Menimbang, bahwa sesuai dengan difinisi uang persediaan menurut Pasal 1Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 poin 17 adalah uang muka kerjadalam jumlah tertentu. yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untukmembiayaikegiatan operasional seharihari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yangmenururt sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaranlangsung:Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 43 ditegaskan kembali bahwa UPdigunakan untuk keperluan membiayai

buah buku Pedoman Umum Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2013. 4) 1 (satu) buah buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan tahun 2013. 5) Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 99 tahun 2013, tanggal 4 Maret 2013, tentang penetapan Kelompok tani Peserta Kegiatan Peremajaan, Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Kakao pada Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Perkebunan Tolitoli Tahun Anggaran 2013. 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05

/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara. 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Tata cara Revisi anggaran Tahun Anggaran 2013;8) 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan TA. 2013, Satuan Kerja: (018.05.189096 0 Dinas Perkebunan Kab.

Katiandagho hanya pernahterjadi pada sekitar awal bulan Februari 2013 perihal Kuitansi Pembayaran UP atas danaAPBN Tugas Pembantuan tahun anggaran 2013 tersebut yang dicairkan dengan sistem UPdan atau GU, dimana saksi dengan mengacu pada lampuran XI Peraturan MenteriKeuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata CaraPembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, dimana pada lampiran berupa kuitansipembayaran UP tersebut diharuskan adanya tanda tangan pejabat yang bertanggungjawab

Mesran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang TataCara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran PendapatanDan Belanja Negarapada Pasal 24 ayat (2) yaitu :Pelaksanaan tugaskebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud padaayat (1), meliputi :Hal. 34dari 210 hal. Put.

Beserta lampiran, berupa :SPTJM Nomor : 2496/UN24/KU/2011;Berita Acara Serah Terima Uang pada hariSelasa tanggal 4 Oktober 2011;Rencana Penggunaan Hibah Tahun 2011 tanggal24 September 2011; 54.3.2.Surat Rektor UNPAR Nomor : 2025/UN24/KU/2012tanggal 23 Juli 2012 Perihal : Pencairan Dana HibahKedokteran UNPAR yang ditujukan kepada GubernurProvinsi Kalimantan Tengah, dan Surat Dekan FKUINomor : 9860/H2.F1.D1.5/HKP.05/2012 tanggal 2Agustus 2012 Perihal : Dana Hibah Pengampuan FKUIUNPAR; 54.3.3.Surat

Surat SPPATDCGR No. 593.2/035/2012 tanggal 01-05-2012 an. M. Rapi 202. Surat SHM No. 203 tanggal 17-10-2014. an. Agung Priono, S.Pt203. Surat SHM No. 247/Karang Tengah atas nama Budi Sumpeno yang akan dibaliknamakan ke debitur atas nama Tengku Hermansyah Putra204. Surat SHM No. 249/Karang Tengah atas nama Budi Sumpeno yang akan dibaliknamakan ke debitur atas nama Sumianti205.

tidak benartersebut adalah atas perintah, arahan dan sepengetahuan dariTerdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran.Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)yang telah merekayasa dokumen serta membuat dokumendokumenyang tidak sebenarnya untuk pencairan anggaran adalahbertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA), hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat(1) huruf f, g, h dan Pasal 10 ayat (2) huruf d, e Peraturan MenteriKeuangan Nomor 190/PMK.05

/2012 Tentang Tata Cara PembayaranDalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan BelanjaNegara yang berbunyi KPA mempunyai tugas mencakup yakni : Pasal 9(1) Dalam pelaksanaan anggaran pada Satker, KPA memilikitugas dan wewenang:a. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaankegiatan dan penarikan dana;b. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yangberkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; danc. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaananggaran sesuai dengan

tidak benartersebut adalah atas perintah, arahan dan sepengetahuan dariTerdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran.Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)yang telah merekayasa dokumen serta membuat dokumendokumenyang tidak sebenarnya untuk pencairan anggaran adalah bertentangandengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA), hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf f,g, h dan Pasal 10 ayat (2) huruf d, e Peraturan Menteri KeuanganNomor190/PMK.05

/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran DalamRangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yangberbunyi KPA mempunyai tugas mencakup yakni :(1)(2)Pasal 9Dalam pelaksanaan anggaran pada Satker, KPA memiliki tugasdan wewenang :f.memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaankegiatan dan penarikan dana;mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yangberkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; danmenyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaananggaran sesuai dengan peraturan

) buah buku Pedoman Umum Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2013;4) 1 (satu) buah buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan tahun 2013;5) Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 99 tahun 2013, tanggal 4 Maret 2013, tentang penetapan Kelompok tani Peserta Kegiatan Peremajaan, Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Kakao pada Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Perkebunan Tolitoli Tahun Anggaran 2013;6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05

/2012, tanggal 29 Nopember 2012, tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara;7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2013, tanggal 6 Februari 2013, tentang Tata cara Revisi anggaran Tahun Anggaran 2013;8) 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan TA.2013 satuan kerja: 018.05. 189096 0 Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli;9) 1 (satu) lembar Bukti Pengembalian sisa Dana atas pekerjaan Pengadaan Bibit entris sambung samping

sebagaimana tuntutan yang telah diajukansebelumnya (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) ;Telah pula memperhatikan Duplik dari Penasihat Hukumterdakwa dan terdakwa yang telah diajukan secara lisan padapersidangan tanggal 3 April 2014 yang pada pokoknya tetap padapembelaan / pledoi ;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selamapersidangan perkara terdakwa tersebut ;Menimbang bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umumkepersidangan didakwa dengan dakwaan tanggal 25 Mei Nomor :PDS 19 / BDG / 05

/ 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut :Primair :Bahwa terdakwa IR.ANDI IRAWAN BIN H.

Saya diangkat menjadi Direktur111Poltek Negeri Ambon Oktober 2011.Dipa Poltek Negeri Ambon Tahun 2012 untuk pembayaran tanah seluas 10.000M2 dengan harga satuan Rp 175.000/M2 pada Januari 2012 sesuai peraturanMenteri Keuangan Nomor 190/BMK/05/2012 tentang Tata Cara PembayaranDalam Rangka Pelaksanaaan Anggaran dan Belanja Negara maka sayamengangkat PPK untuk melaksanakan proses pembayaran secara keseluruhanDipa Tahun 2012 sebagaimana Tupoksi PPK.KPA telah mendelagisikan wewenang kepada PPK untuk urusan

perkembangan pekerjaan RevitalisasiPasar Wado tahun 2015 secara berkala namun saksi lupa apakah dilaporkansetiap bulan atau triwulan saja ;Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatanRevitalisasi Pasar Wado tahun 2015 saksi selalu mengingatkan kepada KabidPasar selaku PPK yaitu pak Yanyan dan juga pak Jajang sebagai Kasi SaranaPrasarana agar dilakukan dengan teliti dan benar serta laksanakan sesuaidengan prosedur yang ada ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :190/PMK.05

/2012,salah satu tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah mengawasipenatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaankegiatan dan anggaran, terkait dengan tugas saksi selaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) yang seharusnya mengawasi penatausahaan dokumen dantransaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran saksisudah mempercayakan semua bentuk pertanggungjawaban kepada Kabid, Kasimaupun Sekretaris Dinas ;Bahwa terkait kegiatan Revitalisasi Pasar Wado tahun 2015, saksi

Kuantan Singingi pada PT Bank Riau KepriCabang Teluk Kuantan Periode 21/05/2012 s.d. 28/12/2015.Halaman 165 dari 220 Halaman Putusan No. 80/Pid.SusTPK/2016/PN.

Kuantan Singingi pada PT Bank Riau KepriCabang Teluk Kuantan Periode 21/05/2012 s.d. 28/12/2015.42) Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 521.099035/PSP/1421/2012Tanggal 2 Juli 2012 Tentang Pembayaran Dana Bantuan Sosial Sekaligus100% Sebesar Rp.250.000.000,00 ke Rekening Kolompok Tani PemudaTani Sepakat.43) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00271/PLATP/2012 Tanggal 13September 2012 Kepada Kolompok Tani Pemuda Tani Sepakat SenilaiRp.250.000.000,00 (Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosialdalam

107,215,625.00 30,506,880,524.20DepositoBunga 108,045,201.86 30,614,925,726.06tabungan31/01/2012 Bunga 107,215,625.00 30,722,141,351.06DepositoBunga 108,807,583.95 30,830,948,935.01tabungan28/02/2012 Bunga 107,215,625.00 30,938,164,560.01DepositoBunga 109,572,666.15 31,047,737,226.16tabungan31/03/2012 Bunga 107,215,625.00 31,154,952,851.16DepositoBunga 110,340,458.01 31,265,293,309.18tabungan30/04/2012 Bunga 107,215,625.00 31,372,508,934.18DepositoBunga 111,110,969.14 31,483,619,903.32tabungan31/05

/2012 Bunga 107,215,625.00 31,590,835,528.32DepositoBunga 111,884,209.16 31,702,719,737.48tabungan30/06/2012 Bunga 107,215,625.00 31,809,935,362.48DepositoBunga 112,660,187.74 31,922,595,550.22tabungan31/07/2012 Bunga 107,215,625.00 32,029,811,175.22DepositoBunga 113,438,914.58 32,143,250,089.80tabungan31/08/2012 Bunga 107,215,625.00 32,250,465,714.80 Halaman 129 dari 325 Putusan Nomor 157/PDT/2020/PT.BDG Deposito Bunga 114 ,220,399.41 32,364,686,114.21tabungan30/09/2012 Bunga 107,215,625.00 32,471,901,739.21DepositoBunga

(ima puluh juta rupiah) dan hal ini diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012, tanggal 29 NovemberBahwa sesuai pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi JawaTimur Tahun 2013 pada halaman 74 huruf G angka 3 huruf e menyebutkanmelakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran Pembantuminimal 3 bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas. (AnggaranBawaslu Prov.

facsimile.1 (satu) bendel ASLI Addendum Kontrak Anak/Kontak Tahunan 2011Nomor: 050/PA/372/401.109/2011 tanggal 14 Februari 2011 terhadapKontrak Anak/Kontrak Tahunan 2011 Nomor: 050/PA/010/401.109/201 1tanggal 3 Januari 2011 antara Kepala Dinas PU Kota Madiun selakuPengguna Anggaran Tahun Anggaran 2011 dengan PT Pandu Persadatentang pelaksanaan pekerjaan jasa manajemen konstruksipembangunan Pasar Besar Kota Madiun.1 (satu) bendel copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaMadiun Nomor: 188.55401.109/05

/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentangPenunjukan Pejabat Penataausahaan Keuangan, Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan, Pembantu.

3. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/ PMK.05/ 2012 tanggal 29 November 2 021.
4. 1 (satu) bundel fotocopy SPM dan SP2D bulan Januari 2021.
5. 1 (satu) bundel fotocopy SPM dan SP2D bulan Februari 2021.
6. 1 (satu) bundel fotocopy SPM dan SP2D bulan Maret 2021.
7. 1 (satu) bundel fotocopy SPM dan SP2D bulan April 2021.

Pajakpajak yang harus dibayar berupa PPN 10% dan PPH 3%Halaman 123 dari 235 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/TPK / 2014/PN.TpgTerhadap permohonan PPK tersebut, sesuai denganperaturan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata CaraPembayaran Dalam rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan Belanja Negara dan setelah diteliti dokumenpendukung tersebut, kemudian dikenakkan pajak PPN danPPH maka bendahara pengeluran membuat SPM padatanggal 01 Agustus 2013 setelah dipotong PPH da PPNsebesar Rp. 2.535.991.278. dan diajukan

mengetahui melaluimonitor online KPPN apakah sudah terealisasi atau tidak beban anggaran,sementara dari PPK Saksi hanya menerima tembusan surat pemberitahuanpermintaan pembayaran yang ditujukan kepada KPA;Bahwa terkait dengan pengujian terhadap tagihan untuk pembayaran dapatSaksi jelaskan bahwa Saksi selaku bendahara pengeluaran tidakmelakukan pengujian terhadap tagihan tetapi dilakukan oleh PejabatPenandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sesuai denganketentuan yang terdapat dalam PMK 190/PMK.05

/2012;Bahwa realisasi anggaran dan surat tembusan permintaan pembayaranyang ditujukan kepada Saksi selaku bendahara pengeluaran untukpembayaran pekerjaan konstruksi lanjutan pembangunan Rumah sakitumum daerah (RSUD) Pratama Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tahun2015 sudah dibayarkan keseluruhannya;Bahwa Saksi menerima tembusan pembayaran dari PPK;Bahwa seingat saksi pekerjaan konstruksi lanjutan pembangunan Rumahsakit umum daerah (RSUD) Pratama Tapan Kabupaten Pesisir Selatantahun 2015 di bayar terakhir

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang TataCara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran PendapatanDan Belanja Negara:Pasal 24 ayat (1) menyatakan:Bendahara pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atasuang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi :a) Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan pembayaran LSmelalui bendahara pengeluaran; danb) Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP dan bukan berasaldari pembayaran LS yang bersumber dari