Ditemukan 5549 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-08-2014 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN BITUNG Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Bit Tanggal 3 Agustus 2015 — PT. WAILAN PRATAMA
LAWAN
PT. INTERNATIONAL ALLIANCE FOOD INDONESIA, DK
145 — 107
145 — 107
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ini,TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf (i) Permenkeu No.154/PMK.03/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganPermenkeu No. 175/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanMenteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan PajakPenghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas PenyerahanBarang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain,diwajibkan untuk bertindak selaku pemungut PPH ttersebut
Register : 07-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. H. HABIR PONULELE, MM
159 — 95
159 — 95
HABIR PONULELE, MM ttersebut di atas dari dakwakanPrimair;Menyatakan Terdakwa Drs. H. HABIR PONULELE, MM tersebut di atas terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjutsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo.
Register : 01-04-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 29/PID/TPK/2016/PT.DKI Tanggal 17 Mei 2016 — Ir. DJADJAT SUDRADJAT
168 — 418
168 — 418
Atas saran saksiENDAD RAHMAT AKUS ttersebut semua yang hadir pada pembicaraantersebut menyetujuinya.Beberapa hari kemudian, dilakukan kembali pertemuan yang dihadiri oleh Saksi ABBAS BARADJA, Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT, saksi DIDIK A.SAPUTRO, saksi SELVIANA WANMA dan Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT. Pembicaraan waktu itu adalah saksi SELVIANA WANMA meminta kesepakatan fee yang akan diberikan PT. GSD kepada saksi SELVIANA WANMA.. dibuat dalam bentuk tertulis.
Putus : 01-02-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -65/Pdt.G/2015/PN.Tjk Tanggal 1 Februari 2016 — -MINTARDI HALIM
-Lawan
-PT Way Halim Permai, DKK
152 — 63
152 — 63
Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha Hak GunaBangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah didalam Pasal 27 ayat (1) joPeraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan HakAtas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 41, berbunyi ;"Permohonan Perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan ataupembaharuanrrya diajukan selambatlambatnya dua tahun sebelumberakhir jangka waktu Hak Guna Bangunan ttersebut
Putus : 05-05-2014 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 53/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl Tanggal 5 Mei 2014 — SETIAWAN PUTRA Bin MUHTADIN
77 — 36
77 — 36
bahwaBendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantuBendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran kepada yang berhakguna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.e Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD MajeNasalTahun Anggaran 2009 tidak ada menguji kebenaran perhitungan tagihan yangdiajukan oleh Kepala Sekolah didalam daftar pembayaran uang KJM dengandatadata yang Terdakwa terima sebagai syarat yang harus dipenuhi dalammelaksanakan pencairan dana KJM ttersebut
Register : 12-11-2010 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 593/Pid.B/2010/PN.Mkt Tanggal 7 April 2011 — Drs. MAKMUN ROSYAD , SE. MM
140 — 17
140 — 17
Selanjutnya untuk(Tahun Kedua) dana PMUK tersebut sudah menjadi milikpetani/koperasi, dasar hukumnya adalah bahwa danaPMUK di APBN merupakan BANTUAN SOSIAL (BANSOS) ;Bahwa tidak ada kewajiban dari kelompok sasaran penerima143dana PMUK untuk mengembalikan dana PMUK tersebut keKas Negara, namun Pemerintah (dalam hal ini adalahDinas Perkebunan Propins1) bertugas mengawasipenggunaan dana PMUK ttersebut agar tidak salahsasaran ;Bahwa alasan mengapa dalam PERMENTAN No : 32 tahun 2006diyatakan bahwa dana
Putus : 13-05-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 7/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 13 Mei 2011 —
102 — 44
102 — 44
Darmo, tanggal 08 Maret2007 atas nama Terdakwa Handoko Soelayman tersebut saksi mengetahuinyakarena pada waktu itu saksi bertugas di Loket Permohonan Hak yangmenerima, meneliti dan mengoreksi berkas permohonan penetapan hakBahwa saksi menerima berkas permohonan HGB atas nama TerdakwaHandoko Soelayman ttersebut dari sekretaris pribadi saksiH.M.Khudlori,SH,M.Hum yaitu saksi Budi Susanto, A.Ptnh ;Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Handoko Soelayman di loketpermohonan hak pada waktu saksi .Budi Susanto
Register : 09-01-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 16 Maret 2015 — MARKUS SIAN Bin IHONG TINGKAH, DK
52 — 10
52 — 10
Pemberian uang Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) olehterdakwa I MARKUS SIAN Bin IHONG TINGKAH ttersebut diluarpemberian uang yang sudah diberikan oleh terdakwa I MARKUS SIAN BinIHONG TINGKAH kepada terdakwa II SIDIK Bin ABDUL LADIM selakuanggota Kelompok Tani Mekar Jaya If Dusun Terantang Desa Natai SedawakKec.
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG Tanggal 6 Januari 2012 — Drs. H. DJUFRI
131 — 14
131 — 14
Berdasarkanpasal 155 UU No 32 tahun 2004 berasal dari pendistribusian kekuasaanpemerintahan daerah ;Bahwa dana perimbangan itu terbagi atas 3, yang pertama menyangkut danaalokasi umum, dana alokasi umum itu disebut sebagai prinsip blok draise,diserahkan kepada daerah dengan berbagai metode diantaranya adalah formulapenduduk, luas wilayah dan sebagainya itu prinsip pertama ;Bahwa alokasi umum ttersebut digunakan untuk sebesarbesarnyapenyelenggaraan otonomi daerah dalam kaitannya dengan bagian terbesarnyaadalah
Register : 31-03-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 30 Juni 2016 — - ADESI GULO Alias AMA DEOS
67 — 25
67 — 25
NDILOadalah pada awalnya RANO ARTAFA GULO, SE als AMA ARNES untukmelakukan pekerjaan proyek namun karena RANO ARTAFA GULO, SEals AMA ARNES adalah seorang PNS tidak mungkin masuk ke dalamstruktur sebuah perusahaan maka RANO ARTAFA GULO, SE als AMAARNES meminta bantu kepada saksi untuk menjadi wakil Dlrektur IV CV.NDILO dan setelah saksi menyetujui hal ttersebut maka tindak lanjutnyasaksi bersama dengan Direktur CV.
Putus : 30-03-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 84/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg Tanggal 30 Maret 2012 — SULARSO HADI. S.E, MM bin SUTARMIN (TERDAKWA)
87 — 26
87 — 26
syarat pelelangan,Perkiraan Harga sementara yang disahkan oleh pemimpin kegiatan, mengumumkanpelelangan, menyusun daftar rekanan, membuat berita acara penjelasan pekerjaan,melaksanakan pelelangan, membuat BA pembukaan surat penawaran, evaluasi hargapenawaran dan BAnya, membuat laporan pertanggungjawaban hasil pelelangandengan mengusulkan pemenang lelang kepada pemimpin kegiatan, hanya dilakukansecara formalitas saja, karena kegiatannya tidak pernah dilaksanakan;Bahwa dengan demikian dokumendokumen ttersebut
Upload : 29-08-2013
Putusan PT MEDAN Nomor 34/PID.SUS.K/2013/PT-MDN DRS. FONAHA ZEGA
76 — 74
76 — 74
Selanjutnya terdakwa (I) Drs.FONAHA ZEGA menandatangani dokumen pertanggungjawaban dana belanjaMinuman dan Snack Harian Pegawai di KEDAI EVAN NAZARA TANPA terlebihdahulu MENGUJI KEBENARAN MATERIL dan MENELITI KEBENARANdokumen pertanggungjawaban dana ttersebut. Adapun rincian dokumenpertanggungjawaban dana yang telah ditanda tangani terdakwa (I) Drs.
Putus : 21-08-2013 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 10/ Pid.Sus/2013/PN.TPI Tanggal 21 Agustus 2013 — -Drs. GATOT WINOTO.MT (Terdakwa)
-OKTONI D.MARPAUNG,S.Kom,SH (JPU)
61 — 12
61 — 12
Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjukyang menyatakan bahwa:o Dana Tambahan UP ttersebut akan digunakan untuk keperluanmendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitungsejak tanggal diterbitkan SP2D;o Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening KasNegara;o Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkansecara langsung.Bahwa saksi Fadil mengajukan SPP SPM TU dan diperlihatkan barang buktikepada saksi fadil dan terdakwa
Upload : 08-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 42/Pid.Sus/2013/PN.Plg Muslimin, A.Md. Bin Johan
311 — 26
311 — 26
dipakai datadata pribadinya untuk pencairan kredit 312mendapat imbalan yang bervariasi antara Rp.300.000,(tiga ratus mbu rupiah) s/dRp.1.000.000,(satu. juta rupiah) dibayar/ ditalangi lebih dahulu oleh Terdakwamelalui manager marketing saksi Bahriansyah dan orang kepercayaan Terdakwayang bernama Yani;Bahwa terhadap jaminan kredit Debitur 312, Terdakwa membeli tanah denganmembayar dana Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) sebagai panjar, setelahpencairan kredit Terdakwa Junasi tanah jaminan ttersebut
Putus : 19-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO
93 — 34
93 — 34
ADHY SOETARDJO .ML,SH,MM,Mmin.BIN RONODIKROMO ttersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.3. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs.
Putus : 21-08-2013 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 10/PID.SUS/2013/TIPIKOR/PN.TPI Tanggal 21 Agustus 2013 — - Drs. GATOT WINOTO.MT (TERDAKWA)
- OKTONI D.MARPAUNG,S.Kom,SH (JPU)
77 — 16
77 — 16
Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjukyang menyatakan bahwa:No Dana Tambahan UP ttersebut akan digunakan untuk keperluanmendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitungsejak tanggal diterbitkan SP2D;o Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening KasNegara;o Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkansecara langsung.Bahwa saksi Fadil mengajukan SPP SPM TU dan diperlihatkan barang buktikepada saksi fadil dan terdakwa
Putus : 28-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 24/Pid.SUS/TIPIKOR/2011/PN.Bjm Tanggal 28 Maret 2012 —
43 — 6
43 — 6
Sehingga pembelaanPenasehat Hukum ttersebut adalah tidak oberalasan dan Majelismengesampingkan pembelaan penasehat Hukum terdakwa atas hal tersebut.Menimbang dengan demikian Majelis mengesampingkan nota pembelaanyang diajukan Penasehat Hukum terdakwa tersebut.Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana melakukan korupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagai perbuatan berlanjut, dan tidak ditemukan adanya alasanpembenar yang dapat menghapus sifat melawan
Putus : 31-07-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 31 Juli 2015 — KEKE AJI NOVALYN BINTI TARMUDJI
KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO
101 — 20
101 — 20
.= Bahwa pembuatan HPS ttersebut tidak menggunakan dasar danmempertimbangkan antara lain : Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan,Perkiraan perhitungan biaya oleh Konsultan/engineers estimate (EE),harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS,Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempatyang pernah dilaksanakan,Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik(BPS) badan /instansi lainnya dan media cetak yang datanya
Putus : 01-08-2013 — Upload : 19-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 1 Agustus 2013 — H. CECE ROHENDI
78 — 16
78 — 16
Bahwa kemudian terhadap permohonan kredit yang diajukan melalui saksiHENDRA RAMDAN ttersebut, saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT selakuAnalis/Sub Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran,saksi DADAN RAHMAT/Ysaksi DEDI KURNIADI/saksi ERNIYUSMAWATLSE selaku Kepala Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten BandungCabang Banjaran dan Terdakwa H. CECE ROHENDI selaku Direktur/PimpinanPD.
Register : 26-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
MUHIDIN SHALEH
159 — 34
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
MUHIDIN SHALEH
159 — 34
Saksi tegaskan bahwa Kondisi rumahrumah yang lainnya(146) kondisinya sama semua;Bahwa atas keterangan saksi ttersebut terdakwa membenarkannya ;17. MAWARDI, S. Kom Als ADI, Bahwa saksi kenal dengan Sdr. GUNANTO Als IGUN sudah lama, dandengannya saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun famili, sedangkanhubungan pekerjaan dahulunya ada yaitu sejak tahun 2014 s/d 2017,dimana saksi bekerja dengan Sdr. GUNANTO Als IGUN.