Ditemukan 11616 data
Urut Berdasarkan
Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 159 / PDT / 2016 / PT.SMR Tanggal 12 Januari 2017 — Drs. INDRA SYAMSU NASUTION Ketua Pengurus Koperasi Perumahan HOP (KOPERHOP). Berkedudukan di Jl. Masjid Al-Falah HOP I, Bontang Kalimantan Timur, dalam hal ini kuasanya 1) HARMAN THAMRIN, SH.MH,2) DAMAYANTI, SH, Advokat dan Konsultan Hukum HARMAN THAMRIN, SH.MH & PARTNERS LAW FIRM beralamat di Jl. Ahmad. Yani Gg. Selat Timor No.35 RT.3 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 2 Mei 2016 dengan Legalisasi No. W18-U8/ 36/ HK.02.1/ V/ 2016/ PN. Btg Tertanggal 17 Mei 2016 semula disebut sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING ;
L A W A N :
KUDDING, Karyawan BUMN, Berkedudukan PC 4 No.219 Komp PT. Badak NGL RT/RW. 002/- Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1) H.M. ZUCHLI IMRAN PUTRA, S.H., M.H, 2) ANDI KINANG, SH., 3) AFRIADY PUTRA, S.H., S.Sos., 4) LINDA Y PUSPA, S.H., 5) ARMAN CHANDRA,S.H., 6) SUHARDI.S.H., 7) MUKLAS HANDOKO,S.H., 8). MASAGUS SS,S.H., 9). SANDI PUTRI A.U.S.H., 10) FERI.H,S.H., 11) PRAMUDYAJATITAMA,S.H., 12) TEUKU FAHRI V,S.H., 13) RAHMAT,S.H., dan 14). GUSTARIA NS,S.H., Advokat pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum BORNEO JUSTITIA & PARTNERS berkantor dan berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso No.7 RT/RW. 05/- Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang 75311, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 020/ZIP_AA/IV/2016 Tertanggal 26 April 2016., semula disebut sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ;
87 — 47
87 — 47
Bahwa bunyi Pasal 8 adalah:Apabila dalam jangka waektu Peranjian ini berlangsung, tanah &bangunan tersebut diperlukan oleh Pihak Pertama (Penggugat) danberakibat Perjanjian ini diputuskan, maka Pihak Kedua vajibmengembalikan tanah tersebut kepada Pihak Pertama tanpa adanyatuntutan ganti rugi berupa apapun dari Pihak Pertama.Dan dalam hal ini Pihak Pertama akan memberitahukan kepada PihakKedua secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.Jelas bahwa penekanan perjanjian Pasal 8 tersebut adalah jika tanah
Register : 21-05-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 60/Pid.B/2019/PN Slw Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
DIAH RAHMAWATI, S.M.,M.H.
Terdakwa:
1.TONI SETIAWAN Bin WAKRI
2.ABDUL AZIZ Bin KALIL
40 — 4
DIAH RAHMAWATI, S.M.,M.H.
Terdakwa:
1.TONI SETIAWAN Bin WAKRI
2.ABDUL AZIZ Bin KALIL
40 — 4
keperluan Terdakwa TONI SETIAWAN Bin WAKRI danTerdakwa Il ABDUL AZIZ Bin KALIL;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkapdipersidangan diketahui baik dari keterangan saksi saksi dan juga pengakuanParaTerdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukantanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan hal tersebut terus berlangsungselama beberapa bulan dan dari waktu tersebut dimana ParaTerdakwa sudah menerima komisi (fee) atas perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa penekanan
Register : 14-07-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA Ngamprah Nomor 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
90 — 75
90 — 75
Tentang terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,7.3.didalam penjelasan pasal demi pasal, baik huruf (f) pada Pasal 19 PPNo. 9 Tahun 1975 maupun pada huruf (f) dalam Pasal 116 KHI, samasama dinyatakan cukup jelas.Akan tetapi penekanan kata terusmenerus yang dulang sebanyak dua kali adalah untuk menunjukanatau menekankan bahwa tidak cukup berselisih hanya sekalisaja,tidak cukup bertengkar hanya sekali saja, tapi harus berkalikali dan telah mengganggu keharmonisan rumah tangga sehinggatidak
Register : 16-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 150-K/PM.III-19/AD/VII/2021 Tanggal 9 September 2021 — Oditur:
Jem CH Manibuy,S.H.
Terdakwa:
David Sabami
42 — 18
Jem CH Manibuy,S.H.
Terdakwa:
David Sabami
42 — 18
Dimana tugas PrajuritTNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan Negara, olehkarena itu harus diisi oleh prajurit yang memiliki disiplin sertasehat jasmani dan rohani.Hal 36 dari 43 hal Putusan Nomor : 150K/PM.III19/AD/VII/2021Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebutditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dandilanjutkan dengan penekanan dari masingmasing KomandanKesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa, selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan sudah sering mendengar
Register : 23-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 43-K/PM.I-04/AD/VI/2021 Tanggal 8 Juli 2021 — Oditur:
Zul Fadli, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Rasyid Ridho Batubara
489 — 478
Zul Fadli, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Rasyid Ridho Batubara
489 — 478
Bahwa dalam melakukan penyidikan, saksi melakukannya sesuaisesuai dengan hukum yang berlaku, tidak ada intimidasi,penekanan, mengarahkan dan pemaksaan.4. bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi memerintahkanTerdakwa untuk membacanya, apabila Terdakwa sudahmemahami isi dari Berita Acara Pemeriksaan, maka Terdakwadiperintahkan untuk memberikan paraf dan tanda tangan.5.
Register : 22-12-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PN KISARAN Nomor 124/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Kis Tanggal 31 Januari 2017 — P.T. BANK MANDIRI (Persero), Tbk Lawan DEDY HERIANTO SITEPU
121 — 52
121 — 52
(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, maka permohonanrestrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bank apabila TERMOHONmasih memiliki prospek usaha yang baik dan berdasarkan cash flow usahaTERMOHON tersebut bank meyakini bahwa TERMOHON akan mampumembayar seluruh kewajibannya kepada Bank berupa hutang pokok, bungadan denda sesuai dengan syarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalamPerjanjian Restrukturisasi Kredit.
Putus : 14-03-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 50/Pid.B/2017/PN TBT Tanggal 14 Maret 2017 — JUL FIRMAN SIMBOLON ALS FIRMAN
28 — 4
28 — 4
Untuk itu, penekanan unsur barangsiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN TBTMenimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki
Register : 19-06-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 367/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 2 Oktober 2017 — PT.ADHI DAYA ENERGI >< PT.BUMI SUBSEA INDONESIA
65 — 41
65 — 41
(dicetak tebal untuk memberikan penekanan);2. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerserta merujuk pada pendapat dari mantan Hakim Agung Bpk. M.Yahya Harahap, SH di atas, maka PENGGUGAT wajibmembuktikan dalil pokoknya yaitu:* Apakah memang benar Tergugat memiliki kKewajiban hukumuntuk membayarkan klaim yang diajukan oleh Penggugat berdasarkanPerjanjian Kerja dan Perintah Kerja?3.
Register : 30-06-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 26-06-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 427/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL Tanggal 12 April 2017 — 1.IBU HENNY SOENARSIH
2.BAPAK TOTO HUSAR ANURAGA
3.BAPAK HUMAN MINTARAGA
4.BAPAK HURI SUKSIANTO
5.BAPAK NOVA HUTAMA
6.BAPAK Drs HUGI PRAYOGI
7.BAPAK WINKI HUDI SRI MOELYONO
Lawan
TUAN FANNY INKIRIWANG
66 — 42
66 — 42
Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut AktaPengikatan Jual Beli No. 01 tanggal 23 Desember 2015), dimana PARATERGUGAT mengakui telah membuat dan menandatanganinya denganTERGUGAT.Bahwa di dalam Posita Gugatannya, PARA PENGGUGAT berkalikalimemberikan penekanan atas terjadinya tindakan wanprestasi olehTERGUGAT, dengan mendasarkan pada tidak dilakukannya pembayaranoleh TERGUGAT pada tanggal 28 Mei 2016, sesuai bunyi ketentuanpasal 2 Akta Pengikatan Jual Beli No. 01 tanggal 23 Desember 2015tersebut,
Register : 02-01-2013 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 17-04-2013
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 02-K/PM I-02/AD/I/ 2013 Tanggal 26 Februari 2013 — PAULUS TRIONO, SERMA, NRP. 2193001771072
22 — 15
22 — 15
Bahwa perbuatan ini telah mendapat perhatian dari pimpinan TNI dengan berulang kalimemberikan penekanan agar setiap prajurit TNI memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakatuntuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkoba namun justru Terdakwa menggunakannyahal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak peduli dengan perhatian dan perintah pimpinan TNItentang larangan mengkonsumsi zat terlarang apalagi Terdakwa yang bertugas selaku pendidik diRindam I/BB seharusnya menjauhi perbuatan ini.3.
Register : 25-03-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 41-K/PM.I-04/AD/III/2019 Tanggal 12 Juni 2019 — SERDA AMIR SAPTA IRAWAN
74 — 50
74 — 50
Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis sabusabujuga minumminuman keras, hal ini menunjukkan perilaku dan sikapketidakpedulian Terdakwa atas perintah pimpinan/atasan yang selalumemberikan penekanan untuk mengajak keluarga dan lingkungannyamenghindari narkoba serta minuman keras dan Pimpinan TNI telahmemerintahkan untuk menindak tegas terhadap anggota TNI yangmelakukan tindak pidana Narkotika.4.
Register : 02-03-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 264/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 1 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TIMBUL PARADONGAN RAMBE alias TIMBUL
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DICKY ADITYA SH
27 — 14
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DICKY ADITYA SH
27 — 14
pembuktian dipersidangantidaklah terbukti kalau selama ini dalam jejak masa lalunya justru terdakwamenjadi bahagian jaringan terorganisir dalam peredaran gelap narkotika bahkandari cara terdakwa mendapatkan narkotika dimaksud yakni dengan membelidari seseorang bernama Indra dapat menggambarkan bila lanya menjadi korbandari mereka yang sengaja memanfaatkan terdakwa untuk tetap memilikiketergantungan terhadap penggunaan narkotika yang bisa merusak masadepan terdakwa;Menimbang, bahwa satu hal yang menjadi penekanan
Putus : 09-07-2015 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 422/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr Tanggal 9 Juli 2015 — VEEJAY BALARAJAH
76 — 45
76 — 45
menurutYurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995adalah sama dengan terminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksudsetiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadiTerdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan(sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadiorang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan,oleh sebab itu penekanan
Register : 21-09-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 518/PDT/2020/PT BDG Tanggal 27 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat : Kejaksaan Negeri Karawang Cq. Jaksa Penuntut Umum Diwakili Oleh : NURHAQIQI,SH.
Terbanding/Penggugat : PT. OTO MULTIARTHA
86 — 40
Terbanding/Penggugat : PT. OTO MULTIARTHA
86 — 40
Sebagai badan yangberwenang dalam penekanan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin olehJaksa Agung yang dipilin oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakankekuasaan Negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanyamerupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.
Register : 14-09-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh Tanggal 19 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
FREDDY VZ PASARIBU, SH
Terdakwa:
1.DANI AZHARI Alias DEDEN
2.HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA
45 — 34
FREDDY VZ PASARIBU, SH
Terdakwa:
1.DANI AZHARI Alias DEDEN
2.HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA
45 — 34
Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Para Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN SrhAd. bMenimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan
Register : 16-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Pare Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 16
55 — 16
No.361/Pdt.G/2019/PA.Paredan menjaga malu dua keluarga besar apabila semua photo itu tersebar, dansaya juga dari awal sudah ikhlas memaafkan istri saya dan meminta segerabertaubat.saat di awal kejadian ini saya ketahui. saya sudah melarang istri sayabermain fb segera menutup akunnya dan segera mengganti nomor hp nyatapi istri saya tidak mendengarkan dan sangat keras kepala (sifatnya daridulu) dan saya juga meminta dari awal menyelesaikan masalah ini baikbaik..dari semua penekanan yang saya katakan
Putus : 19-09-2017 — Upload : 08-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 869 K/PID/2017 Tanggal 19 September 2017 — ERWINSYAH alias ERWIN
108 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisikdengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanandari penyidik maupun pihak luar. (M.
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
53 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakanPutusan
Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi(2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuatkejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau
Register : 12-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 242-K/PM II-08/AD/X/2016 Tanggal 8 Desember 2016 — Kopka Ulprima Putra
87 — 38
87 — 38
Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotikamenunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yangbertugas di Kesatuan Kogartap WJakarta untuk menjauhi narkotikasebagaimana penekanan Panglima TNI agar setiap Prajurit TNI tidakterlibat dalam penyalahgunaan narkotika, karena dampak darimengkonsumsi narkotika utamanya terhadap diri sendiri akanmempengaruhi kesehatan manusia pada syaraf tubuhnya sehingga akandapat berdampak bagi kinerja Terdakwa di Kesatuan.
Register : 20-05-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit /2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 13 Juni 2019 — PT. BPR BINA DANA SWADAYA ; PT. BPR SULAWESI MANDIRI ; PT. BPR KARYA PERDANA SEJAHTERA ; 4. PT. BPR CITRA DANA MANDIRI >< IWAN RENALDI ; 2. DEVI ROSALINA
1190 — 748
1190 — 748
Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun ataspermohonan satu atau lebih kreditornya.Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Kepailitan, yang dimaksud denganutang yang telah jauth waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untukmembayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karenapercepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaansanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusanpengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. penekanan