HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

No. 0057/Pdt.G/2014/PA.KtbmKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

4) PP No. 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

No. 0057/Pdt.G/2014/PA.Ktbm(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah;e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadagah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang mengadilidan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dan sesuaiidentitasnya, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai,maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu menurut Majelis, Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, Jo.Pasal 2 ayat (2) Perma No. Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jo.

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UUPA, Panitera PengadilanAgama Amuntai berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusanperceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;Hal7 dari 11 hal.

Menurut VUPA semua WNIboleh memiliki tanah hak milik.Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 (videPasal 21 ayat 1 UUPA).

K.898/I/A/1975, dan demikian pula perbuatan melawanhukum TERGUGAT II yang tidak tunduk pada UUPA dan malah juga ikutmemberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975.Adapun biayabiaya tersebut adalah sebagai berikut :a.

Pasal 16 ayat(1) UUPA, yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,dan hak pakai, seseorang WNI tidak harus diberikan/bolehmempunyai hak milik, akan tetapi dapat diberikan atau mempunyaiselain Hak Milik, yaitu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atauhak pakai sesuai dengan keperluannya menurut perundangundangan yang berlaku.

Pasal 2Undang Undang No. 5 tahun 1960 (UUPA) : bumi, air, ruang angkasatermasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai olehNegara dan digunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Seperti ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2 ) huruf b UUPA, Negara11.mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orangorang dengan bumi, air dan ruangangkasa, menurut Penjelasan Umum Il (2) UUPA, perkataan dikuasaidalam Pasal ini bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertianyang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasikekuasaan dari Bangsa Indonesia, untuk pada tingkatan tertinggi :a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,persediaan

perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat....

Dansesuai kehadiran dan pengakuan Penggugat, Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istriataukuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat....

No. 34/Pdt.G/2014/PA.Ktbmkarena itu, menurut Majelis Penggugat dan Tergugat berkualitas legitima personastandi in judicio (pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalamperkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, Jo.Pasal 2 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jo.Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat, dan juga memerintahkan kepada

Oleh karena itu, terhadap bukti ini harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti P3 telah memenuhi syarat formil dan materil, olehkarena terbukti bahwa Tergugat telah pernah melakukan kekerasan kepada Penggugatdan pernah meninggalkan anak istri sebelum tahun 2001;Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut telah sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo.

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Pasal Il ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA No.5 Tahun 1960tersebut, mengisyaratkan bahwa bila Tanah Milik Adat diterbitkanSertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 JunctoPasal 20 ayat (1) UUPA No.5 Tahun 1960, haruslah diperhatikanKetentuanketentuan Hukum yang mengatur tentangPeralihan/Konversi Tanah Milik Adat menjadi Tanah Hak Milik,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Juncto Pasal 20 ayat (1)UUPA No.5 Tahun 1960.

Ternyata :Majelis Hakim membenarkan keberadaan SHM No.03520/Desa Tellupoccoe, Tahun 2011 atas nama Terbanding, tanpamempertimbangkan tentang Ketentuan Konversi Tanah Milik Adattersebut menjadi Tanah Hak Milik Indonesia menurut UUPA No.5Tahun 1960. Hal ini berarti bahwa dalam memutuskan Perkara Perdata yangpokoknya adalah Tanah Hak Milik Adat, Ketentuan Konversi Pasal IIayat (1) UUPA No.5 Tahun 1960, diabaikan oleh Majelis Hakim.Hal 4 dari 25 hal No.187/PDT/2017/PT.Mks2.

Pembanding/Tergugat memiliki Hak Prioritas untuk memilikiTanah Negara asal Tanah Milik Adat tersebut dengan carayang tidak melanggar Hukum karena : Hak Prioritas tersebutdiberikan kepada Pembanding/ Tergugat oleh Hukum id est :a) UUPA No.5 Tahun 1960, Ketentuan Konversi Pasal Il.b) PP No.224 Tahun 1961 Pasal 8 No.1c) PMPA No.2 Tahun 1962 Pasal 6 ayat (1) huruf "a".d) tahun 1948 (sedemikian berdasarkan keterangan PP No.24Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2).b.

UUPA No.5 Tahun 1960, Ketentuan Konversi Pasal II.b. PP No.224 Tahun 1961 Pasal 8 No.1.c. PMPANo.2 Tahun 1962 Pasal 6 ayat (1) huruf "a".d. UU No.12 Tahun 1985 Jo. UU No.12 Tahun 1994.e. PP No.24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2).f. Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2011 Pasal 62 ayat(2).g.

UUPA No.5 Tahun 1960, Ketentuan Konversi Pasal II.b. PP No.224 Tahun 1961 Pasal 8 No.1.c. PMPA No.2 Tahun 1962 Pasal 6 ayat (1) huruf "a".d. UU No.12 Tahun 1985 Jo. UU No.12 Tahun 1994.e. PP No.24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2).f. Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2011 Pasal 62 ayat (2).g. UU No.14 Tahun 1970 Juncto UU No.35 Tahun 1999, Pasal 23ayat (1).10.2.

PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan,dan pihak Penggugatbertempat tinggal dalam wilayah Kota Jambi sebagaimana buktisurat P.1, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat(1) Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 7 Tahun ~= 1989, Tentang Peradilan AgamadanPerubahan terakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009(selanjutnya disebut UUPA

dengan sepatutnyadan kepadanya telah pula diserahkan turunan surat gugatan,akan tetapi ia tidak datang menghadap' kepersidangan, makasecara hukum Tergugat dianggap mengakui dalil dalilgugatanPenggugat dan tidak )keberatan terhadap maksud Penggugat untukbercerai dengannya, namun oleh karena perkara ini adalah perkaraperceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, makaMajelis telah mendengar keterangan saksi dari orang orangyang dekat dengan kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal76 ayat (2) UUPA

Tergugat benar benar tidak harmomis lagi dansudah sulit untuk dapat rukun di masa yang akan datang, sehinggatujuan perkawinan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam al Quran suratar Ruum ayat 21, yaitu) membina,rumah tangga yang bahagia,sejahtera, sakinah, mawaddah warahmah tidak terujud ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, dan ,sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2)Undang undang .Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

Majelissepakat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk berceraidengan ,Tergugat telah beralasan dan oleh karenanya sesuai Pasal149, R.Bg gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek(tanpa kehadiran Tergugat), dengan menjatuhkan talak ~ satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian,maka sesuai dengan Pasal 84 UUPA serta Surat Edaran MARINo.28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama

Jambi untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugatserta di tempat perkawinan mereka dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, makabiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala peraturan perundanmgsundangan yangberlaku dan hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Kewenangan Pengadilan Agama (CourtCompetence) dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

No. 0143/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka terhadap perkara a quo menjadikewengan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili dan memeriksanya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan bahwa Pemohon yang akan menceraikan istrinya mengajukanpermohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon...dst.

Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untukmenjatuhkan talak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untuk kepentingansidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akanmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan,terungkap bahwa selama pisah, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon tanpaalasan dan perceraian ini atas kehendak

Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukumPemohon agar dapat memenuhi kewajibannya sesuai sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Pasal 35 PP No. 7 Tahun 1975, Majelis Hakim perlumenambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepadaPegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atautempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimanamaksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankan

No. 93/Pdt.G/2013/PA.KtbmKewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris

; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Dansesuai bukti P.1, Penggugat telah berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Penggugatberkualitas legitima persona standi in judicio (pihak yang sah yang mempunyaikewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya jo.

No. 128/Pdt.G/2013/PA.KtbmPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari

bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

PP No. 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Pengakuan Penggugat secara sepihak sebagai ahli waris yang berhak atastanah sengketa bertentangan dengan UUPA dan Peraturan Agraria yangberlaku: Bahwa Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannyamenyatakan bahwa ianya sebagai anak/cucu/cicit/ahli waris almarhumNangkih Purba dan almarhumah Ngoeroepi br Ginting, berhak atas tanahsengketa dengan luas 2.320 m? (dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi)tidak sama luasnya dengan tanah milik Tergugat seluas 2.100 m?

(dua ribuseratus meter persegi) yang menurut pengakuan Penggugat merupakantanah adat/warisan marga Purba; Bahwa pernyataan dan pengakuan secara sepihak yang dikemukakan olehPenggugat tersebut sebagai pihak yang berhak, sangat bertentangandengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia; Bahwa dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 telah diatur dan ditentukanbeberapa hak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 juncto Pasal 4UUPA antara lain

Nomor 3334 K/Pdt/2015KUHPerdata/Pasal 284 RBg mengenai bukti surat, maka oleh karena itu cukupalasan untuk membatalkannya dan dengan mengadili sendiri menyatakangugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;Keberatan (3):Putusan Judex Facti telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4,Pasal 16 UUPA juncto PP Nomor 24 Tahun 1997;Bahwa segala sesuatu tentang tanah/pertanahan telah diatur dan ditentukandalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 berikut dengan peraturan pelaksanaannya;Bahwa yang

juncto PP Nomor 24 Tahun1997;Bahwa dalam Pasal 16 UUPA menentukan beberapa hak atas tanah, antara lainHak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan lainlainsebagainya.

Bahwa keberadaan dan status hakhak tersebut di atas dibuktikansetidaktidaknya ada bukti pendaftaran tanah pada Instansi Pertanahan (BPN);Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan tanah Negara, maka sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku tentang pertanahan, sehubungandengan masalah pengaturan, peruntukkan, penggunaan, penyediaan danpemilikannya telah diatur dalam Pasal 2 juncto Pasal 4 UUPA Nomor 5 Tahun1960 juncto Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 juncto PeraturanMenteri Dalam Negeri

No. 256/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

PP No. 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Kewenangan Pengadilan Agama (CourtCompetence) dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

No. 0143/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka terhadap perkara a quo menjadikewengan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili dan memeriksanya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan bahwa Pemohon yang akan menceraikan istrinya mengajukanpermohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon...dst.

Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untukmenjatuhkan talak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untuk kepentingansidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akanmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan,terungkap bahwa selama pisah, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon tanpaalasan dan perceraian ini atas kehendak

Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukumPemohon agar dapat memenuhi kewajibannya sesuai sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Pasal 35 PP No. 7 Tahun 1975, Majelis Hakim perlumenambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepadaPegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atautempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimanamaksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankan

YK34.35.hak opsta/ pun juga sudah tidak ada lagi dan UUPA hanya mengenalhak atas tanah terbatas sebagaimana disebut dalam Pasal 16 UUPA; Pasal 2 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, menyebut :Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orangorangbangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkandengan undangundang sebagai warga negara.

Dengandasar kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat istimewatersebut, maka diputuskan oleh Kepala Daerah bahwa di DaerahIstimewa Yogyakarta tidak sepenuhnya diperlakukan UUPA (UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960). Berdasarkan Pasal 58 UUPA masihdiberlakukan hukum adat yang berlaku di Daerah IstimewaYogyakarta (Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan KadipatenPakualaman).

Pasal2 Undang Undang No. 5 tahun 1960 (UUPA) : bumi, air, ruangangkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnyadikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesarbesarnyakemakmuran rakyat. Hak menguasai tersebut pelaksanaannya dapatdikuasakan kepada Daerah Swatantra dan masyarakat hukum adatsekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentinganNasional ( Pasal 2 ayat (4) UUPA ).

Seperti ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2 ) huruf b UUPA, negaramempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orangorang dengan bumi, air dan ruangangkasa, menurut Penjelasan Umum Il (2) UUPA, perkataan dikuasaidalam Pasal ini bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertianHal. 41 dari 86 Hal. Putusan Nomor 8/G/2016/PTUN.

YKdasar hukume nganggo UUPA? (terjemahan: Sudah tidak berlaku,siapa yang mengatakan, Itu sudah dicabut dengan Perda Nomor3 Tahun 1984, sekarang dasar hukumnya memakai UUPA);Bahwa hingga saksi beli statusnya tetap Hak Milik, walaupun saksiketurunan Tionghoa, tapi sekarang sudah dijual kepada PemkotYogyakarta zaman Pak Heri Zudianto sebab tanah tersebutdigunakan proyek perluasan pasar Sentul; 2.

Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tanggaPemohon

bukti Pmerupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebutrelevan dengan pokok perkara, sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formildan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna danmengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah mengenai kedudukanhukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

Oleh sebab itu, permohonan Pemohon agar diberi izin untukmenjatuhkan talak satu raji dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untuk kepentingansidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akanmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlumenambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepadaPegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atautempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimanamaksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA.Amt.Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu menurut Majelis, Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, Jo.Pasal 2 ayat (2) Perma No. Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jo.

Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA.Amt.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2)PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwagugatan dapat diterima jika setelah mendengar keterangan saksisaksi yang berasal dariunsur keluarga atau orang dekat suami istri, oleh karena itu, Penggugat telah mengajukandua saksi yang merupakan unsur keluarga, sedangkan Tergugat mengajukan satu orangsaksi yang juga merupakan orang dekat.

Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA.Amt.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UUPA, Panitera PengadilanAgama Amuntai berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusanperceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat

Bahwa tanah yang ditempati Penggugat belumbersertifikat karena sejak berlakunya Undang UndangPokok Agraria No.5 Tahun 1960 (UUPA) dan kurangpahamnya Penggugat mengenai UUPA tersebut, sampaidengan tahun 1983 yang menarik uang sewa bukan lagiTergugat melainkan Kantor Perumahan Surakarta yangsudah dibubarkan sampai dengan tahun 1992 yang memungutsewa kepada Penggugat adalah PU ( Pekerjaan Umum ).Sejak tahun 1992 tidak pernah lagi dipungut yang sewakarena ada larangan dari Menteri Negara Agraria /Kepala

Bahwa terbukti Penggugat sejak diberlakukannya UndangUndang No.5 tahun 1960 (UUPA) adalah~ pihak ~~ yangmenguasai bekas tanah swapraja seluas 400m?

Menyatakan bahwa Turut Tergugat yang mengakumempunyai hak atas tanah di Jalan DiponegoroNo.21/39 Surakarta berdasarkan Domein MangkuNegaran (DMN) bertentangan dengan UUPA No.5 tahun1960.8.

No. 23tersebut dalam ketentuan konversi menurut UUPA,bukan merupakan tanah negara sebagaimanadimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf A UUPA yangdapat dibagikan kepada rakyat termasuk kepadaPenggugat, melainkan merupakan tanah danbangunan yang diperuntukan bagi Mangkunegoro,sehingga pelaksanaan konversinya disesuaikandengan Bagian KEDUA Pasal II ayat (1) UUPA,yaitu. Grant Sultan yang dikonversi menjadi hakmilik, maka DMN. No. 23 tersebut adalah haksubyektif atau hak milik Turut Tergugat..

Bahwa tanah dengan hak Grant Sultan atau GrantSunan tidak termasuk tanah yang dapatdimohonkan oleh orang lain selain yangmempunyai hak Grant Sultan atau Grant Sunan,karena menurut UUPA tanah tanah tersebutdikonversi menjadi hak milik (Bagian KEDUApasal II ayat (1) UUPA).b. Bahwa berdasarkan alasan alasan sebagaimanatersebut pada angka 2 diatas, tanah danbangunan DMN.

Hak Milik yang lahir dari Hukum Adat:Hak milik yang lahir karena hukum adat yang salah satunya berupatindakan Pembukaan Tanah terhadap tanah yang dikuasai langsung olehNegara (vide Pasal 22 UUPA serta Penjelasannya), yang mana sebelummaupun sejak berlakunya UUPA, Pembukaan Tanah masih dijadikansebagai salah satu bentuk terjadinya hak atas tanah berdasarkan hukumHalaman 23 dari 45 hal.Put.

Hak Milik yang lahir karena Undangundang:Hak yang lahir karena Undangundang, dalam hal ini bentuknya diatursebagaimana dimaksud hakhak Konversi yang tertuang dalam UUPA (videUUPA Pasal 22 ayat (2) serta penjelasannya Jo.

pembuktian hak lama(terjadinya hak milik yang didapatkan sebelum berlakunya UUPA yang diatur didalam Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997(Bukti tambahan PB 8)) yangmenitik beratkan pada Konversi Hak Atas Tanah yakni hak yang didapatkansebelum berlakunya UUPA.

LagipulaMajelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan mengapaSKT yang diajukan Terbanding/Tergugat yang menjadidasar pertimbangan majleis hakim tersebut dapat menjadibukti adanya hak milik atas tanah (Pasal 22 UUPA danpenjelasan Jo. Aturan Konversi UUPA Jo. UU Nomor 5Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah TanpaIzin Yang Berhak atau Kuasanya yang sah Jo.

Bahwa aturan Konversi dalam UUPA telah secara tegasmenerangkan bahwa hakhak lama berdasarkan hukumadat (sering disebut hak Indonesia) setelah berlakunyaHalaman 40 dari 45 hal.Put.

PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah untuk bercerai dengan TergugatMenimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, danpihak Penggugat bertempat' tinggal dalam wilayahs Kota Jambisebagaimana bukti surat P.1, maka sesuai Pasal 49 huruf (a)dan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama danPerubahan terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009(selanjutnya disebut UUPA

1 tahun ;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnyadan relaas panggilan beserta turunan surat gugatan telahdiserahkan kepadanya, namun. ia tidak datang dan tidak pulamengirimkan bantahan ; dengan demikian secara hukum Tergugatdianggap mengakui dalil dalil gugatan Penggugat dan tidakkeberatan terhadap maksud Penggugatuntuk bercerai dengannya ; Namun oleh karena perkara ini adalahperkara perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas,maka Sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) UUPA

terus menerus dan tidak ada harapanlagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa terhadap' perkara ini Majelis perlu. pulamempethatikan pendapat ulama sebagaimana terdapat dalam Kitab*Ghoyatul Marom, yang artinya*Dikala isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadapsuami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suamidengan talak satu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

Majelis sepakat berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkantalak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadirdipersidangan, maka sesuai Pasal 149 R.Bg = gugatan Penggugatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatans perceraian,maka sesuai dengan Pasal 84 UUPA serta Surat Edaran MARI NoNo.28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 maka Majelis Hakimperlu memerintahkan Panitera Pengadilan

Agama Jambi untukmengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatanhukum tetap kepada PPN di tempat tinggal Penggugat dan Tergugatdan di tempat perkawinan, mereka dicatat ;Menimbang, .bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yangberlakus dan hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

kesepakatan dan persetujuankedua belah pihak bahwa surat keterangan hibah tanggal 19 Agustus 2005adalah tidak syah dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan hasil perdamaiantersebut seharusnya dapat menguatkan keyakinan pengadilan untukmembatalkan surat keterangan hibah berdasarkan Pasal 135 a ayat (5) HIR.KEBERATAN KEEMPATBahwa menurut hukum maka upaya Pemohon Kasasi untuk menuntut gantirugi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 508 dan Pasal 737 KUHPerdata,serta ketentuan Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA

Dan menurut persangkaanundangundang bahwa timbulnya surat keterangan hibah setelah 25 tahunTermohon Kasasi menguasai tanah sengketa secara melawan hukumadalah merupakan sebuah pengakuan bahwa Termohon Kasasisesungguhnya mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi sesuaiPasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), tetapi karena sudah ada suratketerangan hibah dari Diema, maka kewajiban tersebut menjadi hapus.Maka dengan demikian motivasi yang menyebabkan timbulnya suratketerangan hibah tersebut adalah sebuah

No. 2622 K/Pdt/2010yang dapat berakibat ancaman pidana bagi pihak yang melanggarperaturannya (Vide Pasal 52 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA)Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas, maka sudah dapatdisimpulkan bahwa berdasarkan POSITA yang telah dikemukakan dalamduduk perkara serta telah dimohonkan amarnya melalui petitum ke4(empat) maka surat keterangan hibah yang diajukan oleh Termohon Kasasiterbukti telah dimohonkan kebatalan dan pembatalannya melalui gugatan dipengadilan, oleh

) Jo Pasal 37, 38, 39PP No. 24 Tahun 1997 serta Pasal 1667 dan Pasal 1676 KUHPerdata.KEBERATAN KETUJUHBahwa menurut hukum yakni Pasal 19 UU No.5 Tahun 1960 (UUPA) bahwauntuk menjamin kepastian hukum tentang pemilikan tanah, maka pemerintahberkewajiban melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik di seluruhwilayah Republik Indonesia, akan tetapi sampai saat ini program tersebutbelum pemah dilaksanakan di daerah Bolano Lambunu, sehinggamengakibatkan tanah tersebut belum memiliki sertifikat.

surat gugatan agar supaya pengadilan menyatakan batal demi hukum,dan selanjutnya dapat mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sekarangPemohon Kasasi untuk seluruhnya, sebab salah satu syarat dalam Pasal 180ayat (1) HIR telah terpenuhi yaitu tanah milik Pemohon Kasasi telah dikuasaioleh Termohon Kasasi selaku BEZ/TER yang beritikad buruk (BEZ/TTERKWADERTROUW) Pasal 530 KUH Perdata, art 586 NBW;Dan kemudian oleh karena Pemohon Kasasi terbukti telah mematuhi ketentuanPasal 6 UU No.5 Tahun 1960 (UUPA

hal ini dapatdinyatakan sah sebagai pemilik atas tanah yang dimaksud menurut hukum.danPenggugat sebagai pembeli yang beritikad baik patut dilindungi menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitumangka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 Penggugat, menurut MajelisHakim sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangHalaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN TimPokokPokok Agraria (UUPA

) yang mengatur mengenai hukum tanah diIndonesia, telah menghapuskan dualisme ketentuan hukum yang berlakuterhadap jual beli tanah yang tidak lagi mengacu kepada apa yang dimaksudkandalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata dan Pasal 1458 KUHPerdata, namunUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA)telah menciptakan unifikasi dibidang hukum tanah yang didasarkan kepadaketentuan hukum adat.

Meskipun dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidak dijelaskan apa yang dimaksuddengan jual beli tanah, namun dalam ketentuan Pasal 26 UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) yang menyatakanJual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberianmenurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hakmilik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karenaitu. meskipun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokokAgraria (UUPA) tidak mengatur secara khusus mengenai jual beli tanah,sebagaimana ketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria (UUPA), dapat dipahami pengertian jual beli dalam HukumTanah Nasional adalah jual beli tanah dalam pengertian hukum adat mengingatHukum Tanah Nasional yang berlaku adalah hukum adat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum adat, jual belibukanlah suatu bentuk perjanjian

) yang menyatakanHak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannyadengan hakhak lain harus didaftarkan menurut ketentuanketentuan yangHalaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Timdimaksud Pasal 19 dan ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) menyatakan untuk menjaminkepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruhwilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur denganPeraturan