diterimauntuk dipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang bahwa tentang alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaranyang terus menerus, majelis harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga sesuaiPasal 76 ayat 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahanterakhir dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telah beralasan, yaitu sesuaiPasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan Pasal 39ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf cKompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No:28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinanputusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempattinggal Penggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

oleh TURUT TERGUGATtidak menimbulkan sengketa atau masalah hukum karena sertifikat TERGUGATtersebut sampai saat ini memang benar atas nama TERGUGAT, dan yangmenimbulkan masalah hukum adalah tindakan wanprestasi TERGUGAT kepadaPENGGUGAT, sehingga dengan demikian diketahui bahwa gugatan yang diajukanPENGGUGAT masuk kompetensi Peradilan Umum )Bahwa TURUT TERGUGAT sebagai Instansi Pemerintah berdasarkan Pasal 19Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tcntang Pcraturan Dasar Pokok Agraria(selanjutnya disebut UUPA

) mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran tanah.Disamping itu PENGGUGAT sebagai pemegang hak atas tanah yang beritikad baikberdasarkan Pasal 73 UUPA mempunyai kewajiban mendaftarkan hak atastanahnya, adapun sebagai berikut: "(1) Hak Milik, demikian pula setiap peralihan,hapusnya dan pembebanannya dengan hakhak lain harus didaftarkan menurutketentuanketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. (2) Pendaftaran termaksuddalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milikserta sahnya

peralinan dan pembebanan hak tersebut". lebih lanjut Pasal 20 ayat (2)UUPA menentukan, "Hak milik atas tanah dapat beralih dan dialinkan kepada pihaklain.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Pasal UUPA diketahui bahwa TURUTTERGUGAT mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran tanah, demikian jugaTURUT TERGUGAT mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran tanah atas objekaquo kepunyaan PENGGUGAT yang dibeli dari TERGUGAT.

berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahahdalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarangmantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karenahakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatasmaka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989jo.No.3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu) beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Hal 3 dari 3 hal.Pts.No.2177/Pdt.G/2008/PA.TAMengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untukrujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suamiseria prediksi mashlahah paska perceraian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat:;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0846/Pdt.G/2009/PA.TAe Mengabulkan

Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

sebagaimanayang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat menjawabnya secaralisan yang pada pokoknya mengakui dalildalil gugatan Penggugat dan Tergugat punmenginginkan perceraian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P., yang menurut majelis telah memenuhi persyaratanmateril dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun secara umum berlaku asas Ultra Petitum Partiumsebagaimana dalam Pasal 189 R.Bg. yang menyatakan bahwa Hakim dilarang memberikeputusan halhal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon, namundalam perkara peceraian berlaku hukum acara khusus (vide UU No. 7 Tahun 1989 dengansegala perubahannya), sehingga menurut Majelis Hakim terhadap asas tersebut dapatdisimpangi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UUPA

Pelepasan hak tidak ada akta peralihan hak oleh PPAT seharusnyadibuat oleh PPAT (Ps. 19 (2), Ps. 23 UUPA, Ps. 37 PP. No. 24 / 1997)d.

No.Halaman 6 dari 28Putusan Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2018/PN Olm24/1997).memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagiYeremias Tupu dan tanahnya ( Ps. 19 (1) UUPA, Ps. 3 PP. No. 24/1997).Bahwa tidak benar dan tidak berhak, tidak berwenang Penggugatmenggugat Tergugat II dan Tergugat III karena tidak berkaitan dengankepemilikan tanah dan sertifikat tanah.

Memang benar Yeremias Tupu menguasakan kepada Tergugat Ilmenggunakan Sertifikat tanah No. 93 Tahun 2001 dijadikan hak tanggungankepada Tergugat III adalah sah berdasarkan hak dan kewenangan hukumbahwa hak milik adalah terkuat dan terpenuh ( Ps. 20 (1) UUPA) dan dapatdibebani hak tanggungan (Ps. 25 UUPA, Ps. 4 UU.

tidak secaraserta merta mewarisinya, tetapi wajib hukum dengan terlebin dahulumelakukan tindakan hukum lain ( Ps. 19 (2b), Ps. 23 (1) UUPA, Ps. 36 (1),Ps. 42 PP.

No. 4/1996) denganobyek hak Tanggungan sertifikat tanahn No. 93 Tahun 2001 dan sahperbuatan hukum formil (Ps. 19 (2b,c), Ps. 23 (1) UUPA) dan pasal 37 PP.No. 24/1997 serta Pasal 10 ayat 2 UU.

Hakim yang menjadipersoalan pokok dalam perkara ini adalah, Apakah obyek gugatan Putusan Perkara PerdataPengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 10/Pdt.G/2008/PN.Mab. yang dimohonkan eksekusiadalah milik Pelawan berdasarkan jual beli tanggal 18 Agustus 2006;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perihal apa yang menjadipersoalan pokok sebagaimana terurai dibawah ini :Menimbang bahwa, Hukum tanah nasional diatur dalam Undangundang nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA

UUPA ini menggantikan hukum tanah Hindia Belanda serta mengakhirikeanekaragaman perangkat hukum yang mengatur bidang pertanahan dan menciptakanhukum tanah nasional, yang berdasarkan hukum adat. Pernyataan bahwa hukum tanahnasional berdasarkan hukum adat pada UUPA, yaitu dibagian :a. konsideranb. Penjelasan umum angka III (1)c. Pasal 5 dan penjelasannyad. Penjelasan pasal 16e. Pasal 56 dan secara tidak langsung juga dalamf.

Pasal 58Menimbang bahwa, dalam pembangunan hukum tanah nasional (terutama dalammenyusun UUPA) hukum adat berfungsi sebagai Sumber utama dalam mengambil bahanbahan yang diperlukan. Sedangkan dalam pelaksanaannya hukum adat berfungsi sebagaihukum yang melengkapi. Hukum adat sebagai sumber utama dalam membangun hukumtanah nasional yaitu mengenai :a. Konsepsikonsepsinyab. Asasasasnyac.

Apabila yangmenjadi obyek jual beli adalah tanah dengan hak milik, maka yang berhak dan berwenanguntuk menjual adalah pemiliknya;Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA) beserta Penjelasannya menyatakan untukmenjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayahRepublik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintahyang antara lain meliputi pemberian suratsurat tanda

oleh karena Pelawan tidak dapat membuktikan dirinya adalahpemilik dari obyek gugatan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor1910/Pdt.G/2008/PN.Mab. yang dimohonkan eksekusi maka gugatan Perlawanan Pelawanharuslah ditolak untuk seluruhnya ;Menimbang bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak maka Pelawan harusdihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Mengingat ketentuanketentuan dalam Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA

tersebut adalahbenar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengahtengahmasyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidakdikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

i= Bahwa masih dalam desus desus itu, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Bantakemudian memutuskan untuk membeli senjata api, dan akan membuatkekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalahbenar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengahtengahmasyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidakdikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Karena ternyata benar ada gugatanUUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusiyang menghapus Pasal 256 UUPA (undangundang pemerintah Aceh) yangdengan pencabutan tersebut berarti Calon independen diperbolehkanmencalonkan diri menjadi Gubernur.

Pst.= Bahwa masih dalam desus desus itu, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Bantakemudian memutuskan untuk membeli senjata api, dan akan membuatkekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalahbenar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengahtengahmasyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidakdikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Faktapersidangan menunjukkan bahwa Pelawan dan Pelawan IItelah bertindak terang dan tunai sesuai prosedur perundangundangan yakni membeli tanah obyek sengketa denganakta yang dibuat oleh PPAT dan telah mendaftarkannyasesuaiamanat Pasal 19 UUPA jo Pasal 23 ayat (1) UUPA jo PP Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (videpertimbangan hakim dalam putusan halaman 36 alineapertama).

Pembeli beritikad baik wajibdilindungi oleh hukum/Undangundang sebagaimana diaturdalam Pasal 19 UUPA jo 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, joPasal 3 PP 24 Tahun 1997 dan sejumlah Yurisprudensi,Hal. 8 dari 22 hal.

UUPA Nomor5/1960 juncto PMPA.No.2/1962. Gambar Situasi Tgl 441991 No.1603/1991 Luas 9325 m?(sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi), NamaPemegang Hak Ny. R.A. Kartini/Ny. R.A. Dewi Asiah Djuhana.Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat tanggal 15 Mei 1991 oleh BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor PertanahanHalaman 3 dari 11 hal. Put.

UUPA Nomor 5/1960 juncto PMPA Nomor2/1962, Gambar Situasi tanggal 4 April 1991 Nomor 1604/1991 Luas3775 m? (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) NamaPemegang Hak Ny. R.A. Kartini/Ny. R.A.

UUPA Nomor5/1960 juncto PMPA.No.2/1962. Gambar Situasi Tgl 441991 No.1603/1991 Luas 9325 m?(sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi), NamaPemegang Hak Ny. R.A. Kartini/Ny. R.A.

PresidenRepublik Indonesia, biaya PBB, biaya pembaruansertifikat tanah Hak Guna Bangunan, danpenderitaan moril, menghabiskan waktu, yangtelah dialami PENGGUGAT selama lebih dari 30tahun sejak dibelinya tanah kaveling SertifikatTanah Hak Guna Bangunan Nomor 2969/Tomang (d/hHak Guna Bangunan Nomor 181/Tomang) dengan AktaNotaris pada tahun 1977 ; Objek Sengketa aquo karena ulah TERGUGAT,menghilangkan kepercayaan terhadap UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 35 40 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA

manusiadijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturanperundang undangan :Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, bapak JimlyAsshiddigqie, menyatakan bahwa hak~ milik orang(sertifikat tanah) yang sah, tidak boleh diambilalin dengan sewenangwenang oleh siapapun juga,termasuk pemerintah / negara, apabilamembutuhkannya, harus diimbali ganti uang yang14disetujui oleh pemegang hak ; TERGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadapUndang Undang Nomor 5 tahun 1960 Pasal 35 40tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria(UUPA

(juga terdapat lahan fasos / fasum TamanS.Parman) ;TERGUGAT tidak mengindahkan Surat DepartemenKehakiman Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum, tanggal 28 Mei 2003, No.C.HT.01.10 11,menyatakan bahwa = Sertifikat Tanah Hak QunaBangunan untuksebidang tanah kaveling yang diterbitkan oleh BPNdiberikan kepada pemegang hak, merupakan JaminanKepastian Hukum, diatur dalam Pasal 3540 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan DasarPokok Pokok Agraria (UUPA

penyerobotan) ; TERGUGAT terlalu) gegabah telah menerbitkanObjek Sengketa aquo dengan alasan untukmelaksanakan putusan pengadilan yang telah22memperoleh kekuatan hukum yang tetap / pasti, yaituPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. tanggal 10 Juli 1995 ;Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. tanggal 10 Juli 1995,adalah kekeliruan,sangat diragukan keadilannya, janggal, hakimPengadilan Negeri kurang memahami Undang UndangPokok Agraria (UUPA

dengan batasusia menurut ketentuan KUHPerdata (Burgelijk Wetboek), yangdalam pasal 330 BW menentukan, bahwa belum dewasa adalahmereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun,dan belum pemah kawin;Menimbang, selanjutnya yang peru dipertimbangkan, batasusia dewasa yang manakah yang digunakan dalam hal ijin menjualtanah atau jual beli tanah;Menimbang, bahwa mengenai jual beli tanah diatur dalamUndang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria atau lazim juga disebut UUPA

yo PeraturanPemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;Dimana sekalipun UUPA berasaskan kepada hukum adat (videpasal 5 UUPA), tetapi praktek jual beli tanah diliputi oleh aspekhukum perjanjian dengan berpedoman kepada ketentuan BW,Hal 14 dari 19 Hal Pen.

SktMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 berupa SertifikatHak Milik, yang menurut perspektif UUPA, merupakan bukti hakkepemilikan atas tanah yang terkuat, terungkap fakta bahwapemegang hak atas tanah adalah WAHYONO (Alm) suami pemohon.Menimbang, bahwa anakanak pemohon termasuk anakpemohon yang bernama Vita Nursanti, yang tidak bisa hadir dantelah mengirim Surat Pernyatan yang menyatakan bahwa ia setujudengan dijualnya sebidang tanah Hak Milik atasnama WAHYONO(Alm) adalah ayah dari Vita Nursanti

berhak melampaukewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya,dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinyakarena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatasmaka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989jo.No.3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

kepadahakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat:e Membebankan biaya perkara pada penggugat : Rp.360.000,(tiga

kepada hakim,namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, danmelarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda /tikad tidak baikmantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian.e berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;e berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada parapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan ketentuan hukum lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI2 > 3 hal.Pts.No.1244/Pdt.G/2009/PA.TAe Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat

No. 464PK/Padt/2015yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan memberikankepastian hukum di bidang pertanahan, dipandang perlu untukmengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengaturpendaftaran tanah, yang pada kenyataannya tersebar pada banyakperaturan perundangundangan;Dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan dansistem yang digunakan, yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalamUndangundang Pokok Agraria (UUPA)

Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yangtercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantumdalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itudiambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;Ayat (2) Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkanoleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yangkebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkanmenggunakan sistem publikasi negatif.

Hal tersebut tarnpak dari pernyataandalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hakyang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukummerupakan alat pembuktian yang kuat.

Ketentuan di dalam UUPA yangmenyatakan hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan (Pasal 27,34 dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini;Dengan pengertian demikian, maka apa yang ditentukan dalam ayat inibukanlah menciptakan ketentuan hukum baru, melainkan merupakanpenerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat, yangdalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum TanahHalaman. 22 dari 26 hal. Put.

No. 464PK/Padt/20154.6.4.7.4.8.Nasional Indonesia dan sekallgus memberikan wujud konkret dalampenerapan ketentuan dalam UUPA mengenal penelantaran tanah;Bahwa saksi Rahmat Mulyadi adalah Paman Kandung dari PihakTermohan Peninjauan Kembali/Tergugat/Termohon Banding/PemohonKasasi, sehingga kesaksian yang diberikan pada persidangan PengadilanNegeri Cianjur adalah kesaksian yang tidak objektif dan tentunya patutdiduga penuh dengan nuansa emosional yang memihak terhadapponakannya sendiri, sehingga dengan

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak

mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Setelah memperhatikan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23Agustus 2016 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan NegeriBanjarnegara dibawah register perkara Nomor 15/Pdt.G/2016 tertanggal 23Agustus 2016 yang pada pokoknya mengemukakan halhal tersebut dibawah ini :1 Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik tanah Adat Pekulen yang(dahulu sebelum berlakunya UUPA

) tanah tersebut terletak di blokAngsana, petuk leter D no.420 : percul no. 50.8 III lebar 0,29 Ha;Percul no. 49.D II lebar 0,024; Pajaknya Rp 5,72, yangbatasbatasnya :UtaraTimurSelatanBaratPekulennya Purwadi ;Pekulennya ni Taleksana ;selokan B.T.W ;Pekulennya Mildakrana ;Bahwa sekarang (setelah berlakunya UUPA) tanah Adat Pekulen(Obyek Sengketa) tersebut telah tercatat dalam Buku Leter C DesaAdipasir, Nomor : 1522 (vide Bukti P1) Persil nomor 50, Kelas SIII,Luas 629 Ha atau 6290 m?

Menurut para ahlihukum perubahan tersebut tidak bertentangan dengan jiwa dan filosofiyang terkandung dalam UUPA ;Bahwa tujuan konversi hakhak atas tanah menurut sistem UUPAadalah di samping untuk terciptanya unifikasi hukum pertanahan diIndonesia juga untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam ketentuanKONVERSI Pasal II, ayat (1) UUPA No. 5 tahun 1960 menyatakan :Hakhak atas tanah .....dst, yang ada pada mulai berlakunya Undangundang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni,hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand Sultan,landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanahpartikelir dan hakhak lain dengan nama apapun juga yang akanditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunyaUndangundang ini menjadi hak milik

:Halaman 27 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN BnrUtara : Tanah Pekulen atas nama Purwadi;Timur : Pekulen atas nama Ni Taleksana;Selatan : Selokan BTW ;Barat : Pekulen atas nama Mildakrana ;Bahwa sesudah berlakunya UUPA Tanah sengketa tersebut tercatat dal;amBuku C Desa Adipasir, Nomor : 1522, Persil Nomor 50, Kelas SIII, Luas629 Ha atau 6290 M2 atas nnma AMAD RUSDI MAKIM, dengan batasbatas sebagai berikut :Utara : Tanah Hak milik Ni Purwadi ;Timur : Tanah Bengkok Kepala Desa ;Selatan : Saluran BTW

oleh karena itu pernyataan dan pengakuan secara sepihak yangdilakukan oleh Penggugat terhadap tanah sengketa sangat bertentangandengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia;Hal. 25 dari 49 hal.

Pasal 4 UUPA antaralain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, danHak Pengelolaan dan dalam rangka pembuktian keberadaan hakhaktersebut ditandai dengan terbitnya sertifikat;Bahwa ternyata Penggugat tidak mempunyai dan memiliki hakhaksebagaimana diatur dan ditentukan oleh Pasal 4 Jo. Pasal 16 UUPANomor 5 Tahun 1960.

Justru karena itu pengakuan Penggugat sebagaipemilik terhadap tanah sengketa merupakan pengakuan secara sepihakyang tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UUPA Nomor5 Tahun 1960;Bahwa disamping itu, seandainya benar Penggugat telah memiliki tanahsengketa sejak September 2003 (8 tahun yang lalu) tidak ada sedikitpunmelakukan tindakan atau aktivitas dalam rangka memenuhi apa yangdikehendaki oleh Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Jo.

Putusan Judex Facti Telah Melanggar KetentuanPasal 5 Juncto Pasal 26 Ayat (1) UUPA Dan Pasal37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;Bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang tanah/pertanahan telahdiatur dan ditentukan dalam UndangUndang Pokok Agraria (UUPA)Nomor 5 Tahun 1960 berikut dengan Peraturan Pelaksanaannya;Bahwa Hukum Agraria Nasional didasarkan pada hukumadatsebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 menyatakan: HukumAgraria yang berlaku atas Bumi, Air, dan Ruang Angkasa adalah HukumAdat

Putusan Judex Facti Telan Melanggar KetentuanPasal 2 Juncto Pasal 4 UUPA Dan KeputusanHal. 49 dari 49 hal. Put. No. 1040 K/Pdt/20125050Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Juncto PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979;Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah 2 (dua) bidang tanahmasingmasing dengan luas 13.578 m2? dan 22.377 m?, secarakeseluruhan berjumlah lebih kurang 35.955 m?