Ditemukan 11604 data
45 — 15
Unsur Setiap orang :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak dariHalaman 31 dari42 Putusan Nomor 148 /Pid.Sus/2015/PN Mkdkemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa
188 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1)(6)Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
94 — 50
(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat) Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/2016/PN Sbgc.
83 — 24
Dikatakantidak benar karena ada penekanan sering meninggalkan rumah kediamanbersama seolaholah dalam konotasi negative;.
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, atas pembayaran dividen oleh PT.ABC Indonesia kepada AAA pada tahun pajak 2001 wajibdipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%;Bahwa dari surat penjelasan tersebut kembali diperolehpenjelasan sekaligus penekanan bahwa Surat KeteranganDomisili berlaku sejak tanggal diterbitkan;Bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuanperpajakan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas,seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) meminta terlebin dahulu Surat Keterangan
80 — 8
Penasihat Hukum dalam pemeriksaan dan hakuntuk segera diperiksa;e Bahwa terdakwa I menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum.e Bahwa metode pemeriksaan, awalnya terdakwa I diminta menceritakan kronologikejadian kemudian baru dilakukan tanya jawab sambil membuat BAP;e Bahwa waktu diperiksa terdakwa I dalam keadaan sehat dan diperiksa dengan rileksdan santai, waktu itu boleh merokok tetapi tidak merokok karena ruangan ber AC,diberikan air minum;e Bahwa tidak ada saksi melakukan kekerasan atau penekanan
115 — 40
tersebuttelah diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 31 tahun1997 maka kemudian Majelis Hakim meminta Oditur Militermembacakan keterangan para Saksi yang telah diberikan saatdiperiksa oleh Penyidik POM.Berdasarkan hal tersebut maka Pledoi dari Penasehat Hukumdikesampingkan dan Majelis Hakim sependapat dengan Replik yangdisampaikan oleh Oditur Militer.Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh PenasehatHukum, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih jauh karena isinyahanya merupakan penekanan
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Catatan: penambahan garis bawah pada kutipan butir 15 adalah penekanan daripara Tergugat.Isi dari butir 15 tersebut menegaskan bahwa Penggugat telahmencampuradukan seluruh dasar hukumnya.Pertama adalah bukan kompetensi dari Pengadilan Negeri Balige dalamsuatu gugatan perdata untuk memeriksa tuduhan di atas.
YOSSI HARISA, SH
Terdakwa:
1.JUPRIANTO Pgl ANTO Bin MARDIN
2.ROBI AGUSTIAN Pgl ROBIN Bin DARMAN
3.RIFAL ADHA Pgl RIFAL Bin ALIAMAT SAPUTRA
4.PUTRI MAHARANI Pgl PUTRI Binti ALFIAN
93 — 34
judi di jalan umum atau dipinggir jalan umumatau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izindari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untukmengadakan perjudian itu ;Ad.1 Unsur BarangsiapaMenimbang, unsur pertama barangsiapa, yang dimaksud barang siapaadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yaknisetiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan
128 — 39
Tidakseperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan dan pengawasan, dibidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisi pelayanannya sehinggawalaupun Pasal 8 ayat (2) PMK 214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidakmelayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK214/PMK.04/2008, dengan memegang prinsip pada UndangundangKepabeanan, maka pelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan haltersebut tidak akan menghilangkan kewajiban
89 — 74
Mobil tersebut telah diikat dengan Jaminan Fidusia dan telah terbit SertifikatJaminan Fidusia.27.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSImelakukan penekanan kepada PENGGUGAT REKONPENSI danPENGGUGAT REKONPENSI II untuk mengembalikan BPKB milikTERGUGAT REKONPENSI dan tindakan dari TERGUGATREKONPENSI yang menguasai atau menyimpan kendaraan jaminanmilik dari PENGGUGAT REKONPENSI adalah jelas merupakantindakan melawan hukum (Vide pasal 1365 KUHPerdata).
1230 — 614
Pembatalan suatu PerjanjianPerdamaian adalah pemberesan Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan; Bahwa jika ada keterlambatan Debitor dalam melakukan kewajibannyaberdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati, kemudianKreditor melakukan Somasi kepada Debitor, hal ini termasuk itikad burukdari Debitor yang mana Saksi Ahli menerangkan bahwa proses di awalterjadinya pembahasan suatu perdamaian, lalu adanya pemungutan suara,lalu adanya pengesahan perdamaian, semua itu didasari suatu itikad baikdan penekanan
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero Tbk Pusat di Jakarta Cq. PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor wilayah VII Semarang Regional Retail Collection and Recovery Regional VII Jawa Cq. PT. Bank Mandiri Persero Tbk Surakarta Consumer Loans Area Solo
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
108 — 88
harga lelangobyek jaminan oleh Tergugat secara sepihak dan tanpa pesetujuanPenggugat, merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkankerugian bagi Penggugat;39.Bahwa perbuatan hukum tergugat II menerima permohonan lelang dariTergugat yang didasarkan oleh perbuatan melawan hukum, maka sangatberalasan menurut hukum apabila lelang yang akan dilakukan Tergugat Iladalah Lelang yang cacat hukum dan harus dihentikan;40.Bahwa isi sSuratsurat yang telah dilayangkan kepada Penggugatkesemuanya bermuatan penekanan
AGUS ADI ATMAJA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SAIDI ALS DEDI
26 — 12
Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan lakilaki yang bernama MUHAMMAD SAIDI AliasDEDI sebagai Terdakwa, dan
ROSMARLINA SEMBIRING, SH.MHum
Terdakwa:
APIDOL HAPIS Als HAPIS Bin ROWI
149 — 68
membenarkandan mengajukan keberatan, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalahbukan dia, namun orang lain yang bernama Junai;Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadirkan Penyidik yangmelakukan pemeriksaan terdakwa dalam penyidikan/ Verbalism, yaitu sebagaiberikut ;Rio Tanamal Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi telah menlakukan pemeriksaan terhadap saksi danterdakwa dalam perkara ini dengan sebaikbaiknya;Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa, tidak penekanan
Terbanding/Tergugat I : SAUT SIHALOHO, SH
Terbanding/Tergugat II : MULIAMRI
Terbanding/Tergugat III : MURTHY SURIYENDRI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Terbanding/Turut Tergugat III : SAFRIO MARTIN
96 — 67
perlawanan adalah dimana PELAWANmempunyai kepentingan dan nyatanyata putusan atas penetapan yangdilawan tersebut merugikan hakhak Pelawan.Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut PELAWAN mempunyaikualitas hukum untuk mengajukan Perlawanan Penetapan Sita Jaminanterhadap Obyek Sita Jaminan aquo, sehingga Perlawanan yang diajukanPELAWAN haruslah diterima dan dikabulkan ;Pendapat hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 378 RV, halmana kemudian dalam bukunya halaman 48 Yahya Harahapmenyatakan:...penekanan
40 — 40
Unsur Barang Siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara iniadalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana,jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkanmengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yangdidakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil daridakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semuaorang tanpa kecuali yang
1.ARIEFULLOH, SH
2.ANDI HERNAWATI, S.H.
Terdakwa:
Amsir bin Abu
379 — 28
memeriksa Hj.Nurlaa Alias Mamanya Kembar, Amsir dan Armet; Bahwa saksi memeriksa saksi Armet pada tanggal 19 Agustus 2018sekitar pukul 18.00 WITA diruang Sat Reskrim Konawe; Bahwa metode pemeriksaan saling berhadapan dan saksi mengajukanpertanyaan dan dijawab lalu saksi ketik dan setelah selesai dan saksi printlalu saksi berikan berita acara tersebut untuk dibaca bilamana ada yangsalah dan saksi akan perbaiki lalu ditandatangan berita acara tersebut; Bahwa saksi tidak mengarahkan dan tidak melakukan penekanan
86 — 48
Bahwa saksi membenarkan barita acara yang ditunjukan oleh hakim ketua kalauberita acara tersebut dibuat oleh saksi dan Mamiq Sayuman sebagai saksi yangdiperiksa;e Bahwa saat pemeriksaan saksi berkomunikasi dengan saksi dengan bahasa yangdimengerti oleh saksi yakni bahasa sasak;e Bahwa pada saat itu pemeriksaan berjalan kurang lebih satu jam dan berjalandengan lancar;e Bahwa pada saat diperiksa saksi didampingi oleh anaknya baik Nurminah;e Bahwa pada saat pemeriksaan saksi tidak pernah melakukan penekanan
PT WINDE SHIPCENTRALINDO
Tergugat:
1.PT GLOBAL JAYA UTAMA
2.TOGU SIMANJUNTAK
3.Kementrian Direktorat Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung
135 — 94
Tergugat, denganmemperjelas apakah secara pribadi atau dalam kapasitas tertentu; Harus diuraikan Posita/ duduk masalah = yangdipersengketakan dengan menggambarkan kejadian materiil(materieel gebeuren) serta hubungan hukum yang ada dalamkejadian dimaksud (fundamentum petendi);Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutantuntutan apa saja yang dikehendaki Penggugat untuk diputus olehPengadilan (Petitum);Menimbang, bahwa penekanan