WJioe G4etaoBalikpapan; Bahwa dari perkaW ya belum dikarunialanak/keturunan; Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugatberlangsung rukun, namun sejak awal bulan Maret 2017 seringbertengkar; Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karenamasalah ekonomi, yakni Tergugat setelan di PHK daripekerjaannya tidak lagi mempunyai penghasilan sehingga tidakdapat memenuhi keperluan rumah tangganya; Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar karenamasalah ekonomi tersebut di atas;Putusan Nomor 594

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugatberlangsung rukun namun sejak September 2017 sering terjadipertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yakni TergugatPutusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Bpp Halaman 7 dari 11setelah kena PHK perusahaan tidak bekerja dan tidak mempunyaipenghasilan sehingga tidak dapat memenuhi keperluan rumahtangganya seharihari;4.

Nomor 1350 K/Pdt.SusPHI/2020Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara dan Penggugat danTergugat adalah bersifat permanen (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhirdengan cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHk);Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhirdengan cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),;4.

ratus tujuh puluh ribu rupiah)Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipunterdapat perlawanan atau upaya hukum dari Tergugat (Uitvoerbaar BijVoorraad);Dalam Pokok PerkaraMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud Pasal 169 ayat (1) huruf c, d dan e UndangUndang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugatberakhir atau putus karena PHK

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa panggilan Tergugat kepada Penggugat bukan untuk bekerjakembali melainkan untuk menghadap personalia sehingga Penggugat tidakdapat dikualifikasi mangkir;Bahwa rencana mutasi ke bagian penjahitan atau cleaning serviceditolak oleh Penggugat mengingat penghasilan akan berkurang jika di mutasipadahal dikenai hukuman disiplin/demosi;Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan PHK

alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 27 Maret 2018 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahawa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Factidalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan dalam pertimbangannya telah tepat dan benar,;Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja (PHK

) oleh Tergugatterhadap Penggugat karena dikualifikasikan sebagai mengundurkan dirisesuai Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak terbuktikarena tidak memenuhi syarat syarat Pasal 168 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003, maka Penggugat berhak atas kompensasi pemutusanhubungan kerja (PHK) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh JudexFact.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini

:Bahwa, alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Desember 2019dan kontra memori kasasi tanggal 26 Desember 2019 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu sudah tepat dan benar sertatidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannyamengenai alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

) bahwa Penggugatberkinerja buruk dalam melakukan pengamanan aset perusahaan Tergugat;Bahwa telah terbukti bahwa Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan efisiensi yaitukarena pengurangan karyawan di perusahaan Tergugat, sehingga halHalaman 5 dari 7 hal.

seadiladilnya;Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukankontra memori kasasi tanggal 8 Januari 2018 yang pada pokoknya menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti dalamhal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarangtidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya telah tepat dan benar;Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK

) oleh Tergugat terhadapPenggugat karena Penggugat memasuki usia pensiun sebagaimana dimaksudketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 15Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, maka Penggugat berhak ataskompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana telahdipertimbangkan dengan tepat oleh Judex Facti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjungkarang dalam perkara ini

ini Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah tepat dalam menilai,menimbang dan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar, Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum, karena Judex Facti telah mempertimbangkan buktibukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara denganbenar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang; Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

) terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena telah berakhirnya jangka waktuyang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL) adalahsah sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 10 ayat (1) dan (2)Kepmenakertrans Nomor 100/Men/2004 tentang Ketentuan PelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan atas Pemutusan HubunganKerja (PHK) tersebut Penggugat tidak berhak memperoleh uangpesangon, uang penghargaan

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat denganTergugat disebabkan oleh : Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layakkepada Penggugat dari imbas kena pemutusan hubungan kerja(PHK), atas kondisi Tergugat yang menganggur tersebut,Penggugat memberikan motivasi dan nasehat agar Tergugatmencari pekerjaan untuk memenuhi tanggung jawab sebagaiseorang suami untuk menafkahi keluarga, namun Tergugatbermalas malasan dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan,atas sikap tersebut akhirnya pertengkaran

rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejakbulan Maret tahun 2019 sering bertengkar;Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat semenjakdi PHK tidak mau berusaha mencari pekerjaaan, Tergugat tidakbertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Mei tahun2019 Pergugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumahorangtua Penggugat;Bahwa saya maupun keluarga pernah berusahamenasehati ataumendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi

No 1010/Pdt.G/2019/PA.Amb2018 dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat; Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak tetapirumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejakbulan Maret tahun 2019 sering bertengkar; Bahwa penyebabnya karena sejak Tergugat di PHK Tergugat tidakbertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugatmenganggur tidak mau mencari pekerjaan; Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Mei tahun2019 Pergugat pulang kerumah orangtuanya; Bahwa

diterima tanggal17 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.2.Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung Nomor /77/Pdt.SusPHI/2020/PN.Bdgtanggal 14 Oktober 2020,Mengadili SendiriDalam Pokok Perkara:1.Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (dahuluTergugat) dengan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Pengugat)sejak di nyatakan PHK

;Menghukum Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayarkepada Para Tergugat (dahulu Para Penggugat) berupa kompensasiuang pengunduran diri (pesangon) yang besarnya sesuai dengan UUNomor 13 tahun 2003 Pasal 168 ayat (3), dimana buruh berhakmenerima uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannyadiatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersamadengan perincian sebagai berikut:Perincian Penghargaan kerja ( PHK

(Vide Pasal164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003); Tergugat mencoba menghindari PHK dengan cara melakukan mutasikepada Para Penggugat ke perusahaan yang ada dalam 1 (satu) groupsebagaimana ketentuan yang di atur dalam peraturan perusahaan tetapiPara Penggugat menolak mutasi tersebut;Halaman 9 dari 13 hal. Put.

No. 806 K/Pdt.SusPHI2012Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Desember kembali menghadap dengan harapandapat diperkerjakan kembali, tertapi Tergugat bersedia dengan catatan Penggugatharus tandatangani pernyataan ;6 Bahwa Penggugat tidak bersedia sebab pernyataan itu berisi memberatkanPenggugat, sebab apabila Penggugat sakit akan di PHK tanpa pasangon ;7 Bahwa Tergugat mengatakan apabila Penggugat tidak tanda tangan pernyataanmaka diberi waktu berpikir sampai jam 17.00 tetapi sampai batas waktu tersebutPenggugat

Saat itu juga Tergugat menyuruhpulang Penggugat dan diberhentikan (PHK).

Mutahangselaku Ketua Pimpinan Daerah FSPRTMM SPSI Sulawesi Utara untuk mewakili hakdan kepentingan Saudara Ven Boe di depan Pengadilan PH pada Pengadilan NegeriManado adalah tertanggal 27 April 2009.2 Bahwa dalam Surat Kuasa tersebut disebutkan khusus :"Untuk mewakili Pemberi Kuasa sepenuhnya sebagai Penggugat dalam PerkaraPerselisihan PHK yang dilakukan Pimpinan PT. Agro Makmur Raya yangberalamat di Kel. Pateten I Kec.

Aer Tembaga untuk selanjutnya disebutsebagai Tergugat atas permasalahan Perselisihan PHK" ;3 Bahwa Surat Kuasa tersebut tidak jelas dan kabur, dan tidak dapatdipergunakan dalam Perkara PHI dengan alasan tidak jelas di Pengadilan PHI padaPengadilan Negeri mana (apakah PHI di Medan atau di Riau atau di Lampung, tidakjelas Pengadilan PHI mana) (Vide Pasal 14 Jo. 55 Jo. 81 UndangUndang No. 2 Tahun2004 tentang PPHI) ;4 Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas terang dan jelas Surat KuasaKhusus tertanggal

Bahwa semua dalildalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah benar,kecuali posita nomor 4 dan 5; Bahwa benar Tergugat sering pergi ke rumah orang tua karena ibuTergugat sudah tua dan Tergugat harus membantu mengerjakan sawah ibunamun sore hari Tergugat sudah pulang; Bahwa benar Tergugat kurang bisa memberi nafkah kepada Penggugatsetelah Tergugat kena PHK, meskipin telah di PHK Tergugat masihmemberi nafkah kepada Penggugat walaupun semampu Tergugat namunsebelum di PHK Tergugat mencukupi kebutuhan

tanggal 1Nopember 2016 Tergugat pulang ke orang tuanya sehingga terjadi pisah rumahselama kurang lebih 3 minggu dimana Penggugat berkediaman di rumahbersama dan Tergugat berkediaman di rumah orang tuanya;Menimbang, bahwa atas dalildalil gugatan Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui pulang kerumah orang tuanya karena ibu Tergugat sudah tua dan membantumengerjakan sawah dan mengakui pula Tergugat kurang bisa memberi nafkahkepada Penggugat setelah Tergugat kena PHK

selaku HRD kepadaanak baru yang di ambil dari Operator (bagian Assembling).Pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 pukul 15.00 WIB SaudariLisa mengatakan kepada Penggugat bahwa hari itu adalah hariterakhir Penggugat bekerja pada Tergugat dan seterusnyaPenggugat tidak diperbolehkan masuk kerja.10.11.12.13.14.15.16.17.Bahwa apa yang disampaikan oleh saudari Lisa terhadap Penggugatadalah perintah yang tidak mendasar dan merupakan interuksi yangmenyesatkan.Bahwa jikalau perintah tersebut dimaknai sebagai PHK

olehTergugat, maka hal tersebut merupakan PHK sepihak yang tidakmendasar.Bahwa pada hari selasa tanggal 15 April 2014 pukul 17.00 WIB, saatPenggugat akan mengambil gaji periode bulan Maret 2014, melaluiLisa (Acounting) dan Titi (HRD baru) disampaikan bahwa gajidipegang oleh Mr.

Serta flashdisk yang berisi datadata HRDtelah dikembalikan melalui saudari Kristin (accounting) pada tanggal21 April 2014 yang disaksikan oleh saudari Titik (HRD baru).Bahwa sampai saat ini hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat tidak ada kejelasan, namun sejak tanggal 29 Maret 2014Penggugat sudah tidak diperbolehkan masuk kerja oleh Tergugattanpa adanya surat Keputusan PHK dari Tergugat.Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidangmanufacturing.Bahwa menurut jenis dan sifat

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat adalahhubungan kerja yang berdasarkan perjanjian kerja waktu tidaktertentu, maka apabila terjadi PHK terhadap Penggugat, Tergugatwajib membayarkan pesangonnyaBahwa adapun pesangon yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalahsebagai berikut :a.Uang Pesangon (Vide Pasal 156 ayat 2 huruf g UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan)2x 1x Rp. 2.692.190, = Rp. 5.384.380,Uang Penggantian Hak (Vide Pasal 156 ayat 4 huruf c)Penggantian perumahan dan pengobatan

membayarkan hakhakPenggugat tetapi telah mengembalikan jaminan Ijazah dan BPKB milikPenggugat ;Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Pasal 161 ayat(3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,menyatakan : Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) pekerja/ouruhberhak mendapat uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), ketentuan Pasal 156 ayat (3), danuang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4)Bahwa oleh karena adanya PHK

keluarga Penggugatuntukmenikmati hasil jerih payan dari uang pesangon dan hak lainnyasebagaimana ditetapkan aturan pemerintah, maka sudah sewajarnyamenurut hukum, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarupah Penggugat setiap bulannya terhitung Penggugat tidak bekerja lagisampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, halini Ssesual dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011,tanggal 19 September 2011, yang pada intinya pekerja berhak menerimaupah selama proses PHK

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam Gugatan pada butir 4 dapatTergugat tanggapi adalah kejelasan, bahwa Penggugat dianggapmengundurkan diri atau di PHK secara sepihak pada tanggal 23 Januari 2019dikarenakan Penggugatan melakukan kesalahankesalahan yang membuatTergugat mengeluarkan Surat Peringatan ( SP1, SP2 hingga SP3 ) dan suratPutusan Nomor 22/Pdt.SusPHI/2020/PN Jmb halaman 6 dari 26 halamanpernyataan akan mengundurkan diri dengan dasar tersebut maka Tergugatberpandangan bahwa Penggugat

Bahwa patut di ketahui jarak dari Jambi danMedan yang membuat Tergugat melakukan PHK melalui chat Whats App;(Bukti T5 Cat Whats App WA HP)10.

Dinamika ArthaPersada (Tergugat) sebagai sales ban; Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P3 pada 20 April 2020; Bahwa dari hasil pertemuan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Muaro Jambi,kami disarankan untuk meminta klarifikasi ke Toko DNY Motor yang beradadi Sejinjang kumpeh; Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat di PHK karena Penggugatdinyatakan telah menggelapkan sejumlah uang; Bahwa Saksi ikut mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja Muaro Jambipada saat itu Saksi sebagai teman penggugat, karena Saksi

sebelas) Tahun 2(dua) bulan atau kurang lebih 12 (dua belas) Tahun dengan jabatanterakhir Penggugat adalah Helper Table Saw;e Penggugat II bekerja sejak bulan April 2004 sampai Penggugatterakhir kerja pada bulan Januari 2015 dengan masa kerja selama10 (sepuluh) Tahun 10 (sepuluh) Bulan atau kurang lebih 11(sebelas) tahun dengan jabatan terakhir Penggugat adalah HelperBand Saw;Bahwa kemudian para Penggugat diistirahatkan atau dirumahkan laluperusahaan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Herja (PHK

Putusan Nomor 14/Padt.SusPHI/2016/PN Pal22.23.24.Bo.26.1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial TenagaKerja, terdapat 16 (enam belas) bulan yang belum dibayarkan olehTergugat, maka para Penggugat memohon kepada Yang TerhormatMajelis Hakim dalam Putusannya, menghukum Tergugat untukmembayarkan luran JHT para Penggugat sejak bulan Januari 2015sampai April 2016;Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak yangdilakukan Tergugat terhadap diri Para Penggugat sematamatadisebabkan karena

Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 164 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa oleh karena tidak adanya surat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang dikeluarkan oleh pimpinan perusahaan Tergugat, danPHK tersebut dilakukan Tergugat tanpa melalui PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, maka tindakanTergugat tersebut tidak sah;Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menanyakan HakhakNormativenya kepada Tergugat perihal pembayaran pesangon danhakhak lainya

, namun Tergugat tidak pernah menanggapinya;Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakanbahwa apabila segala upaya telah dilakukan, tetapi PHK olehpengusaha tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajibdirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh ataudengan pekerja/buruh apabila pekerja/ourun yang bersangkutan tidakmenjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Dan apabilaperundingan tersebut benarbenar tidak menghasilkan persetujuan,pengusaha hanya dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruhsetelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial.Bahwa oleh karena hukum Ketenagakerjaan tidak membatasi masaberlakunya upah, maka selama perkara ini dalam proses hukumTergugat wajib membayar upah para Penggugat sampai putusanHalaman 6 dari 31.

TLWAYAN SUARTANA; Bahwa saksi pernah bekerja sebagai House Keeping di Balisani Padma Hoteldan Balisani Suites secara bergantian diantara kedua hotel tersebut, sejak tahun1992 2006 dan bcrhenti tahun 2006 karena di PHK secara sepihak olchpengelola hotel yaitu Soehardjo Gondo yang menjabat sebagai PresidedDirektur; Bahwa jumlah karyawan hotel yang di PHK bersama saksi sebanyak 36 prangdari jumlah 148 orang karyawan yang hingga saat ini belum mendapatpesangon; Bahwa setahu saksi pemilik Balisani Padina

I MADE SUBAGIA : Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Security di Balisani Padma Hotel danBalisani Suites secara rolling sejak tahun 1991 s/d 2006 dan berhcnti karena diPHK. secara sepihak oleh pengelola hotel yaitu Soehardjo Gondo yangmenjabat sebagai Presiden Direktur ; Bahwa saksi di PHK karena tidak mau mengikuti kcniauan Soehardjo Gondoyang menghitung masa kerja saksi dari nol terhitung sejak masa ambil alih yaitutahun 2001 ; Bahwa jumlah karyawan hotel yang di PHK bersama saksi sebanyak 36 orangdari

dan Balisani Suites secara bergantian sejak tahun 1993 s/d 2006 dan berhentikarena di PHK secara sepihak oleh pengelola hotel yaitu Soehardjo Gondo yangmenjabat sebagai Presiden Direktur;Bahwa jumlah karyawan hotel yang di PHK bersama saksi sebanyak 36 orangdari jumlah 148 orang karyawan yang hingga saat ini belum mendapatpesangon;Bahwa setahu saksi pemilik Balisani Padma Hotel dan Balisani Suites ada 3(tiga) orang, yaitu Lie Thien Ping, Soehardjo Gondo dan Hendy Setiawankarena menang lelang dari

:Bahwa saksi pernah bekerja sebagai House Keeping di Balisani Padma Hoteldan Balisani Suites secara bergantian sejak tahun 1993 s/d 2006 dan berhentikarena di PHK secara sepihak oleh pengelola hotel yaitu Soehardjo Gondo yangmenjabat sebagai Presiden Direktur;40Bahwa saksi di PHK karena tidak mau mengikuti kemauan Soehardjo Gondoyang menghitung masa kerja nol tahun dihitung sejak masa ambil alih hotel,yaitu tahun 2001 ;Bahwa ratarata jumlah pesangon yang dimenangkan sekitar Rp.13.000.000,00 (tiga

LWAYAN SUARNATA : Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Enginering di Balisani Padma Hotel danBalisani Suites secara bergantian sejak Agustus 1998 s/d 2006 dan bcrhentikarena di PHK secara sepihak oleh pengelola hotel yaitu Soehardjo Gondo yangmenjabat sebagai Presiden Direktur; Bahwa saksi di PHK karena tidak mau mengikuti kemauan Soehardjo Gondoyang menghitung masa kerja nol tahun dihitung sejak masa ambil alih hoteltahun 2001 ; Bahwa jumlah karyawan hotel yang di PHK bersama saksi sebanyak 36orang

perundingansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidak menghasilkanpersetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerjadengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial .Bahwa Pasal 155 ayat 1 menyebutkan Pemutusan hubungan kerjatanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3)adalah batal demi hukum.Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 42 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST25.26.27.28.Penjelasan pasal 151 ayat (1)Karena PHK

sepihak yang dilakukan TERGUGAT kepada PARAPENGGUGAT belum ada penetapan dari lembaga penyelesaianperselisinan hubungan industrial sampai dengan saat ini, maka PHKtersebut jelas batal demi hukum.Bahwa Pasal 155 ayat (2) Selama putusan lembaga penyelesaianperselisinan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusahamaupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.Penjelasan pasal 155 ayat (2)Bahwa Tergugat telah melakukan PHK sepihak kepada Para Penggugatdan tidak mengijinkan

Suroyo tertanggal17 Maret 2017 adalah sah menurut hukum, dan menyatakan PutusHubungan Kerja (PHK) antara Penggugat Dalam Rekonpensi denganTergugat Dalam Rekonpensi.Berdasarkan dalildalil yang telah diuraikan diatas, mohon kepada yangterhormat Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSI1. Menerima Eksepsi dan jawaban Tergugat seluruhnya;2. Mengembalikan Gugatan Penggugat kepada Penggugat:3.

Menyatakan sah menurut hukum Surat Tergugat No.2O0/III/HPP/2017 s/d No.23/III/HPP/2DI7 tertanggal Il Maret 2DI7 kepada masingmasing ParaPenggugat dan Surat Nomor: 46/III/HPP/2DI7 kepada Penggugat Sdr.Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 42 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PSTSuroyo tertanggal 17 Maret 2017 dan Menyatakan Putus Hubungan Kerja(PHK) antara Penggugat dengan Tergugat;3.

Suroyo tertanggal 17 Maret2017, sah menurut hukum Putusan Hubungan Kerja (PHK) antaraPenggugat Dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi;4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi untukmembayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat DalamRekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi secara tunai dan sekaligus, denganrincian sebagai berikut:a.

., Tanggal 03 Mei 2018 sehingga amarnya sebagai berikut:1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak bulan Mei 2017;3) Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa uang pisah kepada penggugat sebesar 1/3 x 4 x Rp5.390.000 = Rp7.186.666,00 (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);4) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;3.

,Tanggal 03 Mei 2018 sehingga amarnya sebagai berikut:1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatputus sejak bulan Mei 2017;3) Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PemutusanHubungan Kerja (PHK) berupa uang pisah kepada penggugatsebesar 1/3 x 4 x Rp5.390.000 = Rp7.186.666,00 (tujuh jutaseratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enamrupiah);4) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;3.

Akhirudin yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 80/80/IV/1997 dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-28022023-0019 dan/atau nama Eeng Akhirudin yang tertulis dalam Kartu Keluarga No.3573032702230001 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3573031403640003 dan/atau nama Akhirudin yang tertulis dalam Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor SK.55/UMUM/SDM/26/PHK/REGIONAL-7/0320 tanggal 04 Maret 2020 adalah satu orang yang sama;

Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat karena PHK; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sejumlah Rp35.414.043,00 (tiga puluh lima juta empat ratus empat belas ribu empat puluh tiga rupiah); 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;3. Membebankan biaya kepada Negara;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat Tersebut

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 maret 2016 karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat berupa Uang Pisah dan Upah Penggugat bulan November 2014 s/d Februari 2016 serta THR Tahun 2015