Ditemukan 5551 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pertimbangan pertambangan penambangan persimpangan perfambangan perkembangan pesimpangan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
390 — 124
  • Kutim, kKemudian di evaluasi lagi potensi apasaja yang bisa dimasukan ke APBN Kutim 2020, dan diperolehlaahbahwa potensi yang masih di masukan yaitu sekitar 30 Milyar sampai40 Milyar dari PAD Kutim, 100 Milyar dari Dana Bagi Hasil Propinsi,dan 130 Milyar dari Dana Perimbangan Pusat.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 30-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 — DRS. ASLI YAKIN, M.Si Bin (Alm) ARSI YUSMAN.
224 — 17
  • Dana Perimbangan; danc. lainlain pendapatan daerah yang sahBahwa Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa ataupemberian izin tertentu ynag khusus disediakan dan/atau diberikan olehPemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan dan RetribusiPUTUSAN NOMOR : 18/PIDSUSTPkK/2016/PN. Bjm. Halaman 558Daerah merupakan Pendapatan Daerah dan hal tersebut diatur dalamPermendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.
    Halaman 562n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.Pasal 27 :(1) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenispendapatan yang terdiri atas :a. dana bagi hasil;b. dana alokasi umum; danc. dana alokasi khusus.(2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:a. bagi hasil pajak; danb. bagi hasil bukan pajak.(3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan danaalokasi umum.(4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurutkegiatan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 23-04-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 24 Juli 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.M. RUSLI ZAINAL Diwakili Oleh : EVA NORA SH.,MH dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
119 — 54
  • Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukannya yang dalam perkara ini sesuai dengan uraiandakwaan kesatu subsidair yaitu tidak mengindahkan Keputusan Keputusandan Peraturan Menteri Kehutanan dan Peraturan Pemerintah dimaksud;Menimbang, bahwa sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaankesatu subsidair adapun Keputusan Keputusan dan Peraturan MenteriKehutanan serta Peraturan Pemerintah yang tidak diindahkan tersebutadalah dipertimbangkan sebagai berikut (lihat uraian perimbangan
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-05-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 12-10-2021
Putusan PN KLATEN Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Kln
Tanggal 14 Juli 2021 — PIDANA JPU : SIWI PRASETYANI, S.H. Terdakwa : ANANG WIJAYANTO ALS PAIMO BIN NGATIMAN HARJO WINARSO alm
77 — 3
  • harga Rp. 45.000.000,- selanjutnya saksi Gilang Ramadlan Wijayanto dijanjikan upah untuk pengambilan sabu di Muntilan Rp. 500.000,0 (lim aratus ribu rupiah) dan peletakan sabu di tiap titik Gilang Ramadhan dijanjikan mendapat upah Rp.50.000,- per titik, sedangkan saksi Doni Siswanto telah membantu dan bekerja sama untuk menerima titipan sabu dari saksi Gilang Ramadlon Wijaya dan Bombon atas pesanan Sabu kepada terdakwa yang berada di Lapas Kelas II Klaten ; Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan perimbangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
272 — 75
  • ., Ph.D. 941 (Satu) buku TOR dan RAB kegiatan tahun anggaran 2009 AsistenDeputi Prasarana dan Sarana Olahraga Deputi PemberdayaanOlahraga Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RepublikIndonesia tahun 2008. 951 (satu) map berisi fotocopy surat Sekretaris Menteri Pemuda danOlahraga nomor 1773/SET.MENPORA /X/2006 tanggal 12 Oktober2006 kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangantentang usulan revisi DIPA 2006. 961 (satu) map berisi biaya pekerjaan feasibility study pusat peningkatanprestasi
Pengadilan PN JAYAPURA
Register : 24-10-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap
Tanggal 17 September 2019 —
326 — 125
  • Dirjen Perimbangan Keuangan Di Jakarta Beserta Lampiran 1 (Satu) Bundel 4. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Kab Tolikara Tahun Anggaran 2016. Tanggal Februari 2017 1 (Satu) Bundel 5. Peraturan Bupati Tolikara Nomor : 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tata Cara Pembagian Dan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Di Kabupaten Tolikara Tahun 2016, Beserta Pemebrian Sanksi Administratif, Tanggal 25 April 2016 Besera Lampiran 6.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap
Tanggal 17 September 2019 — - Rosma Yunita Paiki, S.H., - Jefri Leo Candra, S.H. - Meilany, Sh., MH - Dedy Koerniawan, SH., MH - Piter Wandik, S.Pd
559 — 702
  • Dirjen Perimbangan Keuangan Di Jakarta Beserta Lampiran 1 (Satu) Bundel 4. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Kab Tolikara Tahun Anggaran 2016. Tanggal Februari 2017 1 (Satu) Bundel 5. Peraturan Bupati Tolikara Nomor: 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tata Cara Pembagian Dan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Di Kabupaten Tolikara Tahun 2016, Beserta Pemebrian Sanksi Administratif, Tanggal 25 April 2016 Besera Lampiran 6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1185 — 928 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Century Tbk, sebagaibank gagal berdampak sistemik merupakan delik penyertaanmelakukan atau turut melakukan tindak pidana korupsi memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menabrak melanggar ataubertentangan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHPidana.Berdasarkan alasan hukum dan perimbangan hukum diatas, makadakwaaan Terdakwa Budi Mulya bersamasama dengan semuaanggota dewan gubernur Bank Indonesia dan Robert Tantular danHermanus Hasan Muslim bersama sama pula dengan MuliamanDharmasyah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn
Tanggal 10 Januari 2012 — - BUYUNG RITONGA
129 — 21
  • Dana Perimbangan;c. Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah.. Bahwa Dana APBD Kab. Lankat tersebut ditampung dan disimpan pada 21(dua puluh satu) rekening Bank yang terdakwa sebutkan diatas. APBD tersebutdigunakan dalam rangka membiayai seluruh kegiatan yang tertampung dalamAPBD.Page 53 of 948Putusan Pengadilan TipikorNomor : 18/Pid.Sus.K/2011/PN.Man... Bahwa dari tahun 2000 s/d 2007 peraturan yang digunakan sebagai dasarhukum pengelolaan, Pengguunaan, dan pertanggungjawaban Kas Daerah danAPBD Kab.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 30-08-2024 — Putus : 25-09-2024 — Upload : 25-09-2024
Putusan PT AMBON Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB
Tanggal 25 September 2024 — Pembanding/Penuntut Umum V : Beatrix N Temmar
Terbanding/Terdakwa : Drs. Joy Reinier Adriaansz, M.Si.
29 — 23
  • Bapak Walikota Ambon, Dari : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, tanggal : 23 Desember 2021, Nomor : 202/DKIP/2021, perihal : Mohon Perimbangan Realisasi Pembayaran Program/Kegiatan Tahun 2021 dan Usulan untuk Diakomodir Sebagai Utang Tahun 2022;
  • 1 (satu) rangkap Surat Pengantar, Penyampaian Daftar Utang Pihak Ketiga dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon tanggal, Mei 2021;
  • 1 (satu) rangkap Surat Perintah