Bab syarat sahnya Keputusan, Pasal 55 Ayat(1) berbunyi Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbanganyuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapankeputuSan, 2 nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nn nce nneBahwa Tergugat dalam bekerja dan/atau melaksanakan tugasberdasar atas mandat, pengangkatan dan/atau Keputusan KepalaBagian layanan pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah kotaSemarang Nomor : 050/460/201 9;Bahwa Tergugat sebagaimana Angka (28) tidak berwenang

dalammenerbitkan dan/atau mengambil keputusan khususnya keputusanpenetapan pemenang' pekerjaan peningkatan sistem poldertawangmasmadukoro Nomor : 13/Syspol.tawangmasmdkoroHalaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG30.DPU/PJ12a/2019 tanggal 24 April 2019, hal ini bertentangan denganUU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14Ayat (4), Ayat (7) dan Ayat (8) yang berbunyi:Pasal 14 Ayat (4) berbunyi: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahanyang menerima mandat harus menyebutkan

atas nama Badandan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat.

Pasal 14 Ayat (7) berbunyi: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahanyang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenangmengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yangberdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi,kepegawaian dan alokasi anggaran. Pasal 14 Ayat (8) berbunyi: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahanyang memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawabkewenangan tetap pemberi mandat.

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

antara Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

No. 550 PK/Pdt/2009Provinsi Nusa Tenggara Barat (bidang agama) yang bernama I KETUT DRANA, SH,yang pada pertemuan tersebut orangtua Penggugat memberikan mandat penuh untukrencana investasinya di Lombok kepada Bapak I Ketut Drana, SH di hadapan saksi saksi : 1. I Wayan Sudarma, anggota Kepolisian yang bertugas di Polda NTB ; 2.

IKomang Wedrana dan Tergugat sendiri saat itu juga hadir;Bahwa inti dari mandat tersebut adalah sebagai berikut:e Bahwa orang tua Penggugat memberikan kepercayaan penuh kepada Bapak I KetutDrana, SH untuk mengelola dananya yang akan dipergunakan sebagai Investasi diLombok hanya saja masalah pembelian/transaksinya menggunakan nama I MADEASTI SUKARTIKA (Tergugat);Lebih lanjut dijelaskan oleh orang tua Penggugat saat itu bahwa seluruh danapembelian tanah tanah di Lombok adalah milik orang tua Penggugat

tulus yang diberikan oleh almarhumorang tua Penggugat kepada Tergugat justru disalahgunakan, hal ini terbukti Tergugatberniat/beritikad tidak baik dan berusaha menjauhkan hubungan antara orang tuaPenggugat dengan Bapak I Ketut Drana, SH, sebagai bukti terhadap pembayaran tanahtanah point 5.4 ; 5.5 ; 5.6, dan 5.7 Tergugat berusaha potong kompas dan berhubunganlangsung dengan orang tua Penggugat padahal mestinya sesuai dengan amanatalmarhum harus melalui Bapak I Ketut Drana, SH yang sudah diberi mandat

tetap Unkracht van gewijsde);Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;: Mohon putusan lain yang seadil adilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:I.Gugatan Penggugat salah alamat, error in subyekto maupun error in obyekto.Bahwa Tergugat membeli tanah/obyek sengketa tidak pernah berhubungan maupunmenerima dana/uang dari orang tua Penggugat maupun dari Bapak I Ketut Drana,SH sebagai orang yang diberi mandat

No. 550 PK/Pdt/2009c Tidak masuk akal dalam sebuah kerja sama yakni antara pemilik modal (IKetut Sukarata), penerima mandat/pengelola modal (I Ketut Drana, SH danyang beratas nama (I Made Asti Sukartika/Pemohon PK) dilakukan tanpaperjanjian dan ikatanikatan yang sah secara tertulis;Bahwa oleh karena demikian perbuatanperbuatan hukum yang dilakukansebagaimana keteranganketerangan saksi Penggugat/Termohon PK yang bernamaI Ketut Drana, SH dan I Komang Wedrana adalah merupakan perbuatan hukumfiktif dan

HalamanMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dari PihakPembanding / Tergugat dan pokok perkara dalam sengketa Tata Usaha Negaraini, terlebin dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan TanggungGugat ( /iability / Responsibility ) yaitu siapakah yang harus di gugat dalam kaitandengan terbitnya obyek sengketa dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa kewenangan Badan dan / atau Pejabat TataUsaha Negara dalam Hukum administrasi diperoleh melalui 3 ( tiga ) cara yaitu :ATRIBUSI, DELEGASI dan MANDAT

Halaman 9 dari 15 HalamanMenimbang, bahwa terhadap isuisu hukum tersebut dapat diberikanjawaban sebagai berikut : 22+ 22222 22202 Jawaban terhadap hukum ke 1 (satu).Menimbang, bahwa atas nama (mandatum) atau sudah lazimdisingkat a.n . dalam hukum administrasi adalah pemberian tugas bukanpengalihan wewenang dari suatu pejabat kepada pejabat lainnya, dalam halwewenang didasarkan atas Mandat, maka tanggung gugat ada pada PemberiMandat, bukan pada Penerima Mandat ; Jawaban terhadap isu hukum ke 2 (dua

Halaman 11 dari 15 HalamanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas Majelis Hakim Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwakewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa di dasarkan atas nama Bupati / Walikota ( Mandat ), maka yang mempunyai tanggung gugatadalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota, dengan demikian yangharus di gugat adalah Bupati / Walikota bukan Kepala Desa ,berdasarkanpertimbangan tersebut isu hukum ke 3 ( tiga ) Sudah terjawab ;Menimbang

Raimin telah mendapatkan mandat dari ayah Pemohon II untuk mengakadkan nikahnyaPemohon II dengan Pemohon 1;o Bahwa ayah Pemohon II juga yang bernama bapak H.

Raimin yang telah mendapatkan mandat untuk menjadi wali nikah Pemohon denganPemohon dari ayah Pemohon II dan ayah Pemohon II juga hadir dalam majelis akan nikah; o Bahwa yang menjadisaksisaksinya waktu Pemohon dan Pemohon II nikah adalah saudara Kudin dan saudara Saali Alim dengan maharnyaberupa perhiasan emas (kalung) seberat 7,6 gram dan telan dibayarkan; o Bahwa pernikahan Pemohon denganPemohon II sampai sekarang belum tercatat;mengetahui adanya pernikahan Para Pemohon karena saksisaksi hadir

RaiminKarena telah mendapatkan mandat untuk mengakadkan nikahnya Pemohon II dengan Pemohon dari BapaknyaPemohon II bernama H.Emur bin Kidan dengan disaksikan oleh saudara Kudin dan saudara Saali Alim dengan maharperhiasan emas berupa kalung seberat 7,6 gram tetapi perkawinannya belum atau tidak tercatat pada pihak yangberwenang ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukanbukti surat/bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P 1 dan P2 di

Raimin yang telah mendapatkan mandat dariayahnya Pemohon II yang bernama H. Emur; Bahwa ayahnya Pemohon II yang bernama bapak H.

Raimin karena telah mendapatkanmandat untuk mengakadkan nikahnya Pemohon II dengan Pemohon dari ayahnya Pemohon II yang bernama bapak H.Emur dengan disaksikan oleh saksisaksi yang bernama saudara Kudin dan saudara Saali Alim dengan mahar berupaperhiasan emas (kalung) seberat 7,6 gram tetapi perkawinannya belum atau tidak tercatat pada pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa wali dari pernikahan Para Pemohon adalah wali yang telah mendapatkan mandat dari waliyang sesungguhnya dan wali yang sesungguhnya

Karanganyar yang kemudian saat itu terdakwa mengakusebagai seseorang yang diutus oleh sesepuh (orang tua yang memilikikelebihnan secara spiritual) dimana saat itu terdakwa menyampaikanmendapat mandat untuk mengelola dana dan barang barang peninggalanpara sesepuh yang memiliki nilai jual yang tinggi ;Bahwa setelah pertemuan pertama terdakwa hampir seminggu sekalimain kerumah saksi Widodo dan setelah kurang lebin 4 (empat) kalipertemuan terdakwa kembali menyampaikan bahwa terdakwa memilikikelebihan

Karanganyar yang kemudian saat itu terdakwa mengakuHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Krg.sebagai seseorang yang diutus oleh sesepuh (orang tua yang memilikikelebihnan secara spiritual) dimana saat itu. terdakwa menyampaikanmendapat mandat untuk mengelola dana dan barang barang peninggalanpara sesepuh yang memiliki nilai jual yang tinggi ;Bahwa setelah pertemuan pertama terdakwa hampir seminggu sekalimain kerumah saksi Widodo dan setelah kurang lebin 4 (empat) kalipertemuan terdakwa

Karanganyar ;Bahwa, saksi mengenal Terdakwa berawal dari salah sambung kemudianTerdakwa main kerumah saksi mengaku sebagai seseorang yang diutusoleh sesepuh (orang tua yang memiliki kelebinan secara spiritual) danTerdakwa menyampaikan mendapat mandat untuk mengelola dana danbarang barang peninggalan para sesepuh yang memiliki nilai jual yangtinggi dan menunjukan beberapa benda berupa keris dan jenglot yangakan digunakan untuk menarik uang goib ;Bahwa, selama perkenalan saksi pernah bercerita masalah

Gabriel Gandung Wirasmoyo Alias Gandung Bin Alm Sunardi NotoHarjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini karena perkara penipuanyang dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa, saksi mengenal Terdakwa setelah dikenalkan oleh saksi Widodo,dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai seseorang yang diutus olehsesepuh yang memiliki kelebihan spiritual dan mendapat mandat untukmengelola dana dan barang barang peninggalan para sesepuh yangHalaman 10 dari 21

Karanganyardan Terdakwa mengaku sebagai seseorang yang diutus olen sesepuh danmendapat mandat untuk mengelola dana dan barang barang peninggalanpara sesepuh yang memiliki nilai jual yang tinggi dan untuk meyakinkansaksi Widodo Terdakwa menunjukan beberapa benda berupa keris danjenglot yang akan digunakan untuk menarik uang goib ;Bahwa, Terdakwa mengatakan mengetahui kondisi saksi Widodo dalamkondisi ekonomi sulit dan Terdakwa janjikan untuk dapat menyelesaikansemua masalah pinjaman saksi Widodo,

Arisman;Oleh karena itu Warga dan Kepala Desa Karang Berahi KecamatanPamenang Kabupaten Merangin sebagai pemberi mandat/kuasa sertaMardani, lbrohim dan Najmi AR sebagai pemilik asal tidak ikut digugatdalam perkara a quo, maka gugatan a quo juga nyatanyata kurangpihak dan mengandung cacat formil (cacat p/unum litis consortium);ll. Dalam Pokok Perkara1.

Karena warga dan KepalaDesa Karang Berahi Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin yangmemberikan mandat dan/atau kuasa kepada Tergugat III untuk menjual objeksengketa tersebut;Bahwa tanah yang dijual kepada Tergugat dan Tergugat II adalahbukan hak milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan didalam gugatan,tapi merupakan hak milik dari: M.

Para pemberi mandat adabagian jasa dari hasil jual beli yaitu Agustar dapat Rp.125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah), Najmi dapat Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah), Anggota Lembaga Adat ada yang dapatRp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp.6.000.000.00,(enam jutarupiah), Kades dapat 50% yaitu Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),Sofwan / Tergugat III dapat Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh limajuta rupiah).

Kemudian kepada Turut Terbanding II/Tergugat II (Sutrisno)dengan Surat Jual Beli tanggal 17 Mei 2018 seluas 4 Ha, dimana dalamSurat Jual Beli tersebut semuanya yang membuat adalahPembanding/Tergugat III, sebagaimana keterangan Saksi para Tergugat diPersidangan dan Pembanding/Tergugat II membuat surat mandat bahwaPembanding/Tergugat Ill dalam menjual tanah Terbanding/Penggugatmendapat mandat dari Desa Karang Berahi yang mana itu semua adalahrekayasa dari Pembanding/Tergugat III untuk mendapatkan bahagian

Bapak Mujais, mempunyai (hakdan kewenangan) konstitusional tertinggi (absolute) ataspenyelenggaraan (Pemerintahan Negara Republik Indonesia dankekuasaan kehakiman) sejak 17 Agustus 1945 c.g. untuk memeriksa,mengadili, memutus dan menetapkan suatu sengketa/ perkara dalamruang lingkup sengketa pelaksanaan mandat/ kehendak/hakkedaulatan rakyat sengketa antara rakyat yang melakukan tindakanhukum register dengan rakyat yang tidak melakukan tindakan hukumregister. atas dasar menurut/ berdasarkan Peraturan

Joko Widodo, Tidak Sah dan Batal DemiHukum dalam jabatan Presiden Republik Indonesia atas dasar cacathukum, tidak sah dan batal demi hukum sejak Calon PresidenRepublik Indonesia jo (Putusan Mahkamah Konstitusi RI No:1/PHPU.PRESXI1/2014 tentang Presiden RI jo Rapat Paripurna MPRRI tanggal 20 Oktober 2014) cacat hukum, tidak sah dan batal demihukum jo belum/ tidak menerima mandat/kehendak/hak kedaulatanatas nama Yth, Bapak Mujais (Negara berdasar atas Ketuhanan YangMaha Esa/ rakyat dan sistem Pemerintahan

Menetapbkan PERKARA a quo TELAH INKRAH dan apabiladisengketakan merupakan sengketa ruang lingkup mandat kedaulatanrakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan BUKAN KEWENANGANPengadilan Negeri Wonosari.c. Menetapkan Terlawan dapat (mempunyai hak) untuk melakukantindakan hukum register.d. Menyatakan Para TERLAWAN c.g.

Mahkamah Negara RI No: 1001.01/4872.01/TAP.11.16/NKRI tgl. 24 November 2016dan Gelar Perkara No:1001.02/4872. 01.Pdt/01.17/NKRI tanggal 17 Januari 2017 jo Surat UPTNegara RI No: 1001.02/1111/ 01.17/NKRI tgl. 18/1/2017 yang telahINKRAH memenuhi rasa keadilan sebagaimana irahirah : Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ dengan MekanismeMUSYAWARAH MUFAKAT (sesuai Pasal 2 UU No. 48/2009 tentangKekuasaan Kehakiman) dan apabila disengketakan maka merupakansengketa ruang lingkup pelaksanaan mandat

diuraikan dibawahMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dari pihakPembanding/Tergugat dan pokok perkara dalam sengketa ini terlebih dahuluMajelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang Tanggung Gugat(liability/responsibility), yaitu siapakah yang harus digugat dalam kaitan denganterbitnya objek sengketa dalam perkara ini ; :""Menimbang, bahwa kewenangan Badan dan/atau Pejabat Tata UsahaNegara dalam Hukum Administrasi diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu,atribusi, delegasi, dan mandat

j= nae nae non nnn on nnn nn nen cee ne enn ce nee cenMenimbang, bahwa terhadap isuisu hukum tersebut dapat diberikanJawaban sebagal Derikut ss2ese=eeceese ees nscenseteesneeensette enemiesJawaban terhadap hukum ke 1 (Satu);2 22222 noooMenimbang, bahwa atas nama (mandatum) atau sudah lazimdisingkat a.n. dalam hukum administrasi adalah pemberian tugas bukanpengalinan wewenang dari suatu pejabat kepada pejabat lainnya, dalam halwewenang di dasarkan atas mandat, maka tanggung gugat ada pada pemberimandat

11 Putusan No. 13/B/2019/PT.TUN.SBYbupati/walikota: dalam rumusan Pasal Pasal 49 ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adressatnya adalah kepada PengangkatanPerangkat Desa oleh Kepala Desa, bukan pemberian kosultasi oleh Camatkepada Kepala Desa atas nama bupati/walikota;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwakewenangan Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa didasarkanatas nama bupati/walikota (mandat

), maka yang mempunyai tanggung gugatadalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota, dengan demikian yangharus digugat adalah Bupat/Walikota bukan Kepala Desa, berdasarkanpertimbangan tersebut isu hukum ke 3 (tiga) sudah terjawab;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka gugatan Terbanding /Penggugat error in subjecto, sehingga haruslahdinyatakan tidak diterima (dismissal without prejudice);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding / Penggugatdinyatakan tidak

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang kesekretariatannegara.Pasal 2(1) Dalam penanganan gugatan perdata dan gugatan tatausaha negara kepada Presiden, Presiden dapatmemberi mandat kepada Menteri untuk menerbitkanSurat Kuasa Khusus.(2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan kepada Jaksa Agung.(3) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud padaayat (2) diberikan dengan hak substitusi.(4) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan

AgamatersebuttelahmembacadanmempelajariberkasperkarainidantelahmendengarparaPemohondanparasaksi di persidangan;BahwaparaPemohondalamsuratpermohonannya, tanggali3 Agustus 2014,yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Nunukan, dengan registerNomor734/Pdt.P/2014/PA.Nnk tanggal 13 Agustus 2014,padapokoknyamengakudanmenyatakanbahwaPemohon danPemohon Il,padatanggal 05 Desember 1991, telahmenikahmenuruttatacara agama Islam diDesaPancang, KecamatanSebatik, KabupatenNunukan, denganwalinikahadalahAyah kandungPemohon Il bernamaRaji memberikan mandat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2, sertaketerangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalildalilpermohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapatmenemukan faktafakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Pemohon Il, pada Tanggal 05 Desember 1991, telah melangsungkanpernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Pancang, KecamatanSebatik, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung PemohonIl yang bernama Raji memberikan mandat

Oleh karena mandat merupakan suatupelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksudmemberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n.pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Keputusan itumerupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang memberimandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetappada pemberi mandat.

Hadjon menyatakan Delegasi diartikan sebagaipenyerahan wewenang (untuk membuat besluit) oleh pejabat46pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain danwewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut ;Bahwa Mandat menurut Philipus M. Hadjon kewenangan membuatkeputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi ataudelegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahanwewenang kepada bawahan.

Pelimpahan ini bermaksud memberiwewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n. pejabatTata Usaha Negara yang memberi mandat. Keputusan itu merupakankeputusan pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap padapemberi mandat.

Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturanperundang undangan yang melandasinya karena mandat merupakanhal rutin dalam hubungan intim hirarkis organisasi pemerintahan ;Untuk memperjelas kriteria delegasi yang dimaksud, Ten Bergemenyatakan bahwa syarat syarat delegasi antara lain a Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagimenggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkanitu ; b Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan

adalah pelimpahan wewenangkhusus terjadi antara atasan dengan bawahan ; Bahwa jelas berdasarkan ketentuan tersebut di atas Surat KeputusanBupati Tanjung Jabung Barat atas nama Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 16/PAD/BH/VI.9/2011 tanggal 21 November 2011 tentang PengesahanPerubahan Anggaran Dasar Koperasi Tani Hutan Binjai GroupNomor : 16/BH/KDK.52/IV/2000 tanggal 12 April 2000 adalahbersifat delegasi bukan mandat karena ciri mandat adalah antaraatasan

Schilder, pada Mandat tidak terdapat suatupemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikankewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan ataumengambil suatu tindakan atas namanya, Mandat terjadi jika organpemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atasnamanya.

Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkantanggung jawab tetap melekat pada sipemberi mandat, oleh karena mandatmerupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan inibermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusanatas nama (a.n.) pejabat tata usaha negara yang memberi mandat.Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yangmemberi mandat.

Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugattetap pada pemberi mandat 5 2 no ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn nnn nnn noe nee ene ne ne(3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepadaBupati/Walikota. j 222 enon nnn eon(4) Bupatimalikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajianyang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksudGAIAM GAL (8). pa nnn nnn nnn nnn nnn nnn(5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksuddalam

SBY. terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Hal 13 Putusan No. 267/B/2018/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa apakah kewenangan

pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) di depan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium) ; "Menimbang

Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota.Menimbang, bahwa terhadap isuisu hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut ; bahwa atas nama ataulazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenangmandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaiberikut : Wewenang Mandat

,untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas3Menimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri knasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danaMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandattidakterjadi pelimpahan wewenang didalamnya.

Robby Iswanto Sebagai PerangkatDesa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Cabean, Kecamatan Demak,Kabupaten Derrrak (touletii 1211) jemssese cece nen nnce tte ee raeeneeermnenneadalah Bupati Demak, oleh karena wewenang yang dimiliki oleh Kepala DesaCabean adalah wewenang mandat dari Bupati Demak berdasarkan ketentuanPasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tarnbak Langon No 10 Surabaya atau setidak tidaknya ditempat lain yangtermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ataubarang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : = Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari para terdakwayang mendapat mandat tugas dari Drs KI Soedjatmiko, SE selakupemegang kuasa umurn dari dan untuk H.

Abdullah sebagai ahli waris B.Gimah dengan mandat tugas untuk terdakwa selaku team hukum, gunamengawal memberi nasehat serta hal lain terkait aspek aspek hukumterhadap pekerjaan yang dijalankan oleh pemegang kuasa umum gunameralisasi hak hak peninggalan Alm B.Gimali sebagaimana yangditerangkan dalam bunyi putusan Mahkamah Agung No 73 K/Pid /2003serta bukti bukti lain sedangkan mandat tugas untuk terdakwa Il yaituselaku Koordinator lapangan yang bertugas untuk mengawal mengawasihal hal yang bersifat

datang ke lokasi pada saat pembongkaran pagar ; Bahwa pembongkaran tersebut berdasarkan putusan MahkamahAgung, tapi di dalam putusan tidak ada perintah untuk membongkar ; Bahwa Terdakwa mengaku bersalah ; FAUZI, SE BIN MANSUR SYARIF : Bahwa Terdakwa pada saat itu sebagai koordinator lapangan ; Bahwa Terdakwa ikut mengawasi pembongkaran pagar ; Bahwa Terdakwa mengaku bersalah ; "Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan mengajukan buktidokumen berupa fotocopy sebagai berikut : 20 22020=Surat Mandat

,tertanggal 9 Maret 2011 ; 2n nnn nnn nnn nen nnnneSurat Mandat Tugas dari DRS. KI SOEDJATMIKO, SE kepada FAUZIALFA, Telanggal 3 Wianet ZOU 1 5 n

Amethterhadap Proses Pencalonan Raja Negeri Ameth atas nama saudaraWempy Dirk Parinussa, Saniri Negeri Ameth tidak membentuk PanitiaPemilinan, tetapi diambil alin sepenuhnya oleh Saniri Negeri Ameth, makasecara hukum prosedur/mekanisme Pencalonan Raja Negeri Ameth telahcacat hukum atau bertentangan dengan Peraturan Perundangundanganyang berlaku;Bahwa Saniri Negeri Ameth yang adalah Pejabat Tata Usaha Negara, telahmelakukan proses Pencalonan Raja Negeri Ameth pada bulan September2014, yang dibuktikan dengan Mandat

/Rekomendasi dari Mata RumahParenta tanggal 12 September 2014 yang mencalonkan Saudara WempyDirk Parinussa sebagai Raja Negeri Ameth;Bahwa terhadap Mandat/Rekomendasi tersebut, Para Penggugat telahmenyampaikan protes/keberatan dengan menyurati Saniri Negeri Amethsebagai Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan Demokrasi yangberfungsi sebagai Legislatif dalam mempersiapkan Proses Pencalonan RajaNegeri Ameth dengan Surat tanggal 17 September 2014, Surat tanggal 24September 2014 dan Surat tanggal 26

September 2014, yang tembusannyakepada Yonatan Berhitu dkk., kakak kandung dari Penggugatl danPenggugatll dari Mata Rumah Parenta, Camat Nusalaut sebagai KetuaPanitia Pengawas di kecamatan dan Tergugat sendiri;Bahwa keberatan terhadap Mandat/Rekomendasi tanggal 12 September2014 karena Mandat/Rekomendasi tersebut dibuat oleh oknumoknum yangmengatasnamakan Mata Rumah Parenta untuk mencalonkan SaudaraWempy Dirk Parinussa sebagai Raja Negeri Ameth adalah cacat hukum danatau tidak sah.

darimatarumah/keturunan yang berhak mencalonkan Kepala Pemerintah Negeritanggal 12 September 2014;Bahwa mandat sebagaimana Bukti T6 = Bukti T.II Intv 10 telah dilakukandengan cara musyawarah dan ditetapkan oleh pihak yang berhak danmerupakan penduduk di Negeri Ameth;Bahwa didalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Negeri Ameth tidakmenjelaskan tentang produk akhir dari Penentuan Calon Kepala PemerintahNegeri apakah dengan diterbitkannya suatu Surat Keputusan, Berita AcaraRekomendasi ataukah mandat

Halhal sebagaimana tersebut, lazimnyatelah dipergunakan dalam proses pencalonan Kepala Pemerintah Negerisecara adat di Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan 3 (tiga) cara,yakni membuat berita acara musyawarah atau membuat rekomendasi ataumembuat mandat;Bahwa pertimbangan Judex Facti halaman 84 yang mengutip Pasal 4Peraturan Negeri Ameth Nomor 1 Tahun 2007 berbunyi: untuk menetapkancalon Kepala Pemerintah Negeri dari Matarumah/Keturunan sebagaimanatersebut pada Pasal 2, maka wajib dilaksanakan

Fungsional umum golongan ruang Ill/d ke bawah dilingkungannya untuk = jenis = hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf cdan ayat (4) huruf a, huruf d. dan huruf e;Menimbang, bahwa selanjutnya, di dalam hukum administrasi mengenal tigasumber wewenang pemerintah, yaitu melalui Atribusi, Delegasi dan Mandat yangakan dijelaskan sebagai berikut :a. Atribusi;Halaman 29 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN. JKTH.D.

Mandat;Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapatdimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yangmemperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. H.D. van Wijkmenjelaskan arti mandat yaitu een bestuurorgaan laat zijn bevoegdheidnamens hem uitoefenen door een ander (suatu. organ pemerintahmengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).;Sedangkan pendapat F.A.M.

Stronik dan J.G Steenbek dikutif oleh RidwanHR dalam bukunya Hukum administrasi Negara hal 102109 yang padaintinya : atribusi berkKenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkandelegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada kepada organlain sedangkan dalam mandat mengemukakan sebagai berikut :pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pulapelimpahan wewenang.

menentukan sebagai berikut :(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dapat memberikan Mandat kepadaBadan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecualiditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan;(4) Badan dan/ata Pejabat Pemerintah yang menerima mandat harusmenyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmemberikan mandat;Halaman 30 dari 38 Halaman.

sebagaimana yang telah diuraikan di atas denganadanya frase kata atas nama menunjukan bahwa Sekretaris Jenderal KementerianLuar Negeri dalam menandatangani surat keputusan yang menjadi objek sengketaberdasarkan pada kewenangan mandat in casu sebagai penerima mandat(Mandataris) yang artinya tanggung gugat dan tanggung jawab pada pemberimandat yaitu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sebagai pemberi mandat(mandans), namun secara normative telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2), ayat(3), ayat

Tojo Unauna dan melaporkan keberadaannya pada Kepala Desasetempat dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada terdakwa Ilselaku ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) padaTPS 1 degan cara menyerahkan mandat sebagai saksi partai Demokrat danFormat/ model A5 KPU, dan juga pada hari Selasa tanggal 08 April 2014sekitar pukul 12.00 wita saksi FIRDAUS Alias DAUS juga menemuiterdakwa Ill selaku ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS) pada TPS 2 dan menyerahkan surat mandat sebagai

Morowali;Bahwa saksi pergi ke Kabupaten Tojo UnaUna pada tanggal 24 Maret2014 dan sampai di Desa Uematopa pada tanggal 08 April 2014;Bahwa saksi pada waktu sampai di desa Uematopa bertemu denganKepala Desa dan menyerahkan Formilir A5 dan mandat sebagai saksiPartai Demokrat dan Kepala Desa menyarankan kepada saksi agar ketemudengan Ketua KPPS pada TPS 1 Desa Uematopa yakni terdakwa YarisBuheli dan saksi menyerahkan formulir A5 dan Mandat sebagai saksiPartai Demokrat tersebut dan terdakwa Yaris Buheli

menerima formulir A5dan Mandat sebagai saksi Partai Demokrat;Bahwa saksi mengurus formulir A5 sebelum berangkat ke Kabupaten TojoUnauna namun formulir A5 nanti menyusul dan bersamaan dikirim denganmilik sdr.

Morowali.Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekitar pukul 12.00 witasaksi FIRDAUS Alias DAUS menemui terdakwa III selaku ketua KelompokPenyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 2 dan menyerahkansurat mandat sebagai saksi partai Demokrat dan Format A5 KPU sebagaipemberitahuan akan mencoblos di TPS 2 di Desa Uematopa Kec.Ulubongka Kab.

Tojo Unauna, sedangkan saksi SAMSUDIN DATU ADAMmenemui terdakwa II selaku ketua Kelompok Penyelenggara PemungutanSuara (KPPS) pada TPS 1 dan juga menyerahkan mandat sebagai saksipartai Demokrat dan Format/ model A5 KPU kepada Terdakwa II sebagaipemberitahuan akan mencoblos di TPS 1 di Desa Uematopa Kec.Ulubongka Kab.