Bahwa setelah proses pendaftaran selesai danmemasuki masa ferivikasi Penggugat menemukan SK Nomor60.01.21.Rev.2/SKEP/DPP.P.BARNAS/ DPC/V/2010 tanggal27 mei 2010 tanggal tersebut di undur atau disamakandengan surat mandat dari DPD Partai BARNAS yaitutanggal 27 mei 2010 yang ditujukan kepada BASTIANKAFIAR sebagai ketua Partai BARNAS kabupaten Supiori ;12.Bahwa kemudian Penggugat berupaya untuk mencari tahuasal usul keberadaan SK tersebut ke KOMISI PEMILIHANUMUM DAERAH kabupaten Supiori dan kemudian

Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Supioriyang mana pada pokoknya surat mandat yang dijadikandasar oleh Tergugat untuk mengakomodir BASTIAN KAFIARsebagai Ketua Partai BARNAS Kabupaten SupioriProvinsi PAPUA telah di cabut oleh DPP Partai BARNASdan juga oleh oleh DPD Partai BARNAS Provinsi PAPUAdan menetapkan agar SK DPP Difinitif ( SK ) Penggugatdiberlakukan kembali untuk menjalankan urusankepartain sebagaimana mestinyaBahwa pada tanggal 3 AgUstus 2010 SekertarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai

Bastian Kafiar memakai mandate ;24 Bahwa saksi mengetahui tanggal pendaftaran pagihari dan deklarasinya sore hari; Bahwa saksi mengetahui ketua yang mendapatkanmandate adalah Bastian Kafiar;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil daliljawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti bukti tertulisberupa fotokopi surat surat bermeterai cukup yang telah dicocokan dengan aslinya atau foto copynya dan diberikantanda T1 sampai dengan T21, dengan perincian sebagaiberikut:T1) Surat = mandat.

untuk Sadr.Bastian Kafiar tanggal 27 Mei 2010; Bahwa alasan dikeluarkan mandat karena ketua DPC yanglama Sdr.

/Pimpinan Pusat maupun Surat Mandat Dewan Pimpinan DaerahPartai Barisan Nasional Provinsi Papua tersebut, makaBastian Kafiar dan Hengki Ayer sebagai Ketua dan SekretarisDewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional KabupatenSupioriyang baru telah membuat/menerbitkan Rekomendasi Nomor :01/Rek/DPC.P.

pemberian kuasa, bersifat partai yang terdiridari pemberi dan penerima kuasa;" Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjianpemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagaipersetujuan diantara mereka (kedua belah pihak); Oleh karena itu, pemberian kuasa harus dilakukanberdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari keduabelah pihak.c) Berkarakter garansikontrak:Ukuran untuk menentukan kekuatan mengikat tindakan kuasakepada principal (pemberi kuasa), hanya terbatas: Sepanjang kewenangan (volmacht) atau mandat

yangdiberikan oleh pemberi kuasa; Apabila kuasa bertidak melampaui batas mandat,tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan,yang sesuai dengan mandat yang diberikan.

No.1849/Pdt.G/2019/PA.Smgpelampauan itu menjadi tanggung jawab kuasa.Dengan demikian, halhal yang dapat diminta tanggung jawabpelaksanaan dan pemenuhannya kepada pemberi kuasa, hanyasepanjang tindakan yang sesuai dengan mandat atau instruksi yangdiberikan. Diluar itu, menjadi tanggung jawab kuasa, sesuai dengananggapan hukum: atas tindakan kuasa yang melampaui batas, kuasasecara sadar telah memberi garansi bahwa dia sendiri yang akanmemikul pelaksanaan pemenuhannya. (M.

Edisi kedua, penerbit Sinar Grafika, halaman1s/d 4);Bahwa setelah Tergugat membaca serta mencermati surat kuasaPenggugat tertanggal 24 Mei 2019 dan terdaftar di Pengadilan AgamaSemarang, nomor: 82 / Kuasa / 7 / 2019 /PA.Smg. tanggai 1872019ternyata kewenangan/mandat yang diberikan principal(Pemberi Kuasa)kepada Pemegang Kuasa adalah sebagai berikut :"Untuk ini Pemegang kuasa diberi wewenang untuk membela hakhakserta mengurus kepentingan pemberi kuasa di Pengadilan AgamaSemarang.Menghadiri semua persidangan

Dengan demikian Pemberi kuasa tidakmenyebutkan mandat untuk membuat dan menandatangani gugatan,padahal kenyataannya gugatan Penggugat prinsipal dibuat danditandatangani oleh Penerima Kuasa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakimmengambil kesimpulan, bahwa Surat Kuasa yang diajukan oleh PenerimaKuasa cacat formil, dan hal tersebut juga telah mengakibatkan gugatanPenggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum tanpa adanyamandat menjadi cacat formil pula, sehingga eksepsi

Memberi izin kepada Pemohon : ZUBAIDAH,(isteri dari Almarhum AMRIZAL PILIANG) ,bertindak untuk dan atas nama anak Pemohonyang belum dewasa yaitu : SISKA AMBRIANIMANDAY, YOHANDA ARIANTO MANDAT, dan ULCAAMANDA MANDAY untuk menjual harta yang tidakbergerak yang merupakan bahagian dari anakanak Pemohon tersebut diatas dari sebidangtanah seluas 100 M2, yang terletak diKelurahan Indrapura Kecamatan Air PutihKabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utarasesuai Sertifikat Hak Milik No.357 yangdikeluarkan oleh

YOHANDA ARIANTO MANDAT, 5. ULCA AMANDAMANDAY ; e Bahwa Pemohon tinggal di Lingkungan III KelurahanIndrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara ;Halaman 5 dari 14 Halaman, Penetapan No.08/Pdt.P/2014/PN.KisBahwa anak Pemohon yang Pertama dan Kedua sudah dewasanamun belum menikah dan masih kuliah ;Bahwa anak yang belum dewasa adalah 1. SISKA AMBRITANTMANDAY, 2.

SISKA AMBRIANIMANDAY, 4, YOHANDA ARIANTO MANDAT, 5: ULCA AMANDAMANDAY ; Bahwa Pemohon tinggal di Lingkungan III KelurahanIndrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara ;Bahwa anak Pemohon yang Pertama dan Kedua sudah dewasanamun belum menikah dan masih kuliah ;Bahwa anak yang belum dewasa adalah 1. SISKA AMBRIANTMANDAY, 2 YOHANDA ARIANTO MANDAT, Bis ULCA AMANDAMANDAY;Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan iniadalah bermohon untuk menjual harta warisan peninggalanAlm.

;====== Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada Petitum No. 1.yang dimohonkan mengabulkan permohonan pemohon, adalah lebihdahulu mempertimbangkan Petitum No. 2 Permohonan pemohon ; SSeS Menimbang, bahwa tentang permohonan pemohon pada PetitumNo. 2. agar memberi izin kepada Pemohon : ZUBAIDAH, (isteridari Almarhum AMRIZAL PILIANG), bertindak untuk dan atas namaanak Pemohon yang belum dewasa yaitu : SISKA AMBRIANI MANDAY,YOHANDA ARIANTO MANDAT, dan ULCA AMANDA MANDAY untuk menjualharta yang tidak

YOHANDAARIANTO MANDAT, dan 3 ULCA AMANDA MANDAY untuk menjual bagiananakanak Pemohon dari sebidang tanah tersebut ; SSeS Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat bahwapermohonan pemohon pada petitum no. 2 adalah cukup beralasandan dibenarkan undangundang oleh karenanya dikabulkan ; ie Menimbang, bahwa oleh karena petitum No. 2 dikabulkanmaka petitum No. 1 dikabulkan, dan permohonan pemohondikabu.liean.

sebagai Penerima obyek Tanah Proyek TransadKavling tipe B.48 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgungKec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :> Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter perseg)),Dengan Batasbatas sebagai berikut :vy Utara : Jalan Selatan : Jalan Timur : Kavling tipe B.47 An.Darmo Supangatv Barat : Kavling tipe B.49 An.SamikunPenggugat Il selaku Ahli Waris dari Satro Wakidjo (alm) telahmendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek TransadKavling tipe B.16 yang

Kab.Kediri, berupa :> Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)Dengan Batasbatas sebagai berikut :v Utara : Jalanv Selatan : Jalanv Timur : Kavling tipe B.47 An.Darmo supangatv Barat : Kavling tipe B.45 An.MulaniPenggugat IV selaku Ahli Waris dari Hardjo Sumiran (alm) telahmendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek TransadHalaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Padt.G/2019/PN GprKavling tipe B.50 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgungKec.Plosoklaten

Hak Penggugat IV selaku AhliWaris dari Hardjo Sumiran (alm) yang telah mendapatkan mandatsebagai Penerima obyek Tanah proyek Transad Kavling tipe B.50 seluas10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun BandulanDesa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri=" Tergugat V menguasai, menggarap dan mempergunakan sertamendapatkan keuntungan secara melawan Hukum dan Tanpa Hak terkaitdengan Obyek Garapan yang menjadi Hak Penggugat V selaku AhiWaris dari Banadji (alm) yang telah mendapatkan mandat

sebagai Penerima obyek Tanah Proyek TransadKavling tipe B.48 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgungKec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :> Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi),Dengan Batasbatas sebagai berikut :v Utara : Jalanv Selatan : Jalan Timur : Kavling tipe B.47 An.Darmo Supangatv Barat : Kavling tipe B.49 An.SamikunPenggugat II selaku Ahli Waris dari Satro Wakidjo (alm) telahmendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek TransadKavling tipe B.16 yang

Kab.Kediri, berupa :> Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)Dengan Batasbatas sebagai berikut :v Utara : Jalanv Selatan : Jalan Timur : Kavling tipe B.47 An.Darmo supangatv Barat : Kavling tipe B.45 An.MulaniPenggugat IV selaku Ahli Waris dari Hardjo Sumiran (alm) telahmendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek TransadKavling tipe B.50 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgungKec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor

SUALANG, Adendum Surat Mandat tersebut ditandatangani olehDrs.

setelah dibuat Surat Mandat tanggal 18 Maret 2003) bertempat diHotel Ritzy Manado.Selanjutnya konsep Addendum Surat Mandat (Rekayasa) tersebutdibicarakan dengan FREDDY SUALANG, kemudian setelah disetujuiFREDDY SUALANG, Adendum Surat Mandat tersebut ditandatangani olehDrs.

PPSU pada BPPN oleh Pemerintah Provinsi Sulut tanggal 15Maret 2003 di Hotel Grand Puri Manado dan Daftar Hadir Peserta Rapat;) Lembar pengajuan Naskah Dinas dan Surat Kuasa Gubernur Sulut tanggal15 Maret 2003;) Surat kuasa Gubernur Sulut tanggal 15 Maret 2003 ;) Fotocopy Surat Mandat No. 29/TM/III/O3 tanggal 18 Maret 2003 perihalSurat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutang PT.Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN;9) Fotocopy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/O3 tanggal

PPSU pada BPPN oleh Pemerintah Provinsi Sulut tanggal15 Maret 2003 di Hotel Grand Puri Manado dan Daftar Hadir PesertaRapat;Lembar pengajuan Naskah Dinas dan Surat Kuasa Gubemur Suluttanggal 15 Maret 2003;Surat kuasa Gubemur Sulut tanggal 15 Maret 2003 ;Fotocopy Surat Mandat No.29/TM/III/O3 tanggal 18 Maret 2003 perihalSurat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutang PT.Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;Fotocopy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/O3 tanggal 18Maret

PPSU pada BPPN oleh Pemerintah Provinsi Sulut tanggal15 Maret 2003 di Hotel Grand Puri Manado dan Daftar Hadir PesertaRapat;Lembar pengajuan Naskah Dinas dan Surat Kuasa Gubernur Suluttanggal 15 Maret 2003;Surat kuasa Gubernur Sulut tanggal 15 Maret 2003 ;Fotocopy Surat Mandat No.29/TM/III/O3 tanggal 18 Maret 2003 perihalSurat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutang PT.Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;Fotocopy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/O3 tanggal 18Maret

Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada Tanggal 22 September 1996 ; Bahwa MOCH.ILKHAM SUKMANA tersebut berkeinginan mengikuti seleksipenerimaan Calon prajurit TNI di Gorontalo, namun untuk mengikuti seleksi penerimaanTersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasidalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI tersebut ; Bahwa orang tua MOCH.ILKHAM SUKMANA, berdomisilidi Sulawesi Tenggara, olehsebab itu Orang tua yang di Sulawesi Tenggara telah memberikan mandat

Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada Tanggal 22September 1996 ; 222 22 Bahwa MOCH.ILKHAM SUKMANA tersebut berkeinginan mengikuti seleksipenerimaan Calon prajurit TNI di Gorontalo, namun untuk mengikuti seleksipenerimaan Tersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salah satu persyaratanadministrasi dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI tersebut ; Bahwa orang tua MOCH.ILKHAM SUKMANA berdomisilidi Sulawesi Tenggara,oleh sebab itu Orang tua yang di Sulawesi Tenggara telah memberikan mandat

Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada Tanggal 22September 1996 ; Bahwa MOCH.ILKHAM SUKMANA tersebut berkeinginan mengikuti seleksipenerimaan Calon prajurit TNI di Gorontalo, namun untuk mengikuti seleksipenerimaan Tersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salah satu persyaratanadministrasi dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI tersebut ; Bahwa orang tua MOCH.ILKHAM SUKMANA berdomisilidi Sulawesi Tenggara,oleh sebab itu Orang tua yang di Sulawesi Tenggara telah memberikan mandat

Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada Tanggal 22September 1996 ; 22 2e Bahwa MOCH.ILKHAM SUKMANA tersebut berkeinginan mengikuti seleksipenerimaan Calon prajurit TNI di Gorontalo, namun untuk mengikuti seleksipenerimaan Tersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salah satu persyaratanadministrasi dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI tersebut ; e Bahwa orang tua MOCH.ILKHAM SUKMANA berdomisilidi Sulawesi Tenggara,oleh sebab itu Orang tua yang di Sulawesi Tenggara telah memberikan mandat

Tambak Langon 10 Surabaya, setelah memberikansurat mandat tersebut terdakwa kemudian meminta saksi BAMBANGBUDIONO, S.H. bin SYAHRI dan saksi FAUZI, S.E. bin MANSUR SYARIFuntuk mencari orang untuk membongkar pagar yang terpasang di JI. TambakLangon 10 Surabaya, kemudian BAMBANG BUDIONO, S.H. bin SYAHRI dansaksi FAUZI, S.E. bin MANSUR SYARIF meminta bantuan kepada saksiMOCH.

yang diberikan oleh terdakwa dalambentuk surat Mandat Tugas tertanggal 9 Maret 2011, atas dasar surat kuasaumum yang diberikan oleh H.

Gimah), dengan mandat untuk mengawal, memberi nasihat, serta hallain terkait aspekaspek hukum terhadap pekerjaan yang dijalankan olehpemegang kuasa umum guna merealisasikan hakhak peninggalan alm. B.16Gimah, yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di JI.

TambakLangon 10 Surabaya, setelah memberikan surat mandat tersebut terdakwakemudian meminta BAMBANG BUDIONO, S.H. dan FAUZI, S.E. alias FAUSIALFAN untuk mencari orang untuk membongkar pagar yang terpasang di JI.Tambak Langon 10 Surabaya;bahwa BAMBANG BUDIONO, S.H. dan FAUZI, S.E. alias FAUSI ALFANkemudian meminta bantuan kepada saksi MOCH.

Gimah), dengan mandat untuk mengawal, memberinasihat, serta hal lain terkait aspekaspek hukum terhadap pekerjaanyang dijalankan oleh pemegang kuasa umum guna merealisasikan hakhak peninggalan alm. B. Gimah, yaitu berupa sebidang tanah yangterletak di JI.

Walikota Palangka Raya, menurut Penggugat/Pembanding bukan kewenangan mandat, karena tidak didasari denganalat bukti tertulis (fisik) tentang penyerahan mandat dimksud, karena itutindakan tersebut tidak prosedural dan batal demi hukum; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas diLingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota, dalam lampiran I halaman16 huruf d menyatakan bahwa Bupati/Walikota dapat mendelegasikanpenandatanganan

naskah dinas tertentu kepada pejabat yang ditunjuksecara tertulis dengan peraturan Bupati/Walikota, kecuali PeraturanDaerah, artinya setiap pelimpahan wewenang atau mandat harusdilakukan secara tertulis dengan Peraturan Walikota;Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di LingkunganPemerintah Kabupaten/Kota dalam Lampiran I halaman 17 huruf d danhalaman 18 huruf g, kewenangan Sekretaris Daerah Kota Palangka Rayamenurut jabatannya

Tunas Pahoe yang ditanda tangan olehMARTOYO, S.E. dan bertindak atas nama Walikota Palangka Raya, adalahbukan kewenangan mandat karena yang disengketakan adalah masalahkepegawaian, jadi harus tunduk dan patuh pada undangundang dan peraturankepegawatan;Bahwa Penggugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama tentang pemberhentian pembayaran gajiAn.Tunas Pahoe menggunakan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 32 Tahun1979 sebagai awal proses pemberhentian PNS.

Tunas Pahoe adalah kewenanganmandat, menurut pendapat ahli tanggung jawab dan tanggung gugat suatumandat tetap pada pemberi mandat, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding adalah subjek error (error in persona);Bahwa Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 870/432Bang/BKD/2006 tanggal 24 Nopember 2006 Perihal PemberhentianPembayaran Gaji an.

Tunas Pahoe yang ditandatangani olehSekretaris Daerah Kota Palangka Raya atas nama Walikota Palangka Raya bersifatmandat maka yang harus digugat adalah pejabat yang memberikan mandat yaituWalikota Palangka Raya, oleh karenanya Sekretaris Daerah Palangka Raya tidakdapat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa ini; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas untuk singkatnya putusan inidan untuk tidak mengulangi hal yang sama, Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding mengambil alih seluruh pertimbangan

Negeri Jakarta Barat atau Majelis Hakim berpendapat lainMohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Il mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Gugatan Error in Persona/Error In Subjecto Bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengikutsertakan Tergugat Ildalam perkara a quo tidaklah tepat karena Produk yang dikeluarkan Tergugat Ilberupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor 4520/IMB/2011 tanggal 29 April2011 adalah merupakan mandat

Sehingga bila berbicara perihal kewenangan, makaposisi Tergugat Il hanya sebatas menjalankan mandat yang diberikan olehatasan langsung, sehingga tanggungjawab melekat pada pihak yang memberimandat yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kepada MajelisHakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);Gugatan Kurang Pihak Bahwa Tergugat Il dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (1MB)sebagaimana telah diuraikan di atas adalah dalam Kapasitas Penerima Mandat,dan oleh karenanya pertanggung jawabannya tetap berada di sipemberimandat dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan

Provinsi DKI Jakarta;Hal mengenai pemberian mandat ini menurut Soemaryono, S.H., dan AnnaErliyana, S.H., M.H., dalam bukunya Tuntunan Praktis Beracara di PeradilanTata Usaha Negara pada halaman 1011 adalah "Yang dimaksud denganpelimpahan wewenang berwujud suatu mandat adalah bahwa pertanggungjawaban tindakan yang dilimpahkan kepada mandataris pejabat yang diberimandat adalah masih tetap menjadi tanggung jawab si pemberi mandat."

Maka kiranya dapat diketahui bahwasanya perihalkewenangan tersebut diperoleh dari mandat ;Bahwa penjelasan dan aspek mengenai mandat dapat diketemukan didalam Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan yaitu sebagai berikut :> Pasal 1 ayat (24) : Mandat adalah pelimpahan kewenangan dariBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepadaBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengantanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberiMANGAL j~~~~

~ ~~ nm nnn nn nnn a> Pasal 14 ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmenerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atauPejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat ;> Pasal 14 ayat (8) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmemperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawabKewenangan tetap pada pemberi mandat ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UndangundangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 6 Oktober2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, denganRegister Nomor 951/Pdt.P/2014/PA.Nnk pada pokoknya mengaku danmenyatakan bahwa Pemohon dan Pemohon Il, pada tanggal 6 Januari 1980telah menikah menurut tata cara agama Islam di Lahad Datu, Malaysia, denganwali nikah adalah Imam kampung yang bernama Amin yang sekaligusmenikahkan Pemohon dan Pemohon II setelah mendapat mandat

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, serta keterangan 2(dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalildalil permohonan paraPemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan faktafakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon dan Pemohon Il, padatanggal 6 Januari 1980 telah melangsungkan pernikahan menurut tata caraagama Islam di Lahad Datu, Malaysia, dengan wali nikah adalah Imamkampung yang bernama Amin yang sekaligus menikahkan Pemohon danPemohon II setelah mendapat mandat

uang sebesar RM100,00(seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernahbercerai dan dikaruniai 2 orang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon dan Pemohon Iladalah suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam diLahad Datu, Malaysia, pada tanggal 6 Januari 1980, dengan wali nikah adalahImam kampung yang bernama Amin yang sekaligus menikahkan Pemohon dan Pemohon II setelah mendapat mandat

16Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBangkinang Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bkn, telah mengajukan gugatansebagai berikut:Bahwa Para Penggugat adalah masingmasing Ketua Kelompok TaniBuluh Nipis, dengan susunan pengurusan Syamsuddir sebagai KetuaKelompok 1 (satu) Bulu Nipis, Misran sebagai Ketua Kelompok 2 (dua)Bulu Nipis, DARWIS R Sebagai Ketua Kelompok 3 (tiga) Bulu Nipis,MAJID Sebagai Ketua Kelompok 4 (empat) Bulu Nipis;Bahwa masingmasing Para Penggugat memiliki mandat

dariPenguasa Tanah Ulayat Empat Batu Bulu Nipis;Bahwa tanah/lahan yang di berikan mandat kepada empat kelompok BuluNipis seluas + 391 Ha di Desa Bulu Nipis Kec.Hulu Kab.

0919'48.79" E : 10136'41.84" dan Titik D=N :019'49.30" E : 101935'47.54") Sebelah Barat berbatasan degan Sungai Sigunggang dan pematangseceret Sepanjang 2300 Meter; (Titik A =N : 021'3.90" E : 10136'41.82" dan Titik D = N : 019'49.30"E : 10135'47.54") Sebelah Timur berbatas dengan sungai Petas/kalapas Sepanjang2300 Meter;Halaman 3 dari 13 Halaman perkara Nomor 67/PDT/2018/PT PBR (Titik B =N : 021'3.88" E : 10136'37.35" dan Titik C = N : 019'48.79"E : 10136'41.84") Bahwa Para Penggugat memiliki mandat

Perkebunan Nusantara V (ic.Tergugatll) yang melakukanaktifitas pengelolaan tanah ulayat ditempat tanah yang menjadi sengketayang mana diketahui tanah terperkara tersebut adalah milik paraPenggugat sesuai dengan Mandat Penguasa Tanah Ulayat Empat BatuBulu Nipis ;Halaman 4 dari 13 Halaman perkara Nomor 67/PDT/2018/PT PBRBahwa tanah teroperkara dengan luas lahan + 391 Ha yang merupakan milik Para Penggugat telah dibangun kebun kelapa sawit Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) oleh Tergugat dan

Kampar,Provinsi Riau sesuai mandat dari Penguasa Tanah Ulayat Empat BatuBulu Nipis..

(fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 002/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI JawaTengah untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 003/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPIBengkulu untuk menghadiri Kongres VI HAPI.(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 006/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPILampung untuk menghadiri Kongres VI HAPI.

(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 008/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPIKepulauan Babel untuk menghadiri Kongres VI HAPI.(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 010/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI JawaTimur untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 011/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI DKIJakarta untuk menghadiri Kongres VI HAPI.

(fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 012/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPIKepulauan Riau untuk menghadiri Kongres VI HAPI.(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 013/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI JawaBarat untuk menghadiri Kongres VI HAPI.

(fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 015/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI DIY(Yogyakarta) untuk menghadiri Kongres VI HAPI.(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 016/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPIBanten untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 017/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPISumatera Selatan untuk menghadiri Kongres VIHAPI.

(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 018/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPIKalimantan Utara untuk menghadiri Kongres VIHAPI. (fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 019/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPISulawesi Selatan untuk menghadiri Kongres VIHAPI. (fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 020/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPISulawesi Tenggara untuk menghadiri Kongres VIHAPI.

BumiKarsa di Sumalata, bergerak dibidang kontraktor proyekproyek jalan raya antar kabupatendi Kabupaten Gorontalo Utara ;Menimbang, bahwa Pemohon tidak mendapat mandat atau penunjukkan sebagaiwali dari orang tuanya Suwardi bin Mangile dalam permohonan ini ;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karenamerasa tidak mendapat mandat dari orang tuanya dan akan memperbaharuipermohonannya dan mendaftarkan kemudian ;Menimbang, bahwa telah terjadi halhal sebagaimana dalam berita acarapersidangan

pemohon dalam perkara ini berkedudukan selaku Pemohonsedangkan Pemohon sendiri bukan sebagai orang tua kandung, hanya sebagai Paman,maka sesuai ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang perkawinan nomor tahun 1974 yang menyatakan bahwa orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatanhukum di dalam dan diluar Pengadilan selama tidak dicabut kekuasaan sebagai orang tua;Menimbang, bahwa orang tua Pemohon masih hidup dan tidak dicabut dalamkekuasaannya, Pemohon sendiri tidak memperoleh mandat

(Titik B =N : 021'3.88" E : 10136'37.35" dan Titik C = N : 019'48.79"E : 10136'41.84")Bahwa Para Penggugat memiliki mandat yang di berikan oleh DatukSingo dan perangkat adat Desa Buluh Nipis dan diketahui oleh DatukMaharajo Besar Buluh Nipis Sebagai Pucuk Pimpinan Ulayat BuluhNipis sesuai dengan Mandat dari Penguasa Tanah Ulayat Empat BatuBulu Nipis dan diakui oleh pemangku adat pucuk pimpinan tanahulayat yang berada di sekitar ulayat buluh nipis itu sendiri;Bahwa tanggal 6 Juli 1998, Para Penggugat

yang disebut oleh ParaPenggugat dalam surat gugatannya tidak jelas mandat apa yangdiberikan oleh Datuk Singo kepada Para Penggugat.

yang disebut oleh ParaPenggugat dalam surat gugatannya tidak jelas mandat apa yangdiberikan oleh Datuk Singo kepada Para Penggugat, lagi pula DatukMaharajo Besar dan Datuk Singo Desa Buluh Nipis tidak mempunyaitanah ulayat;Bahwa menanggapi dalil gugatan point 6 halaman 3 surat gugatan,Tergugat menyatakan menolak karena desa tidak mempunyai ulayatatau tanah ulayat, desa hanya mempunyai wilayah administrasi.

Bkn, melainkan ParaPenggugat hanya selaku penerima mandat sebagaimana dalil GugatanPara Penggugat pada Poin 2 s/d Poin 5.Bahwa Para Penggugat tidak berkapasitas/tidak memiliki Legal Standinguntuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang yangdidasari surat mandat sebab surat mandat berlaku hanya sebataspengelolaan terhadap objek Perkara untuk dijadikan lahan pertanian/perkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatan ParaPenggugat tertanggal 16 Mei 2017, Para Penggugat telah menyalahgunakan

yang disebut olehPara Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas mandat apa yangdiberikan oleh Datuk Singo kepada Para Penggugat.

RADEN ADIWISASTRA, dalam hal ini bertindak selakupelaksana mandat pejabat sementara Yayasan PendidikanPurnawarman sebagaimana kesepakatan bersama tertanggal 19Juli 2001, bertempat tinggal di Gang H. Mursidi, RT 03/RW 01,Kelurahan Purwakarta;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding;dan:1. GEGEN DIOSYA, SR, bertempat tinggal di Jalan Kamboja No.81 RI 44/RW 08, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan danKabupaten Purwakarta;2. NY.

Memberikan mandat kepada Sdr. Drs.R.Adiwisastra (in casu Penggugat)sebagai pejabat sementara Yayasan sekaligus formatur pembentukanpengurus yayasan. Selanjutnya mandat tersebut oleh Sdr.

Menyatakan sah sebagai hukum Surat Kesepakatan Bersama, tertanggal 19Juli 2001, yang telah memberikan mandat kepada Penggugat sebagaiPejabat Sementara Yayasan Pendidikan Purnawarman, sekaligus formaturpembentukan kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) sekaligusmelakukan perobuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena telahmelanggar kesepakatan yang telah dituangkan dalam Surat KesepakatanBersama tanggal 19 Juli 2001;4.

Menyerahkan hak dan wewenang penuh kepada Penggugat selakupemegang mandat pejabat sementara yayasan, sekaligus formaturpembentukan kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman, untukmemilih personalia yang dianggap cakap dan mampu oleh Penggugat, untukditempatkan dalam susunan kepengurusan Yayasan PendidikanPurnawarman yang akan dibentuk oleh Penggugat;9.

secara hukum dan tidak dapatmelegitimasi Penggugat sebagai Pelaksana Mandat di Yayasan PendidikanPurnawarman karena sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumahtangga Akta No. 28 Tahun 1977 pasal 11 ayat (2) dinyatakan dengan tegasbahwa mandat yang diberikan kepada Penggugat, a quo sah apabilaterdapat surat kuasa khusuS maupun surat kuasa umum= daripengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman sebagai persetujuan In CasuPenggugat tidak diberikan surat kuasa khusus maupun surat kuasa umumoleh pengurus Yayasan

Mengingat bahwa pelimpahan wewenang tersebut dilakukan olehpejabat yang memperoleh mandat, maka pelimpahan tersebut baru dapatdilakukan oleh Direktur Kelembagaan dan Kerjasama kepada Koordinator PerguruanTinggi Swasta Wilayah VII ( Tergugat ) apabila ada hak substitusi. Selain itu Tergugatdalam menandatangani Surat Keputusan no. 1095/K7/AK/2011tanggal 31 Mei 2011 tampak sangat jelas tidak bertindak untuk dan atas namapejabat yang memberi mandat. Melainkan bertindak untuk nama jabatannyasendiri.

, adalah kewenangan semukarena ini kewenangan itu hanyadiinternal lembaga antara atasan danbawahan, dan mengapa dikatakansemu karena sifat dari kewenanganitu bahwa penerima mandat tidakbertanggung jawab terhadap segalaakibat hukum yang dilakukan ketikaKewenangan........kewenangan tersebut dijalankan sesuai dengan mandat yang diterima, akantetapi apabila terjadi mal administrasi maka letak tanggung jawab individu darikewenangan mandat, tanggung jawab kewenangan terletak di pemberi mandat ; Bahwa kalau

Kalau menyamping pejabat itu tidak adastruktur organisasi tetapi kalau atas bawah ada dua yaitu yang satu bisa terjadidengan mandat dan satunya delegasi dan hal itu dilihat dari konteknya, kalaumandat segala tindakan yang terjadi pada saat berakibat hukum segala tindakantanggung jawab pemberi mandat, akan tetapi kewenangan mandat itu akan gugurserta merta pemberi mandat itu mencabut ; Bahwa Kopertis bisa bertindak atas nama dirinya sendiri kalau kewenangan itu bersifat delegasi ;39Bahwa yayasan didalam

Pelimpahan inidibedakan dalam dua jenis yaitu pelimpahan kewenangan dalam bentuk delegasidan pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat.

Pelimpahan wewenang dalam bentukmandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh suatu organ pemerintahkepada organ lain untuk atas namanya mengambil keputusankeputusan, dengan ketentuanbahwa prosedur pelimpahan ini terjadi dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan,sedangkan tanggung jawab/tanggung gugat adalah tetap berada pada pemberi mandat, serta57tetap dimungkinkan bagi Pemberi mandat untuk setiap saat menggunakan sendirikewenangan yang dilimpahkan itu ; Menimbang.........Menimbang

Hadjon dalam bukunya Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, UGM Press, Yogyakarta, 1994, antara lainmenyatakan bahwa kewenangan itu diperoleh melalui 3 (tiga) sumber,yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnyadigariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undangundangdasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalahkewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Hadjon dalam bukunya tersebut di atas lebih lanjutmenyatakan bahwa dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalamrangka hubungan atasan dan bawahan yang bersifat rutin. Adapuntanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberimandat.

Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiriwewenang yang dilimpahkan itu;Bahwa oleh karena tanggung jawab dan tanggung gugat atas ObjekSengketa berada pada Dewan Komisioner OJK yang berkedudukanhukum di Jakarta, maka terhadap gugatan a quo, seharusnya diajukankepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang merupakantempat kedudukan OJK.

dan si penerima mandat, dan oleh karena si penerimamandat tersebut adalah Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri yangberkedudukan hukum di Jalan Brawijaya Nomor 2 Kediri, Jawa Timur, makasudah tetap dan benar kalau Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatanHalaman 18 dari 24 halaman.

apabila digugat maka yang harus bertanggung jawab adalah sipemberi mandat dan si penerima mandat, sehingga putusan yang demikiansudah sepatutnya ditolak, karena dalam putusan tersebut terdapatkesalahan dalam penerapan hukum (Judex Facti) atau telah melanggarketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Bahwa, berdasarkan alasan yang telah diuraikan tersebut di atas sejatinyatelah mmembuktikan kalau Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 110/G/2014/PTUN.Sby., tertanggal 10 Desember

SBY. terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki olen Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala

Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) di depan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangHal 9 Putusan No. 242/B/2018/PT.TUN.SBYundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium) ;Menimbang,

Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota.Menimbang, bahwa terhadap isuisu. hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut ; bahwa atas nama ataulazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenangmandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaiberikut : Wewenang Mandat

,untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugasMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri khasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandat tidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

Int.2 adalah Bupati Kediri, oleh karena wewenang yang dimiliki olehKepala Desa Nanggungan adalah wewenang mandat dari Bupati Kediriberdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa jo Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara20222Menimbang, bahwa untuk konsistensi Majelis Hakim Banding danmenjaga agar tidak terjadi disparitas putusan, pertimbangan hukum dalamsengketa

menyatakan tetap pada tuntutannya;Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) secara lisan padapersidangan tanggal 17 Maret 2016 yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umumberdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN:Bahwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015, sekitar pukul 14.30Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat diPosko Pemenangan Cabup Mandat

atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah melakukan kekerasan atauancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaiankebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukanperbuatan cabul, dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagaiberikut:e Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, padasaat acara membakar daging di Posko Pemenangan Cabup Mandat

tetap padaketerangannya;4 Saksi Yukung Yudan alias Yukung anak dari Yudan, dibawah janji memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan masalah pencabulan;Bahwa pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbanpencabulan adalah seorang anak bernama SAKSI J;Bahwa kejadiannya terjadi pada hari dan tanggal yang telah saksi lupa, namun padabulan Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Posko PemenanganCabup Mandat

Yukung Yudan alias Yukung anak dari Yudan danTerdakwa sedang berkumpul di dalam posko Cabup Mandat karena ada acara bakarbakar daging babi;e Bahwa posisi duduk orangorang yang ada di dalam posko yakni sdr.

Beti);Bahwa kemudian korban masuk ke dalam posko pemenangan Mandat untuk memintadaging babi kepada kakeknya;Bahwa karena korban takut dengan anjing sehingga Terdakwa menggendong korbandan korban menangis ketika digendong Terdakwa;Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang kemaluan korban;Bahwa kemudian ibu korban mengambil korban dan membawa korban ke bawahkolong rumah;Bahwa saksi tidak mendengar ibu korban bercerita kepada sdr.