Ditemukan 5052 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mengandung menantang memandang meryandani manandang melandang menyancang mengundang mengandeng mencancang
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 12-09-2017 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 29/Pdt.G/2017/PN LBB
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
SYAHREL, SKM gelar DATUK BINTARO RAJO, dkk
Tergugat:
SARDIUS, dkk
199 — 242
  • Sehinggaterhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat B tersebut bukanlah ranah dariKerapatan Adat Nagari Manggopoh untuk memulangkan seorang Ninik Mamaksuku Tanjung sehingga dengan serta merta mengusulkan Ninik Mamak lainsebagai pengantinya sementara Ninik Mamak yang menyandang gelar Dt MajoSati, Dt Ganto Suaro, Dt Bintaro Rajo dan Dt Bitaro Hitam masih hidup haltersebut sangat bertentangan dengan hukum adat Minagkabau karena keempatHalaman 468 PUTUSAN Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Lbbdatuk tersebut masih
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Taryudi
218 — 66
  • BdgMenimbang, bahwa unsur Setiap Orang mengacu pada teoripertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukumorang atau badan hukum (/ega/ entity) yang menyandang hak dan kewajibanhukum dan dapat dituntut oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan di depanpersidangan pengadilan atas perbuatan yang telah dilakukannya yang didugamengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-09-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 12 Nopember 2014 — M. AKIL MOCHTAR.
972 — 657
  • pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014yang dimintakanbanding a quodapat dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam kasus ini tidak hanya merusaknama Lembaga Negara, yaitu Mahkamah Konstitusi dan termasuk nama baik dari paraHakim yang berada dalam Lembaga tersebut, akan tetapi merusak juga namanama bagimereka yang menyandang
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2019 — Drs. H. SHAFRUDDIN, M.AP. Bin H. ISMAIL
166 — 36
  • Unsur setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperseorangan atau korporasi, sedangkan pengertian korporasi adalahkumpulan orang maupun kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badanhukum maupun bukan badan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian setiaporang dalam Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon)yang menyandang hak dan kewjiban hukum, ataupun korporasi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
172 — 38
  • Bagian inilah yang merupakan dasar hukum untuk dapatmenuding kesalahan Terdakwa dan sebaliknya dapat menjadi landasan bagi Terdakwauntuk membuktikan tidak adanya kesalahan/perbuatan yang dapat dihukum.21Untuk menyandang predikat demikian, tentunya Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umumharus berdasarkan kepada faktafakta hukum, yang harus melalui pengujian, analisis,pengolahan, yang benarbenar optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakuuntuk memenuhi apa yang disebut sebagai hukum pembuktian.Menurut
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 11 Desember 2014 — ANNE SARI PUTRI Binti SYARIP HIDAYAT
96 — 42
  • 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifat umum;Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999, Majelisberpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut jugabersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidanakorupsi itu menyandang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 5 Maret 2019 — Billy Sindoro
422 — 220
  • Tentang unsur Setiap Orang :Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang mengacu pada teoripertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukumorang atau badan hukum (legal entity) yang menyandang hak dan kewajiban hukumdan dapat dituntut oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan di depan persidanganpengadilan atas perbuatan yang telah dilakukannya yang diduga mengandung suatukesalahan yang dapat dihukum.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 28 Mei 2013 — Ir. JACOB PURWONO M, S.SE.E Ir. KOSASIH ABBAS
181 — 134
  • pada dakwaan subsidair yang melanggar pasal 3 Undangundang No.31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah denganUndangundang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001, adalah pertimbangan yang telahtepat dan benar ; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai memori banding dari Terdakwa II yangmenyebutkan dirinya sebagai Justice Collaborator, sehingga perlu mendapatkan pidanayang lebih ringan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 ;Menimbang, bahwa Terdakwa II menyandang
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 28 Mei 2013 — Ir. JACOB PURWONO M, S.SE.E Ir. KOSASIH ABBAS
215 — 167
  • pada dakwaan subsidair yang melanggar pasal 3 Undangundang No.31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah denganUndangundang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001, adalah pertimbangan yang telahtepat dan benar ; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai memori banding dari Terdakwa II yangmenyebutkan dirinya sebagai Justice Collaborator, sehingga perlu mendapatkan pidanayang lebih ringan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 ;Menimbang, bahwa Terdakwa II menyandang
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
178 — 25
  • Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Turut Melakukan ;Ad.1 Setiap Orang:Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang mengacu pada teoripertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjekhukum orang atau badan hukum (/egal entity) yang menyandang hak dankewajiban hukum dan dapat dituntut oleh Penuntut Umum dengan suatudakwaan di depan persidangan pengadilan atas perbuatan yang telahdilakukannya yang diduga mengandung suatu kesalahan yang dapatdihukum.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — -TRIONO, SE Bin WIDYO WARDONO
516 — 278
  • Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah Pelaku tindakpidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak,maupun apakah Pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai Pegawai Negeri ataubukan Pegawai Negeri, yang tidak memiliki kewenangan tertentu;Menimbang, bahwa sedangkan pengertian setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 Undang Undang
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
688 — 441
  • Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah Pelaku tindakpidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak,maupun apakah Pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai Pegawai Negeri ataubukan Pegawai Negeri, yang tidak memiliki kewenangan tertentu;Menimbang, bahwa sedangkan pengertian setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 Undang Undang