Mengingat bahwa pelimpahan wewenang tersebut dilakukan olehpejabat yang memperoleh mandat, maka pelimpahan tersebut baru dapatdilakukan oleh Direktur Kelembagaan dan Kerjasama kepada Koordinator PerguruanTinggi Swasta Wilayah VII ( Tergugat ) apabila ada hak substitusi. Selain itu Tergugatdalam menandatangani Surat Keputusan no. 1095/K7/AK/2011tanggal 31 Mei 2011 tampak sangat jelas tidak bertindak untuk dan atas namapejabat yang memberi mandat. Melainkan bertindak untuk nama jabatannyasendiri.

, adalah kewenangan semukarena ini kewenangan itu hanyadiinternal lembaga antara atasan danbawahan, dan mengapa dikatakansemu karena sifat dari kewenanganitu bahwa penerima mandat tidakbertanggung jawab terhadap segalaakibat hukum yang dilakukan ketikaKewenangan........kewenangan tersebut dijalankan sesuai dengan mandat yang diterima, akantetapi apabila terjadi mal administrasi maka letak tanggung jawab individu darikewenangan mandat, tanggung jawab kewenangan terletak di pemberi mandat ; Bahwa kalau

Kalau menyamping pejabat itu tidak adastruktur organisasi tetapi kalau atas bawah ada dua yaitu yang satu bisa terjadidengan mandat dan satunya delegasi dan hal itu dilihat dari konteknya, kalaumandat segala tindakan yang terjadi pada saat berakibat hukum segala tindakantanggung jawab pemberi mandat, akan tetapi kewenangan mandat itu akan gugurserta merta pemberi mandat itu mencabut ; Bahwa Kopertis bisa bertindak atas nama dirinya sendiri kalau kewenangan itu bersifat delegasi ;39Bahwa yayasan didalam

Pelimpahan inidibedakan dalam dua jenis yaitu pelimpahan kewenangan dalam bentuk delegasidan pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat.

Pelimpahan wewenang dalam bentukmandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh suatu organ pemerintahkepada organ lain untuk atas namanya mengambil keputusankeputusan, dengan ketentuanbahwa prosedur pelimpahan ini terjadi dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan,sedangkan tanggung jawab/tanggung gugat adalah tetap berada pada pemberi mandat, serta57tetap dimungkinkan bagi Pemberi mandat untuk setiap saat menggunakan sendirikewenangan yang dilimpahkan itu ; Menimbang.........Menimbang

SBY. terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 201 4;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh

Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) didepan Pengadilan Administrasi;Hal 9 Putusan No. 256/B/2018/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium); Menimbang

Bupati/Walikota.Menimbang, bahwa terhadap isuisu hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut := 20 25 n2 sen nnn nnn enoneMenimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut; bahwa atas nama ataulazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenangmandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaiberikut : Wewenang Mandat

,untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas3Menimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri knasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danFEL Penna nnn nnn cen ne RR RR EN A I IMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandattidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

Tentang PengangkatanSekretaris Desa Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, atas namaDHORA PUSPITA SARI, tanggal 9 Pebruari 2018 (bukti T. 13) adalahBupati Kediri, oleh karena wewenang yang dimiliki olen Kepala DesaNanggungan adalah wewenang mandat dari Bupati Kediri berdasarkanketentuan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 TentangDesa jo Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara

SBY. terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki olen Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala

Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) di depan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangHal 9 Putusan No. 242/B/2018/PT.TUN.SBYundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium) ;Menimbang,

Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota.Menimbang, bahwa terhadap isuisu. hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut ; bahwa atas nama ataulazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenangmandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaiberikut : Wewenang Mandat

,untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugasMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri khasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandat tidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

Int.2 adalah Bupati Kediri, oleh karena wewenang yang dimiliki olehKepala Desa Nanggungan adalah wewenang mandat dari Bupati Kediriberdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa jo Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara20222Menimbang, bahwa untuk konsistensi Majelis Hakim Banding danmenjaga agar tidak terjadi disparitas putusan, pertimbangan hukum dalamsengketa

perbedaanmendasar, dari atas itu sifatnya mandat, bukan dari atas ke mengeluarkan/ menandatangani surat keputusan, ada perbedaan dari atas itu namanyamandatory, kemudian berturut turut ke bawah.

Mandat itu artinya setiap eselon terkait di bawahnya,bukan hanya irjen dan setiap melakukan perintah itu hubungan mandat,mandatoris, bukan delegasi ;Ahli menerangkan ada perbedaan antara delegasi dan mandat. Kalaudelegasi seperti di pemerintah daerah. Pemerintah pusat melimpahkankewenangan kepada pemerintah daerah untuk melimpahkan kewenangantadi, itu makna delegasi.

itu yang bertanggungjawab adalah pemberi mandat ;Halaman 44 dari 65 halaman.

Mandat. Mandat punterdiri dari yang namanya mandator pemberi mandat, mandataris penerimamandat. Mandataris bertindak untuk dan atas nama mandatory ;Ahli menyebutkan bahwa penerima mandat bertindak untuk dan atas namapemberi mandat.

pimpinansampai ke bawah muaranya ada yang memberi mandat.

(atas nama) Walikota Batam dalam bukti P4menunjukkan bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam dalam penerbitan Surat KeputusanKepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHBD/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atasnama Perusahaan Blue Bird adalah berkedudukan sebagai mandataris (penerima mandat),sedangkan Walikota Batam sebagai Mandans (Pemberi mandat) (bukti P4);Menimbang, bahwa kewenangan membuat suatu Keputusan

Hal ini berbeda dengan mandat, dimanapada dasarnya mandat adalah menyangkut sistemkerjaintern antara pejabat atasan danbawahannya, sehingga dalam mandat tidak terdapat pengakuan kewenangan ataupunpengalihan kewenangan, oleh karena itu yang memiliki wewenang adalah tetap Pejabat yangmemberikan mandat (mandans), bukan penerima mandat (mandataris);Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas namaWalikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHBD/0893/III/2012 tentang Izin PenyelenggaraanAngkutan

Orang Dengan Kendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird nyatanyata16termasuk kewenangan mandat, dimana yang memiliki kewenangan sesungguhnya adalahWalikota Batam sebagai mandansnya, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkankewenangan Walikota Batam tersebut dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHBD/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird;Menimbang

Keputusan Tata Usaha Negara, maka berlakulah asas contrarius actus yangmenyatakan pada dasarnya hanya Pejabat yang menerbitkan suatu Keputusan yang bolehmencabut Keputusan tersebut, sehingga dalam hal ini yang berwenang mencabut SuratKeputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor:KPTS.551.21/PHBD/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang DenganKendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird adalah Walikota Batam, atau bisa jugaWalikota Batam memberi mandat

kepada Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa, namunberdasar Pengakuan Tergugat di Persidangan pada tanggal 4 Oktober 2012 yang menyatakanbahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah tanpa adanya mandat ataupuninstruksi dari Walikota Batam, sehingga makin jelaslah bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan Obyek Sengketa;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindakan Tergugat secara materi adalahtindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya (Onbevoegdheid ratione

menyatakan tetap pada tuntutannya;Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) secara lisan padapersidangan tanggal 17 Maret 2016 yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umumberdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN:Bahwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015, sekitar pukul 14.30Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat diPosko Pemenangan Cabup Mandat

atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah melakukan kekerasan atauancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaiankebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukanperbuatan cabul, dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagaiberikut:e Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, padasaat acara membakar daging di Posko Pemenangan Cabup Mandat

tetap padaketerangannya;4 Saksi Yukung Yudan alias Yukung anak dari Yudan, dibawah janji memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan masalah pencabulan;Bahwa pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbanpencabulan adalah seorang anak bernama SAKSI J;Bahwa kejadiannya terjadi pada hari dan tanggal yang telah saksi lupa, namun padabulan Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Posko PemenanganCabup Mandat

Yukung Yudan alias Yukung anak dari Yudan danTerdakwa sedang berkumpul di dalam posko Cabup Mandat karena ada acara bakarbakar daging babi;e Bahwa posisi duduk orangorang yang ada di dalam posko yakni sdr.

Beti);Bahwa kemudian korban masuk ke dalam posko pemenangan Mandat untuk memintadaging babi kepada kakeknya;Bahwa karena korban takut dengan anjing sehingga Terdakwa menggendong korbandan korban menangis ketika digendong Terdakwa;Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang kemaluan korban;Bahwa kemudian ibu korban mengambil korban dan membawa korban ke bawahkolong rumah;Bahwa saksi tidak mendengar ibu korban bercerita kepada sdr.

Bahwa Pemohon adalah suami dari Pemohon Il yang menikah pada bulanNopember 1992, yang dilaksanakan menurut agama Islam di hadapan Kaur Kesrayang hadir pada saat itu yang bernama Samsudin, yang menerangkan telahmendapat mandat untuk mewakili Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes ;2.

XXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat diXXXX Kabupaten Brebes ;Bahwa Saksi adalah Paman dari Pemohon II ;Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon dan Pemohon II pada bulan Nopember1992, karena saksi menghadiri pernikahan tersebut dan pernikahan keduanyadihadiri oleh Kaur Kesra atau lebay yang bernama Samsudin yang menerangkantelah mendapat mandat untuk mewakili Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes ;Bahwa yang menjadi wali adalah

alamat di XXXX KabupatenBrebes ;Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon I, keduanya adalah suamiistri sah ;Bahwa Pemohon dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada bulanNopember 1992 dan saya hadir pada saat itu ;Bahwa yang menjadi wali adalah Bapak Warto bin Sayad ayah kandungPemohon II dan yang menjadi saksi adalah Sakmad bin Tarja dan Woro Utami ;Bahwa Perikahan Pemohon dan Pemohon II dilaksanakan secara agamaIslam dan dihadiri oleh Kaur Kesra yang bernama Samsudin yang menerangkantelah mendapat mandat

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannyapemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam berita acara persidangan, makacukuplan kiranya dengan menunjuk kepada berita acara tersebut ;TENTANG HUKUMNNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon II pada tahun 1992 telah melangsungkan pernikahan dihadapan kaur Kesra bernama Samsudin yang mengaku mendapat mandat

dari Pejabat yang lebih tinggi kepada Pejabat yang lebihrendah yang sudah barang tentu tanggung jawab dan tanggung gugatnyatetap ada pada pemberi mandat, bagaimana untuk mengetahuikewenangan yang diberikan secara mandat, maka harus dilihat dari adatidaknya surat atau persetujuan yang diberikan oleh Pejabat yang lebihtinggi kepada Pejabat yang lebin rendah sebagai penerima delegasi;Bahwa, terkait dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor Kw.15.1/2/Kp.07.6/3218/2014, tanggal 11

Jawa Timur, dalam halini Tergugat adalah kewenangan delegasi, sehingga tanggung jawab dantanggung gugatnya sepenuhnya ada pada Tergugat/Termohon kasasiKewenangan delegasi yang ada pada Tergugat/Termohon kasasi terlihatpada format surat keputusan (objek sengketa) yang tidak ditemukanadanya surat persetujuan dari pihak Menteri Agama yang dicantumkandalam konsideran Menimbang dan Memperhatikan, Hakim dalam hal initerjebak pada penggunaan Atas nama, sehingga putusannya mengarahpada kewenangan mandat;

yang memberinya mandat, namun bila dicermati formatsurat keputusan (objek sengketa) tidak ada surat apapun berbentukpersetujuan dari Menteri Agama kepada Kepala Kantor Wilayah ProvinsiJawa Timur (Tergugat) yang dicantumkan dalam konsideran, oleh karenaHalaman 16 dari 20 halaman.

adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang lebin Tinggi kepada Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang lebin rendah dengan tanggung jawab dan tanggunggugat tetap berada pada pemberi mandat;Halaman 17 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 578 K/TUN/2015.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkanberdasarkan sumber kewenangan mandat, oleh sebab itu Tergugatnyaseharusnya mandans yaitu Menteri Agama Republik Indonesia.

DirekturJenderal Pajak Kementerian Keuangan RI;Menimbang, bahwa atas objek sengketa dan jabatan yangmengeluarkan objek sengketa di atas, maka untuk menentukan subjek hukumTergugat perlu berpedoman pula pada UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, pada ketentuan Pasal 14 ayat 4, mengatur:Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harusmenyebutkan atas nama Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yangmemberikan Mandat.

Lebih lanjut pada bagian penjelasan, dijelaskan bahwa:Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n), untukbeliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t).Kemudian pada ketentuan Pasal 14 ayat 8, mengatur: Badan dan/ atau PejabatPemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawabKewenangan tetap pada pemberi Mandat,Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dipahami bahwa dalam perkaraini hanya terdapat 1 (satu) objek sengketa yang digugat olen Pengguat

Direktur JenderalPajak Kementerian Keuangan RI (mandat);Putusan Perkara Nomor : 9/G/2021/PTUN.SMGHalaman 11Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut apabila dinubungkandengan ketentuan Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim bahwa seharusnya yangdidudukkan sebagai subjek hukum Tergugat dalam gugatan Penggugattersebut hanya Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

adalah Aliansyah (panitia);Bahwa waktu pemilihan dan perhitungan suara berlangsung, semuanya aman dan lancardan dihadiri oleh perwakilan pihak Kecamatan Hantakan serta pihak keamanan darikepolisian Polsek Hantakan dan dari Koramil atau Babinsa serta saksi mandat darisemua calon Pembakal;Bahwa pada waktu pemilihan tidak ada calon yang ributribut;Bahwa selaku saksi mandat dari calon nomor urut 3.

adalah Aliansyah (panitia);Bahwa waktu pemilihan dan perhitungan suara berlangsung, semuanya aman dan lancardan dihadiri oleh perwakilan pihak Kecamatan Hantakan serta pihak keamanan darikepolisian Polsek Hantakan dan dari Koramil atau Babinsa serta saksi mandat darisemua calon Pembakal;Bahwa pada waktu pemilihan tidak ada calon yang ributribut maupun saksi mandatecalon lain;Bahwa selaku saksi mandat dari calon nomor urut 3.

lain ikut menandatangani surat pernyataanterebut;Bahwa waktu pemilihan sampai perhitungan suara selesai dihadiri oleh perwakilan pihakKecamatan Hantakan serta pihak keamanan dari kepolisian Polsek Hantakan dan dariKoramil atau Babinsa, calon Pembakal serta saksi mandat dari semua calon Pembakal;Bahwa saksi juga ikut memilih waktu itu;Bahwa kertas hasil perolehan suara waktu itu ada yang mendokumentasikan;Halaman 39 dari 7240Saksi HAMDAN:Saksi bersama Junaidi adalah saksi mandat dari calon nomor

lain ikut menandatangani surat pernyataanterebut;Bahwa waktu pemilihan sampai perhitungan suara selesai dihadiri oleh perwakilan PemdaHST dan pihak Kecamatan Hantakan serta pihak keamanan dari kepolisian Polsek Hantakandan dari Koramil atau Babinsa, calon Pembakal serta saksi mandat dari semua calonPembakal;Bahwa kertas hasil perolehan suara waktu itu ada yang mendokumentasikan;Saksi DARNI:Saksi adalah saksi mandat dari calon nomor urut 1.

adalah Aliansyah (panitia), namun selaku saksi mandat dari calon nomor urut3.

AGUSLI secara berulangulang kali baik di rumah, di mobil dan hotel Abidin Padang, selanjutnya Terdakwamemberitahu kepada ninik maka YENI MARLINA dan ninik mamak AGUSLI MS Pgl.AGUSLI untuk bertemu dan menyelesaikan masalah ini dengan cara adat;Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2019 Terdakwa menandatangani suratpernyataan pemberian mandat dari SYAFRIZAL untuk menuntaskan masalah rumahtangga SYAFRIZAL tersebut, Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 13.00WIB bertempat di ruang tata usaha

AGUSLI selaku Ketua KAN Tapan dengan tulisanpada alinea pertama berbunyi dengan ini mengadukan kepada Bapak Camat RAHTapan, Bapak Camat BAB Tapan selaku payung panji KAN Tapan dan pengurus KANTapan, suatu hal yang sangat prinsip dalam masyarakat adat di 20 Nagar di Tapanyang di bawah Pimpinan Bapak Camat, yaitu pada tanggal 27 Juli 2019 urangsumando saya, nama SYAFRIZAL telah memben mandat kepada saya dan didampingiHalaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 217/PID/2020/PT PDGoleh 2 orang saksi diantaranya

AGUSLI secara berulangulang kali baik di rumah, di mobil dan hotel Abidin Padang, selanjutnya Terdakwamemberitahu kepada ninik maka YENI MARLINA dan ninik mamak AGUSLI MS Pgl.AGUSLI untuk bertemu dan menyelesaikan masalah ini dengan cara adat;Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2019 Terdakwa menandatangani suratpernyataan pemberian mandat dari SYAFRIZAL untuk menuntaskan masalah rumahtangga SYAFRIZAL tersebut, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 13.00WIB bertempat di ruang tata Usaha

AGUSLI selaku Ketua KAN Tapan dengan tulisanpada alinea pertama berbunyi dengan ini mengadukan kepada Bapak Camat RAHTapan, Bapak Camat BAB Tapan selaku payung panji KAN Tapan dan pengurus KANTapan, suatu hal yang sangat prinsip dalam masyarakat adat di 20 Nagar di Tapanyang dibawah Pimpinan Bapak Camat, yaitu pada tanggal 27 Juli 2019 urang sumandosaya, nama SYAFRIZAL telah memberi mandat kepada saya dan didampingi oleh 2orang saksi diantaranya 1.PM.ldris alamat di Nagari Bt. Arah Tapan, 2.

Menetapkan barang bukti berupa :2 (dua) lembar surat pengaduan tanggal 7 Agustus 2019 yangditandatangani oleh Zaibir Usman; 1 (Satu) lembar amplop surat warna putin yang bertuliskan kepada Yih.Bapak Lurah Bandar Buat Lubuk Kilangan Kota Madya Padang di Padangmenggunakan prangko Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); 1 (Satu) lembar surat pernyataan pemberian mandat tanggal 27 Juli 2019; 2 (dua) lembar surat pengaduan tanggal 7 Agustus 2019 yangditandatangani oleh Zaibir Usman (asli); 4(empat) lembar surat

., Direktur Utama P.T.Donindo Menara Utama, berkedudukan di Jalan H.Djok Mentaya No.23 BC, Kelurahan Telawang,Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk danatas nama Yayasan Sejahtera Abadi, berdasarkanSurat Mandat No.02/YSA/E/IV2005 tanggal 23Februari 2005 yang dikukuhkan dengan Akte NotarisHusein Halim, S.H. yang dibuat tanggal 9 Agustus2005, yang dalam hal ini memberi kuasa substitusikepada : ADWIN TISTA, S.H., M.H. dan NORRIFAT,S.H., para

Donindo Menara Utama selakupenerima mandat dan kuasa dari Yayasan Sejahtera Abadi, sebagiantanah yang dikelola, diduduki dan dikuasai tersebut telah dirancangmendirikan bangunan pertokoan di atas tanah seluas 1,8 Ha. atauseluas 18.000 M?, dengan ukuran dan batasbatas sebagaimanaterurai dalam gugatan, untuk selanjutnya disebut dengan tanahsengketa ;bahwa sebelum membangun dan mendirikan bangunanpertokoan di atas tanah sengketa, Ir. Donny Witono selaku DirekturUtama P.T.

Donny Winoto, M.M. selakupenerima mandat dan kuasa Yayasan Sejahtera Abadi telah mengajukan gugatan terhadap Walikota Banjarmasin di Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin, dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan TataUsaha Negara Banjarmasin telah menjatuhkan putusan, yaitu putusanNo.13/G.TUN/2005/PTUN.BJM tanggal 17 Juni 2005, putusan manatelah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :1.

Menyatakan sah dan berharga Surat Mandat No.02/YSA/E/IV2005tanggal 23 Februari 2005 yang kemudian dikukuhkan dalam AktaNotaris yang dibuat pada Notaris Husein Halim, S.H. tertanggal 9Agustus 2005 yang dibuat oleh Yayasan Sejahtera Abadi denganmemberi kuasa kepada Ir. Donny Witono, M.M. yang bertindakdalam jabatan dan kedudukannya selaku Direktur Utama P.T.Denindo Menara Utama ;.

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

., hal ini ssuai dengan maksud dan ketentuaan Pasal 14 UndangUndang No.30 tahun 2014Tentang Administrasi Negara Ayat (7) Badan dan/atauPejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, keoegawaian, dan alokasi anggaran. 5.

Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenanganmenetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASNdan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 115 Ayat 1Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat PembinaKepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi.UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(UUAP)Pasal 14(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat

.(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harusmenyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmemberikan Mandat.Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapatmenggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat,kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan.Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkanketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang memberikan

Mandat dapat menarik kembaliWewenang yang telah dimandatkan.Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenangmelalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakanyang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukumpada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenangmelalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.Nomor: 3/P/FP/2017/PTUN.

PDGHalaman 33Menimbang, bahwa kemudian dalam kurun waktu Bupati Lima PuluhKota berhalangan sementara, Wakil Bupati sebagai penerima Mandat telahmelakukan tindakan yang mengembalikan Pemohon dalam jabatan tinggipratama dan diangkat sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura danPerkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota melalui sebuah Keputusan berupaKeputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/1226/BKPSDMLK/2017tanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana bukti P2, dan lebih lanjut setelahmencermati Berita

Ketua ORARI DaerahHalaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2021/PT MdnSumatera Utara Lokal Asahan yang ditolak oleh Panitia PelaksanaMUSDA, dimana hal itu sangat merugikan dan menghalangi pihakPemegang Mandat yang sah ic.

Penggugat untuk mengikuti Substansiacara MUSDA dan akibatnya Penggugat tidak dapat menyampaikanhak suaranya pada MUSDA ORARI tersebut ;Bahwa pada awalnya Surat Mandat Ketua ORARI Lokal Asahandiberikan kepada Wakil Ketua yakni Kemas Muh. Oswiman (ic.Penggugat 1) dan Sekretaris yakni Darwin Lubis, S.H, sebagaimanatercantum didalam Surat Mandat Nomor : 01/Mandat/Musda/AS2019tanggal 27 Agustus 2019 dan dalam Surat Mandat tersebut secara tegasdisebutkan bahwa Sdr. Kemas Muh. Oswiman (ic.

Khairul Ikhwan sebagaimana tercantum didalam Surat MandatNomor : 02/Mandat/Musda/AS2019 tanggal 29 Agustus 2019 dansekaligus mencabut dan membatalkan Surat Mandat Nomor01/Mandat/Musda/AS2019 tanggal 27 Agustus 2019 ;Bahwa akan tetapi pada saat Penggugat menghadiri kegiatan MUSDAORARI Daerah Sumatera Utara dengan membawa Surat Mandat Nomor: 02/Mandat/Musda/AS2019 tanggal 29 Agustus 2019, namun olehPanitia MUSDA Surat Mandat yang telah dibawa oleh Penggugat telahditolak meskipun Penggugat telah menjelaskan

dan melakukan protes,akan tetapi penjelasan dan protes dari Penggugat diabaikan olehPanitia MUSDA dengan tidak memberikan izin kepada Penggugat selaku pemegang mandat yang sah untuk mengikuti dan memberikanhak suaranya didalam MUSDA tersebut ;Bahwa namun anehnya Panitia MUSDA tetap memberikan izin kepadaSdr.

Darwin Lubis, S.H untuk mengikuti kegiatan MUSDA meskipun tidakmemperoleh dan membawa Surat Mandat yang sah dari Ketua ORARIDaerah Sumatera Utara Lokal Asahan, dan kehadiran Sdr.

e Bahwa Terdakwa tidak ada perjanjian apaapa antara dengan operator alatberat.e Bahwa Terdakwa ada menda tangani surat mandat tersebut, tapi yang buatTerdakwa Bambang Guruntoro.e Bahwa Maksud Surat Mandat Nomor: 02/BTJPC.II/V/2013 yang ditandatangai oleh Sulaimin dan Junaidi Terdakwa memberi mandat kepadaTerdakwa selaku ketua kelompok tani, yakni perwakilan kelompok taniBagan Tengah Jaya.e Bahwa dalam membuat surat mandat tersebut memang tidak adapersetujuan resmi dari anggota kelompok tani lainya

tersebut untuk mengkordinir pekerjaan lapangan yang akan dilaksanakan oleh anggota Kelompok Tani Bagan Tengah Jaya selias kuranglebih 300 ha yang letak di Kelurahan Parit Culum Il Kecamatan Muara SabakBarat adapun biaya yang timbul dari pekerjaan ini menjadi tanggung jawabGAPOKTAN BTJ dan kepada yang menerima mandat secara berkalamelaporkan pelaksanaan di lapangan kepada kami.Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa Surat Kuasa Khusus dan Surat Mandat tersebut

tersebut untuk mengkordinir pekerjaan lapangan yang akan dilaksanakan oleh anggota Kelompok Tani Bagan Tengah Jaya selias kuranglebih 300 ha yang letak di Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara SabakBarat adapun biaya yang timbul dari pekerjaan ini menjadi tanggung jawabGAPOKTAN BTJ dan kepada yang menerima mandat secara berkalamelaporkan pelaksanaan di lapangan kepada kami;Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa Surat Kuasa Khusus dan Surat Mandat tersebut

Ayam, sedangkan di dalam surat mandat tersebut jelas tertulis bahwa segalabiaya yang timbul dalam pekerjaan ini akan diserahkan kepada kelompok taniGapoktan Bagan tengah Jaya.

Kepala Desa yangbernama Subli, sedangkan isi dari surat mandat tersebut menyangkutpautkan namakelompok tani Bagan Tengah Jaya, yang menurut Majelis Hakim termasuk paraanggota kelompok tani Bagan Tengah Jaya.

dan saksitidak loyal dan pernah saksidan Penggugat ikut RAT bulan April 2013 mewakili anggota tetapi saksi dan Penggugat diusir;Bahwa sepengetahuan saksi sistim pengangkatan kerja di KPUM berupaMandat atau Nota Dinas dan siapa saja yang berprestasi langsungdiangkat menjadi Mandor, saksi dan Penggugat dianggap berprestasi sehingga diangkat menjadi karyawan;Bahwa selain dari gaji saksi dan Penggugat tidak ada diberi uang makan, sebab uang makan sudah digabung dengan gaji;Bahwa sepengetahuan saksi Mandat

adalah berupa Nota Tugas dan ada masa berlakunya;Bahwa sepengetahuan saksi ada sekali pernah perubahan gaji naik 20%, dan langsung maik tidak pakai surat;Bahwa sepengetahuan saksi selama bertugas Penggugat tidak pernahmelakukan perbuatan tercela dan tidak pernah mendapat teguran; Halaman 13 dari 29Putusan PHI Nomor 105/G/2013/PHI MdnBahwa sepengetahuan saksi dasar diangkat menjadi Pegawai tetap adalahberupa Mandat 6 (enam) bulan dan selama percobaan tidak dapat gaji dan baru dapat gaji setelah 1

Berman Situmeang :Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 1990 di Terminal Amplas sebagaimandor yakni sejak saksi sebagai supir angkot tahun 1990 sampaiBahwa saksi tahu Penggugat jadi Mandor sejak Terminal Amplas dibuka;Bahwa tugas Penggugat adalah memberangkatkan Angkot dari Amplas ke Pinang Baris;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diangkat sebagai Mandor denganMandat dan saksi pernah melihat Mandat dari Pengurus KPUM; Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat terima gaji tiap bulannya, tetapi saksitidak

dantiap 6 bulan sekali diganti, dan saksi tidak pernah lihat SK Penggugat hanya Mandat saja yang saksi tahu;Halaman 14 dan 29Putusan PH!

oleh Pengurus KPUMuntuk menjadi mandor per 6 bulan sekali, atas usulan para supir dansepengetahuan saksi seluruh mandor pakai mandat; Bahwa saksi berjumpa dengan Penggugat kalau ada mengurusurus supir danpada rapat setiap bulan, kadangkadang 2 bulan sekali baru jumps; Bahwa saksi tidak digaji dari kantor KPUM;Bahwa saksi ada menyimpan di Koperasi yakni Rp.4.000,/hari dan dapatdipergunakan untuk simpan pinjam kalau ada keperluan; Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau mandor diberhentikan pakai

(sesuai dengan aslinya) ; Fotocopy Tanda Terima Keberatan dari Mandat dan Saksi Calon Kepala DesaGandasari, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gandasari yangditerima oleh pihak Kecamatan Cikarang Barat (sesuai dengan aslinya); Fotocopy Tanda Terima Keberatan dari Mandat dan Saksi Calon Kepala DesaGandasari, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang diterima olehpihak Koramil Cikarang Barat (sesuai dengan fotocopynya) ; Fotocopy Tanda Terima Keberatan dari Mandat dan Saksi Calon KepalaDesa

Gandasari, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gandasari yangditerima oleh Sekda Kabupaten Bekasi/Bupati Kabupaten Bekasi (sesuai dengan aslinya) ;Fotocopy Tanda Terima Keberatan dari Mandat dan Saksi Calon KepalaDesa Gandasari, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gandasari yangditerima oleh Sekda Kabupaten Bekasi / Tim Monitoring (sesuai denganaslinya) ;Fotocopy Tanda Terima Keberatan dari Mandat dan Saksi Calon Kepala Desa Gandasari, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gandasari

Sanen Susanto (selaku Penerima Mandat) dibuat di Gandasari tanggal 20 082018 (sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat Kuasa dari Midik Frabowo (Tergugat II Intervensi)kepada H. Aminullah (selaku Penerima Mandat) dibuat di Gandasari (sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat Kuasa dari Midik Frabowo (Tergugat II Intervensi)kepada Budi Anwar (selaku Penerima Mandat) dibuat di Gandasari (sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat Kuasa dari Midik Frabowo (Tergugat II Intervensi)kepada H.

Wieda Heru MD (selaku Penerima Mandat) dibuat diGandasari (sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat Kuasa dari H. Karya Supriadi kepada Nurdin (selaku Penerima Mandat) dibuat di Gandasari tanggal 21082018(sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat Kuasa dari H. Karya Supriadi kepada Nurasan (selaku Penerima Mandat) dibuat di Gandasari tanggal 21082018Hal. 68 dari 89 hal Putusan No. 92/G/2018/PTUNBDGT.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL.

Sekretaris serta 2 orang Mandatdari 2 calon saksi termasuk BPD ; Bahwa pada saat perhitungan suara semua saksi dan saksi mandat hadir semuatetapi saksi Namin Bin Juen dari pihak Penggugat tidak menandatangani BeritaAcara ; Bahwa mengacu pada Juknis, mulai dari pengumuman calon sampai dengan hakpilih dimusyawarahkan bersamasama kesepakatan dengan para calon dan saksi mandat ;Bahwa selama tahapan awal sampai dengan selesai tidak ada masalah tetapi setelahselesai pelaksanaan ada dan dapat diselesaikan

yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atauyang dilimpahkan kepadanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12Undangundang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaUndangundang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, sehingga meskipun keputusan objek sengketa ditandatanganioleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan KehutananKabupaten Buton Selatan, namun tanggung jawab dan tanggung gugatkeputusan objek sengketa tetap berada pada pemberi mandat

yaitu BupatiKabupaten Buton Selatan karena dalam hal ini kewenangan yangdiberikan oleh Tergugat sebagai pemberi mandat kepada Kepala DinasPertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten ButonSelatan sebagai penerima mandat untuk mengambil keputusan atas namaTergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undangundang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,menyatatakan : Mandat adalah pelimpahan wewenang dari Badandan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah

dengan tanggung jawabdan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat ; .

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana