionya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

Dimana hanya Warga Negara Indonesia saja yangdapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan tanah sebagai bagiandari bumi ( Hak Milik Atas Tanah ) sebagaimana termuat dalam ketentuanpasal 9 ayat (1) UUPA dan pasal 21 ayat (1) UUPA, yang kemudianpelaksanannya merupakan usaha untuk mewujudkan frasa yang termuatdalam ketentuan pasal 33 ayat (8) Amandemen IV Undangundang dasar1945;2.

Bahwa pasal 9 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1) UUPA tersebut diatas sudahHalaman 2 dari 72 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Dpsjelas dan tegas dinyatakan bahwa warga Negara asing tidak dapatmenguasai tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan HAKMILIK.

Apabila Warga Negara Asing membeli, mengadakan pertukaran,menerima hibah, ataupun memperoleh warisan atas sebidang tanah yangdikuasai dengan HAK MILIK BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAKLANGSUNG, maka perbuatan hukum yang mendasari terjadinyaperpindahan hak milik tersebut menjadi BATAL DEMI HUKUM dantanahnya menjadi tanah Negara (pasal 26 ayat (2) UUPA );.

Jadi dalam hal ini telah tidak terpenuhinya syarat sahnyaperjanjian sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata(BW), yaitu: ADANYA KAUSA YANG HALAL / SAH, karena substansi yangdiperjanjikan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat(2) UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria / UUPA;Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Dps7.

Tidak ada satupun ketentuan,khususnya UUPA yang telah dilanggar oleh Tergugat. Oleh karenaitu, unsur perbuatan melawan hukum menjadi tidak terpenuhi.KesalahanPenggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahankesalahan yang dibuat oleh Tergugat. Tergugat juga telahmenguraikan bantahannya atas dalildalil Penggugat yangdidasarkan pada faktafakta yang sebenarnya terjadi.

hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untukrujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suamiserta prediksi mashlahah paska perceraian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugatdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilanyang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e = Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;e Membebankan biaya perkara pada penggugat : Rp.210.000,

., M.H. membuktikan PT KAI tidak mempunyai alas hak atas tanahmenurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 juncto PP 10 Tahun 1961 juncto PP 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan begitu juga perjanjian sewamenyewa benda tidak bergerak (sertifikat) antara PT KAI dengan H.

Basis, S.H., dan dalam hukum pertanahan, maka sewamenyewa yang dipergunakan landasan Penuntut Umum bahwa tanahtersebut telah disewa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa kedudukan hukum tidak ada kepentingan pribadi dapatmengalahkan kepentingan masyarakat banyak sebagaimana dimaksuddalam UUD 1945 dan Pasal 6 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, yang berbunyisebagai berikut Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial;Bahwa menurut Hukum Sdr.

Basis, SH. yang dalamketerangannya pagar kayu rusak, semua masih menempel dengan baik;Bahwa rel kereta api tidak ada sertifikatnya dan sudah tidak adarelnya dan tidak berfungsi lagi maka tanah tersebut kembali dikuasai negaradan dengan semangat Pasal 33 ayat (8) UUD 45, negara bukan lagi sebagaipemilik, pemiliknya adalah bangsa atau rakyat Indonesia, Pasal 1 ayat (2)UUPA.

,M.Hum, dan Ahli Hukum Administrasi Anggit Wicaksono, S.H., M.H., yangmenerangkan sebelum UUPA Negara terhadap kedudukan tanah sifatnyamemliki akan tetapi setelan UUPA Negara sifatnya hanya menguasai, Yangperlu diuraikan adalah yang berkaitan dengan tanah perkeretaapian adalahsebagai berikut :Dengan bergantinya asas negara memiliki menjadi asas negaramenguasai (bukan sebagai pemilik lagi), maka pemiliknya adalah bangsaatau rakyat Indonesia, maka bekas tanah Onvrijlands Domein kembalimenjadi tanah

Sedangkan tanah bekas Vrijlands Domein kembali menjadi Tanah(yang dikuasai) Negara;Dengan bergantinya dasar menjadi berdasarkan hukum adat, maka hakhak lama atas tanah dikonversi menjadi salah satu hak menurut UUPA(Pasal 16), yaitu salah satunya bekas hak barat yaitu Hak Opstaldikonversi menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai;Dalam KetentuanKetentuan Konversi UUPA Pasal Ayat (1) dan Ayat(4) disebutkan : Hak Eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undangundang ini sejak saat tersebut

Namun demikian, sesuai Pasal 76 ayat 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhirdengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA)majelis tetap harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orangyang dekat dengan para pihak, untuk mengetahui kebenaran dari alasantersebut.

sudah sangat memuncak ketidaksenangannya terhadapsuaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak si suamit ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatanPenggugat dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertionya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

Secara derivatief, memperoleh hak milik yang berasal dari orang lain,misalnya jual beli, warisan dan lainlain;Menimbang, bahwa selain itu pada Pasal 22 UUPA terjadinya hak milikmelalui 3 (tiga) cara, yaitu:1. Menurut hukum adat disebut pengakuan (pembukaan hutan);2. Karena penetapan pemerintah disebut pengesahan (pemberian hakbaru/peningkatan hak);3.

Semenjak berlakunya UUPA carabalik nama tersebut tidak dipakai lagi dan kini dilakukan menurut UUPA yangtunduk pada hukum adat yang menganggap proses pembalikan nama sebagaisoaladministratif, Menurut hukum adat, penyerahan hak milik atas tanahtermasuk dalam penandatanganan akta jual beli atau akta hibah dan aktalainnya, maka penyerahan hak milik tersebut cukup dilakukan dengan akta yangdibuat oleh PPAT (Pasal 19 PP Nomor 10/1961 Jo Pasal 37 PP Nomor24/1997);Menimbang, bahwa dengan berlakunya UUPA

dalam dictumnyamencabut buku Il KUHPerdata yang mengatur bumi, air serta kekayaan alamyang terkandung didalamnya, kecuali ketentuanketentuan hipotik yang masihberlaku pada saat UUPA berlaku.

Hukum adat yang menjiwai lahirnya UUPAmembawa perubahan dalam sistem peralihan hak atas tanah danHalaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Ktg.pendaftarannya yang diatur lebih lanjut (Self regulation) dalam PP Nomor10/1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo PP Nomor 24/1997 tentang PendaftaranTanah yang menganut sistem negatif positif;Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak berlakunya buku IlKUHPerdata oleh UUPA, termasuk adalah ketentuanketentuan mengenaidaluwarsa.

Sehingga dengan metodepenafsiran berdasarkan ketentuan UUPA tersebut diatas yang pardant dengansifat volledig bewis akta otentik (kekuatan pembuktian lahiriah), yaitu asas actapublica probant sese ipsa (bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai aktaotentik serta memenuhi syaratsyarat yang lahirnya tampak sebagai akta otentikserta memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku ataudapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya) diterapkanPasal 533 KUHPerdata

berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahahdalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarangmantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karenahakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatasmaka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989jo.No.3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

Bahwa dengan berlakunya UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) kedudukansubyek hukum Pemerintah RI in casu Kepala Kantor PertanahanKabupaten Ngada dengan tugas pokok dan fungsi utama mengelolaadministrasi pertanahan tidak bisa dipersamakan dengan orang perorangatau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah;Bahwa sebelum berlakunya UUPA pengaturan tentang tanah di wilayahRepublik Indonesia mengacu pada hukum barat sebagaimana tertuangdalam Buku Kedua Kitab UndangUndang Hukum Perdata di manaNegara adalah sebagai

pemilik (domein) atas tanah yang samatingkatnya/sejajar dengan orang perorang atau badan hukum;Bahwa dengan berlakunya UUPA telah membuka tabir baru dalamtatanan hukum di Indonesia dimana Negara tidak lagi sebagai pemilikakan tetapi sebagai penguasa (tidak memiliki), hal mana tertuang dalamPasal 2 dan Penjelasan Umum angka Il UUPA, sehingga dengandemikian konsekuensi hukumnya UUPA dan segala peraturanpelaksanaannya termasuk dalam ruang lingkup Hukum AdnministrasiNegara;.

KeputusanPresiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidangpertanahan yang mana pada pokoknya kedudukan, tugas pokok danfungsi Badan Pertanahan Nasional adalah mengelola AdministrasiPertanahan dengan berpedoman pada UUPA beserta aturanpelaksanaannya;Hal. 7 dari 20 hal. Put.

,tersebut tetapi yang benar adalah mempertimbangkan apakahbertentangan dengan pelaksanaan UndangUndang No. 5 Tahun 1960(UUPA) seperti tercantum Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 yang menjadi perintah UndangUndang untuk wajib dipatuhimemenuhi administrasi formal yuridis dalam proses penerbitan suatuakte di hadapan Pejabat Pembuat Akita Tanah (PPAT) karena buktitertulis P.1 sampai dengan P.8 tidak terpisahkan;Bukti tertulis P.2 sampai dengan P.8 ditambah bukti tertulis baru dari P.1dengan

majelis berpendapat bahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalamsebuah rumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telah cukup alasan untuk berceraidengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto Pasal 116 f KHI:Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No.3/2006 dan PeraturanPemerintah No. 53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankankepada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILI1.

thalaqnya kepada hakim, namun tidakberhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahahdalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujukkepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baikmantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugatdikabulkan dengan verstek;sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No.3/2006 dan PeraturanPemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak joncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor02/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses PenyelesaianPerkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, biaya perkara ini dibebankankepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan ketentuanhukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan tergugat telah

dikuatkan olehketerangan dua orang saksi yang telah disumpah serta di dukung olehalat bukti P1 s/d P23 tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai &berpendapat bahwa kedua orangtua pemohon tersebut benar benar telahmelangsungkan pernikahan pada tahun 1982 di wilayah KUA kec.Tulungagung & tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut makapermohonan pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 yangtelah diubah dengan UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUU No. 3 tahun 2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitan denganperkara ini;MENETAPKANMengabulkan permohonan pemohon:Menyatakan sah pernikahan pemohon dengan pemohon

Bahwa Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah (Pasal 20 UUPA).

Menurut PP Nomor 24 Tahun1997, Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggunganmasingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan; dariPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, maka Sertifikat itu merupakan surat tandabukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat;.

Sebagaimana warkah tanah atas SertifikatSertifikat tersebut, yangmerupakan pemecahan atas nama orang tua para Penggugat dan tanahtanah dalam Sertifikat tersebut merupakan hak milik karena merupakan hakturun temurun, terkuat dan terpenuhi (Pasal 20 UUPA), sehingga apabilaHalaman 10 dari 12 hal. Put.

Selanjutnya memprosesnya diBPN Sragen sesuai lampiran Il Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, karena yangseharusnya para Tergugat tunduk pada Undang Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).