Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) dapatdikabulkan setelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga dan orangorangyang dekat dengan kedua belah pihak.

dapat menjatuhkan talak si suami tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telah beralasan, maka sesuaiPasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) hurufc Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RINo : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinanputusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang

PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 30 (2) menghapuskan hukum adat diIndonesia di mana, dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 ada penjelaan bahwaberlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 berlaku pula hukum adat selamatidak bertentangan dengan UUPA tersebut;b.

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) dapatdikabulkan setelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga.

dapat menjatuhkan talak si suami tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telah beralasan, maka sesuaiPasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) hurufc Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RINo : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinanputusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

, terhadap anak yang bernama GILANG RAMADAN,Jenis Kelamin Lakilaki, Lahir di Cianjur tanggal 23 Juni 2015 anak kandung dariIRMA DAMAYANTI;Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon tersebut, selanjutnyaHakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohontersebutberalasan dan berdasarkan hukum ataukah tidak;Menimbang, bahwa Pengangkatan anak/Adopsi anak itu dikenal dalamsistem hukum di Indonesia yang dalam hal ini diatur dalam pasal 39 Undangundang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA

anak kandungnya yang bernama Gilang Ramadantersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan tesebut diatasdan setelah Hakim mempelajari permohonan Pemohon bahwa Pemohon hendakmengangkat anak Gilang Ramadan dari orang tua kandungnya saksi IrmaDamayanti maka Hakim berpendapat kalau pemohon telah dapat membuktikandalildalilnya kalau Pengangkatan anak tersebut memang bertujuan untukkepentingan yang terbaik bagi Anak (vide pasal 39 Undangundang No 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA

maka permohonan Pemohon pada petitum ke2 tersebut layak dan patutuntuk dikabulkan;Halaman7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pat.P/2014/PN.CjrMenimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum nomor 2 maka menurutHakim petitum nomor 1 juga layak dan patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaPemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Mengingat akan pasalpasal Undangundang No 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak (UUPA

NoXXXX/Pdt.G/2015/PA.KtbmMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenanganPengadilan Agama dan kedudukan hukum (/ega/ standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa

Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu, menurut MajelisPenggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio (pihak yang sah yangmempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugatagar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkanbahwa rumah tangga Penggugat

merupakan akta otentik, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan maiteril, olehkarena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Akta Nikah yang menerangkanmengenai kedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandafanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0018/Pdt.G/2009/PA.TAMEN GADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu) beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILI Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir; Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat ataspenggugat

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76 ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA)dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga danorangorang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Hakim dapat menjatuhkan talak si suami tsb.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidakberhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatanPenggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugatterhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuaidengan maksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat EdaranMahkamah Agung RI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 OktoberHal.9 dari 12,Put.No.1183/Pdt.G/2015/PA.Pbr.2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera PengadilanAgama Pekanbaru) untuk mengirimkan salinan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalPenggugat serta T ergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat

Untukitu Majelis perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekatdengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 2 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan

Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangatkeadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974, maka Majelisberkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud pasal84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No

: 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalPenggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumSyara yang berkaitan dengan perkara ini

Dimana sejak berlakunyaUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan UndangUndang PokokAgraria (UUPA), berdasarkan ketentuan Pasal Ill mengenai Ketentuanketentuan Konversi ayat (1) dinyatakan bahwa Hak Erpacht yang adasejak berlakunya UndangUndang ini (UUPA) menjadi Hak Guna Usaha(HGU).....

Artinya, berdasarkan ketentuan hukum (UUPA) tersebuttanah eks hak Erpacht, yang secara hukum telah berubah menjadi HGUtidak bisa diperjualbelikan oleh siapapun, baik oleh Saksi MURSIDsebagai Pembeli ataupun Terdakwa sebagai Penjual, sebab tanah HGUpada prinsipnya adalah sebagai tanah yang langsung dikuasai olehNegara, sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUPA, HGU adalahhak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung olehNegara....

berdera Mengan Tergugat ;Menimbang,~ bahwa Majelis telah memberikan upaya damaikepada a belah pihak, baik secara langsung pada setiapkal4 idangan maupun melalui mediasi, namun upaya tersebuttidak berhasil =;Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidangperkawinan maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang UndangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undang undang Nomor 3 4z7Tahun 2006 serta perubahanterakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009(selanjutnya disebut UUPA

) beserta penjelasannya, perkara inimenjadi kewenangan absolut dari Peradilan Agama ; dan olehkarena pihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah KotaJambi sebagaimana surat bukti (P.1), maka sesuai dengan Pasal73 ayat 1 UUPA, Pengadilan Agama Jambi berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2yang secara formal telah memenuhi aturan yang berlaku sebagaialat bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa = antaraPenggugat dengan Tergugat telah

Dan pada kenyataannya Penggugatmerasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumahtangga bersama Tergugat.Menimbang, bahwa meskipun telah jelas bagi Majelis126Yetentang penyebab pertengkaran antara Pe Q dengantergugat, namun Majelis tetap tetap @menden keterangan@saksi keluarga sebagaimana yang uN oleh Pasal 76ayat (2) UUPA jo Pasal 22 ayat eraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, me tahui sejauh mana pihakekeluarga mengetahui permas7tergugat serta vanes ee telah dilakukan dalam rangkarumah

terhadapPenggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatanperceraian dan sesuai pula dengan Pasal 84 ayat (1) UUPAserta Surat Edaran Mahkamah Agung No : 28/Tuada AG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum146Yetetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tinggalpenggugat serta tergugat dan di tempat perkawi dicatat;Menimbang, bahwa tentang bi r a. berdasarkanPasal 89 ayat (1) UUPA

Nomor 785 K/Pdt/2019menyatakan Pembanding adalah WNA, yang sebenarnya adalahPembanding adalah WNI sehingga pertimbangan hukum tersebutmelanggar hukum formil;Majelis Hakim yang memutus perkara a quo tidak mempertimbangkanUndang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 42 huruf b, yang manaWarga Negara Asing (WNA) dapat mempunyai hak pakai;Putusan Pengadilan Tinggi Medan a quo memfokuskan dalampertimbangan hukumnya mengutip Pasal 21 ayat (1) UUPA Nomor 5Tahun 1960 yang menyebutkan hanya Warga Negara Indonesia

dapatmempunyai hak milik;Padahal berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Buku II: KetentuanKetentuan Konversi, Pasal VI pada pokoknya menyatakan GrantControleur sejak mulai berlakunya undangundang ini (24 September1960) menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1);Status tanah objek sengketa Grant Controleur van Serdang NomorPersil 153 R.176, maka secara hukum tunduk kepada UUPA Nomor 5Tahun 1960, Buku Il: KetentuanKetentuan Konversi, Pasal VI yangdikonversi menjadi hak pakai yang tersebut di

(Kaifa, Desember 2012)), sehingga putusan judex factitersebut melanggar Pasal 852 KUH Perdata;Pemohon Kasasi belum melakukan pendaftaran tanah sebagaimanaketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960, sehingga apayang dipertimbangkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan yangHalaman 8 dari 12 hal. Put.

namuntidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri,karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektifmashlahah dalam mengharamkan istri atas suaaminya, dan melarang mantansuami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paskaperceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatanpenggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 >UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tergugat telah dipanggil patut namun tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untukrujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suamiserta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilanyang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas

thalaqnya kepada hakim, namun tidakberhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahahdalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujukkepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baikmantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugatdikabulkan dengan verstek;berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan PeraturanPemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankankepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan ketentuanhukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak satu

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;Hal 3 dari 3 hal.Pts.No.2135/Pdt.G/2008/PA.TAMENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan

sendiri sebagai sumber utamahukum pendaftaran tanah dan seluruh batang tubuh UUPA tidak adamenyebut soal sertifikat.

yang dikuasai oleh Negara;Hal ini adalah sebuah kekeliruan sebab Penggugat/Pemohon Kasasikendatipun tak memiliki sertifikat akan tetapi mempunyai alas hak atau buktihak sebagaimana tersebut pada bukti P 3 s/d Bukti P 7 dan diterimasebagai alas hak oleh Pasal 76 huruf (g) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 346K/TUN/2016Tahun 1997 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dikaitkan lagi dengan Pasal58 UUPA

Maka oleh karena itudiatas tanah yang diterbitkan objek sengketa bukan tanah yang tidak adapemilik atau subjek hukumnya;Bahwa frase dikuasai oleh negara bersumber dari menyederhanakanpengertian dari Pasal 2 ayat 1 UUPA yang berbunyi :Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD, dan hal halsebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bumi, air dan ruang angkasatermasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkattertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasan seluruh rakyatPenjelasan

Kekuasaan Negara mengenai tanahyang sudah dipunyai seseorang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi darihak itu artinya sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yangmempunyai untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekusaanNegaraMaka menjadi sangat jelaslah kekeliruan Judex Ad Quem/ PTTUN Medanyang mempertimbangkan bahwa tanah yang belum ada subjek hukumadalah tanah yang dikuasai oleh Negara, sebab jelas didalam penjelasanpasal 2 ayat 1 UUPA yang dikutip diatas bahwa kekuasaan Negara

ituberada pada AREAL YANG SUDAH DIHAKI MAUPUN YANG TIDAK ;Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 346K/TUN/2016Bahwa oleh karena Judex Ad Quem/ PTTUN Medan mengalami kekeliruandalam menafsir Pasal 19 UUPA dan Pasal 2 UUPA maka lahirlahpertimbangan yang keliru) menyebut Jergugat dalam menerbitkankeputusan objek sengketa berupa sertifikat hak pakai Nomor 3 /Desa DeliTua Barat tanggal 18 Desember 2007 atas nama Pemerintah KabupatenDeli Serdang sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku secaraprosedural

Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama a quomemandang dan/atau perpendapat, bahwa karena bukti surat P1 dariPenggugat/Pembanding lahir jauh sebelum lahirnya atau sebelumdiundangkannya UndangUndang Pokok Agraria dalam hal ini UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariaatau disingkat UUPA No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No.104), dan setelah reformasi agraria pada tahun 1960, di mana bukti surat P1a quo adalah tidak dikonversi menjadi Sertipikat dan karenanya

Bahwa, walaupun bukti surat P1 dari Penggugat/Pembanding adalahlahir jauh sebelum diundangkannya UUPA No. 5 Tahun 1960, maka buktisurat P1 dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah tetap sah danmempunyai nilai pembuktian yang kuat dalam perkara di persidanganPengadilan, karena bukti surat P1 a quo dikeluarkan oleh Pejabat dariInstansi yang berwenang untuk itu, serta bukti surat P1 a quo adalah tetaptervilidasi.

Bahwa secara tegas, bahwa pandangan dan/atau pendapat dari MajelisHakim Tingkat Pertama a quo adalah mengacaukan system PertanahanNasional danbahkansamasekalitidakdapatmencerminkanrasakeadilan sedikitpun, oleh karena menurutnya semua surat tanah yang lahirHalaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT MKSsebelum diberlakukannya UUPA No. 6 Tahun 1960, dan suratsuratnya tidakdikonversi menjadi Sertipikat setelah diundangkannya atau setelahdiberlakukannya UUPA No. 5 Tahun 1960 a quo adalah

Di samping itu, bukti SuratP2 dan P3 tersebut adalah memperlihatkan dan menunjukkan secaranyata, bahwa bukti surat P1 a quo adalah tetap eksis, tervalidasi, belakudan dilindungi oleh Negara, meskipun surat bukti P1 a quo adalah suratlama, karena dikeluarkan atau diterbitkan jauh sebelum diberlakukannyaUUPA No. 5 Tahun 1960, dan tanah obyek sengketa A dan B tersebut belumbersertipikat setelah diundangkannya UUPA No. 5 Tahun 1960.

Pada hal surat bukti P2 dan P3 tersebut lahir setelahdiberlakukannya UUPA No. 5 Tahun 1960 tersebut.n Bahwa dengan demikian, telah cukup membuktikan secara sah bahwabukti surat P1 adalah tetap berlaku dan eksis, serta tidak pernah dihapus.Demikian pula pada surat bukti P1 tersebut adalah sangat jelas memuatidentitas tanah secra lengkap seperti : (1) Nama Pemilik, (2) luas tanah, (3)letak tanah secara lengkap, (4) No. Persil dan No.

Untuk melaksanakan amanat yangterkandung dalam pasal 33 ayat (3) Undangundang Dasar Negara RepublikHalaman 7 dari 22 Putusan Perkara Nomor 868/PDT/2021/PT SBY10.11.12.Indonesia tahun 1945 tersebut, pemerinta menerbitkan Undangundang nomor 5tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok pokok Agraria (selanjutnya disebutsebagai UUPA).

Dalam dictum ke V UUPA yang merupakan Pembaharuan hukumAgraria bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan,kesejahteraan,kedamaian dankemerdekaan dalam masyarakat dari segi hukum Indonesia yang berdaulatsempurna. UUPA secara tegas menetapkan bahwa hanya Warga Negara Indonesiayang dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia dalam penjelasan pasal 9UUPA diuraikan bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyalhak milik atas tanah.

UUPA melarang hak milik kepada orang asing sebagaimanaketentuan pasal 26 ayat (2) UUPA.

adalahsebagaimana tersebut diatas;Dalam KonvensiMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kKewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Dan keterangan saksi tersebutadalah fakta yang tidak dilihat sendiri mengenai adanya percekcokan secaralangsung tetapi hanya mengetahui adanya sifat perselisinan bahwa PemohonHal. 17 dari 27 hal. Put. NoXXXX/Pdt.G/2015/PA.Ktbmdan Termoho sudah tidak harmonis karena perbedaan tempat tinggal dan telahpisah kurang lebih selama 3 tahun.

karena itu, keterangan saksi tersebutmemenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehinggaketerangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohonmengajukan 2 orang saksi dari unsur keluarga atau orang dekat;Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon telahdewasa, sudah disumpah dan merupakan unsur keluarga atau orang dekat ,sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1)UUPA

yangsedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapidibenci Allah SWT, namum apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud,maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belahpihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak saturaji dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA

No. 9 Tahun 1975, MajelisHakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinanpenetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempatkediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimana pernikahan Pemohondan Termohon dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankankepada