Ditemukan 5799 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : firman farma first fitria fitra
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 3 Juni 2014 — FARIDA SAYANG, SE Als IBU FARIDA Binti KHR. A. MUHAMMAD (Alm)
47 — 13
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, UsahaDagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17) ;Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa yangdiajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama : FARIDA SAYANG, SE AliasIBU FARIDA Binti KHR. A.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-01-2013 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 01/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 8 Mei 2013 — H. ASEP YUYUN, ST.MM.
69 — 28
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain PerseroanTerbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lainadalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Oagang (UO) danperkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 113 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 8 April 2015 — RINI YULIANTHIE FATIMAH
74 — 28
  • Adapun yang berbentuk badanhukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukanbadan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
JALALUDIN BIN JAWAR
180 — 31
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya PerseroanTerbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidakberbentuk Badan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (Darwan Prins, PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimanadikemukakan diatas bila dinubungkan dengan pengertian setiap orang yangHal.145 dari 204 hal. Put.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-08-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 41/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 12 Agustus 2015 — Ir. BISMALINDA, M.Si Binti BAHTIAR;
109 — 38
  • Sarana yang ada padanya karena Jabatan atauKedudukan, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;153Menimbang, bahwa oleh karena Undangundang tidak memberikanpenjelasan lebih tegas mengenai kedudukan, maka berdasarkan pendapat dari:i:Adami Chazawi, dalam bukunya berjudul Hukum Pidana dan Formil Korupsi diIndonesia pada halaman 50 menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukantidak hanya sebatas pada lembaga hukum public namun juga pada lembagahukum privat seperti PT, CV, Firma
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-12-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 128/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 23 Desember 2015 — SUNDAHYATI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
59 — 30
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya PerseroanTerbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi yangtidak berbadan hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauPerkumpulan lainnya.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 25-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 24/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm.
Tanggal 25 Maret 2013 —
49 — 13
  • Kondisi tanah ;Bahwa saksi adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang berbadan hukum Firma ;Bahwa saksi juga mempunyai kode etik Profesi yang Independen ;Bahwa menurut saksi siapa pun baik perorangan maupun Instansi dapatmengguganakan jasa Penilai Publik ini ;Bahwa menurut saksi didalam melakukan penilaian terhadap suatu obyek tanahtidak dikenal harga Bisnis atau nilai Bisnis ;Bahwa menurut saksi yang termasuk sebagai bahan pertimbangan dalam melakukanpenilaian terhadap suatu obyek tanah adalah harga
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 11 September 2013 — MARGAN SALUM
116 — 90
  • Adapun yangberbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkanyang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Juli 2015 — Pidana - RACHMAT BASUKI
160 — 40
  • Firma atau Komanditer dan Perkumpulan? Koperasi,Risalah Rapat PT. Jaya Kencana Electric Company.982. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. Jaya Kencanakepada PT. PP Jl. Ph. Mustofa Bandung Up.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Oktober 2013 — Pidana Korupsi - DIAH SOEMEDI
132 — 50
  • TheMaster Steel dan Effendy Komala sebagai Accouting, sedangkan TeddyMulaiwan saksi tidak mengetahui;e Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan Tim Buper, namunsepengetahuan saksi yang duduk di Tim Buper yang pertama yaitu: Iwan(Supervisor), Firma (ketuanya) Sugi dan Deni Supriyanto (anggota)kemudian Deni diganti oleh Lubis;e Bahwa sebelum mulai penyidikan tanggal 2 April, Diretorat Intel danPenyidikan sudah melakukan gelar perkara di lantai 4 kantor pusat yangdipimpin Yuli Kristiono dan Hario
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-06-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 16 September 2014 — JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm)
63 — 19
  • Adapunyang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi,sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, UsahaDagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST, Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17) ;Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkanbahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama :JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm) juga disebutkan tentang Identitas lengkapnya,sehingga dalam
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 07-02-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
RIFAI FAISAL, S.H.
Terdakwa:
ABDUL YAJID Bin TASLIM RESRO DIKROMO
126 — 39
  • Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Oktober 2013 — Pidana Korupsi - EFFENDY KOMALA - TEDDY MULIAWAN
127 — 28
  • The Master Steel,Effendy Komala sebagai Accouting, sedangkan Teddy Mulaiwan saksi tidakmengetahui;e Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan Tim Buper, namunsepengetahuan saksi yang duduk di Tim Buper yang pertama yaitu: Iwan(Superviser), Ketuanya pak Firma (ketuanya) pak sugi dan pak Deni Supriyanto(anggota) kemudian pak Deni diganti pak Lubis;e Bahwa sebelum mulai penyidikan tanggal 2 April, Diretorat Intel dan Penyidikansudah melakukan gelar perkara di lantai 4 kantor pusat yang dipimpin
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2010 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 593/Pid.B/2010/PN.Mkt
Tanggal 7 April 2011 — Drs. MAKMUN ROSYAD , SE. MM
131 — 17
  • Tidaktermasuk ~Keuangan Negara dalam Undangundang ini ialahkeuangan dari badan/badan hukum yang seluruh modalnyadiperoleh dari swasta misalnya PT, Firma, CV dan lainlain.Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud denganperekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yangdisusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yangdidasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkatpusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-03-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 50 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 6 Juli 2015 — Drs. HENRY MALINO SAMOSIR, Ap.
47 — 5
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadanhukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal butir 3UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
72 — 12
  • Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2011 — Putus : 10-10-2011 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2011 — SUBADRI ISKHOTOB
136 — 73
  • bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap Orangmenurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang berbunyi setiap orang adalah perseorangan atau termasukkorporasi.Menimbang, bahwa orang perseorangan berarti adalah orangsecara individu. atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kataBarang Siapa sedangkan Korporasi dapat berbentuk badan hukumatau tidak, adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas,Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum,misalnya Firma
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 4 September 2013 — Dra. Hj. NYIMAS SUKAESIH
82 — 123
  • Adapun yang berbentuk badanhukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukanbadan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-07-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 15/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 11 September 2013 — - Drs. SARJAN A.Pt
77 — 42
  • dengan menyalahgunakan kesempatan, karenakedudukannya masing masing sebagai Direktur CV danPelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindakpidana korupsi sebagaimaa dimaksud dalam Pasal 1 ayat(1) Undang undang Nomor 3 tahun 1971;Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunyaberjudul "Hukum Pidana Materiil dan formil Korupsi di Indonesiahalaman 50" menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukantidak hanya sebatas pada lembaga hukum public namunjuga pada lembaga hukum privat seperti PT, CV, firma
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 48/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 11 Februari 2016 — Drs.YUSRALUDIN, M.Kes
234 — 118
  • Firma atauKomanditer dan Perkumpulan? Koperasi, Risalah Rapat PT. Jaya Kencana ElectricCompany.982 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. Jaya Kencana kepada PT. PP Jl. Ph.Mustofa Bandung Up.