Norek. 06.22.03913, plafond Rp. 25.000.000, akad kredit tanggal08/05/2012 jangka waktu 8 Bulan.2. Norek. 06.21.03042.1, plafond Rp. 25.000.000, akad kredittanggal 10/03/2012 jangka waktu 36 Bulan.c. Sri Sulistyowati (Kades) punya 2 rekening yaitu :1. Norek. 06.22.04095.12, plafon Rp. 25.000.000, akad kredittanggal 02/08/2012 jangka waktu 6 Bulan2. Norek. 06.21.04011.12, plafond Rp. 16.500.000, akad kredittanggal 11/06/2012 jangka waktu 15 Bulan.d. Kusin punya 2 rekening yaitu :1.

Berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 31/PMK.05/2012 Tentang Nomor DanNama Rekening Kas Umum Negara, pada Pasal 1 angka 1ditegaskan bahwa Rekening Kas Umum Negara, yangselanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempatpenyimpanan uang negara yang ditentukan oleh MenteriKeuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampungseluruh penerimaan negara dan membayar seluruhpengeluaran negara pada Bank Sentral.Jadi dapat dipahami bahwa, kas umum sebagai pertanyaan nomor11 berupa

Jadi dana kapitasi merupakanatau termasuk lingkup keuangan Negara.Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 190 /PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran DalamRangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja NegaraPasal 1 angka 2:Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPAadalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagaiacuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatanpemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.Pasal 3 ayat (1):DIPA berlaku sebagai

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 TentangTata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan Dan Belanja Negara :Pasal 10 ayat (2): Tanggung jawab KPA secara formil dan materiilterkait dengan Pengawasan, monitoring dan evaluasi agarpelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/ jasa sesuai dengankeluaran.e Bahwa dengan adanya kebijakan untuk menyisihkan danadari alokasi Dana DIPA Satuan Kerja Penyediaan RumahUntuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) DirektifPresiden

Nomor53 Tahun 2010 ~ tentangPerubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara :Pasal 10 ayat (2) : Pimpinan/ pejabat Departemen/ lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yangmengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Negarajika dana untuk membiayai kegiatan tersebut tidak tersedia atautidak cukup tersedia dalam anggaran belanja Negara.Dan juga ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RINomor 190/PMK.05

/2012 Tentang Tata Cara PembayaranDalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan DanBelanja Negara :Pasal 10 ayat (2): Tanggung jawab KPA secara formil dan materiilterkait dengan Pengawasan, monitoring dan evaluasi agarpelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/ jasa sesuai dengankeluaran.Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa TONIRUSMARSIDIK B.E. selaku Kepala Satuan Kerja/KuasaPengguna Anggran telah menyalahgunakankewenangannya dengan tidak sepenuhnya melaksanakanketentuan dimaksud, dan bahkan terdakwa

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 TentangTata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan Dan Belanja Negara :Pasal 10 ayat (2): Tanggung jawab KPA secara formil danmateriil terkait dengan Pengawasan, monitoring dan evaluasiagar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/ jasa sesuaidengan keluaran ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelisberpendapat bahwa unsur secara melawan hukum dalam perkara initelah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;Ad.3.

Mega Persada Prima sebagai Organisasi Dukungan Pelayanan Jasa, Tanggal 29-05-2012, nomor : SLAIK/198-01-PH/PBJ/V/2012/Dislambangjaau ;

YOG/05/2012, tanggal 31 Mei 2012, T1;b. Laporan Auditor Independen terhadap Laporan Sumber danPenggunaan Dana Yang Berakhir Pada 31 Desember 2011,Perserikatan Sepak Bola (Persiba) Kab. Bantul No. 08.020/W11/LAI/BMY/IV/12, tanggal 16 April 2012, T2;c. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab.

Bahkan telah pula menyebabkanmeningkatnya ekspor kerajinan Bantul.Menimbang bahwa pemeriksaan BPK perwakilan DIY terhadaplaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011yang dituangkan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 07A/LHP/XVIII.YOG/05/2012 tanggal 31 Mei 2012, khususnya belanja hibahtidak ada temuan.

kedua dilarang menjual, menukarkan danmemindah tangankan ternak pemerintah kepada peternak laintanoa musyawarah dengan pihak pertama.Bahwa perbuatan terdakwa TETENG ZAELANI BIN AJA SUMARNAyang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya tersebut telah memperkaya diri terdakwa atauorang lain dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian keuanganNegara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP )Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR7568/PW10/05

/2012 tanggal 8Oktober 2012 terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.083.774.450, 00 . ( Satu Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh RatusTujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Rupiah ), denganperincian sebagai berikut : No Uraian Ekor Harga Satuan Jumlah (Rp)(Rp)1 Sapi Penggemukan 75 6.811.750 510.881 .2502 Sapi Pembibitan 75 7.741.800 580.635.0003 Jumlah 1 + 2 1.091.516.2504 Sisa Sapi Pembibitan per 1 7.741.800tanggal 27 Juni 20125 Nilai Kerugian Keuangan 149 1.083.774.450Negara Akibat

Bina Marga Provinsi Jawa Barat terkait denganmasalah pencairan dana;Bahwa pencairan dana tersebut untuk membiayai kegiatan proyek PembangunanJalan Baru Sentul Puncak di Kabupaten Bogor yang dicairkan pada tahun 2013Bahwa besar anggaran proyek pembanguna jalan Sentul Puncak tersebuttersebut sebesar Rp.33 milyar dan DIPA awal sebesar Rp.45 milyar kemudianbenar direvisi terjadi perubahan ;Bahwa Tupoksi Saksi selaku Bendahara Pengeluaran di SKPD berdasarkankepada Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05

/2012 ;Bahwa syarat / dokumen yang harus dilengkapi untuk pencairan anggaran adalahPermohonan Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi yang diserahkankepada SKPD Dinas Bina Marga Prov.

pendukung.c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untukmembantu pelaksanaan tugas ULP; dan ;d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepadaPenyedia Barang/Jasa.Bahwa Tugas dan kewenangan KPA tidak mungkin dilaksanakan olehkepala satker sendiri yang secara otomatis berfungsi sebagai KPA (Sesualpasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pasal 5ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05

/2012 tentangTata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara, dinyatakan bahwa penunjukan KPAbersifat exofficio).

Msi ;Bahwa selaku PPK, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor190/PMK.05/2012, yaitu menguji dan menandatangani surat buktimengenai hak tagih kepada negara: Menguji kebenaran materiil dan keabsahan suratsurat buktimengenai hak tagih kepada negara ;Halaman 112 dari 263 Putusan Nomor 1 1/Pid.SusTPkK/2017/PN Pik Menguji kKebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusanyang menjadi persyaratan / kelengkapan pembayaran belanjapengawai ;Dari sisi kKebenaran dan kelengkapan dokumen, tugas tersebut telahsaksi

nilai nota danSPP tersebut karena salah tulis harga satuan namun dalam kuitansisesuai dengan SPP sebesar Rp. 268.000, dalam nota tersebut yangmengisi itemitem barangnya saksi sendiri disesuaikan rencanaanggaran belanja (RAB) yang dibelanjakan di Toko Arik Photo Copy ; Bahwa benarPembelanjaan kegiatan untuk bulan Agustus sampaidengan Desember 2015 tidak menggunkan PAD lagi ; Bahwa untuk perjalanan dinas dan sewa mobilnya = saksi buatberdasarkan pagu anggaran dan saksi tidak mengetahui PMK No.113/PMK.05

/2012 Pasal 8 ayat(7),Hanya mendasarkan pada paguAPBDES; Bahwa yang membuat item dalam nota bengkel LIONG Motor adalahSekdes yaitu Sdr.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran DalamPelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;Bahwa susunan kepengurusan Panwaslu Kabupaten Tabalong diketuaioleh saksi DJAUNUR Nainggolan, S.Pd selaku pimpinan Divisi SumberDaya Manusia, terdakwa H.

Mega Persada Prima sebagai Organisasi Dukungan Pelayanan Jasa, Tanggal 29-05-2012, nomor : SLAIK/198-01-PH/PBJ/V/2012/ Dislambangjaau ;

tidakterjadi kemacetan dalam pelaksanaan proyek;Bahwa tugas PA dilaksanakan oleh KPA dasarnya adalah SK MenteriAgama tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan PelaksanaanKuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama yangantara lain ditunjuk Para Rektor Universitas Islam Negeri sebagai KPA;Bahwa terkait pembayaran dalam Kegiatan Pembangunan GedungAuditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha SaifuddinJambi TA. 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor190/PMK.05

/2012:Bahwa sampai ini gedung belum selesai 100% dan belum bisadimanfaatkan karena setahu saksi PT.

Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan Nomor Reg.Perkara : PDS 04/TMBIL/05/2012 tanggal 24 Mei 2013 ; 6.

.+ Bahwa Terdakwa Il CAROLINA HAHURY selaku Bendahara PengeluaranPembantu Fakultas Ekonomi Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) pada Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon mempunyaitugas dan tanggungjawab berdasarkan pasal 24 Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 adalah sebagai berikut: Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/suratberharga dalam pengelolaannya; Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK; Menolak perintah pembayaran apabila

perkembangan pekerjaan RevitalisasiPasar Wado tahun 2015 secara berkala namun saksi lupa apakah dilaporkansetiap bulan atau triwulan saja ;Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatanRevitalisasi Pasar Wado tahun 2015 saksi selalu mengingatkan kepada KabidPasar selaku PPK yaitu pak Yanyan dan juga pak Jajang sebagai Kasi SaranaPrasarana agar dilakukan dengan teliti dan benar serta laksanakan sesuaidengan prosedur yang ada ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :190/PMK.05

/2012,salah satu tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah mengawasipenatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaankegiatan dan anggaran, terkait dengan tugas saksi selaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) yang seharusnya mengawasi penatausahaan dokumen dantransaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran saksisudah mempercayakan semua bentuk pertanggungjawaban kepada Kabid, Kasimaupun Sekretaris Dinas ;Bahwa terkait kegiatan Revitalisasi Pasar Wado tahun 2015, saksi

Bengkulu tahun 2017 adalah menerima,menyimpan, menyetor penerimaan negara bukan pajak ke kas negaradan bertanggungjawab kepada Kasatker; Bahwa pedoman saksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungsebagai Bendahara Pengeluaran Satker SKPDTP Dinas PU Prov.Bengkulu tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PembayaranDalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab saksi sebagaiBendahara

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 05.B/LHP/XIX.PLU/05/2012 dan No. 05.C/LHP/XIX.PLU/05/2012 Tertanggal 16 Mei 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun Anggaran 2010 yang isinya Tidak ada hasil temuan dari BPK-RI atas penyalahgunaan Anggaran belanja Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2011.85. Tabungan Bank Mandiri No. Rek.1510093018569 (Periode 19 April 1993 s/d 30 April 2015);86. Tabungan Bank Mandiri No.

PUTU ENDI UDAYANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0871/LPD.ANT/V/2012 Tanggal 23/05/2012