Ditemukan 6069 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Dede Suhandi
809
  • Berkalakepada Petugas di Lapangan agar melaporkan setiap perkembanganpekerjaan secara berkala dalam bentuk tertulis dan saat itu di awal bulanDesember 2015 staf saksi yang bernama DEDE SUHANDI melaporkankepada saksi bahwa untuk revitalisasi pembangunan pasar Wado adaketerlambatan.Adapun tindakan saksi saat itu saksi mengeluarkan memo teguran kepadapihak Kontraktor (yang membuat memo teguran pak DEDE SUHANDI)Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengeluarkan memo (suratteguran) akan tetapi saksi memberi mandat
Register : 08-11-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2017 — OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED >< PT.SUMATERA PERSADA ENERGI CS
15186
  • Dalam kaitannya dengan tanggung jawab ini,Tergugat X secara khusus diberi mandat untuk melakukan eksplorasi(pencarian cadangan minyak dan gas bumi) dan eksploitasi (memproduksidan melakukan penanganan produksi minyak dan gas bumi).
Register : 26-04-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 14/PID.SUS/TPK/2016/PN PGP
Tanggal 21 September 2016 — Ir. DARUSMAN, MT Bin CIK DAMIT
7724
  • Untuk operasionalisasi di tingkat KPA, KPA dapat memberikan mandatkepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM.Pemberian mandat ini secara yuridis tidak menghilangkan wewenang dantanggungjawab KPA.
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi
Tanggal 28 Februari 2014 — IR.SABRI M.MP BIN H.BAHARUDDIN
5823
  • aturan yang tertulismaupun tidak tertulis, perbuatan melawan hukum melanggar hukum tertulis dalam haljabatannya yaitu pelanggaran administrasi.Bahwa kerugian Negara harus dinyatakan dengan nyata dan pasti sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan mengacu kepada Undangundang Keuangan Negara dan Undangundang Perbendaharaan Negara.Bahwa sumber kewenangan ada 3 yaitu :1) Atribusi (Pembagian kekuasaan pemegang dan menyerahkan kepada orang lain)2) Delegasi (Pemberian kekuasaan)3) Mandat
Register : 18-04-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 19-03-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus -Tpk/2017/PN.Bdg
Tanggal 27 September 2017 — WIWIN NURWINA, SKM., MM Binti SAFEI SUDRAJAT.
18056
  • Bahwa pernah memberi mandat kepada saksi Ali Adhyaksa untukmenandatangani dokumen kontrak. Bahwa mengembalikan modal dan keuntungan kepada terdakwa. Bahwa yang mentransfer uang kepada sub distributor adalah terdakwa Herrynamun saksi tidak pernah melihat bukti transfernya. Bahwa saksi membenarkan mentransfer uang kepada terdakwa Herry. Bahwa saksi yang mengerjakan semua paket 4.Saksi31.
Upload : 05-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Jajang Kusnaedi, S.Pd. Msi
6422
  • kepada Petugasdi Lapangan agar melaporkan setiap perkembangan pekerjaan secara berkaladalam bentuk tertulis dan saat itu di awal bulan Desember 2015 staf saksi yangbernama DEDE SUHANDI melaporkan kepada saksi bahwa untuk revitalisasipembangunan pasar Wado ada keterlambatan.Adapun tindakan saksi saat itu saksi mengeluarkan memo teguran kepadapihak Kontraktor (yang membuat memo teguran pak DEDE SUHANDI)Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengeluarkan memo (surat teguran)akan tetapi saksi memberi mandat
Register : 30-04-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
RUDI FIRMANSYAH,SH
Terdakwa:
ISKANDAR ZULKARNAIN Alias RUDI Bin H. M. YUSUF
281201
  • Melakukan penagihanpenagihan pada pihakpihak atau badanbadanyang mempunyai hutang pada perseroan, menerima pembayaran danmemberikan kuitansi menerima suratsurat yang berharga, uang,termasuk pos wesel, mandat dan lain sebagainya dan jikalau pembayaran,menyatakan lunas atau menandatangani suratsurat itu untuk penerimauang..
Register : 14-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
632923
  • Pasal 11:Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat;b. Pasal 12:(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenangmelalui Atribusi apabila;a. Diatur dalam UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 dan/atau undangundang;b. Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan;c.
Register : 08-03-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 30 Juli 2021 — Penuntut Umum:
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
HERI JAMARI
15735
  • . : 18/Pid.SusTPK/2021/PN.SBYnegeri, Sesuai mandat Direksi dan berkoordinasi secaraefektit dengan unit unit terkait di Kantor Pusat.v Bahwa berdasarkan data yang ada Nomor Rekening0652013945 adalah Rekening Tabungan Simpeda(Simpanan Pembangunan Daerah) yang dibuka di BankJatim HR.
Register : 07-05-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum: 1.SUPARDI, SH. 2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH 3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH 4.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH 5.JEFRI TOLOKENDE, SH Terdakwa: YOFANI BANDARI,Amkl.
203120
  • /PN Tte.Bahwa setahu saya setelah anggaran Kantor Perwakilan dicairkan secaratunai oleh Bendahara Pengeluaran langsung ditransfer ke rekening pribaditerdakwa, anggaran tersebut dipergunakan untuk apa saya tidak tahu;Bahwa saksi tahu adanya mandat dari terdakwa kepada BendaharaPengeluaran bukan dari terdakwa;Bahwa saksi tidak ingat secara pasti namun ada sekitar 5 kali sayamentransfer uang ke rekening pribadi terdakwa dengan jumlah ada yang Rp.30.000.000, lebih, Rp. 88.000.000, dan yang lainnya saya
    Tidak ada mandat dari terdakwa kepada Bendahara Pengeluaran;2. Terdakwa pernah bertemu dengan saksi dan Bendahara Pengeluaranuntuk meminta laporan pertanggungjawaban keuangan KantorPerwakilan Pemda Kab. Pulau Morotai tahun 2015 sejak bulan Maret2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 namun mereka selalumenghindar dari terdakwa;Atas pertanyaan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;. Saksi: AHADAD Hi.
Register : 19-03-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Tng
Tanggal 31 Mei 2018 — WENDY LINGGA TAN
555243
  • Bristol Jaya Steelbergerak dibidang usaha perdagangan besi dan baja dalam bentukHollow, Siku, Nako, Pipa, Plat, UNP, dan CNP, dengan daerahpemasaran hampir seluruh wilayah Indonesia;Bahwa saksi Harianto mulai bekerja diperusahaan milik terdakwa tersebuthampir selama 10 (Ssepuluh) tahun dari tahun 2004 s.d 2014 ditempatkandibagian Admin Marketing dan diberi mandat oleh terdakwa; Saksi keluarkarena komisi tidak cair, dan gaji saksi perualnnya hanya Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah); Diawal saksi Harianto
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
25242273
  • Tanggal 4 Mei 2020Kepmen 12 tahun 2020 yang sudah memperbolehkan adanya ekspor, yangselanjutnya sekitar tanggal 12 Mei 2020 Dirjen Perikanan Tangkapmengeluarkan juknis sebagai arahan dari diterbitkannya Permen tersebut.Didalam juknis tersebut ada 6 tugas mandat dari Permen yang harusdijalankan antara lain;1. Penetapan kuota penagkapan,2.
    Kemudian ada perancangan darimasukanmasikan dan ada juga dilakukan revisirevisi atas masukanmasukan.Bahwa perubahan Permen 56 menjadi Permen 12 tahun 2020 tersebutkarena ada mandat dari Presiden untuk kembali menghidupkan budidaya.Jadi Permen 12 tahun 2020 itu intinya adalah untuk pembudidayaansedangkan di Permen 56 itu tidak boleh ditangkap sekalipun untukpembudidayaan.Bahwa selain itu ada kajian jumlah BBL yang bisa dimanfaatkan, sehinggadisitu ada ekspor terbatas.Bahwa yang melatarbelakang!
Putus : 28-10-2014 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 28 Oktober 2014 — RUDI WIBISONO, S.E., DIPL., INTL.,BANKING
10654 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SK.DIR/075/2001 tertanggal 01 Agustus 2001 adalah mandat,kuasa untuk mewakili Direksi dan melaksanakan tugastugas BankMandiri sebagai berikut :..Penerima Kuasa berhak menerima, menerbitkan, menandatanganisurat dan atau dokumen dan atau aktaakta perjanjian sertamelaksanakan tindakantindakan hukum yang diperlukan...,3.3. Bahwa sehubungan dengan fasilitas kredit PT.
Putus : 28-09-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 28 September 2016 — Drs. H. IYUS PRIATNA Bin H. ABDULLAH
8326
  • Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapatdiartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakankewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksuddiberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalamdelik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperolehberdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan olehnegara untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka meujudkan
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF
212102
  • kesempatan atausarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;Halaman 241 dari 265 Putusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2020/PN MnkMenimbang, bahwa setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalamPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus bertumpu pada kewenanganyang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) Sumber, yaitu Atribusi (Kewenanganyang ditetapkan oleh Undangundang sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan), Delegasi (Kewenangan yang bersumberdari pelimpahan) dan Mandat
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 13 Juni 2017 — HASANUDIN DATU ADAM
13127
  • Ini termasuk kekeliruan luar biasa dari Pejabatyang bersangkutan;Bahwa ada tiga cara kalau kita bicara tentang sumber wewenang, adaAtribusi, Delegasi dan Mandat.
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2016 — Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc
7729
  • Delegasi, adalah diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuatbesluit) oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebutmenjadi tanggung jawab pihak lain tersebut, yang memberi pelimpahanwewenang disebut delegansdan yang menerima disebut delegataris;ai Mandat, merupakan suatu penugasan kepada bawahan. Penugasan kepadabawahan misalnya untuk membuat keputusan a.n. pejabat yang memberimandat.